Ditemukan 2689 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-03-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 8/Pid.B/2018/PN Bkj
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.RIFO CUNDRA
2.Paulus Milvion Meliala, S.H.
Terdakwa:
JOHANSYAH PUTRA Alias JOHAN Bin M. JONI
7310
  • i juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence) serta keseimbangan
Register : 21-12-2020 — Putus : 22-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 529/Pid/2020/PT SMG
Tanggal 22 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ahmad Kodir Bin Juned Efendi
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Abdul Rokhman Bin Nurhakim
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Suhardi Bin Mubasir
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Miftahudin Bin Jumadi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Danang Sucahyo SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Risa Arintahadi SH
14085
  • perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa (tujuanpreventif), oleh karenanya pidana yang dijatunkan oleh Majelis Hakimdalam perkara ini berdasarkan Putusan hakim Pengadilan NegeriWonosobo Nomor 76/Pid.B.2020 Pn Wsb adalah sudah tepat dan telahmemenuhi rasa keadilan dengan demikian upaya hukum banding yangdiajukan oleh para terdakwa tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuanakhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
Register : 03-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 101/PID.SUS/2020/PT JAP
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : BOSTON R MARGANDA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SROYER
14723
  • tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakutinakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent efek), dan yang palingpenting Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dantiou muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yangdilakukan secara berlanjut menjadi jera dengan pidana berat yang dijatuhkankepadanya (special deterrent efek), dan secara filosofis pada dasarnya tujuanpemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence
Register : 23-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1101/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 9 Januari 2019 — HASINTONGAN MANALU ALS ITONG
257
  • akanmembuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangHalaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1101/Pid Sus/2018/PT MDNpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence
Register : 20-03-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bil
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
RUDY WURYANTO bin MUHAMAD SAKIR
546
  • dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Register : 25-06-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
LA ODE TAFRIMADA, SH.
Terdakwa:
ABDUR ROCHIM BIN SUHARJO
6111
  • dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Register : 03-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN BANGIL Nomor 314/Pid.B/2020/PN Bil
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.I PUTU KISNU GUPTA, SH.
2.ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H.
Terdakwa:
TIKNO YANTORO Bin MISNO
154
  • Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN BilMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Register : 25-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-07-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JAP
Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO NURYANTO, SH.
Terbanding/Terdakwa : gergorius Amsupe alias Gervasius
6325
  • menjadi perhatian dalampenegakan hukumnya sehingga diancam pidana minimum yang cukup tinggikepada pelakunya dan tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakut nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut (generaldeterrent efek), dan yang paling penting Terdakwa yang telah terbuktimelakukan perlindungan anak menjadi jera dengan pidana berat yangdijatunkan kepadanya (special deterrent efek), dan secara filosofis padadasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence
Register : 21-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 10 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : JONSEN
Terbanding/Penggugat : TRIESYE VERA MONIYUNG
4412
  • Walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang yangditerimanya tersebut;Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh majelishakim peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramemandang perlu mempertimbangkan bahwa secara filosofis pada dasarnyatujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaituuntuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menujukesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yangmelihat pemidanaan dari segi
Register : 21-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 26-02-2017
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Blu
Tanggal 2 Nopember 2016 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
105
  • yang dirubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidakberhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dariTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalildalil gugatanPenggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (without defence
Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 331 /Pid.B/2015/PN.Bil
Tanggal 29 Juli 2015 — FAISOL DHULFIKAR BIN MUSTAKIM
2115
  • makaberdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi terdakwasebagai berikut:Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakuiterus terang ; Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaanharus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence
Register : 20-08-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 202/Pid.Sus/2013/PN MJL
Tanggal 9 Oktober 2013 — EKO RAHADIAN Als IAN IRIANTO
517
  • Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdi perhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;Hal 11 dari 12 hal putusan nomor 202/Pid.Sus/2013/Pn.Mjl.12e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defence
Register : 01-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 110/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 4 Desember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4422
  • karenannya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidakakan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
Upload : 24-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 552/PID.SUS/2016/PT-MDN
MONANG NAPITUPULU
3124
  • jera kepada Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekall Terdakwa akan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 552/PID.SUS/2016/PT.Mdn Halaman 6mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final good(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence
Putus : 09-06-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/Pid/2011
Tanggal 9 Juni 2011 — SRI HANDAYANI, S.E. binti (alm) HARDJO RUSTONO
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudartoadalah sebagai social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadapkejahatan dengan memulihkan dengan memperbaiki kembali (rehabilitatie) sipembuat/pelaku tanpa mengurangi keseimbangan perorangan dalam masyarakat;Berangkat dari teori yang menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan sebagai upayaperbaikan (rehabilitatie) bagi pelaku, maka dalam memberikan pidana terhadap diriTerdakwa/Pemohon Kasasi perlu diperhatikan tercapainya tujuan dimaksud;Bahwa di samping itu proses Terdakwa/Pemohon Kasasi
Register : 24-11-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 341/Pid.B/2016/PN.Cjr.
Tanggal 3 Januari 2017 — Eeng Suhendi Bin Solih
3911
  • rechiguterverletzung),tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Register : 11-07-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 26-02-2017
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Blu
Tanggal 16 Nopember 2016 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
127
  • yang dirubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidakberhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dariTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalildalil gugatanPenggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (without defence
Register : 14-02-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PANGKAJENE
Tanggal 21 Maret 2013 — SALMA Binti WAK MEKKA
304
  • dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmengali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar /landasan filosofis, rasionalitis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan = yaitue Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganinidividu;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence
Register : 09-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 222/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Maliki P.A Sinaga, SH
Terbanding/Terdakwa : DONI
3818
  • pidana yang terlalu ringantersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwadan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan terdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social defence
Register : 15-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LA ODE TAFRIMADA, SH.
Terdakwa:
SODIK bin SHOLIKIN
6210
  • dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence