bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kandangan oleh karenasubstansi dari perkara a quo adalah dalildalil yang menjadi dasar gugatanPembanding semula Penggugat tentang mati dan sakitnya kerbaukerbau rawamilik Pembanding semula Penggugat dengan aktifitas Terbanding semulaTergugat yang melakukan penanaman pembibitan kelawa sawit denganmembersihkan lahan menggunakan herbisida serta pembuatan kanal apakahsecara yuridis ada mempunyai korelasi

bukti T19 produk PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan Dinas Perikanan dan Peternakan menyimpulkanperistiwa kematian ternak kerbau rawa yang dialami peternak dengan jumlahbanyak secara langsung bukan disebabkan oleh konsumsi air yang diduga berasaldari limbah buangan perkebunan kelapa sawit akan tetapi diakibatkan adanyainfestasi parasit (cacing) dan parasit darah (Surra) ; oon Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi menentukan tidak terdapat adanya korelasi

O5/KSP.TAM/IX/2014 dengan kredit sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim melihat hal ini bertolak belakangdengan posita gugatan Penggugat poin 10 sampai dengan poin 14 sertapenjabarannya di dalam petitum tidak memiliki relevansi dan korelasi karnaPenggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang perbuatanperbuatan apayang dilakukan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawanhukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannyamenemukan fakta

bahwa posita gugatan Penggugat maupun petitumnya tidakHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Gprsaling berkaitan dan memiliki korelasi serta relevansi, maka gugatan Pengugatyang demikian dianggap sebagai gugatan yang obscuur libel (kabur),sebagaimana pula dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan Penggabungan gugatan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatigedaad) dengan perbuatan ingkar janjji(Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalahbarang tersebut bukan kepunyaan dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi korban Dahlia Nurlince Als Dahlia Binti Munte, saksi Wahyu DwiPrasetyo dan saksi Jusar Saleh Siregar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yangmembernarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya dan dikaitkandengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka terdapat korelasi

Halaman 1516yang dilakukan dengan caracara bertentangan dengan aturan atau hukum negara sertakepatutan yang berlaku dimasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi korban Dahlia Nurlince Als Dahlia Binti Munte, saksi Wahyu DwiPrasetyo dan saksi Jusar Saleh Siregar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yangmembernarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya dan dikaitkandengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka terdapat korelasi

Halaman 718Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalamketerangan saksi korban Dahlia Nurlince Als Dahlia Binti Munte, saksi Wahyu DwiPrasetyo dan saksi Jusar Saleh Siregar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yangmembernarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya dan dikaitkandengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka terdapat korelasi/ hubungan satudengan lainnya sehingga memperjelas apa yang terjadi didalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan ini maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPersidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini;Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang buktiberupa sebuah pisau dapur panjang 20 cm bergagang coklat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangterbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, makaterlebin dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi

Terdakwa telah memenuhi kriteriasecara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya,yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula,temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhikriteria Subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahamanserta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yangdipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi

.5.000 , (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat hukum paraTerdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingdengan mengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun alasan yang menjadi dasar kami untuk mengajukan Kontramemori banding adalah Penasihat hukum terdakwa telah membandingbandingkankan Putusan Hakim dengan perkara lainnya di PN Banjarbaru danmembandingkan pula perkara di PN Banjarmasin, padahal hal tersebut tidakada korelasi

langsung dengan Perkara A quo.Demi menegakkan asas Keadilan hukum dan Asas KemanfaatanHukum bagi masyarakat, alasan Banding Sdr.Penasihat Hukum terdakwatersebut menurut Penuntut Umum tidak ada korelasi dalam penerapan hukumterhadap para terdakwa dan tidak ada korelasi juga dengan pemidanaanterhadap para terdakwa, mengingat setiap kasus/perkara tentu ModusOperandinya berbeda dan berat ringannya tuntutan pidana atau putusanpidana pun dari Majelis Hakim tentu berbedabeda tergantung alasan yangdapat

dimaknai bahwa perbuatan dimaksud tidak mengecualikan sipelaku dari ancaman sangsi (sangsi pidana atau sangsi perdata, sanksi administrasi, dll),pengecualian dari sangsi mana bisa karena ditentukan oleh normanorma tertentu, apakahnorma hukum, atau norma lainnya, misal pada norma hukum pidana di Indonesia, adalahkarena membela diri, keadaan paksa, dan lainlain.3.Adanya Kerugian baik Kerugian Materil yang dapat dicermati dengan nyata, maupunkerugian Imateril yang hanya bisa dicermati setelah melihat korelasi

yang nyata antaraperbuatan dengan kerugian.4.Adanya korelasi yang nyata antara Perbuatan dengan Kerugian.Menimbang bahwa Tergugat adalah seorang yang telah diputus terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yangdidakwakan pada pasal ayat 1 sub b Jo pasal 28, 34 UndangUndang nomor 03 tahun1971 Jo pasal 64 KUHP (sebagaimana Bukti P1 s/d Bukti P4), oleh karenanya Majelistelah menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangtentunya

:Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas,walaupun keterangan para saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugattersebut bersifat de auditu, namun dari isi materi yang disampaikan oleh parasaksi menunjukkan korelasi fakta tentang pertengkaran serta perpisahan antaraPenggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasilpemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai buktipersangkaan (Feetelijk Vermoeden) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudiandipertimbangkan

adanya perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan didukung oleh buktipersangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehinggamemenuhi syarat materiil, sehingga patut di pertimbangkan;Menimbang, bahwa fakta tentang pembakaran rumah kediamanbersama oleh Tergugat, yang hanya diketahui secara langsung oleh saksikedua dan tidak ada bukti lain yang mendukung atau tidak ada bukti yangcukup untuk membuktikan Tergugat yang membakar rumah kediaman bersama,bahkan tidak ada korelasi

yang cukup untuk mengkostruksi persangkaanbahwa adanya korelasi sebab akibat antara pembakaran rumah kediamanbersama dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat, oleh karenanya Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak cukupmemenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak memenuhi syaratmateriil, oleh karenanya patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, buktisurat dan saksisaksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untukmenyatakan terbukti

terbaca Darmaji menjadi Ngarbikarena ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak pemohon sedangkan dalamAkta Kelahiran Ayah pemohon sendiri (P3) dan dalam Kutipan Akta Nikah jugatercantum NGARBI (P4 )namanya adalah NGARBI;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa keinginanpemohon mengganti namanya tidak disertai alasan yang sah dimana buktibuktiyang ditunjukan dalam persidangan yang mulia yaitu Fotokopi Akta Kelahirandan foto copy Kutipan Akta Nikah nama pemohon adalah NGARBI, DIMANATIDAK ADA KORELASI

Kemudian ternyata Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi / Terbanding telah mengajukan bukti T.1 sampaidengan 1.3. namun buktibukti tersebut hanya mempunyai korelasi denganpermohonan dalam konvensi dan tidak mempunyai korelasi dengan gugatanRekonvensi.

management service) yang dibayarkan menjadi tidak jelas korelasidan subtansinya;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa Banpu Public Company Limited (Thailand) secara tidak langsung merupakan indukperusahaan Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak sepenuhnya memilikiindependensi dan Banpu Public Company Limited (Thailand) dapat menentukan perjanjiandengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;bahwa mengingat biaya yang dibayarkan kepada Banpu Public Limited (Thailand) tidakdapat diketahui korelasi

., dalil Penggugat tersebutdinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa naluri manusia pada umumnya yang berstatussebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi,adanya sikap dan rasa ingin selalu bersama dengan pasangannya dan tidakingin berpisah satu sama lain, sehingga kemudian dapat diasumsikanterdapat korelasi signifikan antara fakta Penggugat dan Tergugat pisahtempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dengan terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan

Korelasi dimaksud adalahkondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal kurang lebihPutusan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Pso.

., tertanggal 10 Oktober2011, terbukti tidak meneliti kembali mengenai peristiwa hukum dalam perkaraa quo dan tanpa mempertimbangkan lebih rinci dan mendalam, bahkanterkesan mengenyampingkan halhal substansial secara hukum tentangkontradiktif dakwaan dengan pembuktian dan kesaksian sebagai dasarkeberatan di tingkat banding.Bahwa Judex Facti baik di tingkat banding maupun tingkat pertamaternyata tidak disertai pertimbanganpertimbangan hukum yang jelas dan tepat,baik di bidang korelasi peristiwa hukum

atas hal ini baik dipersidangan tingkat pertama maupun banding tidak pernah dilihat sisikebenaran, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama dan bandingtelah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kewajibanhukumnya.Bahwa berdasarkan pada keterangan kesaksian korban, pelakupercobaan pembunuhan terlihat memakai celana hitam baju hitam, dan dipersidangan celana yang dijadikan alat bukti bukan celana hitam akan tetapicelana warna telor asin, maka dengan demikian tidak adanya korelasi

limit lelang, dan apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,yang berbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebutBahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II melakukan lelang atas ObjekSengketa, mempunyai korelasi

limit lelang, dan apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1865 KUHPerdata,yang berbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebutBahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II melakukan lelang atas ObjekSengketa, mempunyai korelasi

PA.Ckr. tertanggal 17 Mei 2017 Tergugat telahdipanggil secara sah melalui Pengumuman di Pemerintah Kabupaten Bekasi;Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 3 of 6Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dantambahan walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim untukperbaikan atau perubahan gugatannya;Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tentanggugatan harta bersama ternyata tidak ada korelasi

