Ditemukan 1015 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
4610
  • usaha masyarkat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusatmaupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,Hal 290 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/201 1/PN.Bjm.kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupanmasyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
4910
  • sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
22065
  • Hasil audit atau audit investigatif yang dilakukantidak mengkuti prosedur atau tidak sesuai dengan SOP audit investigatifdalam perkara pidana tidak dapat dijadikan alat bukti atau tidak memilikikekuatan pembuktian untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak pidanakorupsi untuk menghitung terjadinya kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa Perbuatan menyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi negara tidak identik/idak sama dan tidak
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
211208
  • Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBDdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi Ketut Putrayasa sebesar Rp 150.000.000, saksi Gede Sujana sebesar Rp148.216.000, sdr Wayan Ujung sebesar Rp 50.000.000, sdr MadeSeriteka sebesar Rp 50.000.000, sdra Ketut Mulyani sebesar Rp50.000.000, sdra Putu Widiawan sebesar Rp 50.000.000,, sdra MadeBingin sebesar Rp 50.000.000, sdra Nyoman Sukarata sebesar Rp50.000.000, dan sdra Made Sumerata atau suatu korporasi,menyalahgunaan
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
6218
  • Tahun 2013 berdasarkan laporan akhirrealisasi pengembangan model PTT Kedelai Tahun 2013 dari saudara H.Baharuddin sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Keera/Kordinator Penyuluh Pertanian Lapangan.Bahwa berdasarkan laporan yang kami terima bahwa kegiatan tersebuttelah berjalan sebagaimana mestinya nanti setelah ada pihak KejaksaanNegeri Sengkang yang memberikan informasi kepada Kepala Dinas yangmengatakan bahwa kegiatan pengembangan model PTT Kedelai 2013 diKecamatan Keera bermasalah/ karena menyalahgunaan
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
184290
  • ) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yangterdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Juli 2018 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si bin (alm) ARSI YUSMAN
387287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkankarena Terdakwa selaku Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalong telahterbukti melakukan suatu perbuatan menyalahgunaan kewenangan yangada padanya dengan cara mengambil suatu kebijakan atau diskresi denganmodus operandi menerapkan standar ganda dalampenerimaan/pemungutan dan penyetoran dana retribusi Izin MendirikanBangunan (IMB) ke Kas Daerah Kabupaten Tabalong.
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
5011
  • artinya keterangan yang diberikan bisa berupa pendapat secara teoritisataupun pendapat berdasarkan faktaBahwa terhadap kerugian dapat dikarenakan kelalaian atau perbuatanmelanggar hukum, namun khusus untuk kerugian karena kelalaian tidakmengandung unsur perbuatan melanggar hukum sehingga tanggungjawabnyasebatas mengembalikan kerugian negara;Bahwa terhadap perbuatan melanggar hukum harus dilakukan secara sadar,sehingga apabila subyek hukum tidak mempunyai kewenangan maka tidakakan dapat dikatakan menyalahgunaan
Register : 05-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
310258
  • ABDUL RIFAI, M.Si,; KAREDO RAJAGUKGUK, ST, RACHMAD RIZALJALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST yang menyalahgunaan kewenanganjabatan atau kedudukan yang dimilikinya atas anggaran Pembangunan TPA SampahKab. Buton Utara Tahun 2016 telah menimbulkan adanya kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan jutaHal. 269 dari 281 Hal.
Register : 16-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Trg
Tanggal 3 Juni 2021 — SUPARDI Als UPEN Bin TEKTEL
248
  • .- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dan saya juga tidak tahu, berapa lama terdakwa sering menyalahgunaan barang narkotika jenis shabu tersebut.- Bahwa yang menangkap terdakwa tersebut adalah Anggota Polsek Muara Wis, dan sewaktu mengamankan terdakwa tersebut, karena ada anggota Polsek Muara Wis yang saya kenal yaitu PAK ONI, - Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Petugas Polisi saksi ada disitu bersama terdakwa sedang main Game Online.
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
9019
  • pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materialyang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapandokumen SPMGU untuk penerbitan SP2D mencakupdiantaranya buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;e Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
115151
  • Kauangnya dipakai jadi harus dikembalikan, siapa yang bertanggung jekalau begini orang yang menerima dana yang sudah diterimakanprosesproses administrasi dan dia digunakan untuk kepentingan priorang yang menerima plus orang yang menyalahgunaan dana iorang yang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab kepidana karena telah terjadi kerugian kKeuangan negara.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
9014
  • Pembangunan Pagar Keliling, Peimbunan, Jalan Akses, DanJaringan Air Bersih) TA 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR12/PW31/5/2013tanggal 09 September 2013 telah ditemukan kerugian negara/daerah sebesar Rp.896.417.170,72, (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belasribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan menyalahgunaan
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
9352
  • Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengandugaan menyalahgunaan dana penyediaan makanan dan minuman padaSekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010.Bahwa saksi diangkat sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009s/d 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 286 Tahun 2009tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 20092014 dan Peresmianpemberhentian anggota
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
7635
  • KABALMAY selaku KuasaPengguna Anggaran dan ADE OHOIWUTUN selaku Bendahara Pengeluaranpada Sekretariat DPRD Kota Tual.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwamenanggapinya : Terdakwa keberatan dengan semua keterangan Saksi.35.Saksi Lukman Bin Abdul Halim yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengandugaan menyalahgunaan