Ditemukan 1016 data
38 — 34
disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
123 — 32
alternative, sehingga dengandipenuhinya salah satu kualifikasi, maka unsur ini telah terpenuhiMemimbang, bahwa telah dapat dibuktikan perobuatan Terdakwamenguntungkan dari orang lain, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Tertdakwa menguntungkan orang laintersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
85 — 94
SusTPK/2015/PN.SmgMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan wewenang.Menimbang, bahwa karena pengertian Penyalahgunaan wewenang tidakdiatur, maka unsur menyalahgunakan kewenangan ini, maka akan dikaitkandengan asas kepatutan, kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yangdikenal dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur ).Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
156 — 44
HANDI Bin KADIR SUDIRANTO :Bahwa menurut Saksi yang menyalahgunaan wewenang adalahTerdakwa (Kepala Kantor UPP Kelas III Sungai Nyamuk Kab.
133 — 51
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan.6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganti;Ad. 1.
82 — 20
diatasannya;Bahwa Potensi kerugian Negara dasar hukumnya hasil pemeriksaan audit BPK atauBPKP ada proses persidangan atau kemungkinan final di BPKP atau BPK;Bahwa hasil temuan termasuk kerugian Negara Potensi atau sudah riil;Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengatur dana Bansospengajuan BPLS kemudian terdakwa tidak melampiri SPP harus taat pada aturankalau menyalahi aturan berarti melanggar;Bahwa tanggung jawab Bendahara pengelola keuangan daerah jika dia sudahmelakukan prilaku bersalah menyalahgunaan
58 — 20
dirincidalam kontrak ;Memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan pihak kesatu ;Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkandalam kontrak ;Mengambil langkahlangkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungantempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupunmiliknya akibat Kegiatan pihak kedua ;224Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka unsur menyalahgunaan
46 — 5
Radi Mahdi, M.Si. tetapi setelah terdakwa mengalami masalah ini tidak ada kepeduliansama sekali dari Kasat Pol PP kota Bekasi; Kalau dikatakan terdakwa telah merugikan keuangan negara, keuangan negara yang manakan, saat ini honor Satlinmas juga sudah terbayarkan ; Kalau dikatakan terdakwa telah menyalahgunaan wewenang itu juga tidak benar, terdakwakan melakukan karena perintah atasan dalam hal ini Kasat Pol PP kota Bekasi dan saat ituterdakwa percaya kalau sebagai atasan Kasat PP kota Bekasi akan
90 — 38
;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas makaTerdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan selaku KepalaHalaman 172 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN SrgDinas SDAP Prov.Banten dan dalam jabatannya selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan NormalisasiMuara Pantai Karangantu pada TA.2012 di Dinas SDAP Prov.Banten telahterbukti mempunyai niat yang direalisasikannya dengan perbuatan nyata yaitumelakukan perbuatan menyalahgunaan
131 — 30
Lingkar Kantor Bupati Kampar yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan NegeriPekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dilakukan dengan
74 — 38
Pada umumnya kesempatan ini diperoleh ataudiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salahterhadap ketentuanketentuan tersebut;Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat,cara, atau media.
89 — 21
) yakniuntuk CV GUNA WANCANA dan sebesar Rp. 29.414.400, (Dua Puluh SembilanJuta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah ) untuk CV CAHYAKARYA UTAMAMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tertdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain dilakukandengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
94 — 31
Hong selaku pimpinansuatu biro konsultan pajak yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi dalam kaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan ketentuanPasal 1 huruf b UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1971.
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
190 — 108
Sehingga dengankekuasaan yang ada pada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakatdan Desa, Terdakwa ASMAWI telah menyalahgunaan kekuasaannyadengan cara yang salah atau tidak benar yaitu meminta atau menyuruhorang mengumpulkan uang atau menyuruh orang agar memberikanuang tanpa ada dasar.
153 — 92
Zulhakdan Idiamin yang tidak mempunyai kapasitas sama sekali dengan PT.Acindo WiraPerkasa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, adanyakeuntungan yang diperoleh orang lain dalam hal ini pihak PT.Acindo Wira Perkasa (unsurke2) adalah akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para Terdakwa,dimana para Terdakwa tidak melaksakan sesuatu atau pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan kewenangan dan jabatan yang ada padanya, Sehingga berdasarkan pertimbanganunsur menyalahgunaan
61 — 30
Besarnyapembayaran yatu 95 % (Sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum dan pertimbangan hukumtersebut diatas maka unsur menyalahgunaan wewenang telah terpenuhi dan terbukti menuruthukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;Ad.4.Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 dinyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan
129 — 80
DASEP AHMADI siapmenerima resiko untuk pembatalan kontrak dan pengembalian uang kepadanegara.Bahwa tindakan PPK menghubungi dan berkomunikasi dengan calon penyediabarang menyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.e Setelah menelepon Sdr. Ir. DASEP AHMADI, terdakwa Dr. Ir.
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses, Dan Jaringan Air Bersih) TA 2011 yang dilakukanoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiGorontalo Nomor SR12/PW31/5/2013 tanggal 09 September 2013 telahditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp 896.417.170,72,00 (delapanratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuhpuluh rupiah tujuh puluh sen) ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain denan menyalahgunaan
51 — 10
sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
65 — 14
eBahwa Permasalahan yang saksi ketahui berdasarkan hasil laporan khusus tentangidentifikasi dan konfirmasi yang diserahkan oleh Fasilitator sebelumnya(TANGGUH HENDRAWAN) bahwa di Kecamatan Panji ada permasalahanpenyalah gunaan dana SPP yang perlu difasilitiasi penyelesaiannya ; eBahwa Ya, langsung melakukan koordinasi dengan lembaga di tingkat Kecamatan,dan satker Kabupaten, pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan mediasi ketigadengan KUSNO, ANAS, HOLIFATUR ROSIDA, NADA, SUARNAM yangdiduga telah menyalahgunaan