Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001046.16/2018/PP/M.VIB tahun2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli, terbatas pada pokok sengketamengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2014sebesar Rp248.997.426 ,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkaitclaim warranty sebesar Rp. 200.919.186,00, dan Koreksi Pajak Masukanterkait dengan nonClaim Warranty selain Atas Sales Allowance Programsebesar Rp48.078.240,00, yang diajukan oleh Pemohon

Putusan Nomor 3591 B/PK/Pjk/2020Rp200.919.186,00, dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan nonClaim Warranty selain Atas Sales Allowance Program sebesarRp.48.078.240,00:DENGAN MENGADILI SENDIRI:1.

Penggugat pernah melakukan pinjaman CAS (Car AllowanceScheme) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan carapembayaran diangsur setiap bulan akan tetapi Penggugat belum sempatmembayar lunas utangya;Bahwa akibat perbuatan mangkir Penggugat tersebut yang berakibatpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, dalam hal ini Tergugattelah dirugikan baik secara materil maupun secara immateriil dengan rinciansebagai berikut:a) Kerugian Materil:Tergugat telah dirugikan dengan pinjaman CAS (Car Allowance

dalam melaksanakan pekerjaan merekaseharihari, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian inidinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanagar memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi secarakeseluruhan;Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil yaitu pinjamanCAS (Car Allowance

PRIMA TANGGUHARTA FUTURES berkedudukan di Surabayasebagai Management Allowance untuk Gaji Setahun pada masa kerja PeriodeDesember 2014 November 2015 ; 225052. Bahwa Tergugat setelah menerima Gaji Setahun dari Penggugat ternyatahanya bekerja selama 5 (lima) bulan saja, selanjutnya Tergugat tidak masukkantor dan komitmen untuk target margin pada Kuartal Kuartal Ill tidakTEP GNUNI 9 =====2 semen tice nearer3.

kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial diatas, maka secara nyata dan jelas Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraaquoberwenang dan memiliki kompeensi untuk memeriksa danmengadili perkara aquo.TERGUGAT SECARA NYATA DAN JELAS TELAH MELAKUKANPELANGGARAN BERUPA MANIPULASI DATA FLIGHT ALLOWANCESEJAK BULAN NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN BULAN MEI 201614.15.16.LeSesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (13) Perjanjian Kerja,Penggugat wajidb memberikan flight allowance

(Vide Bukti P7)Pasal 3 ayat (13) Perjanjian KerjaMemberikan Flight Allowance (FATA) untuk Penerbangan dalamnegeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan Citilink termasukdidalamnya GHA (guarantee hours allowance) sebanyak 25 (duapuluh lima) jam pertama untuk setiap bulannyaBahwa dalam melaksanakan kewajiban memberikan FATA tersebut,Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasidata FATA untuk memperoleh ImbalanFATA yang lebih besar dariyang seharusnya diterima dari Penggugat (Vide

Dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan olehInternal Audit Penggugat kepada Tergugat, ditemukan faktafaktaterkaitpelanggaran atas manipulasi data Flight Allowance (FATA) yang dilakukanTergugat untuk memperoleh imbalan FATA yang lebih besar dari yangseharusnya diterima, yang telah merugikan Penggugat dengan total kerugiansebesar Rp. 369.616.388 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratusenam belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat,

Iskandar dan Sdri.Rhysa mengakui telahmenambahkan jam terbang para Pilot dari yang sesungguhnya denganmenerima imbalan dari pilot yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi FATA dariDivisi Internal audit tanggal 28 Juli 2016 atas kasus Manipulasi Data FATA (videbukti P21), diketahui dari laporan tersebut halhal sebagai berikut: Terdapat mark up Flight Allowance (FATA) dari 8 orang Captain salahsatunya adalah Tergugat dan 1 orang First Officer oleh Sdr.

Iskandar, sehingga merugikan perusahaan (in casu Penggugat)sebesar Rp. 369.616.388,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis tindakan Tergugat yang telah menerima kelebihan uangjam terbang atau Flight Allowance (FATA) dari jam terbang yang sebenarnyamelalui tindakan manipulasi data FATA yang dilakukan bersamasama denganpegawai lain atau teman sejawat yaituSdri. Rhysa Triwijayanti dan Sdr.

No. 422 K/Pdt.Sus/20101.2.Bahwa selain upah pokok, setiap bulan Penggugat menerimaTLA atau) Temporary Living Allowance (Tunjangan HidupSementara) 25% dari upah sama seperti semua karyawan lain diperusahaan Tergugat serta PIB atau Production Incentive Bonus(P2);1.3.

mechanic, electricians, welder, fitter,atau janitor baik di bagian marine maupun fabrikasi adalahsama, dan atas dasar kesamaan jenis, sifat, dan kondisipekerjaan tersebut, maka upah pokok merekapun dibayarberdasarkan struktur dan skala upah yang sama sesuai denganklasifikasi masingmasing (P8);14)Bahwa lebih dari itu, jika karyawan bagian marine dan fabrikasiyang lokasi kerjanya samasama di Jalan Bawal, Batu Ampar,Batam itu ditugaskan ke lepas pantai atau offshore, merekajuga samasama menerima offshore allowance

perhitunganuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sertapenggantian hak yang tertunda, dasar hukumnya adalah Pasal157 UU No. 13/ 2003, yang menyatakan bahwa "Komponenupah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantihak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas a) upahpokok dan yang bersifat tetap";Bahwa manajemen Tergugat sudah menerapkan ketentuantersebut pada butir 3) dan 4) di atas pada pembayaran TLA atauTemporary Living Allowance

Putusan Nomor 1553/B/PK/Pjk/2018Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa keempat dasar koreksi yaitupembayaran gaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses sertaFOH THR Allowance Bonus, pada dasarnya telah dibayarkanberdasarkan IDR, sehingga tidak diperlukan penghitungan kembaliberdasarkan

Tunjangan permulaan (start up allowance) sejumlah 1 bulan gaji, yangdibayarkan bersama gaji Penggugat untuk bulan pertama bekerja ;h. Penggugat dan keluarga Penggugat akan mendapatkan asuransi kesehatanuntuk rawat inap dan rawat jalan ;i. Jaminan sosial di negara asal Penggugat akan dibayarkan terlebih dahuluoleh Penggugat dan Tergugat akan membayar kembali kepada Penggugat ;j. Tiket pesawat kembali ke negara asal untuk Penggugat dan tanggungannya;k.

Tunjangan permulaan (start up allowance) sejumlah 1 (satu) bulan gaji,yakni sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), sesuai SuratPenawaran Kerja pada bagian "Manfaat Permulaan" (start of benefits) ;B.

Tunjangan permulaan (start up allowance) sejumlah 1 (satu) bulangaji, yakni sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).c.

Tunjangan permulaan (start up allowance) sejumlah 1 (satu) bulan gaji,yakni sebesar Rp100.000.000,Berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat jelas bahwa apa yang didalilkanpada angka 24 Posita gugatan sangat bertentangan dengan dalil angka 25Posita dan angka 2 Petitum gugatan ;Dalam angka 23 Positanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat harusmempekerjakan kembali Penggugat sampai dengan 15 Desember 2012.Namun ternyata pada angka 25 Posita dan angka 2 Petitumnya Penggugatmeminta Tergugat untuk membayar

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penguggatadalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratusdelapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnyaRp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluhribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat, uangperumahan, uang pendidikan travel allowance

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Para Penguggatadalah sebesar Rp13.981.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratusdelapan puluh satu juta rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnyaRp423.666.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluhribu rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisinanhubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat, uangperumahan, uang pendidikan travel allowance

Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/201525.26.2/.lain: Mgr Huosing Allowance Rp11.080.000,00 VP Drivers Allowance Rp 2.770.000,00 VP Allowance Rp 7.700.000,00Bahwa tindakan mengurangi pembayaran tersebut di atas, merupakantindakan semenamena Penggugat kepada Tergugat, dan sekaligusmembuktikan Penggugat tidak menghormati proses penyelesaianperselisihan yang sedang berlangsung;Bahwa perbedaan pembayaran upah yang diterima Tergugat padabulan Februari 20133 berbeda dengan Upah Tergugat pada bulanJanuari 20133.Pada

Bahwa pada bulan Februari 20133, Tergugat hanya menerimaPembayaran upah sebesar Rp106.409.459,00 (net) (seratus enam jutaempat ratus sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);Penggugat dengan sengaja mengurangi pembayaran tunjangantunjangan lain yang selama proses semestinya tetap dibayarkan, antaralain: Mgr Huosing Allowance Rp11.080.000,00 VP Drivers Allowance Rp 2.770.000,00 VP Allowance Rp 7.700.000,0032.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sela agarPenggugat membayarkan terlebih dahulu tunjangan Mgr HousingAllowance Rp11.080.000,00; VP Drivers Allowance Rp2.770.000,00;VP AllowanceRp7.700.000,00 sehingga berjumlah Rp21.550.000,00(dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangdwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perhari setiapketerlambatan menjalankan putusan;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat

Namun demikian Pemohon Banding telah melakukan koreksinegatif akun decline in value expense (allowance) sebesarUS$23.679.935,00 atas realisasi/oenggunaan cadangan tahun sebelumnya(tahun 2008).

