Ditemukan 164903 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Arbitrase nasional (b) Sistem pendidikan nasional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. SHERLY ASIKU;
165 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. SHERLY ASIKU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 19-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KADU GEDONG RAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 21-08-2014 — Putus : 20-02-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Kfm.
Tanggal 20 Februari 2015 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TURUT TERGUGAT
159 — 83
  • BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TURUT TERGUGAT
    KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI / NUSATENGGARA TIMUR Cq. KEPALA = KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAHUTARA, beralamat di JI. Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi,Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : THIMOTIUS TANA,yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara di Jl.
    untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanahtersebut pada tahun 2006 ;Bahwa sebelumnya saksi pernah bermohon kepada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara untukmenerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun saat ituPutusan Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Kfm.
    Halaman 86 dari 74penerbitan sertifikat hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.
    Halaman 94 dari 74Menimbang, bahwa seharusnya turut tergugat memahami akankekeliruannya dan mengakui terus terang tentang adanya penyelewenganhukum yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional Kab.
    Halaman 106 dari 74dengan saat ini, dan pada tahun 2009 saksi melihat petugas dari Kantor BadanPertanahan Nasional Kab. TTU datang mengukur tanah objek sengketa yangdisaksikan oleh Kornelis Funan (tokoh adat di Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/TUN/2022
Tanggal 17 April 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU VS I. EDY SUBEKTI, DKK., II. JUAN SITI DJUARIAH;;
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU VS I. EDY SUBEKTI, DKK., II. JUAN SITI DJUARIAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-06-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., 2. IRFANNUDIN, DKK;
350 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., 2. IRFANNUDIN, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — MADE VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;
138 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MADE VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;
    ., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2915/1773/X1/2017, tanggal 1 Oktober 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 5 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri AgrariaDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 05/Pbt/BPN73/2017, tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 02876/Maccini Baji Atas Nama Muttiara Tanggal 11 November2009, Luas 15.664 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02487/Maccini Baji/2009, tanggal 09 November 2009, yang terletak diKelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tertanggal
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 05/Pbt/BPN73/2017, tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 02876/Maccini Baji Atas Nama Muttiara Tanggal 11 November2009 luas 15.664 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02487/Maccini Baji/2009, tanggal 09 November 2009, yang terletak diKelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros,
    Putusan Nomor 85 K/TUN/2019benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketadikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat atas nama Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yangberkedudukan di Jakarta, maka yang harus digugat adalah MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yangberkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, sehingga Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
939 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI VS PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO;;
211 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI VS PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI) (PERSERO) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN., II. PRAJOGO PANGESTU;;
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI) (PERSERO) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN., II. PRAJOGO PANGESTU;;
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pendidikan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003
1236 — 273
  • Tentang : Sistem Pendidikan Nasional
  • Sistem Pendidikan Nasional
    Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang salingterkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.4.
    Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.BAB IlDASAR, FUNGSI, DAN TUJUANPasal 2Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha
    PENDIDIKANPasal 35(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenagakependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yangharus ditingkatkan secara berencana dan berkala.(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenagakependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannyasecara nasional
    dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalianmutu pendidikan.(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.BAB XKURIKULUMPasal 36(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional.(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasisesuai dengan
    merupakan tanggung jawab Menteri.(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjaminmutu pendidikan nasional.(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yangbertaraf internasional.(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 07-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 03/PDT/2013/PT.MKS
Tanggal 7 Februari 2013 — - TAHIR DG.NGAWING - SUDIRMAN - ABD.SALAM KACI - NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR lawan - SADDO DG.TINRI
61 — 34
  • - TAHIR DG.NGAWING- SUDIRMAN- ABD.SALAM KACI- NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSARlawan - SADDO DG.TINRI
    NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CqKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSISULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2008 — Upload : 16-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2108K/PID/2004
Tanggal 8 Agustus 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG ; vs. MURNI bin AMAT
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-01-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU., 2. DJUAN SITI DJUARIA VS SITI NURHIDAYAH, DKK;
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU., 2. DJUAN SITI DJUARIA VS SITI NURHIDAYAH, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL;
103 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT., 2. THOMAS SUPRATMAN;
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT., 2. THOMAS SUPRATMAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., II. UNIVERSITAS GADJAH MADA;
102 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., II. UNIVERSITAS GADJAH MADA;
    Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 04/Pbt/BPN34/2018, tanggal 1 Agustus2018, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 9301, 9302, 9303,9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314,9315 dan 9316 Terletak Di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri SlemanNomor 18/PDT.G/2003/PN.SLMN., juncto Nomor 12/PDT/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH., 2. NUNING LESTARI;
82 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH., 2. NUNING LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. UNIVERSITAS GADJA MADA;
103 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. UNIVERSITAS GADJA MADA;
    ., jabatan Kepala Bidang PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1041/SKU34.MP.02/V/2020, tanggal 8 Mei 2020:Termohon Peninjauan Kembali I;ll. UNIVERSITAS GADJAH MADA, beralamat di GedungPusat Universitas Gadjan Mada Lantai 2 Sayap Utara,Bulaksumur, Yogyakarta, yang diwakili oleh Prof. Ir. PanutHalaman 1 dari 8 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 04/pbt/BPN34/2018, tanggal 1 Agustus2018, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 9301, 9302,9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313,9314, 9315 dan 9316 terletak di Desa Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, berdasarkan putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor 18/PDT.G/2003/PN.SLMN. juncto Nomor 12/PDT
    Putusan Nomor 130 PK/TUN/2020Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 04/pbt/BPN34/2018, tanggal 1 Agustus2018, tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 9301, 9302,9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313,9314, 9315 dan 9316 terletak di Desa Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, berdasarkan putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor 18/PDT.G/2003/PN.SLMN. juncto Nomor 12/PDT/2004/PTY. juncto Nomor 1891 K/PDT/2004 juncto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH., 2. NUNING LESTARI;
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH., 2. NUNING LESTARI;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor1362/Jabungan atas nama Jadiaman Simbolon, terletak di KelurahanJabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi JawaTengah, ditetapkan pada tanggal 18 September 2019;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa TengahNomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor1362/Jabungan atas nama Jadiaman Simbolon, terletak di KelurahanJabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi JawaTengah, ditetapkan pada tanggal 18 September 2019;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor1362/Jabungan atas nama Jadiaman Simbolon, terletak di KelurahanJabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi JawaTengah, tertanggal 18 September 2019;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa TengahNomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor1362/Jabungan atas nama Jadiaman Simbolon, terletak di KelurahanJabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi JawaTengah, tertanggal 18 September 2019;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/TUN/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT VS SOETIAWAN HARJANTO TEDDY, DKK;
112 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT VS SOETIAWAN HARJANTO TEDDY, DKK;
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2853/Kelurahan Binong, Gambar Situasitanggal 18 April 1977 Nomor 881/1977 luas 4.939 m? tercatat atas nama:1. Soetiawan Harjanto Teddy, 2. Soekamto Teddy, 3.
    Soetiawan HartonoTeddy terletak di Blok Binongjati, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kotamadya Bandung Wilayah Karees tertanggal 19 Maret2020;Sampai dengan perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2021Teddy terletak di Blok Binongjati, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kotamadya Bandung Wilayah Karees tertanggal 19 Maret2020;3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2853/Kelurahan Binong, Gambar Situasitanggal 18 April 1977 Nomor 881/1977 luas 4.939 m? tercatat atas nama1. Soetiawan Harjanto Teddy, 2.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MULYADI HALIMdan Pemohon Kasasi Il: KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Il membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.