Sujono, telah dilakukan pengikatan sesuaiSertifikat Hak Tanggungan No.905/2014 tanggal 19 Mei 2014 jo.Akta Pemberian hak Tanggungan Peringkat No.41/2014 tanggal 12Februari 2014 sebesar Rp 1.400.000.000, (Satu milyar empat ratusjuta rupiah); Agunan fixed asset tanah berikut bangunan SHM No.152/DesaPaningkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka,seluas 875 M2, an.

Akta Pemberian HakTanggungan nomor 41/2014 tanggal 12022014,. Salinan/Fotocopy Perincian Hutang atau jumlah kewajiban Debituryang harus dipenuhi :Asli Surat Keterangan Hutang tanggal 24 Mei 2018 dengan posisihutang per tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp5.744.389.394,10.

.: SP.Han/41//2014/ Reskrim sejaktanggal04 Maret 2014 s.d tanggal 23Maret 2014;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, tanggal 20 Maret 2014 No.:35/0.2.24/Epp.1/ 03/2014,sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 02Mei2014;Penuntut Umum, tanggal29 April 2014 No.:Prin062/0.2.24/Epp.2/04/2014,sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei2014;Hakim Ketua Majelis, tanggal07 Mei 2014, No:144.8 /Pen.

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1 tinta warnaFotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK:1810031808100007, tanggal 18Agustus 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pringsewu yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2 tintawarna hitam;Asli Surat Keterangan No.Kc.08.13.01/Pw.01/41

/2014, tanggal 28 Januari 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu,Kabupaten Pringsewu, yang tidak dinazagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelisdiberi paraf dan tanda P.3 tinta warna hitam; Alat Bukti Saksi adalah: 1.

Karena Tergugat dalam pelaksaan lelangtidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelasTergugat telah melanggar peraturan perudangundangan yang berlakusehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) : No. 40/2014 danNo. 41/2014 pada pasa 2 poin (.) ke4, juga No. 11/2015 dan No. 12/2015Tergugat mengakui bahwa Pengelolaan Objek Hak Tanggungan adalahberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputiObjek

agar peradilan dapat berjalan seimbang sertasengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh, hal ini dikenal dengan azas Audi et Alteram Partem,sehinggagugatan yang diajukan Penggugat telah kurang pihak/tidaklengkap ;Bahwaperkara a quo kurang pihak antara lain :1) Notaris Agustina Juanedi, S.H., selaku Notaris yang membuatPerjanjian Kredit Nomor 39 Tanggal 25 Juni 2014, Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 40/ 2014 tanggal 7 Juli 2014, dan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor 41

/2014 tanggal 7 Juli 2014yang dimintakanoleh Penggugat untuk dibatalkan ;2) Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H., selaku Notaris yang membuatPerubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 Tanggal 4 Maret 2015, AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2015 tanggal 4 Maret 205 danAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2015 tanggal 4 Maret2015 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan ; Bahwa keterangan dari Notaris adalah merupakan dasar dariMajelis Hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonanHal. 24 Putusan

Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7058/ 2014 tertanggal 4November 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6829/ 2014 tertanggal27 Oktober 2014, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1888/2015 tertanggal26 Maret 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1911/2015tertanggal 26 Maret 2015 yang seluruhnya diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan danAkta Pemberian HakTanggungan Nomor 40/ 2014 tanggal 7 Juli 2014, Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 41/2014 tanggal 7 Juli

yang baik, akan tetapitidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTergugat;halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Kab.MlgBahwa pemeriksaan ini dilanjutkhan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.15.35.18/Pw.01/41

/2014 tanggal 01102014 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenMalang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : MARJIYAH binti ANAS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan denganPenggugat sebagai kakak Penggugat, dan di bawah sumpahnya

KetuaMuda Pidana tanggal 30 Januari 2014 Nomor: 41/2014/S.17.TAH/PP/2014/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Baratkarena didakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin.

Selanjutnya saksikorban dibawa oleh orangtua saksi korban ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan Visum.Setelah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Nurrahma Binti Tibyanidengan No. 357/0468 A 41/2014 tanggal 05 Februari 2014 dr.Zulfadli,dokter SpesialisObsteri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Propinsi Lampung,basil pemeriksaan disimpulkan bahwa :pada pemeriksaan seorang perempuanberumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek bare arahjam lima

/N.2.4/ Euh.1/ 09/2014, sejak tanggal 08 September 2014 s/dtanggal 17 Oktober 2014 ; 7Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal08 Oktober 2014, Nomor 4533/Pen.Pid/2014/PN.Mdn sejak tanggal 18Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014 ; Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2014 No.Print1137/RT.3/EP.2/TPUL/41/2014, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sid tanggal 01 Desember 2074 ;Hakim Pengadilan Negeri Medan No.3003/Pid.Sus/2014/PNMdn, tanggal 25Nopember 2014, sejak tanggal

Fotokopi Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Erna Subekti, SHNomor: 41/2014 tanggal 25 April 2014, telah dinazzegel dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya; (T.17)18.Fotokopi Bukti Lunas Pinjaman dari PT. BPR Bank Klaten tanggal 12Desember 2017 dikeluarkan oleh Kabag. Kredit Perusda BPR BankKlaten, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;(T.18)19.Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT.

Bank OCBC NISP Tbk. sebagai pihak Bank : Untuk menjamin pembayaran KPR tersebut telah dibuat dan ditanda tanganiAkta Pengoperan dan Kuasa Jual Nomor 19 tanggal 08 Desember 2010dihadapan Notaris Dewi Himjati Tandika, Sarjana Hukum dan selanjutnyatelah dibuat dan ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :41/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Dewi HimjatiTandika, Sarjana Hukum ; 27 2222922292 22202 one o =Hal 3 dari Hal 31 Put.

