Bahwa menurut Judex Facti, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, perubahan nama didalam ketentuantersebut hanya berlaku untuk perubahan nama kecil yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan ganti namayang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama keluarga yangpukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;3.2.

No. 2713 K/Pat/2012Tahun 2006, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ditempat tinggalPemohon, in casu Pengadilan Negeri Tabanan;Bahwa berdasarkan atas dasar itu, jelaslah Judex Facti telah salahmenerapkan/menafsirkan hukum, khususnya tentang kewenangan untukmemeriksa dan memberikan penetapan perubahan/penggantian namakeluarga yang menyangkut hukum formil;Bahwa demikian juga, Judex Facti telah salah atau setidaktidaknya kelirumenerapkan ketentuanketentuan yang bersifat materiil di dalam Penetapana

surat, khususnya yang bertanda P.5 berupa Fotokopi KartuKeluarga No. 12.13.1016/03/00638, bertanggal 29 September 2003, yang ditandatanganiTERGUGAT selaku Kepala Keluarga, selain bermatererai cukup juga ternyata sesuaidengan surat aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamattinggal dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban; Menimbang, bahwa apakah berdasar atau beralasan atas eksepsi/keberatanTergugat perihal kompetensi relatif menyangkut kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban,dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 125 ayat (2)Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) mengatur.apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 121 mengajukantangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, makawalaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya,Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi

sebagai penduduk Kelurahan Baturetno,Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun dilain hal Penggugat mengajukan gugatankepada Tergugat dengan alamat Desa Ketami RT.001/RW.003 Pesantren Kediri, yangdihubungkan dengan relaas relaas panggilan kepada Tergugat dalam perkara ini,ternyata dari jurusita yang melakukan pemanggilan didapati eksistensi Tergugat padaalamat gugatan yang diajukan Penggugat a quo;nn Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat beralamat dan berkediaman diluar wilayah hukum yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban; Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Negeritersebut di atas, dihubungkan dengan kenyataankenyataan yang ada, sehingga patutlahPengadilan Negeri Tuban c.q.

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

menjadi dasar permohonannyasecara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidakdikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya = sebelummempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alatalat bukti yangdiajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah danmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan PengadilanNegeri dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2021/PN SgiUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlahkesalahan redaksional;Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti Nama pemohon dannama orang tua lakilaki anak pemohon dan lain sebagainya tidak ditentukan apakahmenjadi Kewenangan Pengadilan

Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidakbila terjadi kekeliruan;Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalamsuatu akta pencatatan sipil Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte danpembatalan akte;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa danmengadilinya dan bukan kewenangan BPSK Karawang,.

Keberatan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri bukanlahKewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat JenderalPerlindungan Konsumen Dan Tertib .NiagaKementerian PerdaganganRepublik Indonesia No.364/PKTN.2.4/SD/6/2016tanggal 30 Juni 2016yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telahditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan diPengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a qgou adalah kewenangan Pengadilan Negeri JakartaTimur , bukan BPSK karawang.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 100131601975 tertanggal 05 Agustus 2016 dengan tenor angsuran 60 bulan(Perjanjian) yang telah disepakati dan ditandatangani antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN Pasal 14angka 3 halaman 6, penyelesaian sengketa perkara a quo seharusnyamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bukan PSK Karawang..

Bahwa berdasarkan uraian diatas, BPSK Karawang tidak mempunyaikewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yangseharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. BPSK KARAWANG TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYADAN MENYALAHI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DALAMNO.12/BPSKKRW/VII/2019 .

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA.Mr. to, tanterseb ian etapang perkara i Orssebagaimana maksud angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang

No.176/Pdt.G/2016/MSTkn.ini menjadi sengketa hak milik yang berarti bukan kKewenangan MahkamahSyariyah untuk mengadilinya, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan kewarisan harusmengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang menggariskan bahwa bidang kewarisansebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapaSiapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai hartapeninggalan,penentuan

Apabila hal itu tidakdipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur adalah salah satu patokansurat gugatan Abscur Libel (kabur);Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat terdapatunsurunsur gugatan kabur (Abscur Libel) yaitu tidak mempunyai dasar hukumyang jelas dan petitum gugatan tidak jelas, error in persona serta mengandungsengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 ,khusus mengenai objek sengketa tersebut

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

tentang Bea Materai, buktibukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orangSaksi di persidangan, yakni Saksi Siti Patimah dan Siti Hujaibah yang masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah /anjimenurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon, Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A.

peraturanperundangundangan,Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plisehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanPemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai halhal yang menjadi maksuddan tujuan Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam KTP elektronik,maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untukmenentukan kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:1.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayahPengadilan dimana domilisi tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelasdan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalamwilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar;3).

melakukan gugatan cerai terhadaptergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;Bahwa berdasarkan dalildalil keberatan eksepsi di atas, tergugatberpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formiluntuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yangmenikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan PengadilanAgama untuk memproses perceraiannya, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvakelijt verklaard); Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi ; 1.

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai