No.2 Tahun 2004 .Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untukmenghadirkan saksi dari pihak orang yang dekat dengan Penggugat, danbeban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluargadan orang orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuaidengan asas~ doktrin lex specialis derogate lex generalis,merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khususberlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihakPenggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannyasebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas, dan kedua orang yangdihadirkan Penggugat adalah bukanlah orangorang yang dilarang menjadisaksi, Sesuai dengan asas doktrin lex specialis derogate lexgeneralis, yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal145 dan 146 (1)

Tergugat sebagaimana jawabannya di dalam dudukperkara tidak perlu di buktikan lagi oleh Penggugat maupun Tergugatdikarenakan dianggap sebagai sebuah pengakuan murni yang merupakan buktiyang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. joPasal 1923 KUHPerdata;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan telah memenuhi kriteria sebagai orangorang yang terdekat dalamlingkup keluarga Penggugat dan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan asasdoktrin lex specialis derogate

dalamhal ini terkait Tergugat yang menyatakan keduanya masih rukun dan harmonissaja, bahkan diantara keduanya tidak pernah terjadi perselisihan danpertengkaran serta Tergugat Sampai saat ini masih memberikan nafkah lahirkepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Tergugat di persidangantelah memenuhi kriteria sebagai orangorang yang terdekat dalam lingkupkeluarga Penggugat dan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrinlex specialis derogate

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahterjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akanhidup rukun kembali yang disebabkan Tergugat pamit secara baikbaik untuk bekerja keSurabaya namun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan juga tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azasLex specialis derogate

kebutuhan hidup penggugat sehingga penggugat cukupmerasakan penderitaan lahir batin, yang memuncak terjadi pada bulan Juni2013 kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.Menimbang, bahwa meskipun tergugat karena ketidak hadirannya dalampersidangan berikutnya dianggap mengakui secara diamdiam terhadap dalildalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acarakhusus pula berdasarkan azas Lex Spesialis derogate

Bertitik tolak dari tegakkannya hierarki peraturan perundangundangan,secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yang mengajarkan: lexsuperior derogate legi inferiori = Hukum yang lebih tinggi derajatnyamembatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya.c. Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori,Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak boleh bertentangan denganketentuan yang diatur dalam PP.d.

Putusan Nomor 595/B/PK/PJK/2014.3434dengan asas yang digariskan Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasannya yangmengatakan Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi jikasubstansinya mengatur hal yang sama:penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori mutlak harusditegakkan,jadi penerapan asas ini dalam kasus tersebut, bukan bersifat fakultatif,tetapi bersifat imperatif atau mandatory (dwingend).Tujuan hak uji, memberi peran

Penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, hanya dapatditegakkan antara 2 (dua) atau beberapa Peraturan Perundangundanganyang sama jenis dan hierarkinya satu segi, dan substansi materiil yang diaturmengenai permasalahan lingkup hukum yang sama pada segi lain.m.

Patokan penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis yangdijelaskan di atas, tidak sesuai dengan kenyataan objektif yang terdapatdalam kasus di atas, atas alasan:Jenis dan hierarkinya/derajatnya tidak sama,yang satu jenis dan hierarkinya adalah PP di mana berdasar Pasal 7ayat (1) UU No. 10/2004 derajat dan hierarkinya berada pada urutanKetiga, sedang Peraturan Menteri berada pada urutan hierarki yangjauh di bawah.n.

Dalam keadaan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (1) dan PenjelasanPasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004:= jenis dan hierarkinya berbeda,= oleh karena itu yang harus ditegakkan secara mutlak adalah asasLex Superior Derogate Legi Inferiori, bukan asas Lex Specialis.Dalam perkara a quo, pendapat ahli tersebut di atas sama sekali telah diabaikanoleh Pengadilan Pajak dalam menjatuhkan putusannya tanpa alasan yang jelas;Halaman 35 dari 54 halaman.

EKSEPSI KE2 : TENTANG LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENERALIS.Bahwa pengertian Lex Specialis Derogate Lex Generalis menurut DoktrinProf. Purnadi Purbacaraka, S.H., dan Prof. DR. Soejono Soekanto, S.H., M.A.,dalam bukunya yang berjudul PerundangUndangan Dan Yurisprudensi, PenerbitPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993, Cetakan keIV, dalam halaman 8 disebutkan :"UndangUndang yang bersifat knusus menyampingkan undang yang bersifatumum, jika perbuatannya sama (Lex Specialiss Derogate lex Generalis).

No. 12 Tahun2008 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud merupakan lexspecialis derogate lex generalis. Artinya bahwa ketentuan yangterdapat dalam berlaku sebagai ketentuan khusus yangmengenyampingkan Kitab Undang UU. No. 32 tahun 2004 jo. UU.No. 8 Tahun 200; jo UU.

