sebagai PEMOHON ;FRANSISKA AYU TIARA, Lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1993, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Delta Sari Indah AF7 RT.02RW.10, Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaiPEMOHON II;Setelahn mendengar permohonan pencabutan permohonan secara lisanyang diajukan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 04 Juni 2019,dengan alasan telah menyadari bahwa Permohonan pengakuan anak untukagama Islam bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri, tetapi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan adalah permintaan Para Pemohon kepadaPengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum terhadap permohonannyaPengakuan dan pengesahan anak, oleh karena itu adalah hak Para Pemohonuntuk melanjutkan atau tidak permohonan yang diajukan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghendakipermohonannya tersebut dicabut, maka pencabutan perkara beralasan sehinggadapat dikabulkan, dan membebankan semua biaya yang timbul dalampermohonan

menjadi dasar permohonannyasecara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidakdikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya = sebelummempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alatalat bukti yangdiajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah danmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan PengadilanNegeri dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2021/PN SgiUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlahkesalahan redaksional;Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti Nama pemohon dannama orang tua lakilaki anak pemohon dan lain sebagainya tidak ditentukan apakahmenjadi Kewenangan Pengadilan

Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidakbila terjadi kekeliruan;Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalamsuatu akta pencatatan sipil Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte danpembatalan akte;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Adapun perkara delikpidana benar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri namun tidak termasukdalam petitum gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi kKewenangan absoluteterhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi karena perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) termasuk sengketa soal Simpanan Modal KoperasiSyariah serta pengelolaan kelembagaan usaha koperasi syariah, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kedua dariTergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa gugatanPenggugat obscuur libel dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatanPenggugat telah memasukkan sangkaan penggelapan yang merupakan delikpidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana KetentuanPasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA.Mr. to, tanterseb ian etapang perkara i Orssebagaimana maksud angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Riduwan T;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadiladlinya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa danmengadili Perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang,dikarenakan esensi

dari Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan Hak Atas Tanahbukan berkenaan dengan Prosedur Penerbitan Sertipikat yang merupakan sengketaPerdata yang harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum:Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yangmenyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara ini melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.aPalembang.Bahwa

pengadilan agama bagi yang beragama Islam danpengadilan negeri bagi lainnya;Menimbang bahwa dengan berlandaskan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa kewenangan PengadilanNegeri untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan terkait PenetapanPerwalian adalah terbatas pada Pemohon yang beragama selain agama Islam,karena telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 Tahun 2019bahwa Pemohon yang beragama Islam harus mengajukan permohonan kepadaPengadilan Agama, sehingga bukan kewenangan

Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengeluarkan Penetapan Perwalian terhadap Pemohon YulisSetyorini Dewi yang mana dalam Bukti P1 Kartu Tanda Penduduk KabupatenPati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3320076904620001 tertanggal 18012019 atasnama Yulis Setyorini Dewi tertera beragama Islam;Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengabulkan maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang

Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa danmengadilinya dan bukan kewenangan BPSK Karawang,.

Keberatan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri bukanlahKewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat JenderalPerlindungan Konsumen Dan Tertib .NiagaKementerian PerdaganganRepublik Indonesia No.364/PKTN.2.4/SD/6/2016tanggal 30 Juni 2016yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telahditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan diPengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a qgou adalah kewenangan Pengadilan Negeri JakartaTimur , bukan BPSK karawang.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 100131601975 tertanggal 05 Agustus 2016 dengan tenor angsuran 60 bulan(Perjanjian) yang telah disepakati dan ditandatangani antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN Pasal 14angka 3 halaman 6, penyelesaian sengketa perkara a quo seharusnyamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bukan PSK Karawang..

Bahwa berdasarkan uraian diatas, BPSK Karawang tidak mempunyaikewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yangseharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. BPSK KARAWANG TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYADAN MENYALAHI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DALAMNO.12/BPSKKRW/VII/2019 .

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga bukantanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinyatelah menyalahgunakan narkotika Golongan bagi dirinya sendin. Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:> Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwamenghubungi/menelfon Saksi ANDES dengan mengatakan dimana kak,adakah ? (narkotika jenis sabu) kemudian Sdr.

tentang Bea Materai, buktibukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orangSaksi di persidangan, yakni Saksi Siti Patimah dan Siti Hujaibah yang masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah /anjimenurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon, Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A.

peraturanperundangundangan,Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plisehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanPemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai halhal yang menjadi maksuddan tujuan Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam KTP elektronik,maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untukmenentukan kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:1.

tanggal 17 September 2020 untuk persidangantanggal 17 September 2020, panggilan sidang tiga tanggal 18 September 2020untuk persidangan tanggal 01 Oktober 2020, panggilan sidang pertama tanggal16 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon datangkuasanya menghadap kepersidangan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalamberita acara ini;Menimbang, bahwa permohonan mengenai Penetapan Akte KematianTerlambat adalah dan kewenangan

Pengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa pemohon tanggal 26 Oktober 2020 mencabutpermohonannya secara lisan dipersidangan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon meminta kepada Hakimbahwa permohonan pemohon secara Lisan dipersidangan dinyatakan di CABUT,Halaman 1 dari 1 Nomor 553/Pdt.P/2020/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa mengenai masalah pencabutan permohonan tidakdiatur dalam HIR, akan tetapi

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

3515171312730003 tanggal 05092017 atas nama RONNYTHERA dan surat bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NomorHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2021/PN SDA.3515181810130012 tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Kepala KeluargaRONNY THERA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa Pemohonbertempat tinggal Palem Selatan IVMC 94 PCI, Waru, Sidoarjo sehinggapermohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo danmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor 35/F/2004 tanggal 6 Desember 2004, antaraRONNY, THERA dengan NIKEN NOPEMBIANA yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dapat diketahulbahwa Pemohon telah menikah dengan NIKEN NOPEMBIANA, dihadapanpemuka agama Kristen Pdt.

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

Karawang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKarawang, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara, namun karena karena terdakwa ditahan di rutan kebon waruBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada PengadilanNegeri Kelas IA Bandung , maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UUU RI NO.8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IABandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna NarkotikaGolongan I bagi

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.