Ditemukan 364 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • XIIA/16/201 7, 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP581/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor 00016/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat diMenara
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP581/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00016/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, JakartaUtara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP581/WPJ.21/2015, tanggal 15
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
1815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87430/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP573/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00025/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP573/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor00025/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP573/WPJ.21
    /2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Juli 2009, Nomor: 00025/207/09/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp20.582.064,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1182/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA
11225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp1.165.995.613,00sesuai perhitungan Pemohon Banding atau mohon dihitung kembalisesuai peraturan perpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096307.15/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Terbanding Nomor KEP612/WPJ.21
    /2015 tanggal 29 Juni2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00043/406/12/046/14 tanggal 20 Mei2014, atas nama PT Sinar Surya Graha Persada, NPWP 02.111.585.2046.000,beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok H5, Kelapa Gading Barat, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto .0...........cccccccccccccceccessseeeeeeeeeeeeeeeens Rp 592.125.660,00Kompensasi Kerugialn .............
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP612/WPJ.21/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor 00043/406/12/046/14 tanggal 20 Mei 2014 Tahun Pajak2012, atas nama PT Sinar Surya Graha Persada, NPWP02.111.585.2046.000, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya BlokH5, Kelapa Gading Barat,Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
    PeninjauanKembali pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballdari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP612/WPJ.21
    /2015 tanggal 29 Juni 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00043/406/12/046/14tanggal 20 Mei 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.111.585.2046.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.165.995.448 00,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 9.795.076,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 9.795.076,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87445/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP587/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00022/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP587/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00022/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraHalaman 4 dari 9 halaman.
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono),Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP587/WPJ.21
    /2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010, Nomor: 00022/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp11.270.314,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 142.470.051,0014.247.000,00 14.247.000,00 3.334.522,000,000,000,003.334.522,00 10.912.478,000,0010.912.478,00 0,000,00 0,00 10.912.478,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT87447/PP/M.XIIA/16/201 7, 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP589/WP4J.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak 201000024/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarPertambahan Nilai Masa Desember NomorKelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut: Dasar
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP589/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Desember 2010, Nomor00024/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 133/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP589/WPJ.21/2015, tanggal 15
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 135/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP586/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 Nomor00021/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarKelapa Gading, Jakarta
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP586/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 Nomor00021/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraHalaman 4 dari 9 halaman.
    mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP586/WPJ.21
    /2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010, Nomor:00021/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp8.743.548,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87428/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP571/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00023/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP571/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 #=Nomor00023/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP571/WP4J.21
    /2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Mei 2009, Nomor: 00023/207/09/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp8.105.960,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 7.057.421,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 7.057.421,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87436/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP578/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00013/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai barang danJasa Masa Pajak Januari 2010 menjadi sebagai berikut:Halaman
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP578/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor00013/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 106/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP578/WPJ.21/2015, tanggal 15
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KYOCHON RESTO INDONESIA
318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Sudah dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87427/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal O09 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP570/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 Nomor: 00022/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP570/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 Nomor:00022/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, JakartaUtara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 515/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP570/WP4J.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 Nomor: 00022/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000; sehingga
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 9.299.545,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 9.299.545,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87437/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP579/WP4J.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00014/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2010 menjadi sebagai berikut: Dasar
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP579/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor00014/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 134/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP579/WP4J.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Februari 2010, Nomor: 00014
Register : 30-04-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 Oktober 2015 — THEODORUS ANDRI RUKMINTO ; 1.DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2.PT. AAA ASSET MANAGEMENT
11746
  • Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara Nomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April 2015 perihalPerubahan Susunan Pemegang Saham dan Dewan Komisiarisyang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 April 2015 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat KeputusanTata Usaha Negara Nomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April2015 perihal Perubahan Susunan Pemegang Saham dan DewanKomisiaris ;4.
    Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quoadalah Surat Nomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April2015 perihal Perubahan Susunan Pemegang Saham danDewan Komisaris ;2.
    Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat mengirinmkan SuratNomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April 2015 perihalPerubahan Susunan Pemegang Saham dan Dewan Komisariskepada Direksi PT AAA Asset Manage Surat Nomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April 2015 perihal PerubahanSusunan Pemegang Saham dan Dewan Komisarismentsebagi pihak atau alamat yang dituju ;3.
