Ditemukan 1006 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : urusan urutan urugan urupan urusana uriyaan ursulan urumban uruasan urusdan uruskan urusamn
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 13-08-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.Mdn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
  • merukunkan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat saat ini adalahPenggugat;Bahwa Penggugat sanggup mengurus anak dengan baik;Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut;Bukti surat.Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor193/AC/2008/PAMdn tanggal 27 Maret 2008, telah diberi meterai,dinazeglen dan dicap pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aktaaslinya karena asli akta cerai tersebut ada pada Kantor Urusaan
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 02-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
  • Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 yang diubah oleh undangundang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama Serta SEMA Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusaan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon sertaKecamatan, tempat perkawinan Termohon dan Pemohon dilaksanakan, untukdalam register yang tersedia untuk
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 29-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA MAROS Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 20
  • Namun semenjak Tergugatmendapat pekerjaan dengan perusahaan yang ia kelola sendiri, tingkahlakunya mulai berubah dan lebih banyak menyerahkan urusaan anakkepada pembantu atau ke karyawannya yang bernama Gestin.3. Bahwa yang menjadi faktor Penggugat ingin memperoleh hakasuh adalah terkait ahlak, mental dan psikologi anak, sehingga Penggugattelah meminta kepada KPAI XXXX dan Maros untuk membantupendampingan psikolog dan melakukan konseling kepada anak danTergugat.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
72 — 96
  • Bahwa menurut hukum, kalaupun perkara tersebut dimenangkanPenggugat pada tingkat kasasi quod non tetap tidak bisadilaksanakan (non exacutable), karena selain bersifat declaratoir, jugaterhalang adanya dasar hukum penetapan Penggugat sebagai KetuaIl1 Urusaan Keuangan merangkap Bendahara Yayasan berupa No.062/E.1/VIII/1997 tanggal 1 Agustus 1997 berikut Lampirannya yangsecara hukum telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2000;36.
    Bahwa menurut hukum, kalaupun perkara tersebut dimenangkanPenggugat pada tingkat kasasi quod non tetap tidak bisadilaksanakan (non exacutable), karena selain bersifat declaratoir, jugaterhalang adanya dasar hukum penetapan Penggugat sebagai KetuaIl1 Urusaan Keuangan merangkap Bendahara Yayasan berupa No.062/E.1/VIII/1997 tanggal 1 Agustus 1997 berikut Lampirannya yangsecara hukum telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2000;4.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 29-10-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 553/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 28
  • IV/1989 Akta Nikah Kantor Urusaan AgamaKecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa AcehTahun 1989 No. 157 s/d 204.2. Berdasarkan ketererangan Saudara KEPALA KUA (Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Julok) bahwa beliau menjabat sebagai Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sejak Bulan Oktober2018. Dan beliau tidak mengetahui akan keabsahan Akta Nikah Penggugatdan Tergugat sebagaimana data dalam Buku No. IV/1989.
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
53 — 16
  • Apabila persyaratan telahlengkap baru diterbitkan SP2D yang ditandatangani olehBUD/Kuasa BUD.Bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasadari Pemerintahan daerah kepada Pemerintah Daerahlainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat dan organisasikemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengingat,serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untukmenunjang penyelenggaraan urusaan Pemerintahdaerah.Bahwa dasar hukum suatu pencairan anggaran hibahtersebut