Bahwa Pihak Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telah memberikanPUTUSAN yang dikenal Putusan dengan Nomor : 01/PDT.A/KANPHN/2009 Tanggal 29 Mei 2009 Yang isi Putusannya adalah Memutuskan 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Pemohon Seluruhnya.2. Menolak Permintaan Tergugat /Termohon Seluruhnya.3. Menyatakan bahwa Objek Perkara berupa Tanah KandangJawi dan Tanah sawah adalah Milik Pusaka Tinggi PihakPenggugat /Pemohon.4.

(Putusan Lengkap Dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten SolokTerlampir Dalam Surat Gugatan).Bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II tidak mau melaksanakanPutusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Paninggahan tersebut sampaisaat ini, padahal sudah Surat Penyataaan dari Tergugat II ALMI Yangpada Pokoknya akan mengembalikan Sawah beserta isinya kepadaPihak yang menang sesuai Surat Pernyataan Tanggal 25 April 2009.Bahwa menurut Pendirian Tetap dari Mahkamah Agung( Yurisprudensi

Rajo Sampono selaku penghuluSuku Guci Nagari Paninggahan membuat surat yang ditujukankepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, yang padapokoknya berisi bahwa, si Almi anak dari si Niar, tidakmengakui isi surat perdamaian tertanggal 16 Desember 2005yang ditanda tangani oleh Asri wakil dari Nanti (Nenek ParaTergugat) dan Kutar sebagai Wakil dari Penggugat danmenyerahkan persoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari( KAN ) Paninggahan ;Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahanberdasarkan

Rajo Sampono selaku PenghuluSuku Guci Nagari Paninggahan tertanggal 31 Januari 2009telah memanggil Tergugat II sesuai dengan suratnya tertanggal06 Maret 2009 ;Bahwa atas panggilan Ketua Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan tersebut telah Tergugat Il penuhi dan telahTergugat II jelaskan kepada Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Paninggahan, bahwa Tergugat II tidak ada menyatakan tidakmengakui surat perdamaian tertanggal 16 Desember 2005yang telah dibuat oleh H. ZZ.

Datuk Rajo Sampono selakuHalaman 9 dari 29, Putusan No. 33/Pdt.G/201 3/PN.SIk.10Penghulu Suku Guci Nagari Paninggahan yang telah ditandatangani oleh Asri wakil dari Nanti (Nenek Para Tergugat) danKutar sebagai Wakil dari PenggugatBahwa penjelasan Tergugat Il kepada Kerapatan Adat Nagari( KAN ) Paninggahan dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)melanjutkan sendiri persidangan dengan dihadiri oleh ParaTergugat ;Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendengar kabar bahwaKerapatan Adat Nagari ( KAN ) Paninggahan telah

Bahwa terhadap sengketa a quo, Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang adalah berwenang untukmenyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak melalui mekanismehukum adat. Karena sejauh ini Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang masih diakui eksistensinya oleh kaum(masyarakat adat) dalam menegakkan normanorma adat (hukum adat).12.

Setelah itu pihak ZAIPAN dan ANWAR mengingkari janjidari penyerahan sawah obyek perkara kepada DEPATINENGGALO TANAH MENDAPO tanpa diduga Pihak Penggugattelah merencakan bahwa tanah sawah obyek perkara mintadieselesakain oleh LEMBAGA KERAPATAN ADAT KAMPUNGDALAM Kecamatan Hamparan Rawang kota sungai penuh.Maka pihak penggugat meminta LEMBAGA KERAPATAN ADATKAMPUNG DALAM Kecamatan Hamparan Rawang Kota SungaiPenuh mengeluarkan keputusan tentang tanah sawah obyekperkara.

Dan kedua belah pihak telah menunjukkan lokasi yangsama;Menimbang, bahwa alasan para Tergugat dalam eksepsi ini adalahmelibatkan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam Kecamatan HamparanRawang adalah hal yang tidak mendasar dan perbuatan melawan hukum sertatindakan itu di luar kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Didapatkan fakta bahwa kedua belahpihak mengakui dengan tegas menyerahkan permasalahan objek perkara untukdiselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Desa Kampung Dalam. Bahwa dariketerangan saksi Mushar Azhari sebagai Ketua Lembaga Adat Desa kampungDalam menerangkan pihak Zaipan dan pihak Najamudin menyerahkan untukmenyelesaikan permasalahan kepemilikkan sawah yang berlokasi di Air SesatDesa kampung Dalam ke Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam.

MenurutMajelis Lembaga Kerapatan Adat kampung Dalam telah menjatuhkan keputusanberdasarkan alasanalasan yuridis dan logis.

Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa Berita AcaraHasil Rapat KAN (Kerapatan

Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah sejati berupa berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan AdatNagari) Jorong Baruh Bukit, yang mana pemakaian surat itu menimbulkan kerugian terhadapsaksi Dahnir Pgl.

Dakwaan tidak benar, error in persona atau salah alamat, tidak singkron dan salingbertentanganHal ini dapat dilihat dari surat dakwaan alinia kedua berbunyi ....Bahwa berawal daridiadakannya rapat di balai adat Jorong Baruh Bukit mengenai penyelesaian hartapusaka ...dstnya;Bahwa di dalam surat berupa berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan AdatNagari) Jorong Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012 yang ditandatangani pengurus KAN(Kerapatan Adat Nagari) Jorong Baruh Bukit tertera hasil keputusan

rapat ...dst;Dari uraian dakwaan tersebut tidak ada satupun peran dan kapasitas Terdakwa dalammembuat surat ataupun memalsukan surat yaitu berita acara hasil sidang rapat KAN(Kerapatan Adat Nagari) Jorong Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012, atau berita acara hasilsidang rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) Andaleh Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012bukan dibuat oleh Terdakwa;Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 7Juli 2012 Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan

Putiah untuk merubah isi hasil keputusan rapat yangtelah tertuang dalam berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) JorongBaruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012, uraian dakwaan tersebut hanya menjelaskan perbuatanTerdakwa menemui saksi Djamhur Dt.

RAJO GANDAM, dalam perkara ini bertindak sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, beralamat di Jalan Raya AmpangPulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGATIYV;5 ALILAKBAR R. TUO Dt. MAHARAJO, dalam perkara ini bertindak sebagaiSekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, Kecamatan Koto XITarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;6 A. MUAR Dt.

Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Nomor VII/07/I/2013/KANAP,tertanggal 25 April 2013, kepada Raflis Cs, yang selanjutnya diberi tanda dandisebut sebagai bukti T.LUIV.V.VI5;Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Nomor IX/09/I/2013/KANAP,tertanggal 7 Mei 2013, kepada Raflis Cs, yang selanjutnya diberi tanda dan akandisebut sebagai bukti T.LUI 16;Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Sengketa, Kerapatan

Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Nomor IX/09/I/2013/KANAP,tertanggal 22 Mei 2013, kepada Raflis Cs, yang selanjutnya diberi tanda dan akandisebut sebagai bukti T.LOIV.V.VI7;Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Penyelesaian Permasalahan Tanah atas namaRaflis Cs, dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, Kecamatan Koto XITarusan, Nomor 13/KANAP/IX/2013, yang selanjutnya diberi tanda dan disebutsebagai bukti T.LOUIV.V.VI8;Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN

Adat Nagari, namun tidak ada hasilnya karenapihak Nurleli tidak pernah hadir, sehingga Kerapatan Adat Nagarimenganjurkan agar sengketa diteruskan ke Pengadilan;Bahwa, pemanggilan Para Pihak yang dilakukan oleh Kerapatan AdatNagari dalam menyelesaikan sengketa di Kerapatan Adat Nagari, masingmasing sekitar 3 (tiga) kali;Bahwa, tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Ismanida;Bahwa, sebelum Ismanida, tanah objek perkara dikuasai oleh Rustam;Bahwa, Rustam adalah Mamak Kepala Waris dari Tergugat;

sebagaimana yang diamanatkan olehundangundang bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga yang menyelesaikanpersoalan sengketa adat, terlepas dari bagaimana prosedur serta apa hasilnya, maka apabilaPenggugat keberatan terhadap proses serta hasil dari penyelesaian sengketa melaluiKerapatan Adat Nagari yang berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari, maka jaluryang dapat ditempuh oleh Penggugat bukanlah meminta pembatalan atau pernyataan tidakberkekuatan hukum kepada Pengadilan Negeri;Menimbang

Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatancq.

RANGKAYOTANGAH, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang AMRAN BUSMANTO DT.RAJO LELO dan fungsionaris nagari yaitu Wali Nagari Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatan ANDI REFLINDO;6.

Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Gurun Panjang tidakberkwalitas untuk ditarik selaku Tergugat;Bahwa setelah Para Tergugat baca dengan teliti dan cermati gugatan Penggugatpoint 5, yang menarik Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang selakutergugat adalah keliru oleh karena KAN dalam hal ini hanya bersifat mengetahuidalam pembuatan ranji Kaum Penggugat, Maka untuk itu gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaara);B.

selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)oleh karena dalil gugatan penggugat terkait Keputusan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang No. 001/KptsKAN/GP/1994 Tanggal 29 Juni 1993dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) gurun Panjang yang lama (ALIUMAR DT.

Dan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjanghanya membuat perkiraan bahwa berdasarkan keterangan,kesaksian, sebelumnya tanah objek perkara adalah tanah BY.

Alamrus (Camat Kecamatan Pancung Soal 19982004), saksi Badrizon, saksi Darmonis, saksi Rasadi Rangkayo TamakAlam (Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003);Berdasarkan permohonan Syofyan Jamil dan Suarni yang sudahmenguasai dan mengelolah tanah sejak 1970, maka nagari memberikanhak untuk dimiliki oleh Syofyan Jamil dan Suarni melalui Kerapatan AdatNagari Inderapura dengan memberikan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19Maret 2002

(Bukti T.1 dan T.llC) dan Surat Keterangan Wali NagariHalama 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT PDGInderapura Nomor : 54/WNIND/SKT III.2002 Tertanggal 20 Maret 2002(Bukti T.I dan T.IID), diketahui Camat Pancung Soal;Photo copy (Bukti T.I dan T.llC) dan (Bukti T.I dan T.IlD) dipersidangandiperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi Kamil Indra(Anggota Kerapatan Adat Nagari Inderapura tahun 2001 2003), saksiDrs.

Alamrus (Mantan Camat Pancung Soal 1998 2004) dan RasadiRangkayo Tamak Alam (Mantan Sekretaris Kerapatan Adat NagariInderapura 2000 2003);Permohonan yang diajukan oleh Syofyan Jamil dan Suarni kepadaKerapatan Adat Nagari Inderapura dan penegasan hak milik kepadaTergugat III Tidak ada kaitannya Surat Pernyataan tanggal 1 Novembwer1977 (Bukti P2);Tergugat Ill menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10/Ken.

Inderapura yangdigambarkan dengan Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002 No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 atas nama Syofyan Jamil dan Suarnikarena telah memenuhi syaratsyarat formal Ssesuai dengan peraturandan standar prosedur UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (LN1960No. 104) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret2002 (Bukti T.!

dan T.IID),diketahui Camat Pancung Soal;e Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor :19/KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret 2002 (Bukti T.I dan T.IIC)dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Rasadi Rangkayo Tamak Alam(Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003) dan saksimembenarkan serta mengakui nama dan tandatangan yang terdapatpada surat tersebut adalah nama dan tandatangan saksi;e Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor : 54/WNIND/SKT111.2002 Tertanggal 20 Maret

2000,tanggal 31 Mei 2000, atas nama ABDUL SAIDIN LAODE, bertanda bukti P.3;Petikan Daftar Baptisan Nomor 04/GKPIP/IV/2005, tanggal 28 Maret 2005,atas nama Philips Saidin Laode lahir di Ransiki 27 Februari 1982, anak ke 4(empat) lakilaki, dari Hasan Laode dan Siti Maryam Mandacan, pada hariSenin 28 Maret 2005 di Serui Papua, bertanda bukti P.4;Akta Pemberkatan Nikah Nomor 02/GKPJP/IV/2005, tanggal 3 April 2005,yang menerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, di Gereja Kerapatan

Pentakosta, pada tanggal 3 April 2005, diSerui Papua, bertanda bukti P.5;Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0026/2005, tanggal 3 April 2005, yangmenerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, pada tanggal 3 April 2005 di Gereja Kerapatan Pentakosta diSerui, bertanda bukti P.6;Hal 2 dari 8 Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PN.Mnk7.

SaksiWILLEM NICOLAS SARAWAN, di bawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sejak kecil karenasaksi bersaudara dengan ibu mertua Pemohon;Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan mengetahui bahwapemohon sejak tahun 2005 sudah menikah dengan Mery Tumpang dansebelum menikah Pemohon sudah dibaptis menurut agama Kristen diGereja Kerapatan Pentakosta di Serui dan diganti namanya yang semulaAbdul Saidin Laode menjadi Philips Saidin Laode;Bahwa

Saksi Wandy Tandililing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai pamansaksi dari istri Pemohon;Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sejak tahun 2005 sudahmenikah dengan Mery Tumpang dan sebelum menikah Pemohon sudahdibaptis menurut agama Kristen di Gereja Kerapatan Pentakosta di Seruidan diganti namanya yang semula Abdul Saidin Laode menjadi PhilipsSaidin Laode;Bahwa saksi menerangkan dokumen Pemohon yaitu berupa aktakelahiran masih

