kegiatan dilapangan telah 4 % dengan adanya pengadaan danpemancangan pile concrete 25 x 25 cm seharga Rp. 238.168.800,;Bahwa pemberhentian pekerjaan karena tumpang tindih lahan dan pekerjaansudah Cut and Field, uang muka telah membayar tukang,oemborong danmengalirnya uang muka kepada Asrul Setiawan dikesampingkan oleh JPU ;Bahwa barang bukti angka 37 foto Copy kwitansi , angka 38, angka 39 yangmenyatakan mengalirnya uang kepada pihak lain namun tidak dinyatakanmelawan hokum oleh Ahli BPKP ;Bahwa DR.Eko

kegiatan dilapangan telah 4 % dengan adanya pengadaan danpemancangan pile concrete 25 x 25 cm seharga Rp. 238.168.800Bahwa pemberhentian pekerjaan karena tumpang tindih lahan danpekerjaan sudah Cut and Field, uang muka telah membayartukang,pemborong dan mengalirnya uang muka kepada Asrul Setiawandikesampingkan oleh JPU ; Bahwa barang bukti angka 37 foto Copy kwitansi , angka 38, angka 39yang menyatakan mengalirnya uang kepada pihak lain namun tidakdinyatakan melawan hokum oleh Ahli BPKP ;Bahwa DR.Eko

Fakta tersebut diatasbersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : R/05/VER/VIII/2016/Doksiktanggal 11 Agustus 2016, dari Forensik Bidang Kedokteran dan KesehatanHalaman 93 dari 102 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Prg(Biddokkes) Polda Sulawesi selatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Eko Yunianto, Sp.

LIKOTAMA HARUMoleh Dr.EKO BUDIWIYONO.

DireksiNo. 425 tanggal 30 Desember 2010.Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 setelah mendapatkanpersetujuan perpanjangan kredit sejumlah Rp. 230.000.000, (dua ratus tigapuluh milyar rupiah) PT Likotama Harum tidak mempunyai kesanggupan untukmembayar commitmen fee (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidakditindaklanjuti dengan pengikatan kredit,Menimbang, bahwa karena kredit akan jatuh tempo maka PT LikotamaHarum berkewajiban untuk membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupunbunganya, namun saksi Dr.EKO

LIKOTAMA HARUMoleh Dr.EKO BUDIWIYONO.

DireksiNo. 425 tanggal 30 Desember 2010.Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 setelah mendapatkanpersetujuan perpanjangan kredit sejumlan Rp. 230.000.000, (dua ratus tigapuluh milyar rupiah) PT Likotama Harum tidak mempunyai kesanggupan untukmembayar commitmen fee (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidakditindaklanjuti dengan pengikatan kredit,Menimbang, bahwa karena kredit akan jatun tempo maka PT LikotamaHarum berkewajiban untuk membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupunbunganya, namun saksi Dr.EKO

Sardjito Jogyakarta dibangunBUNKER baru di ruangannya.Bahwa setahu saksi kepanitiaan Pusat tidak ada tenaga ahli dan PanitiaDaerah ada Tenaga Ahli yaitu Profesor.Bahwa setahu saksi dalam Berita Acara di RS Sardjito Jogyakarta yangtandatangan Ketua Panitia Dr.EKO BUDI sedangkan PT.

PUTUSANNomor: 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:Nama lengkap : Dr.EKO BUDIWIYONO,MBATempat lahir : KediriUmur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Maret 1956Jenis kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Anggur II No.06 A Kelurahan.CipeteSelatan

Pokok Rp. 229.999.955.000,00Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014 Rp. 14.610.282.637,00Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015 Rp. 7.187.498.592,00Dikurangi pencairan deposito an Dewiyana S Rp. (1.500.000.000,00)Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015 Rp. 19.435.883.062,00Jumlah Rp. 269.733.649.291 ,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr.Eko

Eko Budiwiyono, MBA, tersebut dapat dikualifisir sebagaiperbuatan berlanjut/dilanjutkan (voorgezette handeling), dengan demikian unsurPasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr.Eko Budiwiyono, MBA;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalamDakwaan Subsidair Pasal 3 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang

lembar foto copylegalisir Rincinan Pengiriman Reagen untuk 34 Lab.Subregional sebagai lampirannya.Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI tanggal 5 Januari 2007NomorHK.00.06.1.3.66 tentang PembentukanPanitia Penerima Barang dan Jasa SekretariatDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun2007.1 (satu) lembar Asli Berita Acara PenerimaanBarang dan Lampirannya tanggal 11 Desember2007 Nomor 040/BAPPusat/PAN/XII/2007 yangditandatangani oleh Panitia Penerimaan Barang Dr.Eko

