Hadjon, SH., telah menimbulkan "/egitimite expectation" suatupengharapan yang wajar dari Para Pemohon Peninjauan Kembali agardapat membeli rumah dinas tersebut sesuai dengan cara yang ditentukanundangundang.

Hadjon, SH., Surat Edaran hanya beleidsregel(peraturan kebijakan) dan wewenangnya berasal dari (kebebasanbertindak) atau keputusan yang diambil dari dasar pemikiran sendiri. Olehkarenanya, penggunaan beleidsregel rentan adanya tindakanpenyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenangwenang.

Hadjon, SH dikuatkan dengan Prof. BagirManan, S.H., yang merumuskan ciriciri peraturan kebijaksanaan antaralain:e Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturanperundangundangan;e Asasasas pembatasan dan pengujian terhadap peraturanperundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan;Halaman 32 dari 43 halaman.

Hadjon, "AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik"harus dipandang sebagai normanorma hukum tidak tertulis, yangsenantiasa harus ditaati oleh pemerintah.

2014Il.sudah dibayar 2 (dua) kali atau 200 % = Rp.126.500.848, (seratus dua puluh enamjuta lima ratus ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);Bahwa dijatuhkannya lagi sanksi administratif (administratieve sanctie) berupamembayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 %setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkanhukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,adalah sebagaimana pendapat ahli Prof.DR.Philipus M Hadjon

L.J.J.Rogier tersebut nampaknya adalah sejalan dengan pendapatahli Prof.DR.Philipus M Hadjon, SH. yang terhadap kasus ini menerapkan asas Nebis in idem secara analogi (karena asas ini lazimnya hanya digunakan didalamhukum pidana), ahli berpendapat:Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yang telah diputus olehpengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama.Bagi Wajib Pajak incasu putusan tersebut merupakan

Hadjon, SH untuk menjawabpertanyaan dari Penggugat, apakah setelah ada putusan Mahkamah Agungyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat masih berwenangmenerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar.bahwa dalam pendapat hukum Prof. Dr. Philipus M.

Hadjon, SH , yangdilampirkan Penggugat dalam penjelasan tertulisnya menyatakan hal sebagaiberikut :e bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/Pid.Sus/2010 terhadap Tiara Dewata Groupberkenaan dengan penghitungan pajak kurang bayar tahun 2005 dan 2006.

Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudulPengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to theIndonesia Administrative Law, Penerbit Gadjah MadaUniversity Press, halaman 270271, menyatakan bahwaHalaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor : 139/G/2012/PTUNJKT.larangan bertindak sewenangwenang termasuk dalam salahsatu. asasasas umum pemerintahan yang baik;Suatu keputusan tata usaha negara di tidak dapat diterbitkan secarasewenangwenang karena sesungguhnya jiwa dari asas ini telahhidup di masyarakat

Hadjon, S.H., dalambukunya yang berjudul Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law,Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270271,yang menyatakan: Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut initelah mendapat tempat yang jelas: a. Asas persamaan; 20 neb. Asas kepercayaan, 2c. Asas kepastian hukum, d. Asas kecermatan; e.

HADJON, , S.H..,32. NANIK NURHAYATI, S.H 53. MOH. MRAJTULLAH MAHYUDDIN, S.H., M.H;Semuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan ParaAdvokat berkantor di lantai Il PT. Industri Litfindo Nusantara(ILIN) Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E 3 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;LAWAN1. BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN, Berkedudukan di Jalan GajahMada Batauga Kabupaten Buton Selatan ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.

. ; 1 HAR YON) neeeseeeee eestor reeceKesemuanya Pegawai pada Dinas Pengelolaan Bangunan DanTanah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 800/1395/436.6.18/2012. tanggal 15 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut 0.0.0... eeeeeeteeeeeteeees TERGUGAT ;DAN :PING ASTONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan RayaDharmahusada Indah No. 60 RT. 008, RW. 004, KelurahanMojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1 PIETER HADJON, SH., MH. ; 2 THOMAS

HADJON, SH., MH. ; 3. LINA HADI CANDRA, SH. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat danKonsultan Hukum pada PIETER HADJON, SH., MH.

