Bukti iniadalah perintah Kakanwil Pertanahan Prop. SulSel kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk menerbitkansertipikat hak milik (GHM ) atas nama H. Mansyur Dg. Limpo diatas tanah objek perkara .

Namun isi suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel tidakdilaksanakan secara sempurna, melainkan hanya sebagian saja. Karenapoint tiga yang berisi perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar untuk memberikan (menerbitkan) sertipikat hak milik kepada H.Mansyur Dg. Limpo sama sekali tidak pernah di indahkan.

Nomor520.1 1428/596/5301/96 tanggal 2 Oktober 1996 yang akhirnyamengilhami kami untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap kasus ini dengan harapan bahwa kalau saja bukti suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel ini dapatdijadikan bukti lebih awal maka bunyi putusan hakim dalam perkara initentulah berbeda dengan yang ada saat ini;Hal. 17 dari 24 hal. Put.

;Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSeltersebut, terbit berdasarkan perintah Eksekusi Adminisbatif dari KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U. Pdg. karena putusan perkara Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U.Pdg. telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan..Bahwa temyata Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalProp.

Bahwa tidak dilaksanakannya surat keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Prop. SulSel belakangan didalilkan karena, telahada perikatan jual beli antara ahli waris H. Mansyur Dg. Limpo denganEdy Aliman, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya UjungPandang lebih memilin menerbitkan sertipikat Hak Milk Nomor 13/Tidungatas nama Edy Aliman dari pada kepada H. Mansyur Dg. Limpo.

selaku Kepala Bagian Umum Kementrian Hukum dan HAMWilayah Maluku pada tanggal 20 Maret 2018.Bahwa terkait dengan memori banding pada poin 1 diatas dan apabila dikaitkan dengan Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembandingyakni saksi AGUS PURWANTO URILITE yang adalah Pegawai NegeriSipil Pada Kantor Kanwil Hukum dan Ham Maluku Bagian (YAN KOMAS),yang mana saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkanbahwa Mekanisme pengajuan izin cerai seharusnya melalui bagian (YANKOMAS), ke Kakanwil

bukti surat T6 Pembanding/T ergugat.Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum majelsi hakim tingkat pertamahalaman 17 yang menyangkut dengan hal subyektif yang menurut MajelisHakim Tingkat Pertama soal penandatangan izin dengan tinta yangberwarna hitam dan berwarna biru, namun hal tersebut bukan merupakanacuan sehingga di sampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama dalampertimbangan hukumnya meriupakan hal subsatantif, padahal apabila dikajisecara fakta hukum, semua surat yang di keluarkan oleh Kakanwil

JONATHAN JANDRIBILORO Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tual pide (buktiT.6), akan tetapi Penggugat sekarang Terbanding memperoleh surat keputusanpemberian izin perceraian tersebut dalam kapasitas Penggugat sekaranghal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMBTerbanding selaku Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusian Maluku dan lagi yang mengeluarkan surat ijin Cerai kepadaPenggugat sekarang Terbanding adalah KAKANWIL KUMHAM yang lama danyang membuat klarifikasi

adalah KAKANWIL KUMHAM yang baru yangmenggantikan, KAKANWIL KUMHAM yang lama dan apabila benar ijin ceraiPenggugat sekarang Terbanding adalah palsu, maka Tergugat sekarangPembanding harus dapat membuktikan itu dengan surat klarifikasi dari pejabatKAKANWIL KUMHAM yang lama yaitu saudara PRIYADI, bukan dariKAKANWIL KUMHAM yang baru, karena KAKANWIL KUMHAM yang barutidak mengetahui proses surat ijin tersebut keluar dari kepala kantorKAKANWIL KUMHAM Maluku yang lama dan apabila proses Penggugatsekarang

Penggugat:
HUSEN MUDE
Tergugat:
ISMAIL BASANG
Turut Tergugat:
1.HABACO
2.Kementerian ATR Kepala BPN Cq Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT cq Kakan Pertanahan Kabupaten Ngada

Bahwa semasa hidup kakak Pemohon (KAKAK PEMOHON (Almh)) telahterdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendidik dari tahun2005 sampai meninggal dunia, berdasarkan SK CPNS Nomor : NOMOR,tanggal TANGGAL dari Kakanwil Depag Provinsi Sumatera Barat dan SKPNS Nomor : NOMOR, tanggal TANGGAL dari Kakanwil Depag ProvinsiSumatera Barat, dengan NIP. NOMOR dan gaji bersih sekarang2.928.000, (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);.

KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASII B GUNUNGSITOLI DK

KAKANWIL BPNSUMATERA UTARA Cq.

Kakanwil Departemen Hukum Dan HamSumatera Utara Cg. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il BGunungsitoli tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor 32/Pdt.G/2011/PNGs tanggal 7 Juni 2012;Mengadili Sendiri:Dalam KonvensiDalam Eksepsi:Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Hal. 10 dari 24 hal.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADO Cq. BUPATI KEPULAUAN TALAUD di MELONGUANE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PEMERINTAH RI Qq. PRESIDEN RI di JAKARTA Cq.MENTERI PERHUBUNGAN RI di JAKARTA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di JAKARTA Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA di MANADO Cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE di MELONGUANE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cq.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADO Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PEMERINTAH RI cq PRESIDEN RI di JAKARTA cqMENDAGRI di JAKARTA cq KAKANWIL BADANHalaman 1 dari 19 hal. Put.

Nomor 254 PK/Pdt/2016PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADOcq GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADOcq BUPATI KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TermohonKasasi/Tergugat I, Turut Tergugat I/Pembanding I, Il;dan:PEMERINTAH RI cq PRESIDEN RI di JAKARTA, cqKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTAcq KAKANWIL BADAN' PERTANAHAN PROPINSISULAWESI UTARA DI MANADO cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD;PEMERINTAH RI cq PRESIDEN RI di JAKARTA

cqMENDAGRI di JAKARTA, cq KAKANWIL BADANPERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADOcq GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADOcq BUPATI KEPULAUAN SANGIHE di TAHUNA;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TurutTermohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat II/Turut TerbandingMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para PemohonPeninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ParaTerbanding telah mengajukan

Majelis Hakim yang mulia setelahmembaca dan mempertimbangkan uraian Penggugat tersebut, adalahtegas dan nyata tidak menunjukan hubungan susunan tingkatanpemerintahan, dimana hal tersebut nampak jelas dari uraian KedudukanTurut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yaitu setelahMendagri di Jakarta, diikuti selanjutnya dengan cq Kakanwil BadanPertanahan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, selanjutnya diikutidengan cg Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane.

Sekali lagi denganmendudukkan Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara diManado benarbenar tidak terdapat hubungan susunan tingkatanpemerintahan yang lazimnya dalam praktek ketatanegaraan adalahPresidenMendagriGurbernurBupati/Walikota. Majelis Hakim yangmulia terhormat hal tersebut sangat substansial Turut Tergugat bantahdalam perkara ini, demi kepentingan kejelasan para pihak dalamperkara.

Pontianak dan LPKlas ITA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil DepkumhamProp.

Nursiah;Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Saidharus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh KodamXII Tanjung Pura.Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Pontianak dan LPKlas ITA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;35Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil DepkumhamProp.

Nursiah;e Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Made Sika ( Penggugat , II dan III )Barat : Tanah Milik Wayan Astika ; Karena TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPNBali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketadalam perkara aquo merupakan/sebagai tindak lanjut hasilpemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan)lembaga peradilan perdata yaitu) Putusan Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dpsjo.

Agung RepublikIndonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K/Pdt/2004 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mempedomaniUndangUndang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 pasal 2 angka 5 yang disebutkan bahwa : 21" Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; SK Kakanwil

(PARA PENGGUGATdalam perkara aquo) sebagaimana halaman terakhir SK KakanwilBPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyeksengketa dalam perkara aquO; Sehingga sangat tidak mungkin apabila sampai akhir tahun 2011atau awal tahun 2012 PARA PENGGUGAT belum menerimabahkan belum mengetahui terbitnya SK Kakanwil BPN Bali No.3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalamperkara AQUO ; 2929222 2 nn nnn nnn nnn nnn n nn nnn nnnApabila dihitung mulai akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012Sampai

adalah Gugatan Yang LewatWaktu sebagaimana tersebut diatas semakin nyata terbukti ketikadengan Surat tertanggal 02 Oktober 2011 Nomor 02/PWG/11 yangditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,PENGGUGAT dalam perkara aquo Wayan Nesa telah mengajukankeberatan atas pemberitaan Sertipikat Hak Milik 4028, 4027,4029/Kelurahan Benoa atas nama Wayan Gobiah (dapat diartikanbahwa sejak tanggal 02 Oktober 2011 PARA PENGGUGAT dalamperkara aquo Wayan Nesa, dkk. telah mengetahui perihalterbitnya SK Kakanwil

(dapat diartikan bahwa sejak tanggal 16 September 2011 PARAPENGGUGAT dalam perkara aquo Wayan Nesa telah mengetahuiperihal terbitnya SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquO) ; Apabila dihitung mulai tanggal 16 September 2011 sampaidengan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo padaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tanggal 17 April 2012)telah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari ; Dengan mempedomani Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986yang

Saksi tidak mengetahui bagaimana bentukintervensi yang dilakukan Terdakwa, saksi meyakini MenteriAgama LUKMAN adalah orang Partai dan Terdakwa adalahorang partai.Bahwa saksi diangkat sebagai Kakanwil definitif Maret 2019,sebelumnya saksi kabid UraisBahwa bisa saja karena memiliki kinerja yang baik saksidiangkat menjadi Kakanwil definitifBahwa saksi meminta bantuan kepada terdakwa agar dapatmenjadi Kakanwil definitif karena ada satu persyaratan dalamdictum huruf (i) yang mengganjal saksi.Bahwa saksi

Saksi jawab: bedanya seorang Plt Kakanwil tidakdapat melakukan kebijakan yang strategis.Apakah mengusulkan Kepala Kantor Agama menjadiwewenang Plt?

Saksi Jawab: tidakadaApakah pengusulan oleh Plt Kakanwil mutlak sifatnya danbaperjakat hanya memberikan pertimbangan? Saksi jawab:betul, hak dari Plt Kakanwil dan Kakanwil definitif.Apakah pengusulan MUAFAQ ada cacat prosedur? Saksijawab: tidak adak.Bahwa tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menanyakanapakah MUAFAQ terikut pelantikan, apakah dalam hati saksibertanya mengapa Terdakwa menanyakan kepada saksi?

Kakanwil jg sdh merestui, P.Musyafa jg sdh trkomunikasikn.Hanya sj, kakanwil & cak gu2s siapbantu ser struktural klo ada restu &perintah Igsg dr P1 balk via WA or Tipk cak gu2s n kakanwil, Mnawi saget estu kulo nyuwun restu taumalSkrg ybs mnjabat Kasubbag TU d Skrg ybs mnjabat Kasubbag TU dkemenag kota sbyBn eyAndaNgapunten masTrkait suksesi mas ebdu, kulo pngn bantuhwt kemenag gresik, kepala saat ni akanOkay akan sy teruskan. Jatim saikiora perlu dicedhaki banget2, mungkin ganti 12Siappp...

laludijawab /tu Pit kakanwil alu Terdakwa langsung teringat.Saat itu HARIS HASANUDIN hanya memperkenalkan diri SayaPit kakanwil Gus. Saat itu belum ada penyampaian untuk mintadibantu. Terdakwa hanya mengkonfirmasi saja kepada HARISHASANUDIN /ni sampeyan yang kemarin saya sempat terimanama itu?

KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk

KAKANWIL Badan Pertanahan NasionalJawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,yang berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto Nomor 7 Sidoarjo,Halaman dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sdadalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Lukman Medya Alamsyah,SH., M.Si, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, 2. SarulIswandi, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3.

Tanah seluas 550 M2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan Nomor warkah 2182/1991.Halaman 3 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAPf. Sebidang tanah luas 5.550 M2 yang berlokasi di jalan KelapaDua Entrop Jayapura ( dengan nomor seri : 26.01.72.02.3.00480,buku tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJANo. BPN 397/HGB/91 dengan nomor Warkah 2191/1991.g.

Tanah seluas 550 m2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m2 yang berlokasi di jalan. KelapaDua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, bukuHalaman 14 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAPtanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No.

Tanah seluas 550 m2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m2 yang berlokasi di jalan. KelapaDua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, bukutanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No.

terhadapciptaan pembanding/penggugat.surat keterangan sentra haki unhas tersebutadalah surat keterangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bukti (TI,T2)2 berupa surat keterangan perguruan tinggi universitas hasanuddin(unhas).Bukti Surat tersebut adalah bukti pejabat berwenang MENGAKUI ciptaanpembanding/penggugat sebab adanya ARSIP unhas berupa surat keteranganperguruan tinggi unhas yang mengakui ciptaan pembanding/penggugat diperguruan tinggi unhas tersebut.Bukti (TIT2)3 yaitu yang ditujukan ke kakanwil

dep huk ham bahwa tidak adakantor kakanwil dep huk ham.Mengenai penjelasan pembanding/penggugatakan bukti (TIT2)3 dan bukti (TIT2)3,6,7,8,9,10 yang lainnya terdapat diKESIMPULAN perkara pembanding/penggugat bernomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS.3.Bahwa mencegah karier seseorang maka berakibat orang tersebut tidak akanmendapat rezeki lagi sebab keahlian/kepakaran/keterampilan.Terbanding/tergugat dan terbanding/tergugat II melakukan tindakanmemperbu /tergugat dan terbanding II melakukan tindakan memperbudak

No.290/PDT/2015/PT.Mks1.Bukti tertulis pembanding/penggugatBukti tertulis pembanding/penggugat yaitu P1 S/D P9.Bukti tertulis P2 adalah bukti surat BUKAN pembanding/penggugat yangmembuat tapi pejabat berwenang yaitu pegawai unhas.Tapi HAKIM mengatakanpembanding/pengugat yang membuat dan belum ada pejabat yang berwenangmengakui,serta terbanding/tergugat telan melanjutkan pengusulan patenpenggugat ke kakanwil DEP Huk Ham prov.Sulsel.Padahal ADA pihak yang berwenang mengakui pembanding/penggugat buktinyapembanding

kuhperdata.Buktitertulis/tergugat tidak nyambung dengan pokok perkara.Terbanding/tergugattidak ada bukti Susunan kerja perguruan tinggi unhas yang diperlinatkan kepadahakim majelis dan pembanding/penggugat pada waktu siding.Adapun bukti suratyang dimasukkan terbanding/tergugat dan II adalah merupakan bukti suratmemfitnah kepada pembanding/penggugat yaitu :surat yang ditujukan kekantor hokum dan ham tertanggal 23 mei 2012 sebebterbanding/tergugat tidak ada kantor tersebut dan juga tidak ada tanda buktidari kakanwil

tanggal 5 Juli 2019 perihalpengaduan tentang dokumen yang diduga palsu dan suratpengaduan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20Januari 2020 an.

,MH. tertanggal 28 Agustus 2020;Bahwa untuk kepentingan klien kami dengan merujuk surat DirjenPengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan KementerianAgraria dan Tata Ruang untuk berkoordinasi dengan Kakanwil BPNProvinsi Sumut, Kakan Pertanahan Kota Medan guna mendapatpenjelasan, pada tanggal 31 Agustus 2020 menghadap:23.1 Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumut sekitar pukul 10.45 wibhasilnya, bahwa Bapak Kakanwil ada di Jakarta, Pit.Kakanwil BPN Provinsi Sumut?..... atau Pejabat lain?......

Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara an. BAMBANG PRIONO dalam periodeDesember 2016 sampai Januari 1019.

Bahwa pada sisi lainnya TERGUGAT II (jn casu Kakanwil BPNProvinsi Sumut) hasil inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 30Januari 2017 menetapkan + 165 penggarap diatas tanah SHMnomor 161, namun setahun kemudian direvisi berdasarkan surattugas Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 387/10.12500/II/2018tanggal 12 Februari 2018 bertambah menjadi + 172 penggarap.(bukti peta bidang tanah P57 dan P57.A).7.1. Pemerintah cq.

inventarisasidan identifikasi ditujukan kepada Ketua Pelaksana pengadaantanah, dan Ketua Pelaksana pengadaan tanah dalam waktupaling lama 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejakdiumumkan hasil inventarisasi;10.2 Bahwa faktanya, Ketua Pelaksana pengadaan Tanah barumelaksanakan revisi/verifikasi setelah 1 (Satu) tahun kemudianberdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara nomor: Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor:387/10.12500/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, hasilverifikasi

Kakanwil BPN Propinsi IrianJaya, yaitu sebagai peserta nomor urut 569, berupa 2 kapling tanah yangterdiri dari tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasino. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700m? dan tanah lahan usaha dengan nomor kapling 520 gambar situasi no.18617 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 100m x 100m seluas 10.000 m;3.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya didapatkansetelah Para Penggugat melangsungkan pernikahan sehingga keduatanah tersebut merupakan harta bersama;4. Bahwa para Penggugat telah mengurus dan menyerahkan suratsurat yang diperlukan untuk mendapatkan sertipikat hak atas atas keduakapling tanah tersebut melalui kantor Tergugat .

Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan saat inidikenali beralamat di JI.

Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992beserta lampirannya sehingga Tergugat menjadi tidak netral dalammelakukan penanganan sengketa pertanahan;16.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya;26. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwaTiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ituuntuk mengganti kerugian tersebut;27.

Akan tetapi didaerah Doyo Baruterdapat sengketa masalah kepemilikan tanah dan terjadi penganiayaanterhadap masyarakat dan tokoh masyarakat maka Kakanwil BPNProvinsi Irian Jaya menyurat kepada Ass Setwilda Provinsi Irian Jayadengan suratnya tertanggal 13/8/1992 ;5.

Bahwa Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya melalui suratnya nomor42081/734/BPN tertanggal 11/05/1993 memberikan surat secara resmikepada Tergugat yang berikan perintah antara lain:a. Untuk mengupayakan dengan cara musyawarah, apabila tidaktercapai kesepakatan dianjurkan agar para pihak membawapersoalannya melalui peradilan ;b. Untuk sementara tidak diperkenankan melakukan peralihan hakdiatas lokasi dimaksudc.

Bahwa Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya melalui suratnya nomor50081/369/BPN tertanggal 18/02/1992 memberikan surat secara resmikepada MATHEUS KREUTA yang berisi antara lain:a. Dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah para pemilik tanahterdapat kesediaan masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahadatnya kepada negara, untuk selanjutnya ditata danCISEPTIPIKAtKAN ~~ nnn nnn nnn ne nnn nner nena nenenenanb.

Bahwa dengan adanya surat surat yang diterbitkan oleh Kakanwil BPNProvinsi Irian Jaya seperti tersebut diatas maka kehidupan Penggugatbeserta keluarga menjadi tenang seperti biasa karena ada jaminan dariPemerintah bahwa tidak akan pernah ada terbit sertipikat sebelum adaputusan hakim sebagai langkah penyelesaian perkara diatas tanahdidaerah Doyo Baru; 2222022 none o no nnnoe9.

