Ditemukan 1350 data
214 — 122
Sisingamangaraja ; Bahwa berdasarkan data dan catatan Kopertis Wilayah Sumatera Utara,pengelola UISU yang sah dan terdaftar sebagai penyelenggarapendidikan Universitas Islam Sumatera Utara di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kemendikbud adalah UISU di bawah pengelolaanYayasan UISU sementara UISU di bawah pengelolaan Yayasan UISU AlMunawwarah tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKemendikbud RI;halaman 83 dari 103 halaman Putusan No. 21 2/G//2015/PTUNJKTBahwa oleh karenanya secara akademis
151 — 119
menimbulkan kerugianpada Terbanding / semula sebagai Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi, serta dalam gugatan perkara a quomengenai Perjanjian Sewa dengan Obyek tanah antara Terbanding /semula sebagai Penggugat dalam konpensi dengan Pembanding /Tergugat dalam konpensi / Turut Tergugat dalam rekonpensi sertamengenai adanya perjanjian peralihan hak atas tanah berupapengikatan jual beli atas tanah; .Menimbang, bahwa Hukum Indonesia terkait dengan adanyaunsur asing ini, sehingga secara akademis
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
272 — 514
dilakukan oleh Badanatau Pejabat Pemerintah, membatalkan, menyatakan tidak sah,memperbaiki, menunda dan mencabut, lalu tindakan yang bisa dilakukanoleh Tergugat, dijelaskan ahli sebagai berikut :Kalau nanti administrasi Negara dalam hal ini Tergugat mau mengeluarkansuatu keputusan dia harus mencabut keputusan sebelumnya, kemudianada diktum keputusan yang baru, yang harus dijadikan dasar itu adalahPeraturan PerundangUndangan dan Azas Umum Pemerintah yang Baik,kalau keputusan SKB itu lemah dalam kajian akademis
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 41
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
142 — 49
berpendapat dalammenyampaikannya diatur juga salah satunya melalui UU No. 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi;Bahwa dilingkungan tempat Ahli mengajar yaitu UMS, PPA Mastakepanjangan dari Program Pengembangan Akademik Masa Taarufmerupakan sarana pengenalan bagi mahasiswa baru atau ospek;Bahwa jika mahasiswa tidak setuju atau sependapat atau mengkritik dengankebijakan kampus atau dosen itu diperbolehkan;Bahwa dalam menyampaikan pendapat tersebut mahasiswa ada batasanbatasannya, antara lain melalui forum akademis
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
62 — 26
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
74 — 53
Suku Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa pada awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga antaraPemohon dan Termohon berlangsung secara normal dan rukun dimanaPemohon dan Termohon keduanya masih menjalankan StudiKedokteran Spesialis Kandungan di Universitas Indonesia, Depok,Jawa Barat;Bahwa selama menjalankan studi dimaksud Pemohon dan Termohonbertempat tinggal di ALAMAT, dan selain tinggal dirumah tersebutkeduanya Kost di Pekanbaru untuk keperluan tugas akademis
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
SUKARMIN Bin RUSDI Alm
84 — 32
Demak kepada UNS Surakarta;
22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;
23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.
264 — 82
Bahwa Ahli menerangkan tugas Ahli di Pusdiklat Bea dan Cukai Jakartaadalah sebagai Widyaswara dengan tugas sebagai berikut: Mengajar di bidang Kepabeanan untuk diklat pegawai Bea danCukai; Melakukan kajian akademis di bidang Kepabeanan; Mengisi seminar dan pelatihan untuk Instansi luar (peserta diluarpegawai Bea dan Cukai).
432 — 6694
Menurut nasksh akademis mengenai informasi Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN.Jkt. Timyang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatan terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
Menurut nasksh akademis mengenai informasiHalaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN. Jkt. Timyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindakpidana terorisme merupakan tindak pidana.
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan UndangUndang tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatanterorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namunpenting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagimembuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
187 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penelitian dan dokumen akademis (bahkan olehKominfo) yang mempertanggungjawabkan relevansipenipuan, tindak kejahatan dengan kartu perdana;2. Ada atau tidaknya kartu perdana, penipuan dan tindakpidana akan tetap terjadi;Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.Tindakan tersebut tentu. merupakan ranahnya penegakhukum;.
106 — 68
., M.Hum,selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang ; Surat objek gugatan tersebut juga bersifat final, yang mana atas surat tersebutmengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat khususnya Penggugat I dirugikan karenaPenggugat I tidak mendapatkan pelayanan dari Tergugat sebagai Institusi DinasPendidikan Nasioanal sehingga pelaksanaan akademis dan legalitas Penggugat I sebagaiUniversitas menjadi tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum.
154 — 42
Koordinasi bisadilaksanakan kalau kasus didasarkan atas laporan masyarakat atau temuanAPIP, karan dalam Pasal 385 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014tidak ditemukan implikasi apapun apabila kewajiban koordinasi dalampenanganan tindak pidana tidak dilaksanakan ;Bahwa terhadap PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang dikenai sanksiadministratif karena perbuatannya merugikan keuangan negara kemudianmenjadi tidak bisa ditersangkakan / dipidanakan yang padahal sudah adabuktibukti yang cukup, berdasarkan teori akademis
418 — 982
pembayaran biaya pendidikansesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;angka 31: Regristrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan,pengisian dan pengesahan matakuliah pada Isian RencanaStudi (IRS) melalui sistem informasi akademik;Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.Pasal 22Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 31Pasal 44Pasal 37ayat (5) :Isian rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikanbelum dibayar sampai akhir masa pembayaran;ayat (3) huruf (b) : Pembimbing akademis
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
363 — 149
keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
209 — 758 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 64 P/HUM/201710.11.12.13.14.Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Bukti T3);Fotokopi Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok2012 2032 (Bukti T4);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (Bukti T5);Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Bukti T6);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti T7);Fotokopi Peraturan Pemerintah
73 — 37
terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
56 — 117
Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.