Ditemukan 989 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
493 — 3392 — Berkekuatan Hukum Tetap
493 — 3392 — Berkekuatan Hukum Tetap
pencegahan dan pemberantasankorupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetapmenjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, alineakedua:"...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluassehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telahmelanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, makapemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa....Pembukaan United Nations
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
414 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
414 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembukaan United Nations Convention Against Corruption yang telahdisahkan oleh Indonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006, alinea Kesatu dan Ketiga;Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkanoleh Korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yangmerusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan sertamengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;Sebagai bahan pertimbangan putusanputusan yang pernahdijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 7 tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption,2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003)Hal. 251 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/20161.4.1.5.1.6.Korupsi adalah ancaman terhadap prinsipprinsip demokrasi yangmenjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, sertakeamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
350 — 160
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
350 — 160
kepentingan negaraberdasarkan putusan ini, dapat mengambil tindakan hukum merampas keuntunganyang diperoleh Terdakwa secara tidak sah;Menimbang, bahwa perampasan harta benda Terdakwa yang diperolehsecara tidak sah dari pihak lain tersebut, sejalan dengan upaya negaranegara didunia dalam memerangi tindak pidana korupsi dimana negara Indonesia padatahun 2006 ikut meratifikasi konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tahun2003 yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentangPengesahan United Nations
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1880 — 2185 — Berkekuatan Hukum Tetap
1880 — 2185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembukaan United Nations Convention against Corruption yang teahdisahkan oleh Indonesia dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2006, alineakesatu dan ketiga"Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan olehkorupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusaklembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukanpembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum"."
Jabatan Terdakwa sebagaiKetua Fraksi dan kemudian sebagai Ketua Umum Partai Demokratmerupakan jabatan strategis dalam sistem politik di Indonesia, sehinggaperbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ketidakpercayaan publik (publicdistrust) dan telah mencederai demokrasi.Bahwa yang dimaksud pejabat publik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003) pada lampiranPasal 2 huruf a adalah:1.
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
173 — 68
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
173 — 68
di atas.Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembuktian unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi oleh Terdakwa1SIRAJUDIN Alias SALDIN dan Terdakwa2 USMAN ABDULLAH dalam DakwaanPrimair perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan juga aspek signifikansijumlah yang patut disebut sebagai nilai jumlah memperkaya, sebagaimanamisalnya yang dirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran UndangUndang Nomor7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAntikorupsi, 2003 (United Nations
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
107 — 32
107 — 32
Jadi kalau itu dilakukan karena suatu culpa maka tidakmemenuhi rumusan dari pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa sengaja yang dimaksud dalam pasal 3 penyalahgunaan wewenang iniadalah sengaja tingkat 1, sengaja sebagai tujuan, tujuan untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ;Bahwa menurut ahli, terkait dengan pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 abhlimencoba mengambilsatu sumber dari KonvensiAnti Korupsi Internasional(United Nations Convention Againts
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
554 — 0
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
554 — 0
Negara pantai (Indonesia) memiliki hak-hak yang sifatnya terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang dikenal dengan hak eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam [Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS];
Menimbang, bahwa Hukum Laut Internasional, United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sebagai ?persetujuan? dan/atau ?pernyataan mengikatkan diri?
Putus : 29-06-2015 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN.Makassar Tanggal 29 Juni 2015 — - LISA LUKITAWATI
Vs.
- JPU
208 — 167
208 — 167
Setoran Bank Mandiri tanggal 1 Nop 2012 jumlah USD 3.806,00-59. 1 (satu) lembar Invoice Lobster sport date Nov 1, 2012 Payment Received USD 3.806.00,-60. 1 (satu) lembar Delivery Note DHL Global Forwarding date 11/12/1261. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher Rifa Medika date 5/10/12 Description Pembelian Alat Ukur Leica total Rp. 2.735.000,-62. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05/10/2012 jumlah Rp. 2.735.000,-63. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman JNE EXPRESS ACROSS NATIONS