Antara lain perbuatan Tergugattelah melangQal: nan nn nnn nnn nnn nnn nce cnc nce enc nce nesa) Melanggar Larangan Detournement de pouvoir:Bahwa Tergugat dengan menerbitkan sertipikat obyek gugatan tanpamemperhatikan surat surat dari Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya makajelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran laranganDetournement de pouvoir;"b) Menyimpang dari nalar sehat/melanggar larangan Willekeur:Pertimbangan Tergugat yang dilakukan menurut nalar tidak mungkindipertahankan, seharusnya

TNI AD cq Kodam III/Slw (Penggugat DR/Tergugat DK) telah tercatat dalam Buku Inventaris Negara/TNI ADNomor Registrasi 3061110 dan telah diberikan Hak Pakaiberdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Baratnomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011, atas tanah yeksengketa seluas 4.578 M2, terletak di desa Rancabango,kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut..

Menyatakan Turut Tergugat II DK segera menerbitkan sertifikat hakpakai atas nama Pengugat DR/Tergugat DK sesuai denganSurat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberian hak pakaiatas tanah seluas 4.578 M2, terletak di desa Rancabango,kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut an.

Kementrian Pertahanan danKeamanan sekarang digunakan sebagai Penginapan Taruma Negara.Sedangkan atas obyek sengketa telah diberikan hak pakai berdasarkan suratkeputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011tanggal 28 Juni 2011 tentang pemberian hak pakai atas tanah seluas 4.578M?

TNI AD cq Kodam IIl/Slw(Penggugat DR/Tergugat DK) telah tercatat dalam BukuInventaris Negara/TNI AD Nomor Registrasi 3061110 dan telahdiberikan Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPNPropinsi Jawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal28062011, atas tanah obyek sengketa seluas 4.578 M2, terletakdi desa Rancabango, kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut.3.

Menyatakan Turut Tergugat Il DK segera menerbitkan sertifikat hakpakai atas nama Pengugat DR/Tergugat DK sesuai dengan SuratKeputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011 tentang pemberian hak pakai atastanah seluas 4.578 M2, terletak di desa Rancabango, kecamatanTarogong Kaler kabupaten Garut an.

Intipetunjuk Saksi itu adalah sebagaimanatertuang dalam Surat Kakanwil Depag.Prov. Sulsel Nomor: Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007.Saat itu Saksi didampingi oleh Kabidmapenda selaku PPK (Sdr. Drs. H.M. RAPIANCI, S.Ag,M.Ag), Sdr. AHMAD RUSYDI,dan Sdri.

Bahasa dan Peralatan Multimedia, danberdasarkan arahan Kakanwil bahwapengadaan keempat item tersebut harusmemberikan nilai plus (maksudnyapemilinan bahan yang baik dan berkualitas,ada jaminan pemeliharaan danpendampingan untuk operasional peralatanitu), dan saat itu lbu TJIPLUK SRI REDJEKImenyatakan kalau ditunjuk ia siapmelaksanakan arahan Kakanwil tersebut,dan saat itu. saksi arahkan yangbersangkutan untuk meminta petunjuklangsung kepada Kakanwil (Drs. H.

Selain Kakanwil,Saksi juga memberi pengarahan yangmaterinya meminta persyaratan untukpencairan dana ke masingmasing sekolahyaitu. masingmasing sekolah harusmembuka rekening atas nama sekolah.Sedangkan Sdr.

HIBAHRI MAPPIASSE,M.Ag (Kakanwil Depag), Drs. H.M. RAPI, S.Ag, M.Ag Bin ANCI ABBAS (KabidMAPENDA) Drs. H. RUSYDI (Kasubbag Perencanaan), Dra.

