Ditemukan 128099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : badai balad bali bala badan
Penelusuran terkait : Korupsi Balai konservasi sumber daya alam dki jakarta Nuraisyah panjaitan S.kep Ners M.kes vs walikota tanjung balai; Hutang-piutang Hutang warisan Ganti rugi Balai harta peninggalan Uang paksa Kuasa pengguna anggaran balai pengelola transportasi darat wilayah ii provinsi sumatera utara vs pt. putri mahakam lestari; Cv samitra jaya vs 1. kuasa pengguna anggaran (kpa) belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul. 2. kelompok kerja (pokja) pemilihan belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul pada bagian layanan pengadaan (blp) diy;; Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai;; I. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri. Ii. kepala balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera utara vs pt. expravet nasuba; Perdata Jhoni bari Direktorat bina marga balai pelaksanaan jalan nasional ix maluku dan maluku utara H. djoko soetatmo S.h. -abdul hutapea M.h. Alexander sampewai palumpun
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 9/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Heriyadi
61 — 3
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Heriyadi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 7 Maret 2017 — Tempat lahir : Tanjung Balai; 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
12 — 2
  • Tempat lahir : Tanjung Balai;3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Mahasiswa;
    PUTUSANNomor 135/Pid.Sus/2017/PN LopDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :om fF Oo HY >7.8.Nama lengkap : Muhammad Khadafi;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang KeluargaKelurahan Tanjung
    Balai KotaKec.
    Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Terdakwa Muhammad Khadafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.
    Sebagaimana pendapat Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa pelaku adalah Barang siapayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delict* (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,Bagian Dua, Hal. 5).
    Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :e Apoteke Rumah sakite Pusatkesehatan masyarakate Balai
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 5/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Masdinah
57 — 0
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Masdinah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 05-09-2019 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 06-03-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 420/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Februari 2021 — PURIAYU LESTARI melawan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk
554 — 192
  • PURIAYU LESTARImelawan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2012 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 896 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 13 Februari 2012 — SYAHDON SIAHAAN, DKK; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAHDON SIAHAAN, DKK; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI
    No. 896 K/Pid.Sus/2011yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa . SYAHDON SIAHAAN bersama dengan Terdakwall PRIMASARTUA SARUMPAET dan Terdakwa Ill.
    No. 896 K/Pid.Sus/2011Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Balai tanggal 04 Oktober 2010 sebagai berikut :1.
    Menetapkan agar TerdakwaTerdakwa dibebani biaya sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 299/Pid.B/2010/PN.TB tanggal 03 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Syahdon Siahaan, Terdakwa Il PrimasarituaSarumpaet dan Terdakwa Ill Boby Manalu tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;2.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid/2010/PN.TB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 08 November 2010 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 November 2010 dariPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balaiyang diterima
    di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19November 2010;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Balai pada tanggal 03 November 2010 dan Pemohon Kasasi :Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 08 November 2010 serta memori kasasinyatelah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 30-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1719/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 6 September 2023 — Pemohon:
Peter Andrianto
Termohon:
Balai Harta Peninggalan Surabaya
18 — 15
  • Pemohon:
    Peter Andrianto
    Termohon:
    Balai Harta Peninggalan Surabaya
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
Register : 03-05-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 30-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.TBK
Tanggal 6 Juni 2012 —
72 — 43
  • ZULFIKRI; DARMAN MUNIR, SH melawan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 02-01-2024 — Upload : 09-01-2024
Putusan PN SUBANG Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng
Tanggal 2 Januari 2024 — Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Nemah
28 — 38
  • Pemohon:
    Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
    Termohon:
    Nemah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 25-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/MIL/2019
Tanggal 25 Juni 2019 — RIZA WINARSA;
193 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suratsurat:a. 2 (dua) lembar foto alat tes urine merek Multi Drug Screen TestMonotest;b 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe NomorB/106/ V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKLSW tanggal 3 Mei 2016;c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium BandaAceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016;(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Militer 01 Banda Aceh
    sebagaimana dakwaan Oditur Militer denganmembebaskan Terpidana dari segala dakwaan Oditur Militer; Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum di persidangan tidak terdapatbuktibukti yang cukup mendukung tentang terbuktinya Terpidanamenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, Karena alat buktiyang ada hanya surat pemberitahuan hasil tes urine dari Kepala BadanNarkotika Nasional Kota Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKSLW tanggal 3 Mei 2016 dan Berita Acara PemeriksaanUrine dari UPTD Balai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2007 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720K/PID/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Syamsul Rizal, AMP ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan
111 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syamsul Rizal, AMP ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lelang
Register : 03-09-2009 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2009/PTUN.YK.
