Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44671/PP/M.X1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor KEP1269/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak;: bahwa menurut peneliti, alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karenaapabila Penggugat menganggap pemeriksaan

Tagihan Pajak seluruhnya memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009;bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkanPasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukangugatan, Majelis berpendapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor:KEP1269/WPuJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah Surat Keputusan

PembatalanSanksi Administrasi bukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiMengingatMemutuskansebagaimana diatur berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011;bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwewenangmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat keputusan Direktorat JenderalPajak Nomor: KEP1269/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang menolakpermohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, diterbitkan Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksiTergugat sudah sesuai dengan kewenangannya, yaitu Pasal 14 ayat (4) UU KUP,atas dasar Pasal 14 ayat (1) huruf e, mengingat terbukti Penggugat tidak memenuhiPasal 13 ayat (5) huruf b Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Tagihan Pajak atas nama : XXX,NPWP YYY;

Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal18 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai,dan;2.

MembatalkanKEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00016/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakDesember 2010;atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00118/NKEB/WP4J.19/2018 tanggal 18 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai dan membatalkan Keputusan TergugatNomor : KEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00016/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakDesember 2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2444/B/PK/Pjk/2019Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00118/NKEB/WPJ.19/ 2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00016/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakDesember 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00129/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Juni 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.011524.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01305/NKEB/WPuJ.04

/2019, tanggal 23 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00129/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Juni 2016, atasnama PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6012.000, beralamat diGedung Menara Standard Chartered Lantai 18E, Jalan Prof.

Dengan mengadili sendiri:e Mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);e Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01305/NKEB/WPVJ.04/2019, tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanpasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak Masa PajakJuni 2016, atas nama PT Fujikura Indonesia, NPWP: 03.307.202.6012.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 1949/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01305/NKEB/WPJ.04/2019, tanggal 23 September 2019 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Satrio No. 164 RT 003/004, Setiabudi,Jakarta Selatan;Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan: Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalahpenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP01305/NKEB/WP4J.04/2019tanggal 23 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 ayat (1) KUP Masa Pajak Maret 2008, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp1.851.206,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001418.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018yang

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal25 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.

Membatalkan KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 90001/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Maret 2008:atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, PasamanSumatera Barat,Alamat Korespondensi di Gedung B & G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau,Nomor 10, Medan 20111:Menimbang

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 90001/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakMaret 2008, atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Trakindo Utamadalam Suratnya Nomor 48/TAX/FINHO/II/2016 tanggal 22 Agustus2013;e Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00017/107/09/091/12tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Januari 2009;menjadi sebagai berikut:Bahwa membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan PajakNomor 00017/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 Masa PajakJanuari 2009 yang semula sebesar Rp5.654.212.924,00 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut

XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0035/WPJ.19/ KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 7/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Januari 2009,atas nama PT.

XIIA/99/2017 Tanggal 12 Juni 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0035.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak

Putusan Nomor 181 7/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0035/WPJ.19/ KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa PajakJanuari 2009, atas nama Penggugat

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0035/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak Januari 2009 oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013, atasnama Penggugat, NPWP : 01.071.816.1057.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Putusan PengadilanJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut MajelisPajak Nomor : Put.42804/PP/M.V1I/99/2013: Gugatan: 2010:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus

yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa keputusan yangdigugat adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 36ayat (1) huruf c UU KUP.bahwa keputusan tersebut adalah

Tagihan Pajak Yang Tidak Benar,merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan.bahwa oleh karena Majelis berwenang memeriksa dan memutus sengketa atasgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011, maka selanjutnya Majelismemeriksa materi sengketa yang diajukan gugatan.bahwa Tergugat menerbitkan KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal03 November 2010 mengenai Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yangberlaku mundur mulai Masa Pajak Juli 2010 sampai

Ketentuan Pelaksanaan Undangundang yang bersangkutan.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember2011, tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:Pajak yang harus dibayar Rp1.009.026.663,00Pajak yang telah dibayar Rp1.009.026.663,00Pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi

Putusan Nomor 1897/B/PK/Pjk/2019e Menolak permohonan pembetulan Wajib Pajak PT Trakindo Utamadalam suratnya Nomor: 112/TAX/FINHO/IX/2015 tanggal 17 September2015;e Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00033/107/10/091/15tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Januari 2010;menjadi sebagai berikut:Bahwa membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan PajakNomor 00033/107/10/091/15, tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Januari2010 yang

semula sebesar Rp338.476.233,00 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83649/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0063/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajakatas

Surat Tagihan Pajak Nomor: 00033/107/10/091/15 tanggal 28 Januari2015 Masa Pajak Januari 2010, atas nama : PT.

Putusan Nomor 1897/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali PemohonPeninjauan Kembali: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0063/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 14 Desember 2015tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00033/107/10/091/15 Tanggal 28 Januari2015 Masa Pajak Januari 2010 atas nama: PT Trakindo Utama,NPWP: 02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai

Putusan Nomor 1897/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP0063/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00033/107/10/091/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00118/107/06/054/08 tanggal28 Agustus 2008 ke Tergugat yang pada akhimya diteruskan ke Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak JakartaKhusus;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaKhusus melalui Surat Ketetapan Tergugat Nomor KEP692/WPJ.07/ BD.05/2009menolak permohonan pembetulan ketetapan pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertarnbahan Nilai Nomor 00118/107/06/054/08 tanggal 28 Agustus 2008 denganpertimbangan

Adapun nilai DasarPengenaan Pajak yang diperhitungkan dalam Surat Tagihan Pajak yangditerbitkan oleh Tergugat adalah sebesar total nilai penjualan;Bahwa Penggugat menyadari keterlambatan penerbitan faktur pajak atas uangmuka yang diterimanya pada Tahun 2006, sehingga setuju atas penerbitanSurat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat tidaksetuju atas dasar pengenaan sanksi yang diperhitungkan oleh Tergugat yaituseluruh nilai penjualan.

Menurut Penggugat, dasar pengenaan sanksi yangseharusnya diperhitungkan adalah total nilai uang muka saja yang diterimapada akhir Tahun 2006 dengan ulasan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Menurut TergugatBahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah

Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor00118/107/06/054/08 tanggal 28 Agustus 2008 Masa Pajak Desember 2006, atas namaPT.

, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)dengan mengenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT.

Pembayatati (Rp) STP Bunga Penagihan1 12022010 79.100.000 00006/109/06/056/102 12032010 79.100.000 00019/109/06/056/103 17032010 721.729.996 00015/109/06/056/10879.929.996bahwa terhadap pembayaran pada tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp79.100.000,00diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor:00019/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010 oleh KPP PMA Tiga denganperhitungan bunga penagihan dikenakan selama 24 bulan terhitung sejak tanggaljatuh tempo SKPKB tersebut sampai dengan tanggal pembayaran

Pembayaran Sanksi Bunga04/04/2008 s.d. 12/4/2010 24 2% 79.100.000 37.968.000JUMLAH 37.968.000 Menurut PenggugatMenurut Majelisbahwa Tergugat tetap mempertahankan sanksi administrasi bunga penagihan Pasal19 ayat (1) undang undang KUP sebesar Rp.37.968.000,00 dan menolakpermohonan gugatan Penggugat;: bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPenghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maretsebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor :KEP00168/WPJ.07/KP.0403/2010 tanggal 30 September 2010 Sejumlah Rp346.430.398, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 17 Mei2010 namun ditolak melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1197/WPJ.07/2010, Tentang Pengurangan atau Pengapusan Sanksi AdministrasiAtas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badanadalah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek);: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan SuratTanggapan

Tagihan Pajak Bunga Penagihan a quo sehingga Majelisberkesimpulan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan a quo secara formal maupunmaterial sudah benar;bahwa menurut Majelis Penggugat mempersoalkan Surat Ketatapan Pajak KurangBayar a quo yang menjadi dasar terbitnya Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan aquo;bahwa menurut Majelis persoalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo adalahmasalah sengketa tersendiri yang terpisah dari sengketa Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan a quo sehingga tidak dapat

Tagihan Pajak Bunga Penagihan MasaBunga 04 April 2008 sampai dengan 12 Maret 2010 Nomor : 00019/109/06/056/10tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP00168/WPJ.07/KP.0403/2010 tanggal 30 September2010, atas nama XXX, NPWP YYY;

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor 00165/107/14/092/16, Masa Pajak Agustus 2014 dari Tergugatdibatalkandemikian juga Surat Keputusan Nomor KEPHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1309/B/PK/Pjk/202000702/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 16 Oktober 2017, sehinggapembayaran atas Surat Tagihan Pajak tersebut dapat dikembalikan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118052.99/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 16 Oktober2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 16 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2269/B/PK/Pjk/20202018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajakkarena permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00092/107/11/054/16, tanggal 30 Maret 2016, atas nama PT IndoRamaSynthetics Tbk, NPWP 01.001.680.6054.000, beralamat di Graha lramaLantai 17, Jalan H.R.

