Ditemukan 544940 data
1.Nur Holis
2.Muhammad Ikbal
3.Sukyah
4.Muliana Rastu
5.Makmur
6.Muhammad Akbar Salam
7.Arifin Usman
8.Munsir
Tergugat:
Kepala Desa Marannu
22 — 11
CV Rancang Bangun
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
59 — 4
M E N G A D I L I:
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.
Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.
PT Gustindo Putra Prima
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
55 — 0
M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Gustindo Putra Prima, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali
Nomor: 540.3/SK.064/DESDM/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gustindo Putra Prima ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Gustindo Putra Prima, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3
PT.PELASAKTI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
91 — 0
MENGADILI:
- DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal:
- Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.
Pelasakti, Tanggal 01 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/254/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
PT. ARTHA SINAR GEMILANG
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.Direktur Jendral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
88 — 44
MENGADILI:
I. DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;
II. DALAM POKOK SENGKETA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
MAMBI DG. RANI
Tergugat:
1.1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.2. Kepala Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros
116 — 0
ST. NAJMEY FAUZIAH SHARIF, S.Pd.
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Bulukumba
2.Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba
3.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
158 — 0
1.J. TUTI
2.IR ANTON JAPRI
3.IR CALYSVIE YAPRI
4.HANSEN JAPRI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia cq. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung
2.Pemerintah Provinsi Lampung cq. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
101 — 80
Pembanding/Semula Para Penggugat :
1.KALEB W RISAPUTTY
2.ANWAR LATUMAKULITA
3.ESTEPANUS SEKERONE
4.FERDINAND LATEKAY
5.SYAHRI PATTY
Terbanding/semula Tergugat :
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
13 — 9
Terbanding/Penggugat : CV. AULIA
81 — 42
PT Sumpitmas Dinamika
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
58 — 69
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika
SUMPITMAS DINAMIKA Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.SUMPITMAS DINAMIKA, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.017/DESDM/IX/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
PT Yudaf Persada Jaya
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
73 — 98
IDalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam
Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan
Terbanding/Penggugat : PT.SOMIT ENEGRI PRIMA CAHAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala dinas penaman modal satu Provinsi Sulawesi Tegah
13 — 5
CV. KARYA JAYA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Cq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara
169 — 108
Menyatakan batal :
2.1 Tindakan Tergugat I /Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memasukan
data IUP CV.KARYA JAYA sebagaimana keputusan Kepala Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Luwu Timur
Nomor:540/021/DESDM/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin
Halaman 108 dari 110 Hal.Usaha Pertambangan
Operasi Produksi dengan luar areal 209 Ha, CV.Karya Jaya didirikan
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 mei 1977 dan telah mengalami
perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita
acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 untuk
diproses kedalam sistem minerba one data Indonesia (MODI) di
Kementerian ESDM RI.
2.2 Menyatakan batal Tindakan
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan (BPN
21 — 13
PT. ARNINS CORPORATION
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2.Direktur Jendral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
93 — 43
MENGADILI:
I. DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;
II. DALAM POKOK SENGKETA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.
Pembanding/Penggugat II : Feri Amsari Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat III : Ediset Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat IV : Muhammad Ichsan Kabullah Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat V : Muhammad Yusra Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat VI : Fajri Rahman Diwakili Oleh : Rony Saputra, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat : Majelis Wali Amanat Universitas Andalas
126 — 151
CV Sentosa Abadi
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
80 — 19
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.
Sentosa Abadi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Sentosa Abadi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
134 — 65
Terbanding/Penggugat : PT. BACHARI JAYA MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tengah
40 — 17