Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
427 — 206
  • daerah dan dana bergulirpada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016.1 (satu) buah map berwarna biru muda yang terdapattulisan tangan SPPD Muhammad Yani Asli yangdidalamnya terdapat :a. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/2461/Dispenda untuk melaksanakan konsultasi &koordinasi mengenai pinjaman daerah ke DirektoratJenderal Perimbangan Daerah Kemendagri tanggal 5Agustus 2016.b. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/4045/Asminum untuk menghadiri rapatpenyusunan rapat naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 23 Februari 2017 — HARYONO, Am.KL, dkk vs BUPATI DOMPU
146 — 108
  • Sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS.Oleh karena itu objek sengketa bertentangan dan tidak sejalan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantaudalam Objek Sengketa ke1 dan ke2 tidak sesuai aturan yang berlaku,bahkan yang menjadi Tim Pemantau di objek sengketa ke1 dan ke2tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Dr. dr. GILBERT W.S. SIMANJUNTAK, Sp.M (K),
Tergugat:
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
296 — 187
  • melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) sejakSemester Ganjil 20192020, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal ituberkaitan dengan Bukti P4 tersebut ataukah tidak.Bahwa, selain untuk kerapihan administrasi, tujuan utama pelaporan BKDadalah untuk memperoleh Tunjangan Setifikasi Dosen, bagi Dosen yangtidak melakukan pelaporan BKD hanya sebatas tidak memperoleh TunjanganSetifikasi Dosen saja tanpa ada konsekuensi lainnya.Bahwa, Pelaporan BKD tidak menjadi syarat atas usulan Profesor, melainkansecara akademis
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 46-K/PM I-03/AD/IV/2019
Tanggal 17 Mei 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S,E.,S.H Terdakwa: Serda Lulut Septa Hendrawan
97 — 54
  • Putusan Nomor46K/PM 03/AD/IV/2019MenimbangAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh Saksi5 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan yang bersalah, karena Penasihat Hukum tidakakan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwakalau Penasihat Hukum yakin Terdakwa bersalah.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus ITE
Register : 16-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN
625 — 468
  • ,MH(AhliHukum Pidana):Bahwa ahli pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti;Bahwa Ahli menjelaskan,Saat ini ahli bekerja Fakultas Hukum UniversitasTrisakti, sejak Tahun 2004,sebagai Dosen, dengan jabatan akademis Lektor;Bahwa dengan fakta bahwa tanggal 5 maret 2018 jam 8:14, terdakwaDANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun FacebookKDANANGPAYJLENKdanpemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLANdidalamgroup SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postinganAngga Yoga Pradana didalam group
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Prof. Dr. Ani M Hasan M.Pd
Tergugat:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
302 — 603
  • Bahwa asumsiasumsi demikian adalah asumsi yang sesat danmenyesatkan serta sangat bertolak belakang dengan nilainilaiakademis apalagi Penggugat adalah orang terdidik bergelar Guru Besaryang seharusnya dalam membangun argumentasi didasari dengan faktafakta yang bernilai akademis. dan oleh karena itu gugatan a quoharuslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara.Majelis Hakim Yang Mulia,Adapun dalam Pokok Perkara, Tergugat II Intervensi memberikan jawabansebagai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 71/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Ssaingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 74/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 27
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 34/PID.B/2007/PN.SPN
Tanggal 26 Juni 2007 — ENKI ZAMORA BIN HUSIN, DK
88 — 19
  • Desa Pinggir Alr;Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, asas pertanggungjawaban (liability)mengenai pertanggungjawaban orang lain (vicarious liability), tidak adapertanggungjawaban perbuatan atasan/majikan yang dilimpahkan kepada bawahannya,justru sebaliknya seorang atasan/majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban atasperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya tersebut, dengan beberapaketentuanketentuan khusus (Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional DepartemenKehakiman RI, Naskah Akademis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 149/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Mei 2012 —
79 — 46
  • Secara teoritis akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana6667khususnya korupsi Pasal 2 dari pelanggaran suatu peraturan perundangundangan,masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu : a. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja ; b. pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara;c. pelanggaan tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika potensial (dapat)menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, VS GUBERNUR ACEH
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;26.Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 TentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P26);2/.Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptslI/2001 TentangPengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah IstimewaAceh Peta Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P27);28.Fotokopi Peta Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P28)29.Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 TentangPembentukan Badan Pelaksana Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P29);30.Fotokopi Kajian Akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
SARIATIK Als UMMU SALSABILA
174 — 82
  • tidakselesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Halaman 57 dari 75 Putusan No.733/Pid.Sus/2020/PN JktTimMenimbang,bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang,bahwa Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 325/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — ASEP SUDARMAN alias BOKIR bin AGUS WASID, Dkk
32 — 15
  • terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
817 — 516
  • Karena kondisi sekarangyang tidak lulus itu hampir 100% bukan karena akademis, tapi karena nonakademis misalnya sifat atau absensi kehadirannya, karena dengan nilai 3pun itu lulus ketika karena nilai ujian nanti digabung dengan nilai USBN ujiansekolah berbasis nasional sementara di UN hanya 4 mapel di USBN sisanyaitu ada lebin banyak maple;AHLI : Dr. EMANUEL SUJATMO, S.H.,M.S.
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
265 — 184
  • sidang tanggal 13 Oktober 2021 dalam mengadiliperkara permohonan a quo dan Tindakan termohon;Menimbang, bahwa Perbuatan Kuasa Termohon tersebut yangmemanggil saksi dan ahli berdasarkan penetapan Hakim yang tidak pernahdikeluarkan oleh Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan, tingkah lakudan sikap yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan badan peradilan yang lebih dikenal dengan PENGHINAANTERHADAP LEMBAGA PERADILAN (contempt of court);Menimbang, bahwa berdasarkan Naskah Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PIMPINAN BANK SAUDARA CABANG KLATEN, dkk lawan DR. WARSITO, dkk dan FANY INDIRA KARTINI, dkk
76 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang keduanya Advokat danKonsultan Hukum Kantor Eko Widiyanto H & Associates beralamat Kantordi Jalan Brigjend Katamso GM II/1225 Prawirodirjan GondomananYogyakarta pada tanggal 29 November 2012;Bahwa pekerjaan Penggugat disebut sebagai dokter, namun gelarakademis yang ditulis adalah DR (D besar dan R besar) yang menurutEjaan Yang Disempurnakan (EYD), gelar akademis dimaksud adalah gelarakademis Doktor bukan dokter, dan hal ini harus menjadi perhatian karenamenyangkut identitas hukum yang harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
344 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hirarki hukum tata pemerintahan pun ditabrak seakan tanpamelalui sebuah kajian akademis yang cermat;Maka menjadi pertanyaan besar, lahirnya Peraturan PemerintahNomor 62 Tahun 2019 adalah bentuk lepas tangan pemerintah pusatuntuk menyelesaikan permasalahan Pulau Batam yang dalambeberapa tahun terakhir terouruk pertumbuhan ekonominya. Ataupemerintah pusat melalui Menko Perekonomian mempunyai agendatersendiri terhadap opsi ex officio tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 16-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/PDT.SUS/2010
PT. MNC SKY VISION (INDOVOSION); KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU RI), DK
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 780 K/Pdt.Sus/201053.54.55.56.Akademis Tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli oleh MahkamahAgung RI tahun 2005, halaman 15, pihak yang tidak setuju ataukeberatan terhadap putusan dari FTC dapat meminta banding kenPengadilan Tingkat Banding (Court of Appeals). Dalam hal ini tidakterdapat pembatasan hak untuk mengajukan banding hanya pada pelakuusaha Terlapor saja.