masihmasih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami Istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi denganmemperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masihmasih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istrimenunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tidak lagi berselisin danbertengkar, serta antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain dipandangtelah saling memaafkan segala kehilafan

Dengankeberatan dan argumentasi hukum pemohon yang cukup faktual untukmenunjukkan kelemahan para termohon akan tetapi tidak dipertimbangkanhal ini menunjukkan adanya suatu kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakimdalam tingkat kasasi yang menangani perkara ini.b.

Demikian pula suatu kehilafan bahwa pemohon telah menguraihalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014dan mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah danbangunan atas nama pemohon Muhammad Ardy Said sebelumnya pernahberpekara di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kasus perdata antarapemohon melawan BNI Syariah Dkk, dimana masih dalam proses perkaraobjek berupa tanah dan bangunan rumah di alinkan kepihak lain.

Dalahhukum acara sangat tidak dibenarkan melakukan teransaksi dalam bentukapapun apabila objek masih dalam sengketa berdasarkan asas kepatutandan kedua bela pihakdapat dipandang samasama beritikad tidak baik.Bahwa oleh karena perkara ini tidak dicermati dengan baiksehingga Majelis Hakim baik, Majelis Hakim Tinggi, dan MajelisHakim Mahkamah Agung samasama telah mengalami kehilafan dalammenjatuhkan putusannya yang tidak bersentuhan dengan nilai kebenarandan keadilan.

Penggugat telah menjual obyek sengketa kepadaTergugat Il di hadapan PPAT Hendrik Jaury,SH ( Turut Tergugat )dan telah pula dibalik nama atas nama Tergugat II ( FerawatySyam ) bukti mana sejalan dengan pertimbangan di atas ( bukti P 2 dan P 3 ) ( bukti T.II, II 2) ( bukti T.IV/PR 1) Dan halaman 34 alinea ke 4 ( keempat ) sepertiterkutip berikut ini Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atasternyata di dalam jual beli obyek sengketa antara Penggugatdengan Tergugat Il tidak ada paksaan, kehilafan

dan telah pula dibaliknama atas nama Tergugat II (Ferawaty Syam) bukti mana sejalan denganpertimbangan di atas (bukti P2 dan P3) (bukti T.II.III2) (bukti TIV/PR1);Pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 alinea ke4;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PDT /2019/PT.MKSMenimbang dari pertimbanganpertimbangan di atas ternyata di dalamjual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak adapaksaan, kehilafan dari Penggugat ada dalam keadaan cakap menuruthokum, sehingga jual beli terhadap

Nomor 30/PDT /2019/PT.MKSbukti T.IV/PR11 Pembanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah menjual obyek sengketa kepada Terbanding II semulaTergugat Il Konvensi dihadapan PPAT Henrik Jaury, SH (Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan telah pula dibalik nama atas nama FerawatiSyam Terbanding II semula Tergugat II sesuai bukti T.1V/PR1 dan dalam jualbeli obyek sengketa antara Pembanding semula Penggugat Konvensidengan Terbanding II semula Tergugat II tidak terdapat adanya Paksaan,kehilafan

Masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidaksetahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kehilafan masuk dankedapatan disitu pada waktu malam;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Masuk dengan merusak atau) memanjat, denganmenggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatanpalsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu padawaktu malam;Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 167 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan masuk dengan merusakatau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu

yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam,dianggap memaksa masuk;Menimbang, bahwa sejatinya Pasal 167 ayat (2) hanya merupakantafsiran yang diperluas terhadap unsur memaksa masuk sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, olehkarena itu untuk membuktikan unsur Pasal 167 ayat (2) maka haruslah diartikanterpenuhi unsur memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan, atau pekarangantertutup yang dipakai orang lain dengan

PerlindunganKonsumen sebagaimana tersebut di atas Termohon jelasjelas telahmelakukan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen, dimanamengenai hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim PengadilanTingkat Kasasi.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tentang adanya kebohonganatau tipu muslihat yang mendasari putusan yang baru diketahui setelahperkaranya diputus dan adanya keadaan baru serta adanya kehilafan