Tagihan Pajak karena permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaHalaman 4 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak karenapermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00092/107/11/054/16, tanggal 30 Maret 2016 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam

Bahwakarenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atasPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak yangtelah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis HakimHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2269/B/PK/Pjk/2020Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karenain casu penerbitan keputusan Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kKewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan karena Surat Tagihan Pajak a quo diterbitkanberkaitan dengan syarat formal dan materiil penerbitan Faktur Pajakyang bertentangan dengan ketentuan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45196/PP/M.II1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat:Menurut Penggugat:Pendapat Majelis:: PPh Pasal 25: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1364/WPJ.06/2012tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penolakan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080/106/09

kompensasi kerugian baik dibetulkan sendirioleh Penggugat maupun berdasarkan kewenangan Tergugat;bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan STP PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor:00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 yang belum memperhitungkankompensasi kerugian tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP), karenanya Surat

Tagihan Pajak a quo batal demi hukum;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta keyakinan Majelissebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan untuk untukmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080/106/09/073/11 tanggal 06 Juli2011

;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, danketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan PajakPPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080/106/09/073/11tanggal 06 Juli 2011

Tagihan Pajak Nomor00149/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 1939/B/PK/Pjk/2021 Koreksi YangMenurut Menurut DimohonkanUraian Surat Tagihan Pajak Penggugat Untuk Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp)Denda Pasal 14 (4) KUP 1.485.345,00 0,00 1.485.345,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012149.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00149/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Oktober2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00902/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober

Menetapkan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00149/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa PajakOktober 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danHalaman 3 dari 6 halaman.

Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00149/107/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019),selanjutnya hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hariRabu

Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057/17 tanggal 13Halaman 1 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057/17tanggal 13 Juli 2017 untuk Masa Pajak Juli 2016.

yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057/17 tanggal 13 Juli 2017 untukMasa Pajak Juli 2016.

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057/17tanggal 13 Juli 2017 untuk Masa Pajak Juli 2016.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pasal 36 ayat (1) huruf c yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casupenerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukurHalaman 4 dari 7 halaman.

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangterhormat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;Halaman 1 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak Nomor 00080/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, atas nama PT Suryakabel Cemerlang, NPWP31.440.362.7404.000, beralamat di Jalan Raya K.S.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00441/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya K.S.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017,Masa Pajak Maret 2015, atas nama PT Suryakabel Cemerlang,NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat di Jalan Raya K.S. Tubun,Gang Kondang Nomor 62 RT 003 RW 008, Cibuluh, Bogor Utara,Bogor, Jawa Barat, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak Nomor 00080/107/15/404/17,Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/2021telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Tergugat NomorKEP01991/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013, Nomor 00081/107

/13/056/18, tanggal 29 November2018, dengan segala akibat hukumnya;Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP01991/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 26 Agustus2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2013 Nomor 00081/107/13/056/18, tanggal 29November 2018; danMenetapkan jumlah pajak yang masih harus

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01991/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00081/107/13/056/18, tanggal 29 November 2018, MasaPajak November 2013, atas nama PT Denso Sales Indonesia,NPWP 02.414.335.6056.000, alamat Jin.

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/107/13/056/18, tanggal29 November 2018 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Denso SalesIndonesia, NPWP 02.414.335.6056.000, alamat Jin.

Mengabulkan seluruhnya gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor:KEP02715/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak yangdiajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009842.99/2018/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap

Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Februari 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00149/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Februari 2016, atas nama:PT Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP 01.835.668.3058.000,beralamat di Multivision Tower Lt. 15, Jl.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP02715/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor:00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Februari2016, atas nama PT. Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor: 00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakFebruari 2016, atas nama PT. Karunia Kencana Permaiseyjati,NPWP 01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision TowerLt. 15, JI. Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Februari 2016, atasHalaman 4 dari 8 halaman.

PutuseiOR82sAB/ MimPwaR Aon drJeGis PapakTanapPajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP826/WPJ.22/1tanggal 12 Juli 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Wajib Pajak;Mbahwu Tergugat berpendapat bahwa atas Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak bukan merupakan objek gugatan sesuUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sehingga pengenaan sanksi administrasi telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat;Mbahbyt Magalsarkan data/buktibukti yang tersedia dan penjelasan para pihak dalam persidangan, dapat dikemukakan halhal sebagaibahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00035/107/09/433/12 tanggal 11Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 ;bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor : 00035/107/09/433/12 tanggal 11 DesePajak

Tagihan Pajak tersebut adalah :1.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :Pasal 14 ayat (1) huruf d:Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengustetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.Pasal 14 ayat (4) :Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masingma:menyetor pajak yang terutang , dikenai sanksi administrasi

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permoho:yang isinya menolak permohonan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor: 000:tanggal 11 Desember 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 ;bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP826/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 12 Juli 2013 tersebut, Penggugat mengajukanSurat Nomor : 0802/KUTIPP/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 kepada Pengadilan Pajak dengan alasan :Formal :1.

Tagihan Pajak PPN Nomor00103/107/13/092/16 Masa Pajak November 2013 dari Tergugat dibatalkandemikian juga Surat Keputusan Nomor KEP00718/NKEB/WPJ.19/2017Halaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00718/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/107/13/092/16tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak November 2013, atas namaPT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000,beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00103/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP : 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari, Kab.Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00103/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak November 2013,atas nama Penggugat NPWP: 01.081.679.1092.000, adalan sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP00718/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanHalaman 4 dari 7 halaman.