Tanggal 28 Oktober 2009 — PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,
134 — 22
  • PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,
    YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antaraPT.WAHYU PRIMA dalam hal ini diwakili oleh BUDIONO SOEWANDIselaku Direktur PT .Wahyu Prima, KewarganegaraanIndonesia ; beralamat di Jalan Timoho Nomor 320Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI
    Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009tentang Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor03/G/2009/PTUN.YK ;Menimbang, bahwa = Penggugat telah mengajukan suratgugatan tertanggal 03 September 2009, yang diterima dandidaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 03 September 2009 ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalamsengketa ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen,Balai
    Besar Kerajinan dan Batik Nomor1423/Kpts/I/Bd/BBKB/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi(Pemborongan) Penyempurnaan Gedung Pasca Gempa Balai BesarKerajinan dan Batik Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapantertanggal 21 Oktober 2009 Penggugat secara lisan telahmengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada MajelisHakim, yang kemudian disusul dengan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-06-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
92 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
    Central Asia Balai Lelang; Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP1/KN/2013, tanggal 15 Januari 2013, tentang Pemberian Izin PindahTempat Kedudukan Kantor Perwakilan Jakarta PT.
    usaha di bidanglelang;Bahwa Pasal 16 PMK Nomor 160/2013, menguraikan: Kegiatanusaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasapascalelang untuk semua jenis lelang;Bahwa Pasal 17 PMK Nomor 160/2013, mengatur:(1) Jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:... g. memasarkan barang dengan caracara efektif, menarik,dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupuncara pemasaran lainnya; dan/atau(2) Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan padapernanjian
    antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yangmengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada:a. besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang;I,anyBahwa ketentauan dalam Pasal 19 PMK Nomor 160/2013 dengantegas mengatur /ega/ standing Pemohon Keberatan, yakni:(1) Jasa pascalelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:a. pengaturan pengiriman barang;b. pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembell;dan/atauHalaman 11 dari 56 halaman.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/20152.12.2.13.c. jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan,;(2) Dalam memberikan jasa pascalelang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Balai Lelang dapat memperoleh imbalan jasa dariPembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascalelang, sesuaidengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang,Bahwa sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam Pasal 22 PMKNomor 160/2013: Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelangberhak:a. mengadakan perjanjian
    Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT.CENTRAL ASIA BALAI LELANG, tersebut;2.
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BARRU Nomor 6/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Ilham
57 — 9
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    Ilham
    PENETAPANNomor 6/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
    ,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawesi Selatan / PPK Pengadaan TanahWilayah Kabupaten Barru dan Pangkep, beralamat diLingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada
    Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dariKantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/993/73.11/VII/2020 tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN BARRU Nomor 6/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Ilham
4 — 2
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    Ilham
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
202 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
    KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM)PROPINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Citramas IndahBlok E 28 Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II Peninjauan Kembali, dahuluTermohon II Praperadilan;3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DANMAKANAN (BPOM) PUSAT, beralamat di Jalan Percetakan NegaraNomor 23 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon IllPeninjauan Kembali, dahulu Termohon Ill Praperadilan;4.
    ,Pemohon perkara a quo juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batamuntuk memeriksa tindakan penyidikan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamdi sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat diPerumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam;Bahwa Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan tindakan penyidikantermasuk penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai POMdi Batam tidak sah.
