492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masingmasing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara PerdataIndonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, penerbit Armico Bandung, tahun1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia,Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alineakeempat pada prinsipnya menegaskan bahwa :Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat ;Bahwa yurisprudensi sebagaimana dimaksud sejalan denganSidang Lokakarya

Bahwa putusan tersebut tidak mempedomani hasil lokakarya dan PelatinanNasional Terpadu) Penegakan Hukum Multidoor tahun 2016 antaraKementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung RI,Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri.Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerimapermohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/PID/2018/PT SMRMasing masing Terdakwa .

Lokakarya Produk Tekstil Bidang Keberatan KPU Bea dan CukalTipe A Tanjung Priok, tahun 2017 Workshop Customs Narcotic Teamtahun 2016;3. Lokakarya Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas BarangImpor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional,tahun 2018 Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen tahun2017;4. Lokakarya Efektivitas Penetapan Tarif dan Nilai Pabean tahun 2018;Lokakarya Identifikasi besi dan baja KPU Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok tahun 2018;6.

Lokakarya Free Trade Agreement (FTA) KPU Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok tahun 2018;Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pejabat Pemeriksa Bea dan CukaiMuda pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Rizky Putra Mandiri di lapangan ;e Bahwa pada bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010, TerdakwaII mengajukan biaya operasional dengan perincin sebagai berikut: Pelatihan Apklindo Rp. 750.000, Lokakarya Chikungunya Rp. 2.500.000, Claim asuransi Espass Rp. 200.000, Transport ke Bandung Rp. 200.000, Operasional pantai mutiara Rp. 592.000, Pinjam Terdakwa I (uang Jamsostek) Rp. 500.000, Bensin sepeda motor Rp. 10.000, Tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 9.523.400,Total Rp. 14.275.400, Bahwa penggunaan

Bahwa putusan tersebut tidak mempedomani hasil lokakarya dan PelatihanNasional Terpadu Penegakan Hukum Multidoor tahun 2016 antaraKementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung RI,Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri.Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerimapermohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :1.Masing masing Terdakwa .

Parigi Moutong;Bahwa sepengetahuan saksi DPC Partai Hanura Kabupaten ParigiMoutong mendapat bantuan keuangan dari APBD Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong sejak saksi menjadi pengurus Partai yaknisejak tahun 2011;Bahwa dana bantuan keuangan yang diperoleh DPC Partai HanuraKabupaten Parigi Moutong dari APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong diperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakupkegiatan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sosialisasi dan work shopserta Operasional Sekretaris

Pemerintah Daerah, dan yang saksi ketahuijumlah dana bantuan keuangan yang diperoleh DPC Partai Hanura Kab.Parigi Moutong dari APBD pada tahun 20122013 saja, yakni sebesarRp. 40.311.000,(empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);Bahwa dana bantuan keuangan yang diperoleh DPC Partai HanuraKabupaten Parigi Moutong dari APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong diperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakupHalaman 30 dari 94 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Pal.kegiatan seminar, lokakarya

bantuankeuangan yang diperoleh DPC Partai Hanura Kabupaten ParigiMoutong dari APBD pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkanperhitungan suara yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2014 yakni16.236 suara x Rp.4.500 = Rp.73.062.000, (tujuh puluh tiga juta enampuluh dua ribu rupiah);Bahwa sesuai dengan ketentuan dana bantuan keuangan yangdiperoleh DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong dari APBDpemerintah Kabupaten Parigi Moutong diperuntukkan untuk PendidikanPolitik yang mencakup kegiatan seminar, lokakarya

pemerintahHalaman 38 dari 94 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Pal.10.Kabupaten Parigi Moutong telah dibuatkan laporanpertanggungjawaban kecuali terhadap dana bantuan tahun 2016 yangterlambat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus oleh DPC PartaiHanura Kabupaten Parigi Moutong;Bahwa sesuai Permendagri, dana bantuan keuangan yang diperolehDewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong dariAPBD pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diperuntukkan untukPendidikan Politik yang mencakup kegiatan seminar, lokakarya

ParigiMoutong pada Pemilu Tahun 2014 yakni 16.236 suara x Rp.4.500 =Rp.73.062.000, (tujuh puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan Permendagri Nomor 77Tahun 2014, dana bantuan keuangan yang diperoleh DPC Partai HanuraKabupaten Parigi Moutong dari APBD pemerintan Kabupaten ParigiMoutong diperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup kegiatanseminar, lokakarya, dialog interaktif, sosialisasi dan work shop sertaOperasional Sekretaris yang mencakup administrasi

Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Lokakarya II Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Tahun Akademik 2006/2007 dengan Daftar Honorarium Penyelenggara Lokakarya II Rencana Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan jumlah Rp. 5.952.500,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).6.

/PP/2007 tanggal 13 November2007 tentang pembentukan Tim penguji semesterganjil I blok I mahasiswa program studi pendidikandokter universitas jambi Tahun akademik 2006/2007dengan daftar pembayaran honorarium pengawasujian remedial soca semester I Blok I tahun15akademik 2006/2007 dengan jumlah Rp. 1.530.000,(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).5 Asli surat keputusan Rektor Universitas JambiNomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14 April 2007tentang pembentukan/penunjukan panitiapenyelenggara lokakarya

PP/2007 tanggal 13November 2007 tentang pembentukan Tim penguji semester ganjil I blok I mahasiswaprogram studi pendidikan dokter universitas jambi Tahun akademik 2006/2007 dengandaftar pembayaran honorarium pengawas ujian remedial soca semester I Blok I tahun67akademik 2006/2007 dengan jumlah Rp. 1.530.000, (satu juta lima ratus tiga puluh riburupiah).Asli surat keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14April 2007 tentang pembentukan/penunjukan panitia penyelenggara lokakarya

IIprogram studi pendidikan dokter universitas jambi Tahun akademik 2006/2007 dengandaftar honorarium penyelenggara lokakarya I Rencana pelaksanaan kurikulum berbasiskompetensi dengan jumlah Rp. 5.952.500, (lima juta Sembilan ratus lima puluh duaribu rupiah).Asli surat keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 10/J21/PP/2007 tanggal 23 Maret2007 tentang pengangkatan tenaga pengajar tidak tetap pada program studi pendidikandokter universitas jambi Tahun akademik 2006/2007 dengan daftar honorarium

Tim Pendiri/Pemrakarsa melakukan studi banding dan lokakarya serta membuat proposal pendirianFK Unja kepada Dirjen Dikti.Pada tanggal 8 Januari 2004 ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antaraGubernur Jambi, Rektor Unja (terdakwa), Rektor Unsri, yang berisi kesepakatan bersamapendirian PSPD/FK Unja dan peningkatan Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambisebagai teaching hospital untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dimanaFK Unsri bersedia menjadi Pembina bagi PSPD Unja

Dokter Universitas Jambi TahunAkademik 2006/2007 dengan Daftar Pembayaran Honorarium Pengawas UjianRemedial Soca Semester I Blok I Tahun Akademik 2006/2007 dengan jumlahRp. 1.530.000, (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007tanggal 14 April 2007 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia PenyelenggaraLokakarya IT Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi TahunAkademik 2006/2007 dengan Daftar Honorarium Penyelenggara Lokakarya

menghidupkan lagi teoriteorilama tentang tujuan pemidanaan, yaitu untuk pembalasan, padahal sekarang kita sedangmerintis teori pemidanaan yang modern yaitu:e Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum daripengayoman masyarakat;e Mengadakan koreksi yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup dalambermasyarakat;e Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat;e Membebaskan rasa bersalah dari Para Terpidana (Lokakarya

Data Base /Hasil Penelitian /Dokumentasi/ArsipDepartemen Litbang .c) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan /EdukasiMembantu Pemerintah salam rangka melaksanakan Revolusimental dalam penyelenggaraan Negara yaitu :1) Melakukan Kegiatan edukasiedukasi yang bersifatmenumbuhkan kondisi mental masyarakat dan aparaturNegara untuk jujur dan anti terhadap perbuatan korupsi.2) Kegiatan yang di lakukan dalam bentuk memberikanpenyuluhan di sekolah Usia Dini Paud sampai SekolahMenengah Atas, melaksanakan seminar, Lokakarya

Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Lokakarya II Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Tahun Akademik 2006/2007 dengan Daftar Honorarium Penyelenggara Lokakarya II Rencana Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan jumlah Rp. 5.952.500,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).6.

