Ditemukan 5792 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 —
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 235 K/Pdt/20172013, Pemohon telah menghadiri 1 (satu) kali pertemuan dengan pihakPanitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu berisi sosialisasi tentang rencanapembangunan Tol PekanbaruKandisDumai tersebut;Bahwa sejak saat itu Pemohon diminta oleh pihak Kecamatan Kandis untukmengumpulkan photocopy bukti kepemilikan/oenguasaan tanah;Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui hasil inventarisasi danidentifikasi pengadaan tanah yang dilakukan Termohon, karenasepengetahuan Pemohon tidak pernah diumumkan
    point 7 di atas, dan Pemohontelah sampaikan melalui Kantor Lurah Kandis Kota Kecamatan Kandis padatanggal 27 November 2015, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapanatas keberatan Pemohon tersebut;Selanjutnya Pemohon Keberatan/Pemohon dalam hal ini menjelaskanyang menjadi duduk persoalan/dasar keberatan dan isi atau subtansi keberatanPemohon sebagai berikut:Termohon tidak melaksanakan ketentuan Termohon tidak melaksanakanketentuan Pasal 37 (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 yangberbunyi "Hasil inventarisasi
    Perlu Pemohon ketahuipada saat itu kami sebagai Termohon tidak mengetahui tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut, sedangkan Termohon barumelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis, dan Dumai adalah sejak Penunjukan Surat Keputusanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi RiauNomor 98/Kep14.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015;Bahwa Termohon setiap mau mengadakan inventarisasi dan indentifikasiselalu memberitahukan kepada Pemohon melalui
    pengumuman hasil padaKantor Kelurahan maupun di Kantor Kecamatan disekitar wilayah tersebutBahwa pada saat dilakukan inventarisasi dan identifikasi saudara LeonardusSihombing mengetahui dan mendampingi petugas inventarisasi danidentifikasi dan ikut membubuhi tanda tangan pada Daftar Hasil inventarisasiTanaman, Bangunan dan Benda Lainnya pada Lahan yang TerkenaPembangunan Jalan Tol PekanbaruKandis di Kelurahan Kandis Kota,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan diketahui oleh pihak aparat DesaRT 04
    Bahwa sanggahan Pemohon terhadap Pengumuman Hasil Inventarisasi danIdentifikasi telah terjawab pada poin 1 angka 2;Bahwa terhadap pengajuan permohonan keberatan tersebut PengadilanNegeri Siak Siri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.P/2015/PNSak, tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — ALBON HUTAGAOL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI,
5236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui hasil inventarisasi dan identifikasipengadaan tanah yang dilakukan Termohon, karena sepengetahuanPemohon tidak pernah diumumkan baik di Kantor Kelurahan, KantorKecamatan maupun di sekitar wilayah tempat pengadaan tanah tersebut;.
    point 7 di atas, dan Pemohon telahsampaikan melalui Kantor Lurah Kandis Kota Kecamatan Kandis padatanggal 27 November 2015, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan ataskeberatan Pemohon tersebut;Selanjutnya Pemohon Keberatan/Pemohon dalam hal ini menjelaskanyang menjadi duduk persoalan/dasar keberatan dan isi atau subtansi keberatanPemohon sebagai berikut:Termohon tidak melaksanakan ketentuan Termohon tidak melaksanakanketentuan Pasal 37 (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:"Hasil inventarisasi
    Perlu Pemohon ketahuipada saat itu kami sebagai Termohon tidak mengetahui tentangpelaksanaan pengadaan tanah tersebut, sedangkan Termohon barumelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis, dan Dumai adalah sejak Penunjukan Surat KeputusanOleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi RiauNomor 98/Kep14.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015;Bahwa Termohon setiap mau mengadakan inventarisasi dan indentifikasiselalu memberitahukan kepada pemohon melalui
    pengumuman hasil padaKantor Kelurahan maupun di Kantor Kecamatan disekitar wilayah tersebutBahwa pada saat dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi saudara LeonardusSihombing mengetahui dan mendampingi petugas inventarisasi danidentifikasi dan ikut membubuhi tanda tangan pada daftar hasil inventarisasitanaman, bangunan dan benda lainnya pada lahan yang terkenapembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis di Kelurahan Kandis KotaKecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan diketahui oleh pihak Aparat DesaRT 04
    Bahwa sanggahan Pemohon terhadap Pengumuman Hasil Inventarisasi danIdentifikasi telah terjawab pada poin 1 angka 2;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indapuratelah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.P/2015/PN Sak, tanggal 10 Maret2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
19048
  • orang;
  • 19 (sembilan belas) lembar surat pernyataan dari masyarakat penerima kompensasi atas pemasangan kabel jaringan listrik oleh pihak PLN desa Beka;
  • 21 (dua puluh satu) lembar yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi asli (bermaterai) dari masyarakat penerima kompensasi tanah dan bangunan yang dilewati kabel PLN di Desa Beka;
  • Dikembalikan kepada Margasatwa;

    1. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy legalisir Daftar Inventarisasi
      Panitia Pengadaan tanah danROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewatioleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV PaluTalise dan T/L150kV PaluSilae untuk Kecamatan Marawola termasuk di Desa Bekakemudian setelah dilakukan proses Inventarisasi pada bulan April 2014 KikiRezki Amelia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Row PT.
      Panitia Pengadaan tanah danROW melaksanakan Inventarisasi tanah dan tanaman yang akan dilewatioleh Proyek Pembangunan Tahun 2014 T/L 150kV PaluTalise dan T/L150kV PaluSilae untuk Kecamatan Marawola termasuk di Desa Bekakemudian setelah dilakukan proses Inventarisasi pada bulan April 2014 KikiRezki Amelia selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Row PT.PLN(Persero) bersama dengan Hasyim Thahir,S.Sos selaku Camat Marawolamenerbitkan Daftar Inventarisasi Tanah dan tegakan untuk keperluan GantiRugi Kompensasi
      Kami juga membuatdokumentasi pada saat melakukan inventarisasi tersebutBahwa berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, tanaman yangdiberikan kompensasi pada saat itu di Kec. Marawola Kab.
      Sigi adalahPohon Kelapa, Kayu Jawa, Kayu Johar, Pandan Bali , Pohon Asam,pohon Bilah, Gersen dan pohon yang terkena timpahanhasilpenebangan seperti pisang, coklat yang dibayarkan setelah selesainyaproses penebanganBahwa di Desa Beka terdapat 5 (lima) Tapak Tower;Bahwa semua nama dalam Daftar Inventarisasi Tanah /Tegakandisampaikan oleh TerdakkwaBahwa pada Saat inventarisasi nama nama sudah muncul dan namaitulah yang dimasukkan kedalam Daftar Inventarisasi Tanah /TegakanBahwa setelah Daftar Inventarisasi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
176136
  • (Buku 2); -------------------------------------183) 1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar; -------------------------------------------------------------184) 1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali; ------185) Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan; c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf c; e.
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas sebidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan; c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf c; e.
    Identifikasi dan inventarisasi lokasi,4.
Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 26 Februari 2014 — TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB .
150102
  • Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA. 2008 ; 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi
    Pandeglang Nomor : 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008 ; 1 (satu) lembar
    Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya.4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hakatas tanah ; 2.
    Biaya inventarisasi dan identifikasi 165.669.6005. Biaya data objek dan subjek 198.937.5006. Biaya penetapan hak 138.120.0007. Biaya pendaftaran dan penerbitan /138.120.000sertifikat8. Biaya penyerahan sertifikat 46.040.0009.
    Konsolidasi Tahap dan tahap II target 200 bidang hargasatuan Rp.1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesarRp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) .2021n Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuanRp.75.000/bidang dengan jumlah total sebesarRp.900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah)..
    Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya. 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.5.
    Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap atau subjek) dan bidangbidang tanah yangdigarap (objek) .3. Pengukuran dan pemetaan keliling.4.
Register : 16-04-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN MENGGALA Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mgl
Tanggal 10 Desember 2020 — . Perdata - Abdul Roni Bin Ahmad Bakri Lawan - BPN Provinsi Lampung
13194
  • Bahwa Lahan Tanah milik orang tua kandung PENGGUGAT yang terletakdi Blok A4 dan AA4 di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang PematangKabupaten Mesuji Lampung seluas 60.181 M2 ( enam puluh ribu seratudelapan puluh satu meter persegi ) tersebut terkena Proyek PembangunanJalan TOL Terbanggi Besar Pematang Panggang, berdasarkan Suratyang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Wilayah Provinsi Lampung Nomor: 242/15 181/P2T/VII/2017, tentang Pengumuman hasil Inventarisasi
    Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, pasal 61 menyebutkan :Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi danidentifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, pihak yang berhakdapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahdalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakdiumumkan hasil inventarisasi3.
    Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan IdentifikasiPeta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Margo Rahayu, diberi tandaP4;5. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Pencairan Ganti rugi dana tol,diberi tanda P5;6. Print out Foto, diberi tanda P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2020, diberitanda P7;8.
    Bahwa Gugatan atau keberatan yang diajukan Penggugat telah melampauibatas waktu yang ditentukan undangundang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, pasal 61 menyebutkan :Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi danidentifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, pihak yang berhakdapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahdalam waktu paling lama
    14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakdiumumkan hasil inventarisasi;Bahwa faktanya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalamPeraturan Presiden tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan keberatan,dengan demikian secara hukum keberatan Penggugat terkait dengan Suratyang dikeluarkan oleh Tergugat No. 242/15181/P2T/VII/2017 tentangPengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah danDaftar Nominatif Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang PematangKabupaten Mesuji Provinsi
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
401205
  • OBYEK SENGKETA;Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta BidangTanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah UntukPembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor: 1218/33.14500/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019 yang ditetapkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;ll.
    Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Tergugatmenerbitkan dan menetapkan Obyek sengketa yang terdiriatas Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi DataPihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah No.1217/33.14500/VII/2019 (daftar nominatif tertanggal 31 Juli2019) dan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi DataFisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah Nomor: 1216/33.14500/VII/2019 (Peta Bidang TanahHalaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.No. 4415
    Majelis hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan ObyekSengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar NomonatifPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor: 1218/33.14500/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 batal atau tidak sah;19 Bahwa dengan penetapan obyek sengketa yangmelanggar hak hukum dan hak subyektif Penggugat tersebutmaka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang cq.
    Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketaberupa: Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan IdentifikasiPeta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor:1218/33.14500/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;3.
    Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan DaftarNominatif Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Tol SoloMantingan Il Nomor: 1218/33.14500/VII/2019 beserta lampirannya, tanggal 31Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak DanObjek Pengadaan Tanah Nomor 1217/33.14500/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019(fotocopy sesuai dengan aslinya);Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JASMAN R. VS PIMPINAN PT ARINDO TRI SEJAHTERA (CILIANDRA PERKASA GROUP, dahulunya SURYA DUMAI GROUP)
10658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti pertinggal pada Penggugat sesuai dengan hasilinventarisasi Team Inventarisasi Daerah Tingkat Il Kampar Tahun 199lsebagai berikut:3.A.
    Nomor 1286 K/Pdt/2017d.Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selaku pemilik tanaha quo berdasarkan formulir kuning atau daftar inventarisasi,bahwa formulir Kuning hasil inventarisasi yang didalilkanPenggugat bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanahyang sah;Bahwa batas sempadan yang didalilkan Penggugat sangatmengadaada dan tidak relevan dengan keadaan factualdilokasi, karena di dalam areal lahan/tanah Tergugat tidak adatanah yang dimiliki dan/atau tidak berbatas dengan pihakpihakyang disebutkan
    Menyatakan formulir berwarna kuning daftar inventarisasi tanah, tanamandan usahausaha lain, bukan bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum apapun;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar gantirugi materiil sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliarrupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:5.
    Supardi, sebagai Kepala Dusun, Nazarudin Idissebagai anggota Tim Inventarisasi dari utusan Desa Senama Nenek,Charles Simbolon, sebagai GM & Personalia (PT. Surya DumaiGroup) termasuk didalamnya PT. Arindo Tri Sejahtera, dan FakhrulKamal, Manager PT.
    Subur Arum Makmur (PT.SAM), semua saksimengatakan/menerangkan: Tanah berukuran seluas = 29,5 ha yangsiap diinventarisasi oleh Tim Inventarisasi Tanah Kabupaten Kamparbelum pernah dibayar uang ganti kerugiannya kepada masyarakatDesa Senama Nenek yang 4 orang tersebut, atau kepada nama:Iskandar, Sayang, Nasir dan Sahun ataupun kepada PemohonKasasi sendiri;2.
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PERUM BULOG VS SUGIMAN HALIM dan 1. SURYADIH bin HAMDAN, dkk.
10565 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meterpersegi) sesuai data Inventarisasi Peta IV Nomor Urut 2 terletak diKelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, telah terkenaProyek Banjir Kanal Timur, adalah bagian dari tanah milik Penggugat seluas12.272 m?