Aceh Utara, dan Kwitansi Pembelian TanahKebun Buket Linteung seluas + 6 Mah tertanggal 06 Maret 2003, antara araTergugat dengan Turut Tergugat ;Kemudian gugatan Para Penggugat tidak memiliki Korelasi antara PositaGugatan dengan Petitum, karena pada poin 1 Posita Gugatan ParaPenggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat memperoleh ObyekPerkara tersebut berdasarkan warisan dari saudara Kandung ParaPenggugat, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 April 2001,akan tetapi di Petitum Gugatan

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidakmemiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin 1Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugatmemperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudaraKandung Para Penggugat, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal23 April 2001, akan tetapi di Petitum Gugatan Para Penggugat tidak adaHalaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2018/PT.BNA.memohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidakmemiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin1 Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugatmemperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudaraKandung Para Penggugat, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal23 April 2001, akan tetapi di Petitum Gugatan Para Penggugat tidak adamemohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi Panjar JualBellitertanggal 23 April 2001.

Seharusnya yangdipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah terkait /egalstanding Pemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/korelasi/implikasi hukum antara Pemohon dengan informasi yangdimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukumHal 4 dari 17 halaman Putusan No: 13/G/KI/2019/PTUN.SMGataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yangdimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo wajibmemeriksa kedudukan hukum (legal standing Pemohon) untukmengajukan permohonan pernyelesaian sengketa Informasi.hal tersebutsangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat 1Hal 13 dari 17 halaman Putusan No: 13/G/KI/2019/PTUN.SMGhuruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 TentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang seharusnyadipertimbangkan oleh Majelis Komisioner apakah ada atau tidaknyahubungan/korelasi

segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatatdalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat penetapan ini MajelisHakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkandengan penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadapanak yang ayah kandungnya telah meninggal dunia, Majelis Hakimberpendapat permohonan tersebut masih ada korelasi

Bahwa, adanya KORELASI yang kuat = antara PutusanPidana Pengadilan NegeriNo.138/Pid.B/1999/PN.Tangerang dengan terbitnyaPutusan Perdata No.228/Pdt.G/1999/PN.Tangerang.

Karenanya denganPembatalan Putusan Pidana Tersebut maka PutusanPerdata Pengadilan Negeri No.228/Pdt.G/1999/PN.Tangerang jo Putusan Pengadilan TinggiNo.561/Pdt/2000/ PT.Bandung jo Putusan MahkamahAgung No.3372 K/Pdt/2001 dapat DITINJAU KEMBALIkarena masih mengasumsikan pada isi Putusan PutusanPidana Pengadilan Negeri TangerangNo.138/Pid.B/1999/ PN.Tangerang yang sudahDIBATALKAN oleh Putusan Pengadilan Tinggi danPutusan Mahkamah Agung ;.Bahwa, Terdapat KORELASI yang kuat antara Putusanpidana dan Gugatan

Hal inijelas sekali mengindikasikan adanya KORELASI YANGKUAT bahwa Penggugat TIDAK LANGSUNG Mendaftarkanputusan perdata di PN Tangerang, akan tetapiPenggugat MENUNGGU HASIL dari putusan pidana yangakan menjadi ACUAN DALAM GUGATAN PERDATA yang akandiajukan, yakni sebagai BUKTI yang akan DIAJUKANdalam persidangan (Putusan perdataNo.228/Pdt.G/1999/PN.Tangerang hal.37 No.)

Penggugat asal (TermohonPeninjauan Kembali) tidak beralasan hukum, maka harusdinyatakan ditolak seluruhnya ;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan Peninjauan Kembali dari ParaTergugat tersebut dapat dibenarkan karena terdapatkekhilafan dan kekeliruan putusan Nomor 228/PDT.G/1999/PNTNG, jo Putusan No 561/PDT/2000/PT BDG jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 3372 K/PDT/2001 denganpertimbangan sebagai berikut Bahwa terdapat korelasi

Kondisitersebut memiliki korelasi dengan bukti P2 berupa Surat Pernyataan SediaDimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksisaksi para Pemohondalam persidangan, terbukti Pemohon sanggup memberikan jaminankehidupan dan berlaku adil untuk Termohon maupun kepada Pemohon Il.Kondisi tersebut memiliki korelasi dengan bukti P3 berupa Surat PernyataanBerlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon .Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksisaksi

Asas peradilan tersebut dihubungkan denganketentuan Perma adalah memiliki sinkronisasi ataupun korelasi yang tidakterpisahkan satu sama lain yang berkaitan dengan tujuan akhir sebuahproses peradilan, yakni penyelesaian perkara secara sederhana, cepat danbiaya ringan, akan tetapi menurut pendapat majelis hakim bahwa perkara incasu telah diajukan pencabutan gugatan atau perkara oleh pihak penggugatpada sidang pertama, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuanPasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun