Bahwa pemberhentian tidak hormat Penggugat adalah suatu keputusan yangsepihak dan tidak mempunyai pertimbangan yang jelas karena pertimbangan suratkeputusan Nomor : 880/1275/PDAMTS/2011 yang menyebutkan tentang disiplin serta tertib administrasi ;6.

Kemudian tuduhan tersebutdijadikan dasar Anggota Komisi Kode Etik Polri memberikanrekomendasi pemberhentian tidak hormat kepada PENGGUGAT,Selanjutnya putusan Sidang Kode Etik Polri dijadikan dasarTERGUGAT menerbitkan Keputusan. Padahal tuduhan kepadaPENGGUGAT telah melakukan kerjasama dalam penerbitanSurat P.21 fiktif dengan Sdr. BUDI dan Sdr. NANA belum dapatdibuktikan karena kesaksian Sdr. BUDI dan Sdr.

Bahwa dengan dilaluinya seluruh prosedur danmekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat,jelas menunjukkan bahwa penerbitkan Objek Sengketamemenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.Berdasarkan uraian fakta yuridis yang digambarkan Tergugat diatas, maka jelas penerbitan keputusan Objek Sengketa telahmemenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik, sehinggaalasan adanya pelanggaran asasasas umum pemerintahan yangbaik yang didalilkan oleh Penggugat haruslah ditolak.Bahwa keliru. dan tidakberdasarkan

penerbitan Objek Sengketa,Tergugat telah menjalankan tata cara pemberhentian PNS yangdiatur dalam peraturan perundangundangan khususnya Pasal266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga dalilPenggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa mengandung cacatdan tidak sah karena tidak prosedural haruslah ditolak.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatanangka 25, 26 dan angka 27, yang intinya Penggugat menyimpulkanbahwa Pembebasan atau pemberhentian dari jabatan strukturalPenggugat dan pemberhentian

tidak hormat Penggugat merupakanbentuk pelanggaran terhadap azas hukum administrasi Negara NEMOBIS PUNITER PROEODEM DELICTO dan azas NEMO DEBET PUNIRIPRO UNO DELICTO.11.1.

Perihal : Jawaban, Tanggapanatas Pengaduan tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari dinas karenaDiduga Terlibat G 30 S/PKI, tanggal 20 Mei 2003 (P.5) ;Bahwa 2 (dua) surat tersebut di atas sepengetahuan Penggugat telahberproses tidak sebagaimana mestinya di Birokrasi Kementerian SekretarisNegara RI. hal ini dapat dilihat secara kronologis dalam Posita GugatanPengugat pada perkara Nomor : 011/G.TUN/2004/PTUN.JAKARTA sebelumdilakukan perbaikan/perubahan dalam sidang Dismisal Pengadilan Tata UsahaNegara

dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil. jenisjenis hukuman disiplin berat yangditentukan PP No. 53 Tahun 2010 antara lain penurunan pangkat setingkatlebin rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunanjabatan setingkat lebih jika Pegawai Negeri Sipil tersebut menduduki jabatan,pembebasan dari jabatan, jika Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan, ataupemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil dan pemberhentian

tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Pengaturan hukum khusus perceraian bagiPegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan Penggugat sebagai PegawaiPerusahaan Daerah Air MInum Kota Bengkulu berdasarkan SuratKeputusan Direksi Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu Nomor821.1230202 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan Pegawai Daerah AirMinum Kota Bengkulu (bukti P2); Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PegawaiPerusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu berdasarkan SuratKeputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu PUTUSAN PERKARA NOMOR:05/G/2014/PTUN.BKL Page 29Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian

Tidak Hormat SebagaiPegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu (bukti P7=T1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan sesuaidengan Pasal 1 ayat 2 (dua) Peraturan Perusahaan Daerah Air MinumKota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian PerusahaanDaerah Air Minum Kota Bengkulu Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Kota Bengkulu adalah badan usaha dengan nama perusahaanDaerah Air Minum atau dimana dapat perlu disingkat PDAM, denganwilayah kerja kota Bengkulu; Menimbang, bahwa yang

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untukmenerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat kepadaPENGGUGAT melalui Surat TERGUGAT Nomor UM.MPPN.12.18165perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 ;7.

Ir Rusman Solin (Penggugat) agar menyampaikan berkasnyauntuk di proses penjatuhan disiplin PNS tersebut (vide bukti T3);6. bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Tergugat menyampaikan suratNomor: 800/3284/BKD/2017 kepada Gubernur Sumatera utara melaluiKepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara perihalmohon penjelasan proses pemberhentian tidak hormat sebagai PNSyang telah meninggal dunia An. Ir.

Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi substansi untukdiberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri yaituPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembalitelah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sesuai ketentuanPasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri(Vide Bukti T 3 konform dengan Bukti P2,P3,P5dan P7), dimanapersangkaan pelanggaran disiplin tersebut adalah hal yang memberatkandalam pemberhentian

tidak hormat Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri dan bukanmerupakan pelanggaran terhadap prosedur terhadap penerbitan objeksengketa sebagaimana Pendapat dari Hakim I Judex facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga beralasan dan patut menuruthukum jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jo.

dengantelaahan staf Saja; 220222 n0neo ne nnneBahwa kalau pemberhentian sementara, begitu ada PNS kita terindikasikasus hukum kita langsung bersurat dulu Kemana apakah ke kepolisian atauke jaksaan untuk meminta surat perintah penahanan dan penetapantersangkanya dengan dasar itulah bisa mengeluarkan pemberhentiansementala 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn eneBahwa Tim TP2D ini di SK kan Walikota, dan bekerjanya dalam satu tahundan untuk tahun berikutnya dibuatkan SK lagi dan SK ini hanya berlaku satuBahwa dalam pemberhentian

tidak hormat sebagai PNS an.

Apabila selama masa berlakunyaSurat Peringatan, Saudara diketemukan melakukan pelanggaranyang sama atau pelanggaran lainnya, maka akan diberikan sanksidengan pemberhentian tidak hormat;15.Bahwa berdasarkan isi Surat Peringatan Ketiga Dan TerakhirNomor : 09/13/07.2016, tertanggal 6 Juli 2016, bahwa Tergugatatas persetujuan Yayasan Universitas Kristen Indonesia dapatmemberhentikan Penggugat sebagai Dekan FISIPOL UKI, bilaPenggugat sebelumnya telah melakukan perbuatan berupamelakukan pelanggaran yang

Bahwa objek Sengkete berisi suatu tindakan Hukum Tata UsahaNegara yaitu Tentang Pemberhentian Tidak Hormat selaku PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat (Zulkifliansyah, SP) ;c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap Penggugat(Zulkifliansyah, SP) ;2.

sebagiandari 250 (dua ratus lima puluh) lembar eaham sehingga berdasarkan Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasRapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkankedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di KementrianHukum dan Hak Asasi anusia Nomor : AHU0100264.40.80.2014 Tanggal 30September 2014.Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN CbiBahwa dalam RUPSLB tanggal 29 September 2014 diantaranya telahmenyetujui pemberhentian

tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utamatidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yangdikelolanya.

Bahwa dalam RUPSLB tanggal 29 September 2014 diantaranya telahmenyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utamatidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yangdikelolanya. Akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormatdari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksiDR H.

Triyono yang diangkat bedasarkan Akta No 51Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan NotarisRichard Suwondo, SH, sehingga dalam RUPSLB tanggal 29 September 2014para pemilik saham telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwaselaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, akan tetapi setelahterdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai DirekturUtama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H.

Groboganyang menjabat sebagai kolektor ( PDL : petugas Dinas Luar ) sejak 1Agustus 2013 dengan surat keputusan : 125/PK/KSP UK/VII/2013 tentang15pengangkatan karyawan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.177.000, ( tigajuta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) akan tetapi terdakwa sudah tidakbekerja menjadi karyawan / tidak bekerja di KSP Utama Karya sekira sejakbulan Januari 2017 ( dilakukan pemberhentian tidak hormat ).Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa diberhentikan tidak hormat olehKSP Utama

Perubahan yang terjadi yaitu dari pemberhentian tidak hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Madani ProvinsiSulawesi Tengah, Kota Palu sehingga SK yang dimaksud dapatdikualifikasikan bersifat Konkret :Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah nyatanyata hanyaditujukan kepada sdr.

Tanggal 14 Oktober 2016 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Lampung Nomor 888/355/IV.04/2018Tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama saudara Drs. Tauhidi, M.M.

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa

Objek Sengketa:Surat Keputusan Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan No : Kep /31/l/2021 tanggal14 Januari 2021 tentang Pemberhentian tidak Hormat dari DINAS POLRI Atas NamaRICHARD ANDIKA.Il.

Dengan demikianterbukti surat keputusan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkanoleh Tergugat cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 87 ayat(4) huruf d Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta melanggarUndangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan dalam Pasal 58 Ayat (6) menyatakan bahwa, Keputusantidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor : 119/G/2019/PTUN.BKLMenimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan