., Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyabahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golonganbukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbanganHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding

Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar pasal 111(2) UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan mmbebaskan terdakwa dan dakwaan tersebut, namunterdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Subsidair yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;2.

Judex Facti salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebutdan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 1 tahun dibuatberdasarkan pertimbangan hukum yang salah/keliru, yaitu : Pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan bertentangan dengan fakta persidangan,yaitu fakta Terdakwa pada waktu ditangkap

Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan.2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umumkarena tidak terbukti.3. Menyatakan terdakwa harus dilepaskan dari tahanan demi hukum.4. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala.5.

M E N G A D I L I :- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primair penuntut umum- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;- Menyatakan terdakwa BALTAR NUR SYIDIQ ALIAS SIDIK BIN ISMAIL AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;noncennnnee Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yangdiajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal sertaberjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, telan mendengar pulapembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknyamenyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

terbukti adalah pembujukan/menggerakkan mencuri ikan sebagaimana diatur Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPjuncto Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP; Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa demikian dan Terdakwa juga samasekali tidak melakukan bagian dari pelaksanaan pencurian maka Terdakwa tidakterbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHPsebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Penuntut Umum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon KasasiI/Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pid/2018KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum dan mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya yaitu pasal 351 Kitab UndangUndang HukumPidana ;2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul,Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bil., tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan primiar ;
2. Menyatakan terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Menjatuhkan pidana terhadap

Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaituselama 3 (tiga) Tahun penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Bandinglamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagimasyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwadalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya berpendapatbahwa Para Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan dan mohon agar dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dikeluarkan daritahanan serta memulinkan hak dan kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabat Para Terdakwa.

No. 2740 K/PID.SUS/2017Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwadibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut:Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agungberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,sebagaimana

Putusan Nomor 155 K/Pid.Sus/2021Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamPasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut dikabulkan;Menimbang

No. 64/Pid.Sus/2018/PT.DKI.Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primairtersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukantanaman dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undangundang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkanpidana

Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, karena perkawinanTerdakwa yang kedua tidak sah/tidak tercatat dalam buku register KUA,maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 279Ayat (1) Ke1 KUHP karena unsur melakukan perkawinan dalam Pasal 279Ayat (1) Ke1 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena itu tidak tepat jikaTerdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 279Ayat (1) Ke1 KUHP oleh Judex Facti.

Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknyayaitu terungkap fakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM)sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.

bahwa oleh karena unsur Melakukan percobaan permufakatan jahatmenawarkan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotikasebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124,pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan Primair ini tidakterpenuhi, maka terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikianterdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanberikutnya, yaitu dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

tersebut di atas, maka unsurMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini tidakterpenuhi, maka terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikianterdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanberikutnya, dakwaan Lebih Subsidair berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair, sehingga dengandemikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut ;Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanberikutnya, dakwaan LebihLebih Subsidair berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Suprapto, M.M. tidakdapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku BupatiTrenggalek;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dariTerdakwa tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada

diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasanhukum;Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengemukakan yang menjadi alasanalasanbandingnya yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan NegeriJayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 denganalasan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan faktapersidangan secara benar berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, olehkarena itu Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana Melakukan PerbuatanCabul sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadapPutusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal12 November 2020 berikut Berita Acara Persidangannya dan berkas perkaranya,maka Majelis Hakim Tingkat

Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwaharuslahdibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;2.

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut PenasehatHukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berkesimpulanbahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dan pada akhirnya memohono kepada majelis Hakim agar memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ASRUL HANIP Bin HANIFUDIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

sepanjang pemeriksaan initidak ditemukan adanya halhal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya sedangkanterdakwa adalah orang dapat dimintai tanggungjawab pidana, maka terdakwamenurut Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan;Mebimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaiman yang didakwakan, maka Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yangmenyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah , maka terdakwatersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;Halaman 21 dari 24 halamanPutusan Perkara Pidana No:554/Pid.B/2018/PN.BglMenimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanyapidana yang akan dijatunkan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan