diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terimadari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;Bahwa benar terdakwa Putu Sila Arja mengedarkan dan memiliki uang palsu tersebut yaituberupa uang palsu) pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu' rupiah) sebesarRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa Putu Sila Arja serahkankepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Dusun Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatandan

H.ISHAKA akan tetapi tanah yang dibeli oleh IMANUEL LEU bukan di lokasiobyek sengketa tanah tersebut tapi terlatak dahulu di kompleks Kecamatandan sekarang di Kantor Merpati Nusantara Air Lines ; Bahwa Alm. H. ISHAKA menjual tanah kepada IMANUEL LEU pada tahun1980an seharga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) dan saksi tahuharga jual tersebut sesuai kwitansi yang saksi lihat milik Alm. H.

kelahiranberupa surat keterangan setelah memenuhi 5persyaratan yang sudah dijelaskansebelumnya;e Bahwa di Kecamatan Semarang Selatan, saksi dibagianPemerintahan; e Bahwa setelah pemekaran wilayah, pada tahun2006 argopuro masuk wilayah Kelurahan Bendungan;e Bahwa prosedur pengurusan akta kelahiran darikelurahan sampai ke Dinas Kependudukan DanCatatan Sipil adalah pemohon mendapat suratkelahiran dari kelurahan kemudian dibawa keKecamatan di bagian kependudukan sebagaiwakil dari Dinas yang berada di Kecamatandan

pengadaanbarang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga kadang kala pekerjaan tersebutharus segera dilaksanakan sehingga apabila menunggu prosespenunjukan Penyedia Jasa akan memakan waktu lama sedangkanpekerjaan harus segera dilaksanakan.Bahwa saksi tidak tahu kapan awalnya pola seperti yang saya terangkandi atas namun seluruh proses tersebut adalah seperintah Kepala SukuDinas PU Tata Air Jakarta Pusat.Bahwa operasional sudin adalah uang pembayaran SPT KegiatanSwakelola yang dipotong pada masingmasing kepala Seksi Kecamatandan

/ditetapkan untuk melaksanakan pengadaanbarang/jasa, tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isikontrak/SPK, dukumen profil perusahaan hanya digunakan sebagai syaratformal administratif pencairan dana (formalitas), dalam fakta sebenarnyahal 312penyedia barang/jasa tidak pernah melakukan kegiatan pengadaanbarang/jasa, sehingga dokumen tersebut bersifat fiktif (terjadi rekayasapengadaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya).Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai maka Kasikasi Kecamatandan

Iman dibayarkan kepada masingmasing Kasi Kecamatandan Kasi Pemeliharaan, uang hasil pemotongan 35 % oleh Iman diserahkankepada Ir.

saat Purwanti pindah pada ditriwulan III Tahun 2015, Nawanmeminta langsung kepada Ir.Herning Wahyuningsih, MT selaku Kepala SukuDinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberikan melalui Sdri.hal 317Sofia Ismiati, ST, untuk bulan Nopember/Desember tahun 2015 pembayaranmaterial dan angkutan, dilakukan oleh Sofia Ismiati, ST menggantikan Purwantisementara ;Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatanmaupun SPJ kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Para Kasi Kecamatandan

kemudian dibawa ke BalaiBahwa saksi menyerahkan kotak suara dengan Pak NAJAMUDINsebagai ketua di TPSBahwa saksi menerangkan saat menyerahkan kotak suara dihitungkertas suara yang ada didalam kotak kemudian dibuka satu persatuberjumlah 365 kertas suara dari TPSBahwa saksi menyatakan tidak tahu ada Berita Acara didalam kotakkarena langsungBahwa saksi menjelaskan tidak ada Berita Acara yang ditandatanganipada saat di TPS 1 dan tidak adamasalah;Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai keterangan di kecamatandan

bahwauntuk mendapatkan dana JASMAS harus ada dana untukmengambilnya /nggetek), maka saksi menghubungi Camat dan memberitahu bahwa dana sudah cair dan saksi diminta oleh Mudhofar untukbertemu, dan kemudian pak Camat menyarankan sebaiknya bersama samadengan Ketua POKMAS dan Bendahara untuk menemani saksi, tetapisaksi juga meminta Pak Camat untuk menemani saksi, selain itu juga saksimenghubungi Ketua POKMAS agar menuju ke toko paving Mudhofar ; Bahwa benar selanjutnya saksi menemui Pak Camat di Kantor Kecamatandan

hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraandengan pihak luarMelakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administarsiTPKMewakili kelembagaan di dalam pertemuan dengan pihak terkaitMenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BKAD padaforum MADBahwa Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem mengelola danabergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dengan modal awalsebesar Rp.2.158.000.000, (dua milyar seratus lima puluh delapan jutarupiah) yang bersumber dari dana Program Pengembangan Kecamatandan

Bahwa saksi Sejak tidak mendapat alokasi BLM (Bantuan LangsungMasyarakat), PNPMMPd Kecamatan bangkalan tidak didampingi lagi oleh FK(Fasilitator Kecamatan), dan hanya mendapat pendampingan dari fasilitator diKabupaten, namun seharusnya peran masyarakat dan pemerintah Kecamatandan Kabupatenlah yang diharapkan dapat berjalan maksimal, terkadangkarena adanya pergantian pejabat di Kecamatan dan di Kabupaten yangmembuat lambat laun pengelolaan administrasi dan keuangan di lokasi PhaseOut PNPMMPd kurang

Bahwa Sejak tahun 2007 tidak mendapat alokasi BLM (Bantuan LangsungMasyarakat) PNPMMPd Kecamatan bangkalan tidak didampingi lagi oleh FK(Fasilitator Kecamatan), dan hanya mendapat pendampingan dari fasilitator diKabupaten, namun seharusnya peran masyarakat dan pemerintah Kecamatandan Kabupatenlah yang diharapkan dapat berjalan maksimal, namunterkadang karena adanya pergantian pejabat di Kecamatan dan di Kabupatenyang membuat lambat laun pengelolaan administrasi dan keuangan di lokasiPhase Out PNPMMPd

Program Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Barat kemudian ia ketemu lagi pada saat terdakwamenjabat sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta BaratAgustus 2013 sedangkan ia selaku Kasi Perencanaan Suku Dinas PUTata Air Kota Admnistrasi Jakarta Barat, sedangkan untuk hubungankekeluargaan tidak ada.Bahwa untuk tiap Triwulan, saksi santo memberi perintah kepada FajriMahrianto, Juandi dan Pepen yang merupakan Staf Seksi Perencanaanuntuk menghubungi saksi melalui telepon kepada Para Kasi Kecamatandan

selakuBendahara Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat, namun pada saatsampai uang kegiatan Penertiban Saluran Phb untuk 8 orang CamatseWilayah Jakarta Barat telah selesai namun ia tidak mengetahuiberapa yang diberikan kepada para Camat dan apakah adamenandatangani kwitansi, yang jelas waktu ia datang acaranya maububar atau sudah selesai.Bahwa untuk anggaran kegiatan Refungsionalisasi Sugai/ Kali danPho sebesar Rp. 6.571.931.165,, tetap dilakukan perencanaanberupa RAB dan Gambar Lokasi Kegiatan untuk para Kasi Kecamatandan

Muna Di Tetapkan Sebagai Desa Atau KelurahnSebagai Penerima Bantauan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) TA2013 Yaitu Berdasarkan Usulan Masing Masing Desa AtauKelurahan Yang Telah Di Verifikasi Oleh Tim Ferifikasi Kecamatan(LA TIA SE, LA DIKARI Sag, Mpd, LA ODE AGE,Amg, LA ODEALISE SE, NURHAYATI,) Yang Bawa Ke MAD Tingkat KecamatanDan Menghasilkan Surat Penetapan CamatParigi Dengan Nomor :414/002 /2013/ Tanggal 30 Maret 2013;Halaman 53 dari 142, Putusan Nomor

Muna Di Tetapkan Sebagai Desa Atau KelurahnSebagai Penerima Bantauan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) TA2013 Yaitu Berdasarkan Usulan Masing Masing Desa AtauKelurahan Yang Telah Di Verifikasi Oleh Tim Ferifikasi Kecamatan(LA TIA SE, LA DIKARI Sag, Mpd, LA ODE AGE,Amg, LA ODEHalaman 59 dari 142, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.kdiALISE SE, NURHAYATI,) Yang Bawa Ke MAD Tingkat KecamatanDan Menghasilkan Surat Penetapan CamatParigi Dengan Nomor :414/002 /2013

185.789.500,; Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 , Tim Audit Propinsi melakukanpemeriksaan dan ditemukan masalah yaitu uang pencairan tahap ada yang tidak disalurkan sebesar Rp. 58.307.000, ; Bahwa terdakwa telah mengganti kembali uang sebesar 58.307.000,dimasukan ke Bank Sulut ; Bahwa dana PNPM tahap Il sudah dicairkan semuanya olehterdakwa , tapi tidak disalurkan kedesadesa ; Bahwa dalam setiap pencairan seharusnya ada 5 (lima) orang ikuttandatangan yaitu ; Ketua UPK, 3 (tiga) orang Pasilitator Kecamatandan

Tidak benar bahwa KPU Kabupaten KepulauanMentawai telah tidak =meSKkan secarakeseluruhan PPK dan PPS seKabupatenKepulauan Mentawai melaluiSurat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan1/Kpts/KPUKabtentang PengangkatanMentawai Nomor003.435089/2014Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatandan(PPK) seKabupaten Kepulauan Mentawai padaRakyat,Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 untukPPK; dan berdasarkan Surat Keputusan KomisiPemilu.

Negara Republik Indonesia atasditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; danmenyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atasditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perdadan/atau peraturan kepala daerah;Bahwa langkahlangkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraanketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Prajamelakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban denganinstansi terkait antara lain: Alat Negara, Instansi terkait, PPNS dan Kecamatandan

BPNBahwa, syarat dalam permohonan HGU harus memenuhisyarat status tanah dan riwayat tanah;Bahwa, atas permohonan HGU PT Nunukan Jaya Lestari,dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia B yangterdiri atas BPN Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, DinasPerkebunan dan pemda setempat; Bahwa, Panitia B kemudian membentuk teaminventarisasi untuk melakukan pemeriksaan di lapanganterhadap lokasi yang dimohonkanHGU;Bahwa, team inventarisasi yang dibentuk hanya berasal dari BPN Kaltim, BPN Nunukan dan Petugas Kecamatandan

yangmengunakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009sampai dengan 2013 yang ditetapkan dalam DPM1 (daftar PenerimaManfaat) yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai hasilmusyawarah desa dan disahkan oleh Camat kemudian Idirekap ditingkatkecamatan dilaporkan kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten Sebagaidasar penerbitan SPA (Surat Permintaan Alokasi) kemudian Bupatimengajukan SPA berdasarkan alokasi pagu raskin dan Rekap RTSPM(Rumah Tangga Sasaran penerim Manfaat) dimasingmasing kecamatandan

berdasarkan hasil pendataan pada bulan September 2016 untukspesifikasi tanaman kecil;Bahwa banyak masyarakat yang mengajukan keberatan ke saksi perihalpemberian ganti rugi tersebut dan terhadap keberatan masyarakat, saksisudah menindaklanjuti ke Kecamatan dan kemudian saksi menyurat kePLN (Tergugat);Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat bertanda P7 yang diperlihatkankepada saksi;Bahwa terhadap data infentarisasi tersebut (bukti P7), saksi selakuKepala Desa mengetahui setelah saksi medapat copiannya di Kecamatandan

rupiah) selambatlambatnya bulan Oktober 2011 yangdikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2011 danmengetahui Camat Beo yaitu Andris Tereluan, SIP,Msi, disaksikanoleh saksi sendiri dan Julius Tamawiwy, SST selakuk Sekcam Kec.Beo ;Bahwa Cara pengembalian dana SPP PNPMMP di setor bisa keUPK, Ketua Johan Parangka (terdakwa), bisa ke Sekretaris, danbisa juga ke Bendahara ;Bahwa menurut saksi, cara menyelesaikan masalah untuk tekniskami tidak tahu, tapi kami telah bentuk tiem bersama di Kecamatandan

mintanyadibelikan sepeda motor Vixion atau CB22.Bahwa antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, untuk pelaksanaanritual mengikuti waktu saksi dan korban apabila tidak ada kegiatan, saksi setiamengantar dan menemani isteri saksi (SISKA) melakukan ritual bersama Terdakwa(EKO SUNARNO), selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari, yang dilakukan diSalon Kencana, di Taman Asri kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen, dandirumah kos milik IBNU dikampung Tegalsari kelurahan Sragen Kulon kecamatandan

Bahwa pemerintah dalam hal ini Camat / Pejabat dari Kecamatandan/atau atas nama Pemerintah Kabupaten / kota dan jajarannyalazimnya tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

MBAO bedasarkan BAST;Membuat laporan model MBA1;Wajib meneliti bukti setor dari desa/kelurahan di BANKBRI terhadap rekening tujuan transfer, nama penyetor,desa/kelurahan, kecamatan dan jumlah kuantum;Meminta surat permintaan alokasi dari KabupatenLampung Tengah;Menyelesaikan surat rencana pendistribusian raskinbulanan Kabupaten Lampung Tengah terinci kecamatan,kelurahan / desa;Membuat surat jalan petugas pengawalan danmenyiapkan BAST dan member penomoran;Menyelesaikan biaya insentif kelurahan/desa/kecamatandan