Akta Pemberkatan Nikah Nomor 02/GKPJP/IV/2005, tanggal 3 April 2005,yang menerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, di Gereja Kerapatan Pentakosta, pada tanggal 3 April 2005, di SeruiPapua, bertanda bukti P.5;3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 026/2005, tanggal 3 April 2005, yangmenerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, pada tanggal 3 April 2005 di Gereja Kerapatan Pentakosta di Serui,bertanda bukti P.6;4.

tersebut, iti bukanlah tanda tangannya dansetahu SARWINCE atas Harta Sengketa hanya ada pegang gadai bukandiperjual belikan ;12.Bahwa atas keterangan yang penggugat peroleh penggugat sampaikankepada Tregugat 1 dan meminta Harta sengketa dikembalikan kepadaPenggugat dan pegang Gadai akan penggugat tebus, namun para Tergugattetap tidak mau dan menyatakan Harta sengketa telah dibelinya ;13.Bahwa oleh karena para Tergugat tetap tidak mau, maka kemudianpenggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kerapatan

Bahwa atas pengaduan penggugat tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Talu telah memanggil kami kedua belah pihak dan mengadakan sidangsidang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak dapat katamufakat sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu mengeluarkan SuratKeputusan No : 43/KANTL/XII/2010, TANGGAL 9 Desember 2010 ( buktiPenggugat nantinya) ;15.Bahwa dalam Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu No : 443/KANTL/XII/2010, Tanggal 9 Desember 2010 tersebut, disebutkan :PERTAMA

mina yang sah menuniut Adatadalah Pegang Gadai yang akan berakhir apabila pemilik ingin mengambilsawah dengan mengembalikan pegang Gadainya ;KEDUA :Karena Nurasni sebagai ahli waris almarhum Sana, meminta sawah danmenyanggupi/mengembalikan pegang Gadai, maka Nurbaya ahli warisalmarhum Mina harus menyerahkan sawah tersebut dengan menerimapegang Gadai berbentuk padi 100 (seratuss) kembut ;KETIGA :Padri Malintang Rajo Ninik Mamak Kp.Rumbai agar melaksanakan amarkeputusan ini ;16.Bahwa atas keputusan Kerapatan

Tertanggal 9 Desember 1975 yang dibuat olehCamat Kepala Wilayah Talamau;Bahwa berkaitan dengan keputusan kerapatan Adat Nagari (KAN) TaluNO. :43/KANTL/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang disebut dalamposita gugatan penggugatvdalah cacat dan tidak berdasarkan hukum,karena selain persoalan sangketa kepemilikan tersebut bukanlahkewenangan dari lembaga KAN Talu, dan lagi kepemilikan para pegugatdengan title hokum AKTA JUAL BELI NO: 14/AT/C/75.

Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Kenagarian Talutertanggal 09 Desember 2010, No.43/KANTL/XII2010, tentang objeksengketa;Diberi tanda Gengan .............:ceceeeeceee eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeaeenes P1 ;2. Foto copy Risalah Keputusan Sidang Peradilan Adat Nagari Talutertanggal 09 Desember 2010, tentang objek sengketa;Diberi tanda Gengan ..............eceeeeceee eee ee eee eee eee eeeeeeeeeaeeees P2;3.

RAJO USALI, Jabatan Rang Tuo Adat Suku MelayuNagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang danselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang;2. SYAFRI SADIN. DT. RAJO BASA, Jabatan Rang Tuo Adat SukuMelayu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, KotaHalaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014Padang dan selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kota Padang;. ARMANSYAH DT.

Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan dalam bentuk gugatanperwakilan kelompok (class action) yang tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2, yangmenyatakan:Quote:Kesemuanya bertindak dan atas nama Nagari Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan, .... dan seterusnya;Unquote;Bahwa jika dicermati pendalilan Para Penggugat tersebut Para Penggugatmendalilkan

September 2013 dibatalkan dalamtingkat banding;Unquote;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas pertimbangan hukum yangkeliru dan tidak berdasar hukum, karena Judex Facti Pengadilan NegeriPadang sudah tepat dengan pertimbangan hukum putusannya dan apabiladicermati lebih jauh lagi gugatan TUK/Pembanding/Para Penggugat tentangidentitas TUK/Pembanding/Para Penggugat, tampak jelas dan tandas bahwaTUK/Pembanding/Para Penggugat merupakan Rang Tuo Adat Suku Melayusekaligus juga Ketua dan Sekretaris Kerapatan

Jadi untuk mengajukan gugatan incasu TUK/Pembanding/Para Penggugat tidak perlu lagi surat kuasa khususdari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, karena gugatan in casudiajukan langsung oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan yangdiwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya serta Para Ninik Mamak Panghulu 6(enam) Suku;Bahwa sesuai dengan prinsip Kepemilikan Hak Ulayat, maka jelas di kuasaisecara komunal oleh pemilik Ulayat.