HADJON, SH., MH. telahmengajukan permohonan tertulis tertanggal 28 Agustus 2012 untuk masuk menjadipihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 97/G/2012/PTUN.SBY..

Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyatdi Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal angka 4 dandikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 UndangUndang nomor 5 tahun 1986jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensiabsolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusanberupa suatu penetapan tertulis sehingga menurut pendapat majelis hakimtingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yangditerbitkan oleh

Hadjon, SH, PengertianPengertian DasarTentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara exTuncdan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalampengujian penerbitan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dalam melakuan pengujian keabsahan penerbitanobjek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkandari segi kewenangan, prosedural serta substansial ;Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum

Hadjon dan saksi yang bernamaBambang Sunaryo);bahwa selain itu dengan dicabutnya Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor 188 .4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentangPencabutan lIzin Usaha Pertambangan Penggugat oleh Tergugatyakni Gubernur Sulawesi Tengah maka Izin Usaha Pertambanganmilik Penggugat secara hukum kembali berlaku seperti semulasebelum dilakukannya pencabutan dari Bupati Morowali (vide buktitertulis tertanda (vide bukti P50=T24 serta vide keterangan saksiahli bernama Prof Philipus M.

Hadjon dan saksi yang bernamaBambang Sunaryo);bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan MenteriESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi PenertibanIzin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H., Para advokatberalamat di JI. Taman Pondok Jati BA/16 Geluran Sidoarjoberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2015,selanjutnya disebut SebDagal................scecceceeeeeseeeees PENGGUGAT ;LAWANRATNA INDAH SAVITRI RORING, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu diRungkut Asri Timur 13/3 Surabaya, sekarang bertempat tinggal diJl.

HADJON,S.H.,M.H dan MUKHLIS AHMAD, S.H. kesemuanyaWarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETERHADJON, S.H., M.H & REKAN, beralamat di JalanSumatra No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus~ tertanggal 30 Desember 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI / PEMBANDING ; Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 66/B/2012/PT.TUN.JKTMELAWAN1. Ir. SS.

MelawanTERMOHON , Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (DosenUnair) , bertempat tinggal di XXXX kotaSurabaya, berdasarkan surat kuasatanggal 30 Juni 2009 memberikan kuasakepada2Para Advokat dan Konsultan Hukum =: Pieter Hadjon, SH. MH &Rekan alamat Jl.Sumatera no.79 Surabaya selanjutnya disebutsebagai TERMOHON.

Hadjon, SH. dan surat Mahkamah Agung R.l. Nomor32/Tuaka. TUN/XI/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 perihal : PermohonanPerlindungan Hukum (Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia), yangditandatangani oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara pada MahkamahAgung Republik Indonesia, ditujukan kepada Sdr. HM. SUNDOROSASONGKO (Direktur PT.

Philipus M Hadjon, SH dan ahli Dr. Firdaus,SH.,MH dipersidangkan samasama berpendapat bahwa keputusan objeksengketa termasuk keputusan yang bersifat kongkrit dan umum akan tetapi ahliDr. Firdaus, SH.

Hadjon, SH berpendapatkeputusan objek sengketa tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang ataubadan hukum perdata dan Penggugat adalah pihak yang sudah memperolehbeberapa perizinan untuk pendirian pabrik besi dan baja akan tetapi karenaadanya keputusan objek sengketa Penggugat kehilangan harapan untukmemperoleh perizinan yang lain;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpedomanpada ketentuan perundangundangan

Hadjon, SH berpendapat bahwa PKP2B adalahperjanjian perdata yang beraspek hukum publik, dan SuratKeputusan Dirjend. Pertambangan Umum No. 192.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksploitasiHal. 29 dari 38 hal. Put. No. 282 K/TUN/201112.13.

Hadjon, SH.sebagaimana dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalampertimbangan hukum di atas telah tepat dan benar, namundemikian Judex Factie Tingkat Pertama dan Judex Factie TingkatBanding dalam pertimbangan hukumnya telah salah/keliru dalammempergunakan dasar hukum yang menjadi acuan gunamenentukan kapan pengembalian atas wilayah pertambangansecara hukum telah sah terjadi, yaitu yang didasarkan kepadaPasal 21 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuanKetentuan Pokok Pertambangan ("UU

Hadjon, SH, dalam keterangannyadihadapan persidangan serta dibawah sumpah sebagaimanaHal. 32 dari 38 hal. Put.

