Ditemukan 1350 data
47 — 14
akibat kontak/terpapar dengan panas atau api ;Menimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
139 — 64
Pada saat terbakar rumah toko saya berada dirumah sakit akademis Makassar waktu sakit para kaka saya H. Ibrahim.Selanjutnya keterangan Tergugat 1 mengenai wasiat Hj. Indo Lonjo terkaitdengan pemberian semua hartanya yang di tinggalkan setelah ia meninggaldunia kepada Hj. Sitti Aisyah Tergugat 1 .Penggugat 1 dan 2 menilai kKeputusan Hj. Indo Lonjo adalah keputusanyang tidak adil.
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
178 — 98
selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiHalaman 63 dari 82 Putusan Pidana Nomor 574/Pid/Sus/2020/PN.Jak.Tim.UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
YOUSEP IRWANSYAH ALIAS YUSUF ALIAS DARMEN ALIAS ABU ASSYA BIN SYAHRONI.
158 — 70
permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
93 — 24
Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dalam pemakaiangelar akademis, dimana sebelumnya Penggugat telahmenguraikan nama Penggugat yaitunya Sri Wahyu FebrinaA.Md.Keb Binti Gono, namun dalam uraian tersebut di atas tanpamenyebutkan gelar akademisnya yaitunya tertera Penggugat; Bahwa penulisan kata Tergugat adalah sudah benardimana pada pangkal kata menggunakan huruf besar, akan tetapiHalaman 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LKdalam uraian halaman selanjutnya kata Tergugat ditulis memakaihuruf
86 — 67
satu) Tahun ;Bahwasetelah melihat kontraknya Ahli tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dan sampaisekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yang dibangun dikiridan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurut Gambar ada bahu jalan tapidilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnya yaitu di segmen O dan ada yang tidakada sama sekali batu kerikilnya di segmen A dan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dan sampaisekarang ahli belum melihat kontraknya ; Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yang dibangun dikiridan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurut Gambar ada bahu jalan tapidilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnya yaitu di segmen O dan ada yang tidakada sama sekali batu kerikilnya di segmen A dan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ; Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
71 — 15
satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
Bahwa setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;hwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
302 — 127
keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
213 — 109
Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa(KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaansemula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde),ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan; Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUNtersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum Civil Law dansistem hukum CommonLawdi atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
306 — 136
JBI.Keputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis, atauketeranganketerangan yang relevan mengapa itu diubah.
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Badan Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa
110 — 66
Wattilete sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwekarena tidak memiliki Fakta sejarah dalam Negeri Nusaniwe dan juga tidakmemiliki Fakta dalam catatancatatan sejarah dalam berbagai penulisanyang akan Para Tergugat buktikan nantiBahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020 bertempat di Manise Hotellantai 5 oleh Tergugat dan Il telah membahas Rancangan PenetapanPeraturan Negeri (PERNEG) Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yangdihadiri oleh instansi terkait dalam hal ini Pemerintan Kota Ambon sertaunsur Akademis
60 — 14
satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melinat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
41 — 18
Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Tsvetanov Radoslav Ivanov
428 — 675
Hp.08119631113.Ahli berhalangan hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalamBAP dibacakan: Ahli menjelaskan tentang latar belakang pendidikan akademis yaituahli lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas GunadarmaJakarta pada tahun 1994 dan sejak bulan Februari 2002 s/d sekarang,dimana saya bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian PemimpinKelompok Otorisasi & Pengendalian Fraud, yang tugas pokoknyamenangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaanmaupun kejahatan yang berkaitan dengan
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RAFII Als ARY HERNANDES Als UCOK Bin M. SYAFII .Alm
380 — 310
Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksudHalaman 78 dari 91 halaman Putusan Pidana Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Timdengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan
PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Diwakili oleh : 1.LARRY RIDWAN 2.EKO BUDIRAHARDJO
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
206 — 176
Jadi kalau dilihat darilingkup hukum positif Indonesia sebenarnya ada 12 tetapi kalau darikajian akademis sangat banyak bahkan banyak orang yangkemudian menyamakannya dengan good governance tetapisebenarnya dari aspek akademik itu good governance dengan AUPBitu adalah dua hal yang berbeda tetapi dia tidak diametral. Jadimasih ada campurannya dan kalau kita bicara masalah AUPB itubanyak tersebar di banyak undangundang.
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR
241 — 1327
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Bahwa dalam menafsirkan suatu undangundang dalam ilmu hukumpidana dapat digunakan penafsiran secara historis, artinya ada suatudasar filosofinya sehingga suatu perbuatan dapat ditetapkan dalamundangundang.Sebagai contoh perundangundangan terorisme,menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUUHalaman 80 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utrtentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
264 — 82
Bahwa Ahli menerangkan tugas Ahli di Pusdiklat Bea dan Cukai Jakartaadalah sebagai Widyaswara dengan tugas sebagai berikut: Mengajar di bidang Kepabeanan untuk diklat pegawai Bea danCukai; Melakukan kajian akademis di bidang Kepabeanan; Mengisi seminar dan pelatihan untuk Instansi luar (peserta diluarpegawai Bea dan Cukai).
113 — 34
Kalaudalam suatu kasus tidak mengeluarkan penetapan dan tidak mengirim berkas tetapi iamelakukan permohonan kasasi dan mengirim berkas ke Mahkamah Agung berartipenafsiran Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ini masih kewenangan Bahwa peranan Pengadilan untuk mengontrol apakah putusan eksekusi itu secarayuridis benar atau tidak, Pengadilanlah yang akan menyatakan itu sah atau tidak.Kalau Pengadilan menyatakan itu) sah maka harus di laksanakan; Bahwa dari segi akademis maksudnya mengenai alasanalasan
74 — 19
hukum adalah pemberi mandat;Terdakwa bersama anggota Tim Penelitian dan Peninjauan Lapanganyang melakukan penelitian dan peninjauan lapangan dasar acuanyaadalah Peta Bidang Tanah No. 460.3/07/KPT08/1998 Tanggal 30Desember 1998, dengan membuat berita cara hasil penelitian danpeninjauan lapangan tertanggal 19 Juni 1999, bukan KepmenhutbunNomor : 453/KPTSI/1999 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1999;Kedudukan hukum Kepmenhutoun Nomor :453/KPTSI/1999 tanggal 17Juni 1999 masih menjadi perdebatan akademis