Ditemukan 1119 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IEDI SUDRAJAT Diwakili Oleh : Drs.Mohd Amri,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Mutiara Herlina,SH
198198
  • Oleh karenaitu berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akanberimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lain untuk melakukantindak pidana korupsi. Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagipelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagipelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkancukup signifikan.
Putus : 18-11-2013 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1636 K/PID.SUS/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — Aminuddin. SH. MM
7724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bendahara Pengeluaran Pembantu KhususDana Hibah dan Bansos Biro Umum) juga didakwa melakukanpenyalahgunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2011 padaBiro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (saat iniperkara tersebut dalam tahap kasasi).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalammemori kasasi bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo terhadapTerdakwa yang ringan tidak menimbulkan efek jera/deterrent
    pidana tambahansebesar Rp. 1.587.799.377, (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuhjuta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuhrupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal denganperbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13.599.813.202, (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak memberikan efekjera (Deterrent
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si
7951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan seperti diuraikan diatas, putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwaselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, tidak memadai/setimpal denganperbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupunrepresif serta tidak memberikan efek jera (deterrent
Register : 10-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Yusuf
5519
  • .: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihariakibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyakdampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagiKesatuan TNI khususnya TNI AD di Kesatuan Kodim0111/Bireuen, maka Majelis Hakim berpendirian bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslahdihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution(revenge), melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggarhukum
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 202/Pid.Sus/2013/PN.Stb
Tanggal 1 Agustus 2013 — RUSTAM EFENDI Alias PAK TAM
3826
  • Meringankan : e Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum,oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal denganperbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telahsesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilanmasyarakat (social justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan dengan73pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera(deterrent
Register : 30-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MARTINO ANDREAS DAVID PARDAMEAN, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KONSTANTINUS VICTOR, S.Hut Anak JOHN DAMIANUS
21381
  • masyakatterhadap penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara secara umum sertamenghambat tercapainya tujuan pembangunan, sehingga menurut Majelis HakimTingkat Banding, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap TerdakwaKONSTANTINUS VICTOR, S.Hut. oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertamabelum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum mampu memberikandampak penjeraan karena seharusnya pidana penjara yang dijatunkan dapatmemberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana sejalan denganteori deterrent
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 14 Desember 2020 — 1.BUYUNG JULKARNAIN alias BUYUNG Bin SIDI ABDULLAH Alm 2.JHONY PUTRA alias JONI bin MUSLIM Alm
14326
  • masa pidana penjara yang MajelisHakim tentukan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasakeadilan karena selain telah mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan danperbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah mempertimbangkan rasakeadilan, rasa kepastian hukum, dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana itusendiri bagi Para Terdakwa, mengingat penjatuhan pidana tersebut haruslahmencapai tujuannya yaitu tidak hanya menimbulkan efek jera bagi ParaTerdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya (deterrent
Register : 12-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 84/Pid.B/2019/PN Dpu
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD SULHAM, S.H
2.CATUR HIDAYAT PUTRA, SH
Terdakwa:
SALAHUDIN ALIAS SALAHUDIN HEMON
10892
  • perbuatan serupa dikemudian haridan juga menjadi prevensi bagi anggota masyarakat lainnya serta sebagaiupaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertibhukum di dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkansebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas danmemenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan salah satu tujuanpemidanaan yaitu memberikan efek jera (deterrent
Register : 08-09-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 123/Pid.B/2014/PN Lbh
Tanggal 11 September 2014 — Penuntut Umum : YUSAQ DJUNARTO, SH., Terdakwa I. Muhammad Nur Awariki Alias Hamanur, Terdakwa II. Julkifli Usia Alias Om Jul, Terdakwa III. Hasan Soamole Alias Acang, Terdakwa IV. Bahrudin Umasugi Alias Bahar, Terdakwa V. Sahri Umamit Alias Leo, Terdakwa VI. Sardi Fatgehipon Alias Nai, Terdakwa VII. Badrun Umamit Alias Bad,
7820
  • harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Register : 12-03-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 8 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH. Terdakwa : Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng
38627
  • harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Register : 27-02-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 2 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH Terdakwa : Mirwan Saenab Alias Mirwan
37117
  • harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — KADIR, S.T., alias KADIR NURDIN
688278 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terhadap perbuatannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana ... [Selengkapnya]
  • penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ataudenda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidaksetimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventifmaupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
136116
  • Halini membuktikan dan menegaskan bahwa DJP lebih mengedepankanpenegakan hukum administrasi daripada penegakan hukum pidana;Bahwa pilihan penggunaan instrumen hukum pidana digunakan untukmemberikan efek jera (deterrent effect) sehingga sangat selektif, penuhkehatianhatian, terukur dan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku serta melihat perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehWajid Pajak, misalnya menggunakan faktur pajak tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya (faktur fiktif
    Penyidikan Nomor:PRIN01.DIK/(WPJ.17/2017 tanggal 17 November 2017 dan tidakmelanjutkan proses pelimpahan berkas perkara dan Tersangka kepadaKejaksaan meskipun oleh Kejaksaan berkas telah dinyatakan lengkap (P21)sebagaimana Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor:B3366/P.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;Perlu Para Pembanding/Para Tergugat tegaskan pula bahwa dalampenegakan hukum di bidang perpajakan tidak sematamata bertujuanpenerimaan negara, tetapi ada tujuan lain yaitu memberikan efek jera(deterrent
Putus : 13-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 177 / PID / 2014 / PT.PLG
Tanggal 13 Januari 2015 — DONI PABHASSARO Bin GAUW TJUN SENG
9264
  • haldemikian seyogyanya menjadi titik perhatian yang sekiranya dipertimbangkanpada halhal yang meringankan dan memberatkan;Menimbang, bahwa dari halhal yang disebutkan diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang terlalu ringan dan karena itu patut dikonstruksikan kembali sehingga dapatmerefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana padagilirannya Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya dan kelak akan timbul rasajera (deterrent
Register : 11-02-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — Terdakwa: Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono. Oditur Militer: Letnan Kolonel Laut (KH/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H.
26172
  • Putusan Nomor 3K/PMTI/AU/II/2021MenimbangTerdakwa telah mendapatkan keuntungan fee dari Saksi7 Sdr.Jemmy, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidanayang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuaidengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskanpihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yangdirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagaiusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent), baik ditujukankepada
Putus : 10-05-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — ANDREW CHAN
289174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang paling tuafalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuanmemuaskan pihak yang dendam baik masyarakatsendiri maupun pihak yang dirugikan ataumenjadi korban kejahatan... tujuan yangjuga dipandang kuno. ialah penghapusan dosa(expiation) atau retribusi(retribution), Lee Yang dipandang tujuanyang berlaku sekarang jialah variasi daribentuk bentuk: penjeratan (deterrent),perlindungan kepada masyarakat dariperbuatan jJahat, perbaikan (reformas!)Hal. 85 dari 74 hal. Put.
Register : 05-09-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 121/Pid.B/2014/PN Lbh
Tanggal 11 September 2014 — Penuntut Umum : YUSAQ DJUNARTO, SH Terdakwa I. Ramdi Usia Alias Dion, Terdakwa II. Marlon Umamit, Terdakwa III. Jamhar Usia Alias Ambon, Terdakwa IV. Dudi Umamit Alias Dudi, Terdakwa V. Iman Abdilah Alias Iman, Terdakwa VI. Susilo Ruadara Alias Sulo, Terdakwa VII. Kifli Usia Alias Kif, Terdakwa VIII. Irfan Koten Alias La Tara Terdakwa IX. Marwan Jawa Alias Wan
6120
  • harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Register : 07-04-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 67/Pid.B/2015/PN Lbh
Tanggal 18 Juni 2015 — Penuntut Umum : Bagus Priyo Ayudo, SH. Terdakwa : Indra Ode Sula Alias Indra
9433
  • harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);58Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent
Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 154/Pid.sus/2013/PN.Stb
Tanggal 1 Agustus 2013 — MOHD. AZWAR Alias SIWA Alias BANG WA Alias YAHWA Alias ACEH
4333
  • Meringankan :e Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum,oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal denganperbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telahsesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilanmasyarakat (social justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan denganpidana yang dijatunkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera(deterrent
Putus : 01-08-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PN STABAT Nomor 156/Pid.Sus/2013/PN.STB
Tanggal 1 Agustus 2013 — AHMAD FAUZI Alias NEGON
5420
  • Yang Meringankan : e Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah ataskeluarga;e Terdakwa belum pernahdihukum,oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal denganperbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telahsesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilanmasyarakat (social justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan denganpidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera(deterrent