Yang dimaksud dengan realisasi/penggunaan disini adalahcadangan (allowance) yang digunakan tahun 2009 ~ sebesarUS$23.679.935,00 sehingga sisa cadangan sebesar US$7.523.780,00dikoreksi yuridis fiskal negatif dalam SPT Tahun 2009;Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menunjukkan danmembuktikan dokumen yang menunjukkan:Halaman 24 dari 75 Halaman. Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/201720.

Atas pembentukancadangan tersebut Pemohon Banding melakukan penjurnalan Declinein value expense (R/L) sebelah debet dan allowance for decline invalue of inventories (neraca) sebelah kredit;h.

Dalam pengisian SPT PPh Badan Tahun 2009 pos Decline ini valueexpense (allowance) dilakukan penyesuaian fiskal positif olehPemohon Peninjauan Kembali sebesar US$16.156.155,00 artinya nilaipembentukan cadangan selama tahun 2009 tidak diperhitungkansebagai pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitungpenghasilan kena pajak tahun yang bersangkutan;i.

Bahwa tahun 2008 Pemohon Banding mencadangkan penurunan nilaipersediaan pada akun allowance for decline in value sebesarUS$27.690.199,00 kemudian di SPT PPh Badan dilakukanpenyesuaian fiskal positif lainnya sebesar US$27.987.351 ,87;e.

dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karenapemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance

semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan jurnal pencatatanatas mutasi barang pada GL akun 176.000, 178.000, 332.000 dan832.000 dan kartu stock;Bahwa pada saat proses keberatan telah dilakukan penelitian terhadappenjelasan tentang persediaan (Note 7 Inventories) pada halaman 14Audit Report Tahun 2007/2008 yang menjelasakan pencatatan cadanganpenurunan nilai inventory (provision for decline in value of inventories)sebesar USD 347,860.15 selama tahun 2008 yang terdiri dari: Uraian Nilai Keterangan Allowance

for decline in value of 213,625.74 Dikoreksi fiskal positif olehinventories WP Writeoff (sebagai biaya yang 134,234.41 Dibebankan sebagai biayaterealisasi) pada Biaya Usaha lainnya Total cadangan penurunan nilai 347,860.15inventories Bahwa biaya umum dan administrasi berupa cadangan penurunan nilaiinventory (provision for decline in value of inventories) sejumlah USD213,625.74 yang masih merupakan penyisihan/cadangan (allowance fordecline in value of inventories) didukung oleh pencatatan TermohonPeninjauan

Kembali (semula Pemohon Banding) yang disajikan dalamBalance Sheet (Neraca) halaman 3 Audit Report Tahun 2007/2008 padaunsur Assets/Aktiva Lain yang merupakan pengurang inventories yaitusebesar USD 213,625.74;Bahwa biaya umum dan administrasi berupa cadangan penurunan nilaiinventory (provision for decline in value of inventories) sebesar USDHalaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1655/B/PK/PJK/2016213,625.74 yang masih merupakan penyisihan/cadangan (allowance fordecline in value of inventories)

in kracht van gewijsde) atau setidaktidaknya sampaidengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenaimengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan sekitar bulanNovember 2015);Upah Pokok (Pasal 157 ayat (1) huruf a UUK)Keterangan Nilai Dasar Perhitungan Nilai per tahun Nilai per bulanBasic Salary 13.247.000,00/bulan 13.247.000,00 Total Upah Pokok13.247.000,00 Tunjangan Yang Bersifat Tetap (Pasal 157ayat (1) huruf b UUeS Keterangan Nilai Dasar Perhitungan Nilai per tahun Nilai per bulanMeal Allowance

350.000,00/bulan 350.000,00Transportation Allowance 315.000,00/bulan 315.000,00Project Allowance 3.311.750,00/bulan 3.311.750,00Housing Allowance 550.000,00/bulan 550.000,00Other Allowance 200.000,00/bulan 200.000,00Medical Scheme* Outpatient Treatment 2.500.000,00/tahun 2.500.000,00 208.333,33* Hospitalization 6.500.000,00/tahun 6.500.000,00 541.666,66* Frame 400.000,00/tahun 400.000,00 33.333,33Lens 200.000,/ tahun 200.000,00 16.666,66Total tunjangan yang bersifat tetap 5.526.749,98 pesangon,

pilihan lain selain mengajukan gugatan PHK;Besaran Ganti Rugi;35.Bahwa sebagai akibat dari PHK yang terjadi dan dialami oleh Penggugat,maka Penggugat telah mengalami kerugian yang dihitung dari gaji bulan Mei2015 yang belum dibayarkan, dengan uraian sebagai berikut: PENDAPATAN POTONGANGaji Pokok 32.035.749 Jamsostek 2% 640.715Total Pendapatan Tetap 32.035.749 PPH21 6.324.432TOTAL POTONGAN 6.965.147TOTALTunjangan (tiap bulan PENERIMAANsama) BERSIH (NETT) 31.780.602Tunjangan Handphone 400.000Fuel Allowance

910.000Vehicle Allowance 5.400.000Total Tunjangan 6.710.000TOTAL PENDAPATANKOTOR (GROSS) 38.745.749 a.

Nomor 1194 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa Demosi ini telah memperngaruhi pendapatan upah Pelawan.Sebelum Demosi, Upah Pokok (Basic Salary) Pelawan adalahRp29.572.500,/bulan dengnan Tunjangan Umum (General Allowance)sebesar Rp5.905.509,/bulan. Setelah Demosi maka Upah Pokok (BasicSalary) Pelawan adalah Rp9.150.000,/oulan dengan Tunjangan Umum(General Allowance) sebesar Rp2.439.741,/oulan.

Uang Gaji pokok ditambah other allowance Rp7.650.000,00 (tujuhjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 9 bulan (mulai bulanJuni 2015 sampai dengan Februari 2016);b. 1 kali Tunjangan Keagamaan tahun 2015 sebesar Rp7.650.000,00(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);c. 1 kali uang cuti tahun 2015 yang belum di ambil dan belum gugursebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);d. luran Tenaga Kerja dari BPUS Kesehatan selama 9 bulan sisa masaBerdasarkan alasanalasan

Uang Gajin pokok ditambah other allowance Rp7.650.000,00 (tujuhjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 9 bulan (mulai Juni2015 sampai Februari 2016) sebesar Rp68.850.000,00 (enam puluhdelapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);b. 1 kali Tunjangan Keagamaan tahun 2015 sebesar Rp7.650.000,00(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);c. 1 kali uang cuti tahunan 2015 yang belum di ambil dan belum Gugursebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);d. luran Tenaga

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 UndangUndang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan Penggugat telah menghitung uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan perinciansebagai berikutPERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871

Menyatakan bahwa Tergugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :PERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871,Uang Pisah(15%xGaji Pokok) Rp. 1.874.25 Rp. 24.086.831,Uang Pesangon :(1 x9

Upah pokok saya tidak seharusnya seperti yang tertulis yaitu Rp.12.495.000, ditambah Livingg Allowance Rp. 3900.000,Rp.16.395.000,seharusnya sdh naik saat kenaikan upah pokoktahun 2015.

Menyatakan bahwa Tergugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :PERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember 2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871,Uang Pisah(15%xGaji Pokok) Rp. 1.874.25 Rp. 24.086.83, Putusan No.02 /Pdt.SusPHI

danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa pembayaran yangberkaitan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terkait dengan DanaPengembangan Keahlian dan Keterampilan (PKK) dan pembayaransales allowance

dipersengketakan olehPenggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan pembuktianlebih lanjut dari kedua belah pihak, untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan tuntutan provisi tersebut dalam bagian pokokperkara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku danbuktibukti yang relevan, oleh karenanya terhadap tuntutan provisitersebut patut untuk ditolak;Bahwa tuntutan provisi Pemohon Kasasi/Tergugat yakni memintaTermohon Kasasi/Penggugat untuk tetap membayar tunjangantransportasi (transport allowance

Apituley (Pemohon Kasasi/Tergugat),dimana bukti surat T13 tersebut menerangkan bahwa alasanTermohon Kasasi/Penggugat untuk tidak membayar tunjangantransportasi (transport allowance) karena Pemohon Kasasi/Tergugattelah mendapat skorsing adalah tidak mendasar dan seharusnyamajelis hakim memiliki hak untuk menolak alasan TermohonKasasi/Pengugat tersebut;Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksiIrwan Kurniawan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui diHalaman 7 dari 16 hal. Put.

Tunjangan Transport (car allowance) yang diberikan oleh PenggugatKonvensi/TR kepada Tergugat Konvensi/PR adalah merupakankomponen Tunjangan Tetap, karena dalam prakteknya PenggugatKonvensi/TR hanya menyamarkan pemberian Tunjangan Transport (carallowance) kepada Tergugat Konvensi/PR setiap bulannya denganbesaran nilai yang berubah ubah berdasarkan jumlah hari kalenderbukan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadiran TergugatKonvensi/PR, artinya: besaran nilai Tunjangan Transport (carallowance) tidak

dipengaruhi oleh kehadiran atau ketidak hadiranTergugat Konvensi/PR sehingga sudah sepatutnya TunjanganTransport (car allowance) adalah termasuk tunjangan tetap.Halaman 11 dari 23 hal.

Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahtunjangan tetap;c.