Hadjon et. al,Pengantar ............Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, cetakankedelapan , 2002, hal. 279280), serta yang dikemukakan oleh Van der Burg, M.C.Burkens serta Willem Konijnenbelt, yang kemudian dirangkum oleh Indroharto SH.

Hadjon et.al, dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, cetakan kedelapan, 2002, hal. 274 276, yangmengemukakan bahwa Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelummengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pulasemua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, sedangkan Asas PemberianAlasan mensyaratkan bahwa ketetapan harus diberi alasan, memiliki dasar fakta yang24teguh, dan pemberian alasan harus cukup

Hadjon dkk. sama dengan pendapat Indroharto mengenai apayang dimaksud dengan rapat permusyawaratan seperti yang disebutkandalam perumusan pasal 62 ayat (1)dan pelaksanaannya. jika kemudianpendapat dari para pakar tersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulansebagai berikut:menurut A. Soedjadi dan S.F.

Hadjon dkk, penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan setelahmusyawarah dengan para hakim dalam suatu rapat permusyawaratan;bagaimana pendapat/praktik di pengadilan tentang apa yang dimaksuddengan rapat permusyawaratan dalam pasal 62 ayat (1) danpelaksanaannya?.

Hadjon dkk.sama dengan pendapat Indroharto mengenai apa yang dimaksud denganrapat permusyawaratan seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal62 ayat (1) dan pelaksanaannya. jika kemudian pendapat dari para pakartersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:menurut A. Soedjadi dan S.F.

Hadjon dkk.sama dengan pendapat Indroharto mengenai apa yang dimaksud denganrapat permusyawaratan seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal62 ayat (1)dan pelaksanaannya. jika kemudian pendapat dari para pakartersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:menurut A. Soedjadi dan S.F.

KAROLUS KAMARA HADJON. IR,bertempat tinggal di RT.10/RW.05Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, KotaKupang ;133. SEMUS MAX LODEWYK BAITANU,bertempat tinggal di RT.015/RW.009Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 58PK/Pdt.Sus/2011Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, KotaKupang;134. AGUSTINUS M.RIWU GA, bertempattinggal di RT.02/RW.01 KelurahanNamosain, Kecamatan Alak, KotaKupang ;135. GERTRUIDA P.JAWA, bertempat tinggaldi RT.028/RW.011 Kelurahan Oepura,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;136.

NelsonMokola, Penggugat 132 Karolus Kamara Hadjon, Penggugat133 Semus Max Lodowyk Baitanu dan Penggugat 144Bartholomeus Saingo, menurut hukum tidak tepatbertindak sebagai subyek Penggugat dalam perkara ini,karena semuanya telah menarik diri untuk menjadi calonlegislative dalam pemilu pada bulan April 2009.Bahwa berdasarkan uraian point 2 nomor : 1, 2, 3, 4 dan5 di atas, maka seharusnya gugatan para Penggugatdiajukan secara terpisah, karena persoalannya beda, halHal. 51 dari 71 hal. Put.

KAROLUS KAMARA HADJON. IR,Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 58PK/Pdt.Sus/2011133. SEMUS MAX LODEWYK BAITANU, 134. AGUSTINUS M.RIWU GA,135, GERTRUIDA P.JAWA, 136. LUTHER ARONA BIHA, 137.CHRISTOFEL BELLEH. ST, 138. ARNOLD POLCE BISSILISIN, 139.EDISSON NEVRIE DENI C KEDOH, 140. MUSTOPO WARSO, 141.DANIEL LAWA, 142. RIDOLOF S. F. NAKMOFA, 143. AURELIUSHUBERTUS ENDO.ST, 144. BARTHOLOMEUS ZAINGO, 145. LUISMELTON O.THERIK, 146. NIKOLAS RADJA, 147. CASIMIRO CORREIADOREGO, 148. SYAABAN ABDULAH, 149.

KAROLUS KAMARA HADJON. IR, 133. SEMUS MAXLODEWYK BAITANU, 134. AGUSTINUS M.RIWU GA, 135, GERTRUIDAP.JAWA, 136. LUTHER RONA BIHA, 137. CHRISTOFEL BELLEH. ST,138. ARNOLD POLCE BISSILISIN, 139. EDISSON NEVRIE DENI CKEDOH, 140. MUSTOPO WARSO, 141. DANIEL LAWA, 142. RIDOLOFHal. 69 dari 71 hal. Put. No. 58PK/Pdt.Sus/2011S. F. NAKMOFA, 143. AURELIUS WHUBERTUS ENDO.ST, 144.BARTHOLOMEUS ZAINGO, 145. LUIS MELTON O.THERIK, 146.NIKOLAS RADJA, 147. CASIMIRO CORREIA DOREGO, 148. SYAABANABDULAH, 149.

Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 274) ;Walikota......pub/rumah ......Pada posita nomor 10 huruf c dan d diatas telah didalilkan Penggugatbahwa Tergugat mencabut izin usaha Penggugat karenamempertimbangkan fakta adanya Surat dari Kepolisian Daerah JawaTimur Resot Kota Besar Surabaya Sektor Sawahan kepada CamatSawahan No.

HADJON, SH.

Hadjon menerangkan mengenaitindakan diskresi yaitu bahwa: Parameter untuk menguji diskresi adalah Peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, khususnya larangan sewenangwenang dan larangan penyalahgunaan wewenang =; Cara mengukur larangan sewenangwenang adalah dengan melihat apakah tindakan itu rasional atau tidak,maka jika ada kondisi faktual hal ini harus dilinhat apakah ada hubungan kausalitas antara kejadian faktualkejadian faktual tersebut dan harus diselidiki sehingga

Hadjon, SH.yang menyatakan bahwa dalam diskresi Tergugat harus mempertimbangkan semua aspek yang ada dan jika ada kondisifaktual hal ini harus dilinhat aoakah ada hubungan kausalitas antara kejadian faktualkejadian faktual tersebut serta harusdiselidiki sehingga jelas tampak adanya kesewenangwenangan atau tidak, ternyata terobukti bahwa Tergugat tidakmempertimbangkan aspek keberadaan Penggugat yang notabene sudah berdiri sejak lama yang tidak pernahmenimbulkan keributan dan tindak kriminal di kawasan

Hadjon,SH, dan Rekan , beralamat Perumahan Citra Fajar Golf Blok G No. 6Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September2013;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; Menyatakan terdakwa SETYA NATAWIJAYA telah terbuktibersalah melakukan tindak

juga harus ada kepentingan yang dirugikan;Menimbang, bahwa kriteria keharusan adanya kepentingan yang dirugikan akibat tidakdilayani atau tidak diberikannya informasi juga merupakan prinsip yang berlaku secara universalbaik didalam hukum acara peradilan tata usaha negara maupun didalam hukum acara perdata;Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikanpada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lainpendapat Philipus Mandiri Hadjon

Hadjon bahwa PKP2B PT.

Hadjon, SH.sebagaimana dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalampertimbangan hukum di atas telah tepat dan benar, namundemikian Judex Factie Tingkat Pertama dan Judex Factie TingkatBanding dalam pertimbangan hukumnya telah salah/keliru dalammempergunakan dasar hukum yang menjadi acuan gunamenentukan kapan pengembalian atas wilayah pertambangansecara hukum telah sah terjadi;Bahwa kesalahan/kekeliruan Judex Factie Tingkat Pertama danJudex Factie Tingkat Banding yang pertama adalah karena JudexFactie

Hadjon, SH, dalam keterangannyadihadapan persidangan serta dibawah sumpah sebagaimanatercantum pada halaman 55 alinea 1 Putusan Tingkat Pertamayang menyatakan :".... Maka diatur dalam asas legalitas suatu keputusan TUN atauasas praesumptio iustae causa, dimana suatu keputusan TUNtetap dianggap sah sampai adanya suatu pembatalan. Jadisebelum ada pembatalan, maka tetap sah. Ini sesuai juga denganasas contrarius actus, yaitu keputusan TUN hanya dapat dibatalkandengan keputusan yang setingkat.