EKO KUNTARTO aktif didalam kegiatanPengadaan tersebut ;Bahwa benar perbuatan DR.EKO KUNTARTO ada hubungandengan pekerjaan Pengadaan tersebut dan saksi membenarkanBAP him. 5 alinea 3 ;Bahwa, tentang Pajak seperti Laptop dengan pengadaan 10,penyerahan 5 dan yang belum diserahkan 5, dalam menghitungkerugian negara terhadap yang belum diserahkan sebanyak 5,itu. dikurangi dengan pajak, jadi yang dihitung secara DPP yaitutidak termasuk Pajak ;Bahwa ketika negara membayar kepada kontraktor, dalam halPPh

EKO KUNTARTO aktif didalam kegiatanPengadaan tersebut ;Bahwa benar perbuatan DR.EKO KUNTARTO ada hubungan denganpekerjaan Pengadaan tersebut dan saksi membenarkan BAP him. 5alinea 3 ;Bahwa, tentang Pajak seperti Laptop dengan pengadaan 10,penyerahan 5 dan yang belum diserahkan 5, dalam menghitungkerugian negara terhadap yang belum diserahkan sebanyak 5, itudikurangi dengan pajak, jadi yang dihitung secara DPP yaitu tidaktermasuk Pajak ;Bahwa ketika negara membayar kepada kontraktor, dalam hal PPhsesuai

Dr.Eko Sambodo,SE..M.Si..M.Ak.Ahli Keuangan Negara/AuditorNegara (BPK.RI), dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa sesuai Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2004, yang dimaksud denganpemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objekktif dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan

EKOKUNTARTO aktif didalam kegiatan Pengadaan tersebut;Bahwa benar perbuatan DR.EKO KUNTARTO ada hubungandengan pekerjaan Pengadaan tersebut dan saksi membenarkanBAP him. 5 alinea 3 ;Bahwa, tentang Pajak seperti Laptop dengan pengadaan 10,penyerahan 5 dan yang belum diserahkan 5, dalam menghitungkerugian negara terhadap yang belum diserahkan sebanyak 5, itudikurangi dengan pajak, jadi yang dihitung secara DPP yaitutidak termasuk Pajak;Bahwa ketika negara membayar kepada kontraktor, dalam halPPh sesuai

La Gode NomorR/Ver/18/XII/2017/Doksik tanggal 18 Desember 2017yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr.Eko Yunianto, Sp. F, MHKes. STR No33.1.1.607.3.17.033559.b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari UPTDRSUD Bobong Nomor 337/153/UPDTRSUD/X/2017tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani olehDokter Pemeriksa a.n. dr. Rudianto Tari.c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari UPTD RSUDBobong Nomor 386/001/UPTDRSUD/XII/2017 tanggal07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.

Sebagaimana Keterangan Ahli Keuangan Negara yakni Dr.Eko Sembodo. SE.,MM.,M.Ak., CFrA di depan persidangan dibawah sumpahdalam pemeriksaan perkara aquo ;. Memori Banding Penuntut Umum pada halaman 40........

DR.Eko Sembodo, 5. DR. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH.MH., 6.Prof. DR. Gde Pantie Astawa, SH.MH., 7. DR. Mudzakkir, SH.MH.diberi tanda T72;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, padahari RABU tanggal 7 JUNI 2017 oleh kami HENDRI TOBING, SH., selakuHakim Ketua, SAIFUL ANAM, SH., dan EFENDY HUTAPEA,SH.M.H.

No.02/PID.TPK/2018/PT MTRsaksi ahli Dr.EKO SEMBODO,SE.,MM.,M.Ak.,(ahli yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa) Bahwa terkait dengan kesaksian ahli dariKementerian Lingkungan Hidup yang memberikan penegasan terkait persoalanobjektif atau bahwa ahli sebelumnya tidak objektif.

Halsenada juga disampaikan oleh ahli Dr.EKO SEMBODO,SE.,MM.,M.Ak.,( ahli yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa) bahwa terkait dengan kesaksian ahlidari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan penegasan terkait persoalanobjektif atau bahwa ahli sebelumnya tidak objektif.

PELITA INDRAWATI (Anggota) ; dr.EKO BUDI PRIYANTO (Anggota) ; DIDIFIRMAN ARIF (Anggota) ; SANTOPASARIBU, SH (Anggota) ; dan M.SINTANIA (Anggota) ;7. Yang ditunjuk sebagai Penyedia Barangadalah PT. KIMIA FARMA TRADING &DISTRIBUTION (PT.