HIBAHRI MAPPIASSE,M.Ag (Kakanwil Depag), Drs. H.M. RAPI, S.Ag, M.Ag Bin ANCI ABBAS (KabidMAPENDA) Drs. H. RUSYDI (Kasubbag Perencanaan), Dra. SAMSIAH (Bendahara)serta KepalaKepala M.Ts. / M.Ts.N penerima bantuan;CV. Bila Utara adalah rekanan untuk pengadaan ATK di sekolah kami dan CV. BilaUtara menawarkan produk Laboratorium IPA dan pada saat itu juga ada rekananatasnama CV.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
Terbanding/Tergugat : FARIDA TASWIN
Terbanding/Tergugat : WINDI TASWIN
Terbanding/Tergugat : WILDAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : FAUZAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : Ir. TASWIN B
Terbanding/Tergugat : Dra. BUDI T
Terbanding/Tergugat : ROSIHAN P
Terbanding/Tergugat : MIRNA
Terbanding/Tergugat : ELYA

KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR. yang beralamat diJalan A.P. Pettarani No. kota Makassar. Untuk selanjutnyadisebut Sebagal ; TERBANDING, semula TERGUGAT IV ;5. FARIDA TASWIN, Perempuan, Umur 36 tahun yang beralamat di jalan DgTompo No 25/27 Makassar. Untuk selanjutnya disebutSCD AQAI ; 222 enn nnn en nnn nnn nen nen nn nen nnnnen neeTURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT ;6.

Karena Tergugat II menghuni obyek sengketa karena adanyasurat penyerahan dari Tergugat ; Bahwa soal Tergugat telah meninggal dunia, Penggugat barumengetahuinya juga pada saat persidangan pada saat adanya SuratKeterangan Kematian yang justru diserahkan oleh orang yang tidakberkompoten yaitu Tergugat Il, yang seharusnya oleh ahli waris Tergugat yang turut jadi saksi dalam perkara ini ; Hal 5 dari 17 hal No. 273/PDT/2014 Bahwa soal kerancuan siapa sebenarnya yang dijadikan pihak tergugatIV apakah Kakanwil

untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding / Tergugat, sudah tepatHal 6 dari 17 hal No. 273/PDT/2014dan benar, oleh karena itu. putusan dalam eksepsi tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan ; Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna (kabur) sehinggadinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa Tergugat sudah meninggaldunia tapi tetap dijadikan pihak dan tidak jelas siapa yang dijadikan sebagaiTergugat IV apakah Kakanwil

Pertanahan Kota Makassar dan buktibukti yang diajukanoleh para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi belum melihat adanyapemblokiran terhadap sertifikat dimaksud, tapi baru dalam tahap permintaanuntuk diblokir, padahal pemblokiran itu sendiri barulah merupakan tindakansementara dan belum pada tahapan membatalkan sertifikat ; Menimbang, bahwa menurut hukum, yang berhak untuk membatalkanSertifikat Hak Atas Tanah hanyalah Peradilan Adminstrasi Negara danMendagri/Kepala BPN yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil

PESAT tanggal03 Februari 2003 yang berlaku selama 2 (dua) tahun kepada Tergugat II(bukti T II/TTIVI4) padahal saat itu Penggugat telah memiliki Sertifikat HakMilik atas obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 11 Mei 1993 dan TergugatIl yang menempati obyek tersebut sampai saat ini adalah perbuatan yangmelawan hukum dan merugikan Penggugat, sehingga dengan demikianpetitum 4 ini patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 yang pada pokoknyamohon agar perbuatan Tergugat IV cq Kakanwil

Bahwa setelah dilaksanakan persidangan Majelis HakimPTUN Padang telah mengeluarkan Putusan No. 22/G/KKIP/2014/PTUNPDG tanggal 10 Februari 2015 yang amarnyamenerima Permohonan Keberatan Termohon/ Pemohon Keberatan/Kakanwil BPN Sumbar.. Dalam amar Putusan PUN Padangdimaksud pada halaman 66 di alinea kedua dari atas Majelis PTUNmenyatakan limit waktu pengajuan Penyelesaaian SengketaInformasi ke Komisi Informasi belum terpenuhi (Prematur) sehinggabelum ada kewenangan absolut Komisi Informasi.12.

Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi dapat menunjuk Pejabat Pengelola InformasiDan Dokumentasi (PPID) ataupun Atasan PejabatPengelola Informasi (atasan PPID) yang tentunya harusbertanggung jawab ke Kakanwil BPN Propinsi.

Dalamhal ini Kakanwil dapat saja menunjuk dirinya sendiriatau orang lain untuk menjadi Atasan PPID. Dengandemikian PPID Kanwil BPN Propinsi dan Atasan PPIDKanwil BPN Propinsi bertanggung jawab ke KakanwilBPN Propinsi, bukan ke Menteri.7) Dengan demikian terlihatlah dengan jelasbahwa yang dapat mewakili Badan Publik itu adalahKakanwil, bukan Atasan PPID Kanwil BPNsebagaimana tertera dalam Putusan halaman 11paragraf 4.19.Surat kuasa Termohon adalah cacat hukum .

Pertimbangan hukum tersebut keliru denganAlasan hukum sebagai berikut :1) Bahwa orang yang bertanggung jawabmewakili Termohon sebagai pihak dalam perkara aquoadalah adalah Kakanwil, dan atas kewenanganKakanwil dapat menunjuk/ memberikan kuasa keorang lain.2) Bahwa jika Surat Kuasa yang ditanda BapakSyaiful, SP, MH selaku pihak Kakanwil dapat menunjukorang lain untuk mewakili Badan Publik, namun selakuAtasan PPID tidaklan ada kewenanganya untuk itu ,karena kewenangan Atasan PPID itu dibatasi olehaturan

BPN Sumbar melaluisuratnya No. 69/1113.300/1/2015 tangal 15 Januari 2015yang menyatakan Dokumen yang kami mintai sudah ada dansudah ditemukan di Kantah Kabupaten Agam.Ternyata yang dikatakan ada itu bukan ditemukan di KantahAgam, melainkan adalah Kopian sebuah Dokumen yang tidakjelas keasliannya dan serba membingungkan.Bahwa untuk memperjelas itu khusus permohonan Informasike Kakanwil BPN Sumbar ini ditanyai lengkaplengkap danrunut yaitu.permohonan Informasi No. 3 yaitu3.

Lemahwungkuk, Kota Cirebon,Terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengantembusan antara lain ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri,Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur Bl, Komisi Ombudsman Indonesia,Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati JawaBarat

terkait dengan perkara pidana a quo, yaitu : Bahwa salah satu isi dari surat tanggapan Terdakwa yang ditujukankepada Kepala KP2LN Cirebon perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan permintaan pengosongan obyek Hak Tanggungan danpernyataan keberatan dan Somasi, yang oleh Terdakwa kemudianditembuskan ke beberapa instansi seperti Ketua MA, Ketua KPK,Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan, Menkeu, GubernurBl, Komisi Ombudsman Indonesia, Irien Depkeu, Dirjen Piutang danLelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil

BPN Provinsi Jawa Barat,Kepala Kejati Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kakanwil IV DJPLNBandung, KPN Cirebon, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, KepalaBPN Kota Cirebon, Kepala Kejari Cirebon, Kapolresta Cirebon, KepalaBank BCA Kanwil Jabar, Direktur Utama PT.

Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pokok Akta Notaris No. 68tersebut, maka perjanjian ikutannya/acessoir yaitu APHT No.333/2005 tanggal 18 Juli 2005 sudah seharusnya dinyatakan bataldemi hukum ; Bahwa surat tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa, kemudianditembuskan oleh Terdakwa ke beberapa instansi seperti Ketua MA,Ketua KPK, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan,Menkeu, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Irjen Depkeu,Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil BPNProvinsi

Jawa Barat, Kepala Kejati Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat,Kakanwil IV DJUPLN Bandung, KPN Cirebon, Majelis Hakim PemeriksaPerkara, Kepala BPN Kota Cirebon, Kepala Kejari Cirebon, KapolrestaCirebon, Kepala Bank BCA Kanwil Jabar, Direktur Utama PT.