Ditemukan 102 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-11-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — R. BAMBANG TRIANTORO
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangkemudian dijadikan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran tersebutterjadi karena tidak ada monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadappenggunaan anggaran dan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran dariTerdakwa sebagai PPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) hurufe dan g jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaananggaran pendapatan dan belanja Negara, yang menyatakan :Pasal 10 Ayat (2) huruf e dan gAyat
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smn Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
260 — 68
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
260 — 68
PPIW, Putusan Hakim danpejabat lelang yang diatur dalam UU No.2/2014 pasal 15 huruf f dan gayat (2);Bahwa Notaris wilayah kerja meliputi wilayah propinsi diangkat olehNegara melalui Menkum dan Ham sedang PPAT menurut PP.24 wilayahkerjanya meliputi Kabupaten tetapi menurut Permen wilayah kerjanyauntuk propinsi dan diangkat oleh Menteri ATR/BPN;Bahwa Sebelum terjadi peralihan hak tidak boleh dibebani perjanjian lainwalaupun sudah dibayar lunas., karena itu merupakan peristiwa hukumtersendiri dan itu