Hakimtidak dapat dibenarkan sebab setelah diperiksa dengan seksama ternyata tidakterdapat adanya kebohongan dimaksud, sedangkan mengenai keadaan baruhanya dikenal dalam permohonan Peninjauan kembali dalam perkara pidanademikian pula tentang adanya kehilafan Hakim ternyata hanya merupakanpengulangan dan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Facti dan Judex Juris dalam menilai faktafakta dan bukti buktiyang diajukan di persidangan, hal mana bukan merupakan alasan PeninjauanKembali

Segala pelanggaran atas perjanjian perdamaian ini akan berakibat padaeksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan permohonan olehpihak Pertama:Demikian perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihakdihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa danmengadili perkara perdata No.19/Pdt G/2020/PN.Sda, tanpa ada tekanan, tipuanatau kehilafan dan akan dilaksanakan oleh para pihak dengan sejujurjujurnya;Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian ini dibuat lalu dibacakankembali

Bahwa, sejak kejadian itu keluarga Penggugat dengan Tergugat telah menasehatiTergugat, dan Tergugat telah mengakui kesalahannya, Tergugat minta maafkepada Penggugat atas kehilafan tergugat dan tidak akan mengulaginya lagi;. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2008 Tergugat pergi ke Nabire untuk mencaripekerjaan, kepergian Tergugat atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;.

Ditegaskan dalam memori Kasasi ini, Kalau pada gambartanah di SURAT HARTA NIKAH terdapat tulisan Sertifikat No. 245703 danSertifikat NO. 26/5704 itu adalah karena kehilafan dari ALBERT BEYSUMUAL yang ketika digugat pada Tahun 2010, menuliskan KATA SertifikatNo. 245703 dan KATA sertifikat No. 26/5704 pada gambar tanah tersebut.Hal ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Pemohon Kasasi selamapersidanganpersidangan di Pengadilan Negeri Bitung.

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 DesaPinasungkulan. inilah yang pemohon kasasi maksudkan dengan kehilafan.... Dimana atas gambar tanah tersebut ALBERT BEY SUMUAL menuliskandengan KATA Sertifikat NO. 26/5704 di tahun 2010 lalu. Bahwa atas tanahdimaksud yang NIKAH dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meterpersegi), yang 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dikuasai dan didudukioleh Termohon kasasi/obyek sengketa tanpa alas hak yang sah.

No.90 PK/Pdt/2011Huruf f : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan isi putusanMahkamah Agung Reg.No.1826 K/Pdt/2008, tanggal 24 Agustus 2009,berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 26 Mei 2010 kepadaPemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi olehkarenanya permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dalam tenggangwaktu sebagimana diataur dalam Undangundang No.5 tahun 2004tentang

diketahui jika pada tahun 1999 tersebut tanahyang sekarang yang menjadi objek sengketa dalam keadaan sengketadan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh PengadilanNegeri Palembang sebagaimana Penetapan Pengadilan NegeriPalembang No.53/Pen.Pdt.G/1988/PN.PLG. tanggal 6 Juni 1998 danBerita Acara Penyitaan Jaminan No.53/BA.Pdt.G/1998 tanggal 18 Juli1998, sehingga keabsahan alas hak milik Tergugat sangat lahdiragukan dan atau untuk terletak di atas tanah milik Penggugat,adalah telah terjadi kehilafan

telah terjadi suatu kekeliruanyang nyata dalam menerapkan hukum, hal ini bahwa tanah yangdikuasai oleh Pemohon/Tergugat dibeli dari orang bernama Salimpada tanggal 17 Mei 1999 tidak pernah ada sanggahan dari pihakDANA PENSIUN PUSRI selaku pemenang dalam perkara perdataNo.53/Pdt.G/1998/PN.PLG. melawan ARSUP TANJUNG dan INDAHDIANAH (Termohon), serta tanah yang dikuasai oleh Pemohon tidakpernah milik Tergugat sangatlah diragukan dan atau untuk terletak diatas tanah milik Penggugat adalah telah terjadi kehilafan

Bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian adalahwujud SUATU KEHILAFAN HAKIM ATAU SUATUKEKELIRUAN YANG NYATA, hal ini disebabkan karena :a.