    Bahwa atas permohonan perubahan susunanpemegang saham dan dewan komisaris yangdisampaikan oleh Tergugat II Intervensi kepadaTergugat, selanjutnya Tergugat memberikanpersetujuan atas permohonan tersebut melalui suratno.S125/PM.21/2015 tentang Perubahan SusunanPemegang Saham dan Dewan Komisaris, tertanggal22 April 2015.2.
    BuktiT 1 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S125/PM.21/2015 tanggal 22 April 2015 PerihalPerubahan Susunan Pemegang Saham danDewan Komisaris. (fotokopi sesuai dengan asli)2. Bukti T 2 : UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan. (fotokopi sesuaidengan asili) ;3.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikompensasi kke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87425/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP568/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP568/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 Nomor00020/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha Penjualan Motor Bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading Unit 706 A, Boulevar, Kelapa Gading, Jakarta Utara12160, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP568/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00020/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp7.983.120,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 —
43 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 3.311.720,00KenaikanJumlah Sanksi 3.311.720,00Total Kurang Bayar 10.177.220,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87434/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP577/WPJ.21
    /2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor00029/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP577/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor00029/207/09/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP577/WPJ.21
    /2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak November 2009, Nomor:00029/207/09/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp10.275.196,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LUKAS KURNIAWAN;
17059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dipotong Pihak Lain 2.538.000PPh Dibayar Sendiri 2.413.800PPh Telah Dibayar 2.413.800Jumlah PPh kurang bayar 5Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT091846.14/2008/PP/M.XIVA Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP69/WPJ.21
    /2015 tanggal 2 Februari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/205/08/043/13tanggal 20 November 2013, atas nama Lukas Kurniawan, NPWP:09.579.075.4043.000, beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7, RT012/06, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sehingga jumlah pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 1.113.006.226,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp = 13.200.000,00Penghasilan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP69/WPJ.21/2015 tanggal 2 Februari 2015Halaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1838/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor: KEP69/WPJ.21/2015 tanggal 2 Februari 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00004/205/08/043/13 tanggal 20November 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 09.579.075.4043.000; sehingga pajak yang masih harus' dibayar menjadiRp512.394.204,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA
26056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmembatalkan koreksi terbanding sehingga PPN yang kurang bayar MasaOktober 2012 menjadi "Nihil";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT092607.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP222/WPJ.21
    /2015,tanggal 3 Maret 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/207/12/046/14, tanggal 16Januari 2014, atas nama PT Sinar Surya Graha Persada, NPWP02.111.585.2046.000, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok HNomor 5, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, sehingga penghitunganjumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian (Rp) PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00a
    Putusan Nomor 469/B/PK/Pjk/20203. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP222/WPJ.21/2015, tanggal 3 Maret 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2012 Nomor 00010/207/12/046/14, tanggal 16 Januari 2014, atasnama PT Sinar Surya Graha Persada, NPWP 02.111.585.2046.000, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok H Nomor 5,Kelapa Gading BaratJakarta Utara, adalah telah
    Putusan Nomor 469/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP222/WPJ.21/2015, tanggal3 Maret 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
Register : 03-12-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PA LUMAJANG Nomor 3323/Pdt.G/2015/PA.Lmj
Tanggal 14 April 2016 — Pemohon vs Termohon
82
  • dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2015yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah RegisterPerkara Nomor 3323/Pdt.G/2015/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut:Bahwa pada tanggal 19 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatanSenduro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/118/V/1995, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor : Kk. 15.5.4/Pw.01/21
    /2015 tanggal 06 Oktober 2015);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggaldi rumah orangtua Termohon hingga Oktober 2009.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/118/V/1995, berdasrakan duplikatkutipan akta nikah nomor : Kk. 15.5.4/Pw.01/21/2015 tanggal 06 Oktober 2015yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro KabupatenLumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;3.
    ini;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalahperkara cerai talak yang diajukan oleh seorang muslim warga negara RepublikIndonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaLumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon danTermohon ada hubungan hukum sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta NikahNomor:133/118/V/1995, berdasrakan duplikat kutipan akta nikah nomor : Kk. 15.5.4/Pw.01/21
    /2015 tanggal06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama KecamatanSenduro Kabupaten Lumajang yang telah dimateraikan cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil danmateriil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1. dan P.2. tersebut maka telah terbuktiPemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkandi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSenduroKabupaten Lumajang;Menimbang, bahwa
Register : 28-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4546 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LUKAS KURNIAWAN;
7878 Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus dibayar sendiri Rp. 2.171.800,00PPh yang telah dibayar dengan SSP Rp. 2.171.800,00PPh Kurang Bayar Rp. 0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT091845.14/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP68/WPJ.21
    /2015 tanggal 2 Februari2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00004/205/07/043/13tanggal 20 November 2013, atas nama Lukas Kurniawan, NPWP:09.579.075.4043.000, beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7, RT012/06, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 422.384.277,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 13.200.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 409.184.277,00PPh Terhutang
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP68/WPJ.21/2015 tanggal 2 Februari 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP68/WPJ.21
    /2015 tanggal 2 Februari 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 06-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE
Tanggal 2 Juni 2020 — R A H M A D, SE
396196
  • 2D/BUD/ banAtas ProgramGU/2015 UM/SPM 2015 Pelayanan AdministrasiGU/2015 Perkantoran12 1/20/ 0017/1.20.03/ 1/20/2015 0017/1.2 1/21/2015 0087/SP Pertangungjawab 80,528,0002015 UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ an Atas ProgramGU/2015 UM/SPM 2015 Peningkatan PelayananGU/2015 KedinasanKDH/WKDH13 1/20/ 0018/1.20.03/ 1/20/2015 0018/1.2 1/21/2015 0088/SP Pertangungjawab 45,534,0002015 UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ an Atas ProgramGU/2015 UM/SPM 2015 Peningkatan PelayananGU/2015 KedinasanKDH/WKDH14 1/20/ 0019/1.20.03/
    Umum64 5/21/ 0140/1.20.03/ 5/21/2015 0140/1.2 5/21/2015 1394/SP Pertanggungjaw 383,185,0002015 SPPGU/2015 0.03/SP 2D/BUD/ aban Atas GantiM 2015 Uang (GU). Bag.GU/2015 Umum65 5/21/ 0141/1.20.03/ 5/21/2015 0141/1.2 5/21/2015 1395/SP Pertanggungjaw 90,350,0002015 SPPGU/2015 0.03/SP 2D/BUD/ aban Atas GantiM 2015 Uang (GU). Bag.GU/2015 Umum66 5/21/ 0142/1.20.03/ 5/21/2015 0142/1.2 5/22/2015 1401/SP Pertanggungjaw 26,000,0002015 SPPGU/2015 0.03/SP 2D/BUD/ aban Atas GantiM 2015 Uang (GU).
    BAGUMUM)109 9/21/ 0387/1.20.03 9/21/2015 0387/1.2 9/21/2015 3019/SP Pertanggungjaw 392,653,0002015 /UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ aban Atas GantiGU/2015 UM/SPM 2015 Uang (GU. BAGGU/2015 UMUM)110 9/380/ 0392/1.20.03 9/30/2015 0392/1.2 9/80/2015 3053/SP Pertanggungjaw 299,501,3002015 /UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ aban Atas GantiGU/2015 UM/SPM 2015 Uang (GU.
    Bag.GU/201 Umum56 5/21/ 0140/1.20.03 5/21/2015 0140/1. 5/21/2015 1394/SP Pertanggungjawa 383,185,04 2015 /SPP 20.03/S 2D/BUD ban Atas Ganti 00GU/2015 PM /2015 Uang (GU). Bag.GU/201 Umum56 5/21/ 0141/1.20.03 5/21/2015 0141/1. 5/21/2015 1395/SP Pertanggungjawa 90,350,005 2015 /SPP 20.03/S 2D/BUD ban Atas Ganti 0GU/2015 PM /2015 Uang (GU).
