Ditemukan 457982 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 17-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
56 — 34
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 12-09-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.YUSNIKAR, SH
2.Nur Fitriyani, SH
3.Suryani,SH
4.ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terdakwa:
ABD KARIM BIN CINNAU
94 — 11
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 60/PID.SUS-LH/2023/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terbanding/Terdakwa : ABD KARIM BIN CINNAU
81 — 13
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ANDRI Alias AN Bin TUSIP Alm
444 — 156
  • bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti Surat berupa :Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/ Menhut1/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratusenam puluh empat) hektar;Berita Acara Tata
    kawasan Taman Wisata Alam BukitKaba, dan Terdakwa tidak masuk ke dalam kelompok tani;Menimbang, bukti Surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.784/MenhutII/2012 tanggal 27 Desember 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS1/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribusembilan ratus enam puluh empat) hektar dan Berita Acara Tata
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 112/Pid.B./2017/PN.Bls
Tanggal 26 April 2017 — Edi Yudian Tata Bin Paimin
55 — 7
  • Edi Yudian Tata Bin Paimin
    ./2017/PN.Bls.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : EDI YUDIAN TATA BIN PAIMIN;Tempat Lahir : Rantau Prapat;Umur /Tanggal Lahir : 41 tahun/9 September 1975Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Karang sari, Desa Damuli Pekan, Labuhan Batu utara;Agama : Islam
    Menyatakan terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin bersalah telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimindengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetapditahan.3.
    (lima belas juta rupiah).Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 372 KUHP:ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin pada hari Jumat tanggal27 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada bulan Mei 2016, atau padawaktu lain di tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di jalan Seroja Gg.
    Tata adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motormerk/type kawasaki LX 150 H No.polisi BM 5496 DY.
    Menyatakan Terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 9 (Sembilan) bulan;3.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 22-11-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 2 Maret 2023 — ,C.CA
3.Batara Mulia, S.H
4.Alluxmanul Hakim,S.H
5.Anggun Septiani,S.H
Tergugat:
5.PT.Incasi Raya Group
6.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat
8.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
9.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
10.Kerapan Adat Nagari (KAN) Indra Pura
11.Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan HUtan Lindung Balai Pengelolaan
109 — 22
  • ,C.CA
    3.Batara Mulia, S.H
    4.Alluxmanul Hakim,S.H
    5.Anggun Septiani,S.H
    Tergugat:
    5.PT.Incasi Raya Group
    6.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat
    8.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
    9.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
    10.Kerapan Adat Nagari (KAN) Indra Pura
    11.Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan HUtan Lindung Balai Pengelolaan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/LH/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
Terbanding/Penggugat V : H DICKY SUWANDI
Terbanding/Penggugat XXXVII : SULAEMAN
Terbanding/Penggugat XX : DEFI FIRDAUS
Terbanding/Penggugat III : H WAN ISMET BSc
Terbanding/Penggugat XXXV : MUSTARI KANI
Terbanding/Penggugat XVIII : IYUS ROSWADI
Terbanding/Penggugat I : DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
Terbanding/Penggugat XXXIII : IR H HERRY PURNOMO MT
Terbanding/Penggugat XVI : EDDY SUPARMAN SE
Terbanding/Penggugat XXXI : DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
Terbanding/Penggugat XIV : BOMA HERMAWAN
Terbanding/Penggugat XXIX : NANA H SUDRADJAT
Terbanding/Penggugat XLIV : H DJURNALIS BCP
Terbanding/Penggugat XII : RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
Terbanding/Penggugat XXVII : Drs SUWANDI
Terbanding/Penggugat XLII : ADB MANAN
Terbanding/Penggugat X : IR DINA PARI RAHMAN
Terbanding/Penggugat XXV : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XL : H EMAN SUHERMAN
Terbanding/Penggugat VIII : TOTOK WIDJANARKO
Terbanding/Penggugat XXIII : ABDUL YASMIN EFENDI
Terbanding/Penggugat VI : USMAN BUDIHARTO
Terbanding/Penggugat XXXVIII : R ASEP BUDIARSA
Terbanding/Penggugat XXI : SALEH ARDISOMA
Terbanding/Penggugat IV : MURYANTO SARWOKO
Terbanding/Penggugat XXXVI : RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
Terbanding/Penggugat XIX : H TATANG TARJONO
Terbanding/Penggugat II : HERMAWAN LUKITO
Terbanding/Penggugat XXXIV : DRS R AGAH GS BSC
Terbanding/Penggugat XVII : H RACHMAT
Terbanding/Penggugat XXXII : DIDIT ADI DWI ANANDA P
Terbanding/Penggugat XV : USEP FATHUDDIEN
Terbanding/Penggugat XXX : KAMALUDDIN
Terbanding/Penggugat XLV : EDI MULYONO
Terbanding/Penggugat XIII : SETYANTO
Terbanding/Penggugat XXVIII : H MUCHLIS ABDULLAH
Terbanding/Penggugat XLIII : JATUN
Terbanding/Penggugat XI : MAC SJAVIANTO
Terbanding/Penggugat XXVI : ADE YUSUP
Terbanding/Penggugat XLI : EDI SETIAWAN ST
Terbanding/Penggugat IX : ASIAHWATI
Terbanding/Penggugat XXIV : IR BAMBANG PUDJIANTO
Terbanding/Penggugat XXXIX : H KARDJOKO
Terbanding/Penggugat VII : DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
Terbanding/Penggugat XXII : ANWAR SANUSI ST
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
255 — 14