Adat Nagari;Bahwa dalam posita gugatan telah dinyatakan secara tegas, bahwaPenggugat dan Penggugat II bertindak sebagai Ketua dan SekretarisKerapatan Adat Nagari, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi adanyakuasa resmi dari Kerapatan Adat Nagari;Bahwa namun demikian dalam pokok perkara, setelah mencermati/meneliti/memeriksa buktiobukti yang diajukan Para Penggugat/Para TermohonKasasi sangat lemah tidak mampu mendukung dalildalil gugatan ParaPenggugat sendiri.

Sehingganya terhadap perbuatan Tergugat yang tidak maumenyerahkan Objek Pagang Gadai yang merupakan harta pusaka tinggi milikPenggugat setelah berakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11Maret 2009, maka Penggugat telah pula mengajukan permasalahan tersebut keKerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang;Bahwa terhadap permasalahan yang Penggugat ajukan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan Tergugat selaku ahliwaris dari Adjam yang

tidak mau menyerahkan tanah objek perkara setelahberakhirnya masa perjanjian Pagang Gadai, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadili perkaraHal. 5 dari 17 hal.

No. 1823 K/Pdt/2012tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkan kesimpulan, yaitudikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/ NM.8.SK/TX/2009;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

Adat Nagari (KAN) Nana Salapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.KAN/ NM.8.SK/IX/ 2009;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Saapan Suku Nagari Padangtertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.

No. 1823 K/Pdt/201212Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh suratsurat yang dibuat antara nenek Tergugatyang bernama Adjam maupun seluruh suratsurat yangdibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari Adjammenyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan TurutTergugat s/d Turut Tergugat IV;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukumKesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan SalapanSuku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009,Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/ IX/ 2009;Menghukum Tergugat

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1) denganPemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1978, dandilaksanakan di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) InderapuraKecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;3.

SAKSI KE 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempattinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, saksi adalah tetanggaPemohon dan Pemohon Il, di bawah sumpahnya memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il sejaklebih kurang 10 tahun yang lalu; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yangmenikah pada tahun 1978 di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan; Bahwa saksi tidak

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tahun 1978, dan dilaksanakan di Kantor Kerapatan Adat nagarIndrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, denganwali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karunia, berwakilkepada Kadi QADI dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksimasingmasing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;2.

,yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:1.Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahansecara agama Islam pada tahun 1978 di Kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN ) Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;2.Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatusjejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;3.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il pada tahun 1978dilaksanakan di di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN ) Indrapura,Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut telahdilaksanakan dan memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurutagama Islam;2. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyaihubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangansyara maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkanpernikahan;3.

Bahwa Polsek berpendapat belum terjadi tindak Pidana yangdimaksud Penyerobotan.Bahwa kemudian dari Kapolsek dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Duo Koto pada tanggal 6 Juni 2016.Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lbs7. Bahwa kemudian dari Polsek dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Cubadak tanggal 6 Juni 2016.8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 KAN Nagari Cubadakmengeluarkan Putusan dan sangat merugikan kepada Pihak Penggugat.9.

Sebelah Timur dengan Sawah Soriomih ;(sekarang Sawah Neli).Dengan Luasnya ; 6125 M2 (enam ribu seratus dua lima Meter bujurSangkar).10.Bahwa dengan menyerobot dan mengambil begitu saja Harta Penggugatmerupakan perbuatan melawan Hukum.11.Bahwa telah diadakan Penyelesaian di KAN (Kerapatan Adat Nagari)mengenai rumah, sawah dan daratan Penggugat banyak yang timbulkejanggalan yang dilakukanakan Ketua KAN tetapi merugikan kepadapihak Penggugat. bahwa dengan Keputusan KAN tersebut Tergugatsudah merasa

Bapak Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat membatalkan/ tidakmenerima gugatan penggugat secara keseluruhan, karena jika BapakMajelis Hakim menerima/mengabulkan gugatannya maka akanbertentangan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariCubadak Nomor: 19/KPTS/PDT/CBD/2016 tanggal 12 Agustus 2016.2.

Bapak Majlis Hakim yang mulia tentang tanah sawah, rumah dan daratanitu pusaka tinggi kaum mereka yang jatuh status haknya kepada pihakperempuan dari kaum mereka yaitu Hamidah, karena Hamidah adalahanak perempuan dari pihak perempuan kaum mereka sepanjang adatdalam kampong di alam minangkabau kalo sako jawek pusako turuntemurun sesuai dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari CubadakNomor: 19/KPTS/PDT/CBD/2016 tanggal 12 Agustus 2016.4.