    (delapan ribu enamratus lima belas meter persegi) yang terkena Pembangunan Trace BanjirKanal Timur yang dibangun oleh Tergugat X, sesuai data Inventarisasi PetaHalaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 2583 K/Pdt/2015IV Nomor Urut 2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing,Jakarta Utara.
    (delapan ribu enamratus lima belas meter persegi) sesuai data Inventarisasi Peta IV NomorUrut 2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NomorO5/CONS/2008/PN Jkt. Ut., juncto Nomor 241/Pdt.P/2008/PN Jkt.
    (delapan ribu enamratus lima belas meter persegi) sesuai data Inventarisasi Peta IV NomorUrut 2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Halaman 8 dari 39 hal. Put.
    (delapan ribu enam ratus lima belas) sesuai data Inventarisasi Peta IVNomor urut 2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, JakartaUtara telah terkena Proyek Banjir Kanal Timur adalah sebagian dari tanahmilik Penggugat seluas 12.272 m?
Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 102/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 8 Desember 2010 — DR.Ir. SATRIO TJAROKO UTOMO, Msc Bin WALKIATMO
16713
  • Laporan Tahunan Sub Balai Inventarisasi danPerpetaan Hutan Samarinda Tahun Dinas 2000.Dalam Laporan Tahunan tersebut maupun dalamlampirannya, terdakwa mencantumkan' kendaraanKijang No. Pol. B1024 PQ. sebagai barangInventaris Milik/Kekayaan Negara pada SubBalai Inventaris dan Perpetaan HutanSamarinda sampai dengan Desember 2000 ;2.
    Laporan Tahunan UPID Planologi KehutananSamarinda Tahun Dinas 2002.Setelah Sub Balai Inventarisasi dan PerpetaanHutan Samarinda diserahkan oleh PemerintahPusat kepada Pemerintah Propinsi KalimantanTimur dan UPTD Planologi Kehutanan Samarinda,dalam laporan tahunan berubah nama menjadiTahun Dinas 2002 tersebut maupun dalamlampirannya sampai dengan Desember 2002,terdakwa telah menghilangkan dan tidakmencantumkan keberadaan kendaraan ToyotaKijang No. Pol.
    Pol.B1024 PQ yang telah diterima oleh terdakwadan telah dipergunakan oleh terdakwasebagai kendaraan operasional dalamkapasitas terdakwa selaku Kepala Sub BitHut Samarinda, selanjutnya terdakwa membuatdan menandatangani Laporan Tahunan denganuraian sebagai berikutLaporan Tahunan Sub Balai Inventarisasi dan16Perpetaan Hutan Samarinda Tahun Dinas 2000.Dalam Laporan Tahunan tersebut maupun dalamlampirannya, terdakwa mencantumkan' kendaraanKijang No. Pol.
    NYOMAN SUPADMISaksi 12, Ir AGUS HERNAWAN BIN DJOEWAENIDIBJOATMOJO . saksi tidak hadir dipersidangan saksitelah disumpah dihadapan penyidik, keterangan di BAPPenydidik tanggal 23 Nopember 2007 dan 6 Mei 2009dibacakan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi bekerja pada Departemen KehutananSejak Desember 1982 dan saat ini menjabatsebagai Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Bagian Perlengkapan Biro Umum SekjenDepHut RI; Bahwa saksi Mengenal Dra.
    Titin yustina Telahmeninggal dunia pada tanggal 03 September 2004.Jabatan terakhirnya adalah Kepala Sub BagianPerencanaan Kebutuhan Bagian Perlengkapan BiroUmum Sekjen DepHut RI; Bahwa saksi yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Inventarisasi dan Penghapusan BagianPerlengkapan Biro Umum Sekjen Dephut RI padatahun 2000 hingga 2003, karena saksi menjabatsebagai Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Bagian Perlengkapan Biro Umum SekjenDep.
Register : 15-10-2020 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 678/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 31 Mei 2021 — Pemohon:
1.SUPRIYATNO
2.TUNIMAN
3.SYARIF
4.SAPUTRA
5.SRI WAHYUNI
6.SENIWATI
7.Supanji
Termohon:
7.Lurah Tanjung Mulia
8.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan - Binjai
9.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan - Binjai
13726
  • Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah;b. penilaian Ganti Kerugian;c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;d. pemberian Ganti Kerugian; dane. pelepasan tanah Instansi.2.
    Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012,menyatakan :Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,danpemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)huruf a meliputi kegiatan:a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; danb. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.3.
    Tergugat II telah melakukan kegiatan inventarisasi danHalaman 7 dari 37 Putusan Perkara Nomor 678/Pat.G/2020/PN Mdnidentifikasi penguasaan dan pemilikan, serta penilaian ganti kerugiandan musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah yang terkenaProyek Pembangunan Jalan Tol MedanBinjal;Bahwa sebagian lokasi tanah yang terkena Proyek Pembangunan JalanTol MedanBinjai yang telah ditetapkan tersebut, berada di KelurahanTanjung Mulia dan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan dan salah
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menghukum Tergugat dan Tergugat II sertaTergugat III untuk :melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan memasukkan tanahobjek perkara sebagai alas hak yang dapat dinilai dan digantikerugian, danmengakui Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menerimaganti kerugian atas tanah yang terkena proyek pembangunan JalanTol MedanBinjai, sertamenetapkan nilai ganti kerugian atas tanah objek perkara yang harusditerima oleh Para Penggugat;Halaman
    Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat pada halaman7 angka 5 gugatannya yang menyatakan Bahwa ternyata dalamkegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan pemilikan yangdilakukan Tergugat II, Para Penggugat dinyatakan tidak masuk dalamdaftar nominative sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian,tanpa alasan yang sah menurut hukum;Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan memiliki dasarhukum.
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
224139
  • Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor:132/HK/KPTS/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Calon Lahan Bagi Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, yang telah diberi materai secukupnya.
  • Fotocopy Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Siak Nomor:050/Bappeda-S/08/219,tanggal 28 Oktober 2008 perihal Hasil Inventarisasi Calon Lahan Perkebunan Bagi PT. DSI,yang telah diberi materai secukupnya.
  • Fotocopy Laporan Pengukuran dan Inventarisasi Lahan dari areal Izin Lokasi PT. Duta Swakarya Indah di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib;
  • 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Keputusan Bupati Siak Nomor : 57 / HK / KPTS / 2009, tangal 22 Januari 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.
    Siak untuk melakukan Inventarisasi Calon Lahan bagiPerkebunan PT. DSI.Bahwa terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan SK Bupati Siak Nomor :132/HK/KPTS/2008 tanggal 22 Mei 2008, kemudian Terdakwa Drs.TETEN EFFENDI membuat Laporan Kegiatan Inventarisasi denganNomor : 050/BappedaS/08/219 tanggal 28 Oktober 2008 yang ditujukankepada Pimpinan PT. DSI, yang mana hasil inventarisasi lahan seluas8.000 Ha. berdasarkan izin lokasi PT.
    SURATNO KONADI selaku Direktur PT DSIkembali mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati Siak yangseharusnya dari pihak PT DSI sudah mengetahui sudah ada penolakandi tahun 2003 dan 2004 dari Bupati Siak disinilan Saksi merasa heranmengapa permohonan di tahun 2006 tersebut ditindaklanjuti oleh BupatiSiak dengan membentuk tim inventarisasi ;Bahwa ketua tim dan salah satu anggota tim inventarisasi tidak adamenandatangani hasil tim inventarisasi tersebut dan hasil inventarisasitersebut juga ditolak
    ;Bahwa hasil dari inventarisasi lahan tersebut berupa kondisi di lapanganberupa tanaman, bangunan dan juga SPBU dan hanya untukmengidentifikasi apa saja yang ada diatas lahan yang dimohonkan PTDSI tersebut ;Bahwa setelah memberikan laporan hasil inventarisasi tersebut tugas timselesal;Bahwa didalam SK Tim Inventarisasi lahan tersebut menunjuk beberapaorang dari lintas instansi untuk melakukan inventariasi lahan yangdimohonkan oleh PT DSI dimana saksi ditunjuk sebagai ketua timinventarisasl;Bahwa
    seingat saksi yang ditunjuk dalam SK Inventarisasi lahan tersebutada dari Kecamatan, Bappeda, dan Pertanahan;Bahwa saksi tidak ingat persis apakah Terdakwa masuk kedalam TimInventarisasi lahan yang dibentuk oleh Bupati tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang dibentuknya Tim Inventarisasi;Bahwa diperlinatkan BAP Saksi point 5, dan keterangan saksi pada BAPpoin 5 tersebut adalah benar;Halaman 88 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.SakBahwa setelah diterimanya SK Tim Inventarisasi ada
Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — RIVAL SELENG, S.H.;
9365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasil penelitian dan inventarisasi tersebutsebagaimana dimaksud di atas;Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi dalamPengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum KabupatenToraja Utara tersebut dengan baik dan benar sebagaimana diatur padaketentuan Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;Pasal 20(1) Dalam hal rencana = pembangunan~ diterima masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) huruf a, makaPanitia
    Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasidan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikantanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabendalain yang berkaitan dengan tanah;(2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi kegiatan :a. penunjukan batas;Hal. 13 dari 70 hal.
    yang dituangkan dalam bentuk PetaBidang Tanah dan Daftar tersebut harus diumumkan untuk memberikankesempatan bagi pihakpihak yang berkepentingan mengajukankeberatan, dan juga dimaksudkan untuk menguji serta mengkroscektingkat kevalidan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yangtelah dilakukan;Dengan diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut,pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan akan diujidan dikroscek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum dengankeadaan
    hasil penelitian dan inventarisasi tersebutsebagaimana dimaksud di atas;Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi dalamPengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum KabupatenToraja Utara tersebut dengan baik dan benar sebagaimana diatur padaketentuan Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;Hal. 34 dari 70 hal.
    No. 1015 K/Pid.Sus/2016Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dituangkan dalam bentuk PetaBidang Tanah dan Daftar tersebut harus diumumkan untuk memberikankesempatan bagi pihakpihak yang berkepentingan mengajukankeberatan, dan juga dimaksudkan untuk menguji serta mengkroscektingkat kevalidan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yangtelah dilakukan;Dengan diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut,pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan akan diujidan
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11962
  • Bahwa dalam proyek tersebut dilakukan inventarisasi tanah, kemudianditerbitkan DAFTAR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PengadaanPembangunan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatra Desa Bujung Dewa,Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN MglKecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat STA. 53+200 s/dSTA. 53+425.9.
    Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat secara jelas dannyata telah mengalami kerugian yang nyata, yaitu dengan kehilangan hak atastanah yang diperolehnya secara sah dengan itikad baik serta keuntungan yangseharusnya didapat sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaantanah sebagaimana ditetapkan berdasarkan DAFTAR INVENTARISASI DANIDENTIFIKASI Pengadaan Pembangunan Tanah (P2T) Jalan Tol TransSumatra Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten TulangBawang Barat STA. 53+
Register : 19-08-2009 — Putus : 12-05-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1313/PID.B/2009/PN.JKT.TIM
Tanggal 12 Mei 2010 — H. AMANG SURATMAN UMAR
29641
  • dan musyawarah dengan wargayang akan mendapatkan ganti rugi;Bahwa warga yang sepakat atas pembayaran ada 50 (lima puluh) lebih wargayang sepakat sesuai hasil Inventarisasi;e Bahwa terhadap tanah Bain bin Item termasuk yang dalam SKpembebasan.e Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah dengan warga ;?
    Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut dalam musyawarah ; Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ikut hadir dalam rapat pembebasantanah untuk waduk Rawa Babon ; Bahwa saat inventarisasi Terdakwa tidak pernah hadir ;e Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan dalam daftar Inventarisasi yang sudahdisusun; Bahwa daftar Nominatif berdasarkan dari daftar Inventarisasi;4 Saksi MISSWARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa benar saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik
    dibuat daftar Inventarisasi lalu selanjutnya dibuat daftar Nominatifyang dibuat oleh Kantor Sudin PU Tata Air; Bahwa saksi tidak melihat nama Terdakwa di dalam daftar Nominatif namunhanya melihat hanya tertulis nama H.
    ;e Bahwa tugas saksi di kepanitiaan perluasan waduk Rawa Babon adalahmeneliti berkasberkas dan memberi paraf saja di dalam daftar Inventarisasi; Bahwa saksi kenal dengan Agus Karsono Dawoed, Wilson, H.
    Iwan danSunaryono ;e Bahwa nama Bain bin Item ada dalam daftar Inventarisasi;17.
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
13136
  • Melaksanakan inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yangakan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan Access Road PLIAAsahan Ill di Kabupaten Toba Samosir;. Membuat daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunanyang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan Access Road PLTAAsahan Ill di Kabupaten Toba Samosir untuk disampaikan kepada P2T;.
    Bahwa sebagai anggota P2T saksi tidak pernah mengikuti tahapan kegiatanpenyuluhan, inventarisasi, penelitian status hukum tanah dan pengumumanhasil inventarisasi dan penelitian dan demikian juga dengan anggota P2Tlainnya tidak melaksanakan tahapan kegiatan tersebut.
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan ;c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf c ;e.
    Daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan agar disempurnakankemudian.2. Rakyat sudah menunggununggu realisasi pembangunan PLTA Asahan Ill.3.
Putus : 27-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR ; TAUFIK HIDAYAT, ST
4844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah Peta 1 atas nama KongHui alias Asmawi seluas 2661 M2 berdasarkan Hasil Inventarisasi No.12 /2007 yang dibuat oleh BPN ;Bahwa setelah saksi Wahyu Priastanto, S.Sos, membuat dan menandatanganiPM. beserta lampirannya, diserahkan kepada Anggota Panitia P2T untukKepentingan Umum Kota Administratif Jakarta Timur dengan memberikanrekomendasi bahwa syarat administratif peta bidang No.1, Kelurahan UjungMenteng berdasarkan Girik No.52 Persil 25 D.l a.n Tjo Thio Kong Hui Cs TjoThio Nio yang diajukan
    oleh Terdakwa telah memenuhi syarat untuk diajukandalam Daftar Inventarisasi Pengadaan Tanah Untuk KepentinganPembangunan Banjir Kanal Timur Tahap , Kelurahan Ujung Menteng,Kecamatan Cakung, Kota Asministrasi Jakarta Timur, Tahun Anggaran 2008telah layak bayar, sehingga atas rekomendasi keabsahan berkas telahmemenuhi syarat, membuat Anggota P2T menyetujui usulan dari saksi WahyuPriastanto, S.Sos ;Bahwa pada tanggal 27 November 2008 bertempat di gudang yang terletak diJalan Raya Bekasi RT.10 / 003
    No.752 K/Pid.Sus/ 2011e Surat Keterangan No.257 / 1.755.6 / 2008 tanggal 17 Desember 2008tentang Keterangan Pelanggan PAM Jaya No.60039234 atas nama Suripto ;e Surat Keterangan No.258 / 1.842.0 / 2008 tanggal 17 Desember 2008tentang Hasil Keterangan Hasil Inventarisasi Tanah Peta 1 atas nama KongHui alias Asmawi seluas 2661 M2 berdasarkan Hasil Inventarisasi No.12 /2007 yang dibuat oleh BPN ;Bahwa setelah saksi Wahyu Priastanto, S.Sos, membuat dan menandatanganiPM. beserta lampirannya, diserahkan
    Daftar Inventarisasi ;19. Daftar Nominatif ;20. DPA Tahun 2008 ;21. Surat Keterangan (PMI) tentang Peta Rincikan ;22. Gambar Peta Rincikan ;Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 22 tetap terlampir di berkasperkara ;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.193 / Pid.B /2010 / PN.
    PM Lurah tentang PAM, Rekening Listrik,PM Lurah tentang PLN, Riwayat Tanah (Keterangan Lurah), PernyataanTidak Sengketa, Surat Keterangan Laporan Kehilangan Girik dari RestroJakarta Timur, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris,Akta Kuasa Nomor : 306, Akta Pengikatan Jual Beli No.222, KwitansiTanda Bayar, Daftar Inventarisasi, Daftar Nominatif, DPA Tahun 2008,Surat Keterangan (PM 1) tentang Peta Rincikan dan Gambar PetaRincikan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.
Register : 24-04-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 8 Juni 2018 — Penggugat:
KOMANG ANI SUSANA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
359126
  • danidentidikasi daftar nominatif sebagaimana Berita Acara tanggal 26092017Nomor 121/PPTKUNSER/36.07/VII/2017 dan verifikasi dan perbaikan hasilHalaman 23 dari 64 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Tng14.15.16.17.inventarisasi dimaksud oleh Termohon Keberatan II telah disampaikankepada Pimpinan KJPP Toto Suharto & rekan untuk dilakukan revisipenilaian harga sesuai surat tanggal 28 September 2017 NomorUM.101.011/440357/021/1X/149.1;Bahwa terhadap revisi daftar nominatif dimaksud
    /2018/PN Tng11.12.13.Bahwa terkait dengan Permohon aquo, Satgas A pada tanggal 9November 2015 telah mengeluarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasiatas data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah dalam bentuk Peta Bidang Tanah (Inventarisasi dan IdentifikasiBidang Tanah) No. 2465/2015;dan Satgas B juga telah mengeluarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasiatas data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dalam bentukDaftar Nominatif Pengadaan Jalan Tol Kunciran Serpong
    (Verifikasi danPerbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi) Kelurahan Paku Jaya,Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Nomor: 65/PPTKunser/136.07/X1/2015 tertanggal 13 November 2015;Bahwa selanjutnya TERMOHON menetapkan KJPP TOTO SUHARTO &REKAN (Appraisal) untuk melakukan penilaian atas bidangbidang tanahyang terkena pembangunan Ruas Jalan Tol Kunciran Serpong denganKeputusan TERMOHON Nomor: 66/PPTKunser/36.07/X1I/2015;Bahwa berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Satgas
    Bahwa ternyata atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Satgas A danSatgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Tangerang Selatan RuasJalan Tol Kunciran Serpong (TERMOHON 1!)
    dan Identifikasi) KelurahanPaku Jaya, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Nomor:65/PPT Kunser/136.07/XI/2015 tertanggal 13 November 2015;Bukti TT.Il5, Peta Bidang Tanah (Inventarisasi dan Identifikasi BidangTanah) No. 2465/2015;Bukti TT.II6, Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi danIdentifikasi Daftar Nominatif Ruas Jalan Tol Kunciran Serpong KelurahanPaku Jaya, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Nomor:85.2/PPT Kunser/36.07/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017
Putus : 28-11-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2092 K/PID.SUS/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — H. AMARULLAH, SE., M.SI, Dk
11553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDRAMUHAMMAD, Ketua Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yaitu Drs.
    yang mempunyai buktibukti berupa sertifikat, akte jual beli bagi yangmemiliki dan bagi yang tidak memiliki sertifikat dan akte jual beli, ada SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah ditandatangani oleh yangmenguasai tanah dan diketahui oleh Lurah Anduonohu yaitu MUSLIMIN GANI,SE, kemudian dari hasil pendataan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah tersebutdibuatkan Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah berupa pendataandaftar namanama pemilik tanah di lokasi pengembangan
    AMARULLAH,SE., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010mengangkat Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari yangterdiri dari Drs. JUFRI sebagai Ketua Tim, STANLEI, SE, S.S. Sit sebagaiKoordinator Lapangan, MARYOTO.
    INDRA MUHAMMAD, KetuaTim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yaitu Drs.
    buktibukti berupa sertifikat, akte jual beli bagi yangmemiliki dan bagi yang tidak memiliki sertifikat dan akte jual beli, ada SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah ditandatangani oleh yangmenguasai tanah dan diketahui oleh Lurah Anduonohu yaitu MUSLIMIN GANI, SE,kemudian dari hasil pendataan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah tersebutdibuatkan Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah berupa pendataan daftarnamanama pemilik tanah di lokasi pengembangan kawasan
Register : 28-08-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 52/G/2013/PTUN.Mdo
Tanggal 3 April 2014 — Penggugat: Drs. Johanis Janis, dkk; Tergugat: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO; Tergugat II Intervensi: JOSIAS BETAH, dkk;
16183
  • Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat .terkejut setelah membaca diMedia Cetak Harian Manado Pos edisi Sabtu, 27 Juli 2013 TentangPengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah DanDaftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten KepulauanTagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal : 10 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan SiauTagulandang Biaro (Tergugat) ;16.Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat datang
    19.Bahwa karena........... /1719.Bahwa karena pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat mengetahui secarapasti keberadaan akan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi PetaBidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara KabupatenKepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal : 10 Juli 2013(obyek sengketa) setelah membaca di Media Cetak Harian Manado Pos edisiSabtu, 27 Juli 2013, maka dengan demikian Surat Gugatan yang diajukanPenggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh
    Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahBandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman HasilInventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar NominatifPengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroNomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;4.
    Menyatakan Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta BidangTanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan BupatiKepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) bukan merupakan objekKeputusan Tata Usaha Negara ;4.
    (Foto copy sesuai asili )Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah danDaftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kab. Kep.TagulandangBiaro No. 591.1/852/Sekr tanggal Juli 2013 (Foto copy sesuai asili )45Surat Kuasa Tahun 1976 kepada G.A. Buisan menjelaskan kepada G.A.Buisan bahwa surat kuasa dari KakekKakek penggugat kepada Kakekkami juga yaitu G.A.