Bahwa Yudexfacti (Pengadilan Tinggi Palembang) telahmelakukan SUATU KEHILAFAN HAKIM ATAU SUATUKEKELIRUAN YANG NYATA, berkaitan dengan putusanPengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan bahwagugatan dalam perkara a quo adalah merupakankewenangan Pengadilan Umum yaitu Pengadilan NegeriLahat sekalipun dengan tambahan subyek hukum.Adapun suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata yang dilakukan oleh Pengadilan TinggiPalembang, termuat dalam pertimbangan hukumnya,yang menyatakan, kami kutip

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2157.K/PDT/2009tertanggal 28 Januari 2010 terdapat pertimbangan Hakim Agung yangmemperlihatkan secara jelas tentang telah adanya suatu kehilafan hakimatau Suatu kekeliruan yang nyata, yaitu :2262.1.

:ee dan seterusnya.Disinilah pula letak KEHILAFAN HAKIM ATAU ADANYAKEKELIRUAN YANG NYATA dalam putusan PengadilanTinggi Palembang No. 78/Pdt/2008/PT.PLG yangdiperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannyaNo. 2157 K/PDT/2009 tertanggal 28 Januari 2010..

Bahwa dalam Putusan Yudex facti (Pengadilan TinggiPalembang) terdapat KEHILAFAN HAKIM ATAUKEKELIRUAN YANG NYATA, berkaitan dengan putusanPengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan bahwagugatan dalam perkara a quo adalah merupakankewenangan Pengadilan Umum yaitu Pengadilan NegeriLahat sekalipun dengan tambahan subyek hukum.Adapun suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata yang dilakukan oleh Pengadilan TinggiPalembang, termuat dalam pertimbangan hukumnya,yang menyatakan, kami kutip :wears

Masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidaksetahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kehilafan masuk dankedapatan disitu pada waktu malam;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Masuk dengan merusak atau) memanjat, denganmenggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatanpalsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu padawaktu malam;Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 167 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan masuk dengan merusakatau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu

yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam,dianggap memaksa masuk;Menimbang, bahwa sejatinya Pasal 167 ayat (2) hanya merupakantafsiran yang diperluas terhadap unsur memaksa masuk sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, olehkarena itu untuk membuktikan unsur Pasal 167 ayat (2) maka haruslah diartikanterpenuhi unsur memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan, atau pekarangantertutup yang dipakai orang lain dengan

hubungan badan sebagaimanalayaknya suami istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi denganmemperhatikan kondisi Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masihtinggal dalam satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimanalayaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tidak lagiberselisin dan bertengkar, serta antara Pemohon dan Termohon satu sama laindipandang telah saling memaafkan segala kehilafan

kepadaMajelis Hakim Pemeriksa perkara Perdata Register NO.150/Pdt.G/2016/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menuangkanPerjanjian Perdamaian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian (Acta VanDading) dan untuk selanjutnya PARA PIHAK secara etiket baik akanmelaksanakan isi perdamaian ini;Demikian perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihakdihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa danmengadili perkara perdata No.150/Pdt G/2016/PN.Sda, tanpa ada tekanan,tipuan atau kehilafan

Tergugat mengakui kesalahan Tergugat dan kehilafan Tergugat, bahwaTergugat telah menikah lagi dengan saudari Rani Tejaningsih tanpasepengetahuan atau jjin dari istri Tergugat, namun permasalahan tersebutsudah diselesaikan dengan baik pada hari Rabu 22 April 2020. Bahkan istriTergugat, Tergugat sudah menerima atau menjadi istri pertama Tergugat,bahkan istri kedua Tergugat dijemput dari Garut pada Kamis 23 April 2020Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2020/PA.

Tergugat mengakui kesalahan Tergugat dan kehilafan Tergugat, bahwaTergugat telah menikah lagi dengan saudari Rani Tejaningsih tanpasepengetahuan atau jjin dari istri Tergugat, namun permasalahan tersebutsudah diselesaikan dengan baik pada hari Rabu 22 April 2020. Bahkan istriTergugat, Tergugat sudah menerima atau menjadi istri pertama Tergugat,bahkan istri kKedua Tergugat dijemput dari Garut pada Kamis 23 April 2020ke Cianjur dan dikontrakan di Cipanas oleh istri pertama Tergugat(Tergugat)2.

Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang ini dibuat tanpa didasarkanatas unsur paksaan, kehilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, sertaberlakuu sejak taggal ditandatanganinya.Kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhnkan pususan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN FfkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara Perdata dalam tingkatpertama dalam perkara antara:LEO FAJAR KRISTONO, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkALEXANDER

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdatang menghadap ke muka sidang;Bahwa, selanjutnya Majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehatipara agar rukun kembali membangun rumah tangga yang baik, bila adakesalahan atau kehilafan agar dimaafkan, nasehat tersebut diperhatikan olehpara pihak, sehingga para phak saling menyadari dan berhasil didamaikandalam

Bahwa putusan Mahkamah Agung No.508 K/Pdt.Sus/2009(bukti PK.1) danPutusan PHI pada Pengadilan Negeri JambiNo.01/G/2009/PHI.Jbi (buktiPK.2), telah terjadi suatu kehilafan Hakim atau suatakekeliruan yang nyata,karena tidak menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 102ayat 1 UU No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan WHubunganIndustrial yangberbunyi : " Ayat 1 Putusan Pengadilan harus memuat :a. Kepala putus berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA";b.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RIadalah keliru) dan terjadi suatu kehilafan yang nyata,hal ini dapat dilihat pada halaman 16 yang berbunyi"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkaraini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makaPemohonKasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : PT.

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdatang menghadap ke muka sidang;Bahwa, selanjutnya Majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehatipara agar rukun kembali membangun rumah tangga yang baik, bila adakesalahan atau kehilafan agar dimaafkan, nasehat tersebut diperhatikan olehpara pihak, sehingga para phak saling menyadari dan berhasil didamaikandalam

Bogor.Bahwa karena kehilafan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan denganSdri. Dewi Mariana maka Terdakwa mengajukan jjin untuk menikahi Sdri. DewiMariana dan orang tua dari Sdr. Dewi Mariana pun menyetujuinya meskipundari pengakuan Terdakwa mereka mengetahui kalau Terdakwa sudahmempunyai istri dan telah mempunyai anak.Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2002 sekira pukul 10.00 WIBbertempat di rumah Saksi4 (Sdr. RA. Jaenal Abidin) di Kp. Kambing Rt.004Menimbang12Rw.006 Kel.

Dewi Mariana) lalu menjalin hubungan pacaran dan ketika masihmenjalin hubungan pacaran pada sekira bulan September 1999 Terdakwapernah melakukan persetubuhan dengan Saksi2 di Hotel Orry Citeureup Kab.Bogor.Bahwa benar karena kehilafan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhandengan Sdri. Dewi Mariana maka Terdakwa mengajukan ijin untuk menikahiSdri. Dewi Mariana dan orang tua dari Sdr.

Bogor.Bahwa benar karena kehilafan Terdakwa yang telah melakukanpersetubuhan dengan Sdri. Dewi Mariana maka Terdakwa mengajukan jjinuntuk menikahi Sdri. Dewi Mariana dan orang tua dari Sdr. Dewi Marianapun menyetujuinya meskipun dari pengakuan Terdakwa merekamengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan telah mempunyaianak.Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2002 sekira pukul10.00 WIB bertempat di rumah Saksi4 (Sdr. RA. Jaenal Abidin) di Kp.Kambing Rt.004 Rw.006 Kel.

Bahwa benar karena kehilafan Terdakwa yang telah melakukanpersetubuhan dengan Sdri. Dewi Mariana maka Terdakwa mengajukan jinuntuk menikahi Sdri. Dewi Mariana dan orang tua dari Sdr. Dewi Marianapun menyetujuinya meskipun dari pengakuan Terdakwa merekamengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan telah mempunyaianak.3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2002 sekira pukul10.00 WIB bertempat di rumah Saksi4 (Sdr. RA. Jaenal Abidin) di Kp.Kambing Rt.004 Rw.006 Kel.

karenabukti yang diberi tanda PK1 (Naskah Akademik Rancangan UndangUndang tentang Administrasi Pemerintahan) tidak memiliki kekuatanmengikat, namun hanya akan diperlukan bilamana Hakim di dalammenemukan hukum memerlukan metode penafsiran historis ataslegislasi yang tidak jelas, sedangkan bukti yang diberi tanda PK2a, PK2b, PK3a, PK3b, PK4a, dan PK4b, tidak dapat diberlakukan dalamperkara a quo karena setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri danbersifat kasuistis; Bahwa tidak ditemukan adanya kehilafan