Bahwa terhadap permasalahan tersebutjuga sudah pernah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariCubadak dan pada tanggal 12 Agustus 2016 Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Cubadak mengeluarkan Putusan yang sangat merugikan pihakPenggugat. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta Penggugat tanpaHalaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lbsmempertimbangkan hak orang lain yang ada didalamnya adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad).

Selatan berbatasan dengan tanah Barain yang telah dijual kepada AbdulNasir,Barat dengan tanah Dahniar binti Djinar,Timur dengan tanah Allis ;Kedua tumpak tanah tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara ini ;e Bahwa tanah sengketa dan tanah yang ada disekitarnya adalah berasal daritanah ulayat nagari, yang asalusulnya adalah sekitar tahun 1971 tanah ulayatnagari yang berlokasi di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air HajiKecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh NinikMamak/Kerapatan

Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat berasal daritanah ulayat nagari yang diperdapat dengan cara adat diisi limbago dituangmenurut sepanjang adat yang berlaku kepada Ninik Mamak/Kerapatan AdatNagari Air Haji, yang disahkan dan disetujui dengan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005tanggal 21 April 2005 ;4.

Adat Nagari(KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tanggal 21 April 2005, karenaPara Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tersebut adalahtidak benar karena Kerapatan Adat Nagari Air Haji dari dulunya sampai saat inihanya ada di Jalan Kato Panai Air Haji dan bukan di Jalan Lubuk Buaya Air Haji ;Bahwa tidak benar pada tahun 2003 tanah objek sengketa oleh Para Penggugat parit/pagar dan ditanami dengan

Adat NagariAir Haji dan yang mengajukannya adalah Para Penggugat dan oleh Kerapatan AdatNagari Air Haji telah mengambil kesimpulan menurut sepanjang adat dan hukumPutusan No.26/Pdt.G/2011/PN.Pin.Halaman 11 dari 4112yang berlaku bahwa tanah objek perkara adalah hak dari TergugatB yangdiperdapatnya dari TergugatA dengan jalan jual beli berdasarkan Surat KeteranganJual Beli ;Bahwa tindakan dan perbuatan Para TergugatA dengan TergugatB yang telahmelakukan pembongkaran pagar dan merusak tanaman sawit

Bukti P/3 i Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariAir Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005, bertanggal 21 April 2005,sesuai dengan aslinya,Bukti P/4 : Foto kopi Ranji/Silsilah Keturunan Anduang SinaSuku Melayu Padang Tandikat Koto Marapak, bertanggal 3 Agustus 2011,.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGMenyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan PimpinanDaerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota PadangNo.045/LKAAMPDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018, tentangPengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, PucukUndang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan LubukKilangan Kota Padang Masa Bakti 20182023;Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari

dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangansebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan hukum materi eksepsi yangdiajukan oleh pihak Tergugat/sekarang Pembanding, Pengadilan Tingkat BandingHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGmemandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Legal Standing dankeabsahan Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) tanggal 24 Maret 2018,yang menjadi dasar terpilinnya Penggugat sebagai Pengurus Kerapatan

adat dan Ninik Mamak / pemangkuadat untuk membicarakan halhal yang luar biasa, dalam waktu yang tidak bisaditentukan, tergantung tingkat kebutuhan dan dapat dilaksanakan apa biladiusulkan oleh lebih dari dua pertiga jumlan Ninik Mamak pemangku adat yangdisetujui oleh lembaga pucuk adat nagari yang dibuktikan dengan surat yangditanda tangani, usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepadaPengurus KAN / Ketua (Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012);Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibukti yang diajukan olehPenggugat, tidak nyata ada bukti Penggugat yang mendukung bahwapelaksanaan Musnalub yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 telahmemenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012, yaitu Pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnalub)Halaman 6 dari 9 halaman

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balai Naras, berkedudukan di Jalan PasirNaras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai TergugatB/Terbanding B;4. Kepala Desa Balai Naras, berkedudukan di Jalan Pasir Naras, KecamatanPariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai Tergugat C/Terbanding C;5. Kantor Pertanahan Kota Pariman, berkedudukan di Jalan Dr.

Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Kerapatan AdatNagari(KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Naras tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan Alas Hak dalammengajukan permohonan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah objek Perkara Aquo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman;5.

Menyatakan pernyataan dan pengakuan kerapatan Adat Nagari (KAN) BalaiNaras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek Perkara merupakantanah Nagari Naras adalah dikualifisir sebagai Perouatan Tanoa Hak danMelawan Hukum (Onrecht Matigedaad);6.