  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Ter-gugat II Intervensi/Pembanding II; ------------------------------------------------
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

    Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 24 Mei 2018 yang dimohon kan banding; ---------------------------------------------------------------------------

    MENGADILI SENDIRI

Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 29-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK
Tanggal 29 Juni 2018 — KHOW SIU SENG Alias SUSEIN KOPUTRA
399 — 291
  • Bahwa sebagai Wajid Pajak dan Pengusaha Kena Pajak maka terdakwaKHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA wajib mengisi SuratPemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas mengenai seluruhkewajiban perpajakan berupa PPh. dan PPN tersebut, sebagaimana diaturdalam UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RINo. 16 Tahun 2009, antara lain :Pasal 3 ayat (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuandengan benar,
    juta empatpuluh ribu sembilan ratus enam rupiah) ;D.Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN MasaPajak Januari 2010 s/d Desember 2010 dengan pokok pajak yang kurangdibayar sebesar Rp 2.529.940.455, (dua milyar lima ratus dua puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).Perbuatan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UUNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS01/PIDSUS/E/01/2018, tanggal 9 April 2018, pada persidangan PengadilanNegeri Pontianak yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:1.
    Menyatakan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidangperpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1)huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,sebagaimana dalam dakwaan ;2.
    Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan hukum lainyang berlaku;MENGADILI :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah
226 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini Tata Tertib PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkanpada tanggal 3 April 2003;c. Pasal 11 ayat (1) : Penyusunan tata tertib dilaksanakan oleh panitiakhusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan TataTertib Pemilinan;d. pasal 11 ayat (2) : Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihandilaksanakan paling lambat 14 (empat betas) harisetelah Panitia Knusus ditetapkan;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
    No. 15 P/HUM/2003.Dalam hal ini tata tertib pemilihan diserahkan kepadapimpinan DPRD Jawa Tengah pada tanggal 21 Maret2003 ;e. pasal 17 ayat (2) : Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inidilakukan melalui paparan wawancara atau metodelainnya ; Bahwa berdasarkan PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 ; Bahwa berdasarkan Surat Edaran
    Angka 3 :: Setelah mempelajari Rancangan Keputusan DPRD ProvinsiJawa Tengah tentang Peraturan Tata Tertib PemilinhanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan20032008, masih diperlukan adanya penyempurnaan;Menyikapi masukan dari elemen masyarakat dalam rangkapenyusunan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur yang disampaikan pada konsultasi, dapat kamisampaikan bahwa salah satu tujuan penyusunan Tata TertibPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dalam upayamenghasilkan sosok
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Judicial Riview terhadapKeputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 20 tahun 2003 tentangPeraturan Tata Tertio Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;2. Menetapkan batal/tidak sah menurut hukum Keputusan DPRD Propinsi JawaTengah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib PemilinanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 15 P/HUM/2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005
Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
207 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2005
Tanggal 17 Oktober 2006 — LINA ANGRAINI dan LUH SUTJIATI ; vs. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN DIREKTORAT PENGAWAS BANK I DALAM KAPASITASNYA SELAKU PELAKSANA WEWENANG GUBERNUR BANK INDONESIA
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 12-12-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4159 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — C. BAMBANG SUKAMTO, B.Sc. alias PAK KAMTO
286 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeuanganPT Suruli Tahurujaya;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaTimur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Kesatu:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Putusan Nomor 4159 K/Pid.Sus/2019dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndang juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP; atau Dakwaan Kedua:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan menjadi UndangUndang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Timur tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:1.
    BAMBANG SUKAMTO telah bersalahmelakukan Tindak pidana perpajakan secara bersamasama danberlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 39Ahuruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
    Keempat UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanmenjadi UndangUndang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
1162 — 0
  • Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
  • TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
    removed>Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalamsengketa Tata