Register : 13-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 580/Pid.B/2016/PN Dps
Tanggal 31 Agustus 2016 — Y. VARIANI R Alias YOHANA
259
  • KERTALANGU II DR130 9/17/2015 150916023 UD NADIA HEWAN Rp 13,512,318.00JL NITI MANDALA Rp131 9/19/2015 150918003 BU WAYAN RENON 6,524,731.00Rp132 9/21/2015 150921001 BU KADEK JL BEDUGULINO 17 1,255,500.00133 9/21/2015 150919006 BU ALFIAN JL TUKAD BUAJI Rp 465,000.00134 9/23/2015 150922022 BU NERIATI TK BADUNG II Rp 698,000.00TOKO ILUH135 9/26/2015 150925001 WAYAN JLJAYA GIRI XV Rp 894,000.00BU KADEK136 9/26/2015 150926008 SUNDARI PS RENON Rp 898,000.00137 9/28/2015 150928001 BU MEGA JL PAKISAJI III
    HANGTUAH IV Rp 799,467.51JL GUNUNG BATUKARU159 10/17/2015 151016004 TK PAK AMIN GGIV Rp 633,000.00Rp160 10/17/2015 151016007 WR MADE JL TUKAD PETANU 6,524,731.44JL PEMUDA TANJUNG Rp161 10/21/2015 151021002 BU SULIS BUNGKANG 1,329,958.18Rp162 10/21/2015 151021004 BU ADI JL TK CITARUM IV 1,319,983.00Rp163 10/22/2015 151021005 BU DIAH (CLW) JL TUKAD CILIWUNG 1,065,459.90164 10/23/2015 151022006 TK WAHYU JL TUKAD BANYUNING Rp 748,000.00Rp165 10/23/2015 151022011 BU MADE JLSARI DAGING RENON 6,529,736.43166
    /2015 151221004 BU EKA JL BATUR SARI RENON Rp 928,983.00Rp235 12/22/2015 151222004 BU LUSI RENON 1,449,478.00236 12/22/2015 151222001 BU RUDI JL BILI GIAH II/4 Rp 532,978.00237 12/23/2015 151223003 TK DWI PUTRA JL.
    NITIMANDALA 465,500.00Rp126 9/11/2015 150910005 WREKANADI JLGN WELIRANG 974,000.00JL TUKAD YEH AYE Rp127 9/12/2015 150911011 BU NURI RENON 7,330,000.00Rp128 9/14/2015 150914002 BU KADEK JL TUKAD PANCORAN 1,244,000.00Rp129 9/17/2015 150916037 BU ANGGA JL DEWATA II 1,319,983.00JL KERTALANGU II DR Rp130 9/17/2015 150916023 UD NADIA HEWAN 13,512,318.00JL NITI MANDALA Rp131 9/19/2015 150918003 BU WAYAN RENON 6,524,731.00Rp132 9/21/2015 150921001 BU KADEK JL BEDUGULI NO 17 1,255,500.00Rp133 9/21/2015 150919006
    /2015 151021002 BU SULIS BUNGKANG 1,329,958.18Rp162 10/21/2015 151021004 BU ADI JL TK CITARUM IV 1,319,983.00BU DIAH Rp163 10/22/2015 151021005 (CLW) JL TUKAD CILIWUNG 1,065,459.90Rp164 10/23/2015 151022006 TK WAHYU JL TUKAD BANYUNING 748,000.00Rp165 10/23/2015 151022011 BU MADE JLSARI DAGING RENON 6,529,736.43WARUNG Rp166 10/24/2015 151023006 INDRI JL PULAU AMBON III 574,000.00Rp167 10/24/2015 151024001 IBU REVA TUKAD YEH AYE IX171 3,274,880.71Rp168 10/27/2015 151026033 IBU WAYAN JL PULAU ROON 731,000.00JL
Register : 15-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA;
14839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmembatalkan koreksi terbanding sehingga PPN yang kurang bayar MasaAgustus 2012 menjadi Nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 September 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT092605.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP 220/WPJ.21
    /2015,tanggal 3 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00008/207/12/046/14, tanggal 16 Januari 2014, atas nama PTSinar Surya Graha Persada, NPWP 02.111.585.2046.000, beralamat diJalan Bukit Gading Raya Blok H Nomor 5, Kelapa Gading Barat, JakartaUtara, sehingga penghitungan jumlah PPN menjadi sebagai berikut: Uraian (Rp) PPN yang harus dipungut/dibayar
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP220/WPJ.21/2015, tanggal 3 Maret 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak AgustusHalaman 3 dari 8 halaman.
    PeninjauanKembali pada tanggal 12 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP220/WPJ.21
    /2015, tanggal3 Maret 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 4 dari 8 halaman.