    Ayu yangberalamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam denganmelakukan tindakantindakan sebagaimana kewenangan yang diberikanperaturan perundangundangan tersebut;Bahwa Petugas Pengawas dan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamditugaskan melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat TradisionalDjeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca blok A3 dan A6dengan dilengkapi Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat danMakanan di Batam Nomor PR.07.01.864.09.15.2250 tanggal 09September 2015 (vide
    Putusan Nomor 69 PK/Pid/201664.65.66.67.68.69,Bahwa atas hasil konsultasi dengan petugas kepolisian dari DirektoratKriminal Knhusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam,meskipun secara hukum sebagaimana disampaikan dalam angka 55 diatas PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berwenangmelakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanpaterlebin dahulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam,namun demikian PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batammemutuskan
    Dari keterangan saksi yang bernama Widya Cahyaningtyas Hardiyani,AMD., selaku petugas bagian Sertifikasi Balai POM di Batam yangdiperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 didapatketerangan bahwa Balai POM di Batam belum pernah diminta untukmelakukan pemeriksaan sarana produksi PD Citra Ayu Mandiri sebagaisalah satu syarat dalam mengajukan izin edar;. Ditemukan fakta bahwa Pemohon (Dra.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-07-2009 — Upload : 16-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/PDT/2008
Tanggal 13 Juli 2009 — SEMOGA RAYA, BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA, dkk.
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEMOGA RAYA, BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA, dkk.
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 23-01-2023
Putusan PN RANTAU Nomor 11/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta
Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Normayanti
88 — 9
  • Pemohon:
    Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
    Termohon:
    Normayanti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651K/PID.SUS/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. SAMIN alias PANJANG
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. SAMIN alias PANJANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/Pid/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; MUHAMMAD TUKIDI, S.Ag
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; MUHAMMAD TUKIDI, S.Ag
    No. 947 K/Pid/2012Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.Socfindo AekLoba mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam jutarupiah);Perbuatan Terdakwa Muhammad Tukidi,S.Ag tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 56ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2012 sebagai berikut :1.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 05/Pid/2012/PN.TB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri
    Tanjungbalai pada tanggal 20 Maret 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatuhnkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2012 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai padatanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya
    telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, terlebin dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) JoPasal 244 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan
    Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim telah kelirumenafsirkan unsur Pencurian secara bersamasama ;2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya.2.1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-05-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 29 Mei 2012 — BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB) vs SUDIRMAN, dkk.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB), tersebut;
    BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB) vs SUDIRMAN, dkk.
    PUTUSANNo. 260 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSIONKALBAR (YPMKB), dalam hal ini diwakili oleh Pdt. A. Sumardi, S.Th.
    Pengobatan Seberkat YayasanPerintis Mission Kalbar, terlampir;Bahwa perkara ini adalah perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapkaryawan, yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Balai Pengobatan Seberkat YayasanPerintis Mission Kalbar) yang beralamat Sebetong,Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat;Hal. 1 dari 14 hal.
    dikarenakan para donatur yang selama ini membantu memberikan dana untuk kegiatan BalaiPengobatan telah menghentikan bantuannya maka sesuai dengan kesepakan rapat bersama Yayasan PerintisMisioner Kalbar bersama dengan karyawan Balai Pengobatan Seberkat pada tanggal 18 Januari 2011 telahdisepakati bahwa karyawan BPS diberi tiga bulan gaji karena sampai pada awal Januari 2011 belum adadonatur yang mau membantu membiayai biaya operasional BPS (Balai Pengobatan Seberkat).
    No. 260 K/Pdt.Sus/2012105 Bahwa Yayasan Perintis Misioner Kalbar (YPMKB) semenjak Balai PengobatanSeberkat didirikan/ beroperasi tidak pernah menerima laporan keuangan secara terperinci dari pihak BalaiPengobatan Seberkat (BPS), sehinggga semua pengeluaran maupun pemasukan di Balai Pengobatan Seberkatmenjadi tanggung jawab pengelola, dalam hal ini adalah Sdr.
    Pengobatan Seberkatdirumahkan karena sudah tidak ada Donatur yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan Balai PengobatanSeberkat sehingga bagaimana bisa melakukan pembayaran gaji maupun pesangon kepada karyawan pada saatBalai Pengobatan Seberkat sudah tidak beroperasi;6 Bahwa Yayasan Perintis Misioner Kalimantan Barat (YPMKB) tidak pernahmemPHK pekerja Balai Pengobatan Seberkat (BPS).