Sekalikalibukan milik Tanah Ulayat Kaum atau Tanah Ulayat Suku, dan tidak ada sangkutpautnya dengan Penggugat;Sesuai dengan Adat Salingka Nagari di Minangkabau, Tanah Ulayat tersebutdikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto Naras, dan dikuasai olehPemerintah Desa dimana tanah ulayat itu berada, termasuk tanah pasia maeloyang ada dipinggir pantai.

Mulai tahun 1986 / 1987 kami Ninik Mamak bersama denganPemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Ill Koto Naras sudahmembagibagi Tanah Ulayat Desa Balai Naras ini untuk warga yangmembutuhkan;Kebijakan ini kami sepakati dan kami tetapbkan bersama adalah atas dasar danpertimbangan :1. Penduduk Desa yang sudah semakin padat. Adakalanya satu buah rumahtangga ditempati oleh 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) kKepala Keluarga;2.

tahun 1953,objek sengketa dikelola oleh Sabai dan setelah pergolakan G.30.S PKItahun 1965 objek sengketa telah diambil paksa oleh Tergugat 1 s/dTergugat IV dari kaum Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuyktikan kedua hal tersebut diatas,dimana penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P1,P2,P3,P6,P7,P8,P9 dan P10 dimana suratsurat bukti tersebut berupa surat keteranganCan ........ eee eee eee ee eedan surat pernyataan yang dibuat saat perkara mulai digelar ditingkatKerapatan Adat Jorong dan Kerapatan

membuktikan bahwa objek sengketa telah dibeli olehDT.Malano dan Aminah serta tidak dapat membuktikan bahwa objeksengketa telah dirampas oleh Tergugattergugat dari Sabai setelah HusenMalin Mudo meninggal dunia;Menimbang, bahwa surat bukti P4 berupa Keputusan KAJ JorongMalintang dan P5 berupa Keputusan KAN Koto Tangah, yang didasarkankepada bukti P2,P3,P6,P7, P8,P9 dan P10 dimana bukti P4 dan P5tersebut telah menyatakan bahwa objek sengketa adalah milikPenggugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena Kerapatan

AdatJorong dan Kerapatan Adat Nagari hanya bersifat untuk menganjurkanperdamaian kepada pihak yang berperkara.

Dimana Kerapatan AdatNagari tidak berwenang untuk menentukan hak milik seseorang, karenasengketa hak milik adalah wewenang sepenuhnya dari badan peradilan,oleh karena itu P4 dan P5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian danharuslah dikesampingkanMenimbang, bahwa disamping surat bukti tersebutPenggugat/Terbanding telah mengajukan 4 ( empat) orang saksidipersidangan, dimana saksi dari Penggugat/Terbanding menerangkanluas objek sengketa berbedabeda antara lain saksi 1 menerangkan luasobjek sengketa

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yang sesuai dengan Aslinya tetap tertlampir dalam berkas perkara ;

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011;w Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011; Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Adat Nagari) dan pengurus LKAM(Lembaga Kerapatan Adat Minang Kabau) Kota Padang, saksi pernahmenyidang kan perkara antara masalah tanah terdakwa dengan saksi korban padatahun yang lalu pada tanggal 11 Februari 2012, isi Putusan LKAM kota Padangtersebut dimenangkan oleh kaum para Terdakwa yang menyebutkan bahwa tanahtersebut milk kaum Para Terdakwa,yang hadir dalam sidang di KAN tersebutyaitu KAN juga telah memanggil datukdatuk para terdakwa;Bahwa benar dasar LKAM kota Padang menyidangkan masalah

Adat Nagari) hanya terdakwalihatkan surat batas sepadan, Ketua KAN tidak hadir ke lokasi pada waktu sidangdi KAN (Kerapatan Adat Nagari) tersebut;G.JAM ARTS. ppl.

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yangsesuai dengan AslinyaMengungat pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasapasal lain dari peraturan perundanganyang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan bahwa para terdakwa 1.BASRI RAJO MUDO Pgl. RAJO MUDO,2.MADDINIR PglLUJANG, 3.MANIADI Pel ACIK, 4JAFRIANTO Pgl.IJAF,5.INDRA SISWAN Pgl IWAN,6.JAMARIS Pgl. MARIS, 7.

Bahwa untuk mencari penyelesaian persoalan ini sebelum ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk SikapingPara Penggugat sudah melakukan upaya yaitu dengan membuat laporanpersoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XtIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat

XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbs23.24.25.26.27.Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmenyelesaikan perkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salahsatunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN

Adat Nagari, kami Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsCubadak sudah memanggil Sdr.

32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsKami Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV (Kerapatan Adat NagariCubadak) dalam melaksanakan proses sidang perkara perdata tetapmengutamakan mendahulukan bajanjang naik batanggo turun dan mencarisolusi perdamaian, tetapi jika pihak penggugat dan tergugat tetapbersikukuh, maka Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari tetap membuatkeputusan sebagai hasil penetapan menurut sepanjang adat sesuai denganadat di Alam Minangkabau dan dalam perkara dengan

Rajo Mangkuto Nan Lujua, kedua bidangtanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dikuasai dan diolah olehMamak Penggugat yang bernama Bermawi adik dari Samin Dt.RajoMangkuto Nan Lujua yang meninggal tahun 1978;Bahwa sepeninggal Mamak Penggugat yang bernama Bermawi keduabidang tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut, Penggugatsendiri yang menguasainya sampai dengan tahun 1982, sebelum keluarnyakebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIIl Koto, Kecamatan Guguak;Bahwa pada tahun 1981 dengan

RajoMangkuto Nan Lujua, sehingga keluar Kebulatan Kerapatan Adat NagariGuguak VIIl Kota tanggal 4 September 1982 yang menyatakan bahwaTergugat adalah ahli waris dari Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua,sehingga saat itu secara melawan hukum dan tanpa hak, tibatiba Tergugat menguasai kedua bidang tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat di atas,padahal terhadap kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto telahPenggugat ajukan keberatan dengan surat tanggal 4 September 1982;Bahwa semenjak kedua bidang

Rajo Imbang tertanggal 11 Oktober 2001 yanguntuk selanjutnya diberi tanda dengan P.PK2.;3) Berita Acara Sidang Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIII Kotobertempat di DangungDangung tertanggal 26 Februari 2005 yang untukselanjutnya diberi tanda dengan P.PK3.;4) Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIII Kototentang gelar pusako Dt.

PandukoTuan dalam Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari GuguakVill Koto tentang gelar pusako Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua disudutsuku Pagar Cancang Jorong Kubang Tungkek Nagari Guguak VIII KotoNomor 07/LANGG/VII/2007 atau bukti P.PK4 adalah tanda tanganpalsu atau dipalsukan; Bahwa, Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIIl Koto telahdisalahgunakan oleh pimpinannya untuk kepentingan perorangan secaramemihak serta menyimpang dari tugas dan fungsinya sebagai suatuLembaga Adat Nagari;7.

Berita Acara Sidang Kerapatan Lembaga Adat Nagari (P.PK3) dan4. Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIIl Koto,ditemukan pada bulan Januari 2013, berarti lewat 180 hari dengan suratmengajukan Pemohon Peninjauan Kembali;5. Surat Pernyataan dari Sukindar Dt. Bandaro Kayo tanggal 1 Februari 2013(bukti P.PK5) dan6. Surat Pernyataan dari J.M.Dt. Panduko Tuan tanggal 1 Februari 2013 (buktiP.PK6) berarti dibuat setelah putusan kasasi tanggal 21 Februari 2011;7.

ajukan ke Pengadilan ini,jauh sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaianya secarakekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaiannyabahkan telah pula diajukan gugatan yang dikenal dengan perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2009/PN.LB.BS dan telah diputus pada tanggal 10 Februari 2010dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 Penggugat telah membuat suratpermohonan kepada Kerapatan

Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungMutiara, Kabupaten Agam untuk penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat II tersebut, untukpenyelesaian kepemilikan tanah yang disengketakan antara Penggugat denganPara Tergugat II tersebut, untuk Penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Kerapatan Adat NagariTiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam telah mengadakanpertemuan secara adat sebanyak 4 (

Pertemuan tanggal 8 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;c Pertemuan tanggal 18 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;d Pertemuan tanggal 8 Juli 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;Dari ke4 (empat) kali pertemuan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2008Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KabupatenAgam telah memutuskan tanh objek sengketa dengan menyatakan bahwa objeksengketa a quo adalah milik Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak bersediamelaksanakan putusan Kerapatan

(dua ratus meter bujur sangkar) dan segala yangada di atasnya dengan batas sepadan:e Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga di baliknya tanahSyaliar (Sertifikat SHM Nomor 35 Desa Tiku tertanggal 25 April 2010, SUNomor 10.02.11/2000);e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Tiku Padang;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Musrida;e Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai kaumPenggugat;Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungRaya

Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan,Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, tertanggal 15 Agustus 2008 adalahkuat, sah dan berharga;4. Menyatakan perbuatan para Tergugat II yang telah mendirikan bangunan kedai diatas objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (oncrehtmatige daad);5.