Oktober 2015,sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat perjanjian barudan/atau segera mengganti Perjanjian Kredit Nomor 302, tertanggal21 Oktober 2015, tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarangoleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);Menyatakan bahwa oleh karena UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakanlex spesialis derogate

Undangundang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalamkompetensi absolut Pengadilan A gama; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadappersidangan, namun karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang telah diatursecara khusus (lex specialis derogate legi generali), maka Pemohon tetap dibebani wajibbukti yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon

demi hukum atau setidaktidaknya telah terdapat kesalanan di dalampenerapan Undangundang;Bahwa menurut ketentuan dalam hukum pidana umum yang telahdilanggar oleh Pemohon Kasasi, diakui adanya suatu aturan khusus tentangwewenang penguasapenguasa lainnya untuk menjatuhnkan pemecatan (secaraadministratif) yang dalam hal ini Hakim tidak berwenang, sedangkan padasistem pemidanaan apabila telah melanggar hukum pidana militer (KUHPM)ketentuan ini dapat dikesampingkan;Bahwa berdasarkan azas Lex Specialist Derogate

Dengan demikianberdasarkan azas Lex Specialist Derogate Lex Generalis dan aspek legalitasmaka Judex Facti tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang telahditentukan oleh undangundang (dalam hal ini hukuman tambahan pemecatandari dinas militer TNI AD);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti khususnya terhadappenjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dipidanakankepada diri Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan atautidak manusiawi serta hanya memandang sebelah

di persidangan sebanyak 2 orang saksi,dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yangdiajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa duaorang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, Karenamasingmasing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalanag secarahokum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, SeSuai asaslex specialis derogate

sebagai saksi di persidangan sebanyak 2orang, dan dinilai olen Majelis Hakim sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yangdiajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa duaorang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karenamasingmasing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalanag secarahokum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, SeSuai asaslex specialis derogate

tidak tinggal bersama.Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon, namuntidak berhasii, upaya mediasipun yang diamanahkan oleh peraturan Mahkamah Agung RInomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan.Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadiran termohon dipandang sebagaipengakuan namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang merupakan perdatakhusus, dan tunduk pada hukum perdata khusus pula, maka berdasarkan azas lex specia/is derogate

yaitu perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah merusaha menasihati pemohon, namun tidakberhasil ; 22 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn n neMenimbang, bahwa dengan ketidak hadiran termohon dalam persidangan tanpa alasanyang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalildalil permohonan pemohon, namun oleh karenaperkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalamk perkara ini berdasarkanasas lex specialis derogate

penyerahanyang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang maka Pajak Masukandapat dihitung kembali berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undangundang Nomor11 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 11 Tahun 1994.bahwasetelah melihat ketentuanketentuan yang diatur di dalam UndangUndang PPN Tahun 1994 tersebut, karena kontrak karya adalah sebagaiketentuan khusus untuk para pihak (lex spesialis derogate

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan ataumengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil Secara resmidan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadiran tergugat dipandangsebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara iniadalah dalam lingkup perkawinan berdasarkan azas lex specialis derogate lexgeneralis pengakuan dala hal ini tidak lah memeiliki kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2013-2015 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

seluruhnya;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 14/Padt.SusPHI/2019/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlakumengikat sebagai undangundang yang bersifat knusus (/ex specialis derogate

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20132015dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Put.No :0193/Pdt.G/2016/PA.MnNo.2 tahun 2004 ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkansaksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan tergugat ,dengandemikian beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini telahsesuai dengan asas doktrin lex specialis derogate lex generalis,merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khususberlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

No.2 Tahun 2004.Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untukmenghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat denganPenggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupasaksi keluarga dan orang orang yang dekat dengan Penggugatadalah sesuai dengan asas doktrin lex specialis derogate lexgeneralis, merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146HIR., knusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

mewajibkanmendamaikan pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidakberhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidakdapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, makatermohon dianggap mengakui dalildalil permohonan pemohon, akan tetapiperkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acarayang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialis derogate

persidangan diperoleh pokok masalah yaitu perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon, namun tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran termohon dalam persidangan tanpa alasanyang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalildalil permohonan pemohon,namun oleh karenaperkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalamk perkara iniberdasarkan asas lex specialis derogate

lingkunganPeradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundang ini.Menimbang, bahwa ketentuan hukum pembuktian secara umum kaitannyadengan kedudukan saksi Penggugat adalah sebagai saksi yang tidak dapat didengarsebagai saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 2 RBg akan tetapiketentuan hukum acara cerai gugat ternyata sudah diatur secara khusus dalam undangundang No.7 tahun 1989 pada paragrap 3 Pasal 73 sampai dengan pasal 86, jadi dalamperkara a quo berlaku azas lex spesialis derogate

Pemerintahn Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamasebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasangugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat danbenar dengan medengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekatdengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupasaksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai denganasas lex specialis derogate