Bahwa yang menjadi Dasar Hukumnya adalah UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengerusakan Hutan, Peraturan PemerintahNo 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan WHutan serta Pemanfaatan Hutan,Peraturan Menteri No P.41/2014 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri NoP.42/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari hutan tanaman dalam Hutan

Bahwa yang menjadi Dasar Hukumnya adalah UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan = danPemberantasan Pengerusakan Hutan, Peraturan PemerintahNo 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan WHutan serta Pemanfaatan Hutan,Peraturan Menteri No P.41/2014 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri NoP.42/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari hutan tanaman dalam Hutan

persidangan, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saya sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan danPerkebunan pada Dinas Kehutanan Perkebunan KabupatenSumbawa; Bahwa yang menjadi Dasar Hukumnya adalah UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan ' danPemberantasan Pengerusakan Hutan, Peraturan PemerintahNo 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,Peraturan Menteri No P.41

/2014 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri NoP.42/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari hutan tanaman dalam Hutan Produksi, Peraturan MenteriPutusan Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

. : 1385/2014 tanggal 10Februari 2014 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh jutaRupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Tengah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.41/2014 tgl. 20 Januari 2014 yang dibuat di hadapanPurnama, SH., PPAT di Kabupaten Tapanuli Tengah.Tanah Hak Milik No. 67 dengan luas 19.894 M? berikut bangunandiatasnya, terdaftar atas nama MASNUR MANALU (i.c ISTRIPENGGUGAT) terletak di J/.

Triono Wiranto pada Tanggal 24 Juni 2004 dengan harga Rp.180.000.000, (Seratus delapan puluh juta Rupiah) dan proses jual belitersebut dilakukan di Notaris dan PPAT Hitaprana, S.H yang beralamat di JI.Monumen Jogja Kembali 149 A, Sleman dengan Nomor Akta Jual Beli :41/2014 tertanggal 1 Juli 2004;Bahwa pada tahun 2010 TERGUGAT SATU datang kerumah PENGGUGAT(pada waktu tersebut) yang beralamat di JI.

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2014 tanggal 02 Mei 2014 yangdibuat dihadapan PPAT Zulham Efendi, SH., M.Kn. Bahwa berdasarkan suratdari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tanggal 29 September 2017No. 478/BMVCCP/IX/2017 Hak Tanggungan No. 1570/2013 dan No.2116/2014 dihapus. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 813/2017 tanggal19 Desember 2017 yang dibuat oleh Mohammad Mamun, SH. M.Kn. selakuPPAT, tanah a quo dijual kepada PT.

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2014 tanggal 02 Mei 2014 yangdibuat dihadapan PPAT Zulham Efendi, SH., M.Kn. Bahwa berdasarkansurat dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tanggal 29 September2017 No. 478/BMIV/CCP/IX/2017 Hak Tanggungan No. 1570/2013 dan No.2116/2014 dihapus. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 813/2017tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Mohammad Mamun, SH.M.Kn. selaku PPAT, tanah a quo dijual kepada PT.

Surat Penyampaian Dokumen oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi yang isinya menindak lanjuti surat Kepala Kepolisian Resor Haltim nomor : B/02/I/2016 perihal permintaan dokumen tanggal 20 Januari 2016, maka bersama ini disampaikan bahwa sesuai data register surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang penetapan Honorarium Imam Masjid dan Pimpinan Jemaat /pendeta se-Kabupaten Haltim hanya diterbitkan pada tahun 2014 dengan nomor : 188.45/460-41/2014.41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati

Surat Penyampaian Dokumen oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi yang isinya menindak lanjuti surat Kepala Kepolisian Resor Haltim nomor : B/02/I/2016 perihal permintaan dokumen tanggal 20 Januari 2016, maka bersama ini disampaikan bahwa sesuai data register surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang penetapan Honorarium Imam Masjid dan Pimpinan Jemaat /pendeta se-Kabupaten Haltim hanya diterbitkan pada tahun 2014 dengan nomor : 188.45/460-41/2014.

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2014 tanggal 02 Mei 2014 yangdibuat dihadapan PPAT Zulham Efendi, SH., M.Kn. Bahwa berdasarkan suratdari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tanggal 29 September 2017No. 478/BMI/CCP/IX/2017 Hak Tanggungan No. 1570/2013 dan No.2116/2014 dihapus. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 813/2017 tanggal19 Desember 2017 yang dibuat oleh Mohammad Mamun, SH. M.Kn. selakuPPAT, tanah a quodijual kepada PT.

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2014 tanggal 02 Mei 2014 yangdibuat dihadapan PPAT Zulham Efendi, SH., M.Kn. Bahwa berdasarkan suratdari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tanggal 29 September 2017No. 478/BMI/CCP/IX/2017 Hak Tanggungan No. 1570/2013 dan No.2116/2014 dihapus. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 813/2017 tanggal19 Desember 2017 yang dibuat oleh Mohammad Mamun, SH. M.Kn. selakuPPAT, tanah a quo dijual kepada PT.

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 41/2014 tanggal 02 Mei 2014 yangdibuat dihadapan PPAT Zulham Efendi, SH., M.Kn. Bahwa berdasarkanHal 95 dari 103 Put.usan No. 10/Pdt.susG.Lainlain/2018/PN.Niaga.Sbysurat dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tanggal 29 September2017 No. 478/BMI/CCP/IX/2017 Hak Tanggungan No. 1570/2013 dan No.2116/2014 dihapus.

Akta Nomor 41/2014/Pdg dan Nomor153/Pdt.G/Intv/2012/ PN.Pdg Jo.