Ditemukan 1350 data
427 — 206
daerah dan dana bergulirpada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016.1 (satu) buah map berwarna biru muda yang terdapattulisan tangan SPPD Muhammad Yani Asli yangdidalamnya terdapat :a. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/2461/Dispenda untuk melaksanakan konsultasi &koordinasi mengenai pinjaman daerah ke DirektoratJenderal Perimbangan Daerah Kemendagri tanggal 5Agustus 2016.b. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/4045/Asminum untuk menghadiri rapatpenyusunan rapat naskah akademis
146 — 108
Sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS.Oleh karena itu objek sengketa bertentangan dan tidak sejalan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantaudalam Objek Sengketa ke1 dan ke2 tidak sesuai aturan yang berlaku,bahkan yang menjadi Tim Pemantau di objek sengketa ke1 dan ke2tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis
Dr. dr. GILBERT W.S. SIMANJUNTAK, Sp.M (K),
Tergugat:
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
296 — 187
melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) sejakSemester Ganjil 20192020, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal ituberkaitan dengan Bukti P4 tersebut ataukah tidak.Bahwa, selain untuk kerapihan administrasi, tujuan utama pelaporan BKDadalah untuk memperoleh Tunjangan Setifikasi Dosen, bagi Dosen yangtidak melakukan pelaporan BKD hanya sebatas tidak memperoleh TunjanganSetifikasi Dosen saja tanpa ada konsekuensi lainnya.Bahwa, Pelaporan BKD tidak menjadi syarat atas usulan Profesor, melainkansecara akademis
97 — 54
Putusan Nomor46K/PM 03/AD/IV/2019MenimbangAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh Saksi5 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan yang bersalah, karena Penasihat Hukum tidakakan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwakalau Penasihat Hukum yakin Terdakwa bersalah.
625 — 468
,MH(AhliHukum Pidana):Bahwa ahli pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti;Bahwa Ahli menjelaskan,Saat ini ahli bekerja Fakultas Hukum UniversitasTrisakti, sejak Tahun 2004,sebagai Dosen, dengan jabatan akademis Lektor;Bahwa dengan fakta bahwa tanggal 5 maret 2018 jam 8:14, terdakwaDANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun FacebookKDANANGPAYJLENKdanpemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLANdidalamgroup SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postinganAngga Yoga Pradana didalam group
Prof. Dr. Ani M Hasan M.Pd
Tergugat:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
302 — 603
Bahwa asumsiasumsi demikian adalah asumsi yang sesat danmenyesatkan serta sangat bertolak belakang dengan nilainilaiakademis apalagi Penggugat adalah orang terdidik bergelar Guru Besaryang seharusnya dalam membangun argumentasi didasari dengan faktafakta yang bernilai akademis. dan oleh karena itu gugatan a quoharuslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara.Majelis Hakim Yang Mulia,Adapun dalam Pokok Perkara, Tergugat II Intervensi memberikan jawabansebagai
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Ssaingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 27
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
88 — 19
Desa Pinggir Alr;Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, asas pertanggungjawaban (liability)mengenai pertanggungjawaban orang lain (vicarious liability), tidak adapertanggungjawaban perbuatan atasan/majikan yang dilimpahkan kepada bawahannya,justru sebaliknya seorang atasan/majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban atasperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya tersebut, dengan beberapaketentuanketentuan khusus (Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional DepartemenKehakiman RI, Naskah Akademis
79 — 46
Secara teoritis akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana6667khususnya korupsi Pasal 2 dari pelanggaran suatu peraturan perundangundangan,masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu : a. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja ; b. pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara;c. pelanggaan tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika potensial (dapat)menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
;26.Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 TentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P26);2/.Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptslI/2001 TentangPengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah IstimewaAceh Peta Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P27);28.Fotokopi Peta Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P28)29.Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 TentangPembentukan Badan Pelaksana Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P29);30.Fotokopi Kajian Akademis
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
SARIATIK Als UMMU SALSABILA
174 — 82
tidakselesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Halaman 57 dari 75 Putusan No.733/Pid.Sus/2020/PN JktTimMenimbang,bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang,bahwa Menurut naskah akademis
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
32 — 15
terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
817 — 516
Karena kondisi sekarangyang tidak lulus itu hampir 100% bukan karena akademis, tapi karena nonakademis misalnya sifat atau absensi kehadirannya, karena dengan nilai 3pun itu lulus ketika karena nilai ujian nanti digabung dengan nilai USBN ujiansekolah berbasis nasional sementara di UN hanya 4 mapel di USBN sisanyaitu ada lebin banyak maple;AHLI : Dr. EMANUEL SUJATMO, S.H.,M.S.
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
265 — 184
sidang tanggal 13 Oktober 2021 dalam mengadiliperkara permohonan a quo dan Tindakan termohon;Menimbang, bahwa Perbuatan Kuasa Termohon tersebut yangmemanggil saksi dan ahli berdasarkan penetapan Hakim yang tidak pernahdikeluarkan oleh Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan, tingkah lakudan sikap yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan badan peradilan yang lebih dikenal dengan PENGHINAANTERHADAP LEMBAGA PERADILAN (contempt of court);Menimbang, bahwa berdasarkan Naskah Akademis
76 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang keduanya Advokat danKonsultan Hukum Kantor Eko Widiyanto H & Associates beralamat Kantordi Jalan Brigjend Katamso GM II/1225 Prawirodirjan GondomananYogyakarta pada tanggal 29 November 2012;Bahwa pekerjaan Penggugat disebut sebagai dokter, namun gelarakademis yang ditulis adalah DR (D besar dan R besar) yang menurutEjaan Yang Disempurnakan (EYD), gelar akademis dimaksud adalah gelarakademis Doktor bukan dokter, dan hal ini harus menjadi perhatian karenamenyangkut identitas hukum yang harus
344 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hirarki hukum tata pemerintahan pun ditabrak seakan tanpamelalui sebuah kajian akademis yang cermat;Maka menjadi pertanyaan besar, lahirnya Peraturan PemerintahNomor 62 Tahun 2019 adalah bentuk lepas tangan pemerintah pusatuntuk menyelesaikan permasalahan Pulau Batam yang dalambeberapa tahun terakhir terouruk pertumbuhan ekonominya. Ataupemerintah pusat melalui Menko Perekonomian mempunyai agendatersendiri terhadap opsi ex officio tersebut.
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 780 K/Pdt.Sus/201053.54.55.56.Akademis Tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli oleh MahkamahAgung RI tahun 2005, halaman 15, pihak yang tidak setuju ataukeberatan terhadap putusan dari FTC dapat meminta banding kenPengadilan Tingkat Banding (Court of Appeals). Dalam hal ini tidakterdapat pembatasan hak untuk mengajukan banding hanya pada pelakuusaha Terlapor saja.