PP/2007 tanggal 13 November 2007 tentang pembentukan Timpenguji semester ganjil I blok I mahasiswa program studipendidikan dokter universitas jambi Tahun akademik 2006/2007dengan daftar pembayaran honorarium pengawas ujian remedialsoca semester I Blok I tahun akademik 2006/2007 dengan jumlahRp. 1.530.000, (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).Asli surat keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14 April 2007 tentang pembentukan/ penunjukanpanitia penyelenggara lokakarya

II program studi pendidikan dokteruniversitas jambi Tahun akademik 2006/2007 dengan daftarhonorarium penyelenggara lokakarya II Rencana pelaksanaankurikulum berbasis kompetensi dengan jumlah Rp. 5.952.500,(lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).Asli surat keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 10/J21/PP/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang pengangkatan tenagapengajar tidak tetap pada program studi pendidikan dokteruniversitas jambi Tahun akademik 2006/2007 dengan daftarhonorarium

/PP/2007 tanggal 13November 2007 tentang Pembentukan Tim Penguji Semester Ganjil I blok IMahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Tahun Akademik2006/2007 dengan daftar Pembayaran Honorarium Pengawas Ujian Remedial SocaSemester I Blok I Tahun Akademik 2006/2007 dengan jumlah Rp. 1.530.000, (satujuta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).Asli surat keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal 14April 2007 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Lokakarya

Tim Pendiri/Pemrakarsa melakukan studi banding dan lokakarya serta membuat proposal pendirianFK Unja kepada Dirjen Dikti.Pada tanggal 8 Januari 2004 ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antaraGubernur Jambi, Rektor Unja, Rektor Unsri, yang berisi kesepakatan bersama pendirianPSPD/FK Unja dan peningkatan Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai65teaching hospital untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dimana FKUnsri bersedia menjadi Pembina bagi PSPD Unja;Pada Januari

Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 327/J21.14/PP/2007 tanggal14 April 2007 tentang Pembentukan/Penunjukan Panitia Penyelenggara LokakaryaII Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi Tahun Akademik 2006/2007dengan Daftar Honorarium Penyelenggara Lokakarya II Rencana PelaksanaanKurikulum Berbasis Kompetensi dengan jumlah Rp. 5.952.500, (lima jutasembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).6.

Bahwa riwayat keahlian ahli yaitu : Certifacation of Participationdan International Symposium and Workshop on Tropical Peatland(Kuching 2008), Piagam Penghargaan Lokakarya Sistem InformasiKebakaran Hutan dan Lahan dari Dinas Perkebunan Prov SumSeltahun 2004, Piagam Penghargaan Pelatinan Senior PelatihPengendalian Kebakaran dan P3K tahun 2006, Sertifikat PelatinanPengendalian Kebakaran dari Lembaga Pendidikan PerkebunanPolitehnik LPP Yogyakarta tahun 2005.

Melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan,seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan. Dari hasil penilaian kami terhadap IAMPI berdasarkan dokumenpendukung yang ada, maka JAMPI dinilai memenuhi persyaratanmenjadi Kelompok Unsur di tingkat Nasional dengan keterangan sebagai berikut :1. IAMPI memiliki AD/ART dan kode etik asosiasi yang dilaksanakansecara konsisten ; 2.

Anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi (spesifik sesuai bidangnya) dan ;e. melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan,seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan. 11.12.13.Bahwa pada saat IAMPI mendaftar ke Kementerian Pekerjaan Umum cq.Badan Pembinaan Konstruksi untuk melakukan verifikasi kelengkapandokumen administrasi rekruitmen Pengurus LPJKN Periode 20112015 : a. JAMPI mememiliki AD/ART dan kode etik asosiasi yang dilaksanakan secara konsisten ;b.

Anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi (spesifik sesuaibidangnya) dan ; e. melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan,seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil Penggugat yang menyatakanTergugat telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dalammenerbitkan obyek sengketa.

, bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran 1 PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir 1.1.2 huruf byakni persyaratan bagi Asosiasi Profesi yang tidak memiliki cabang antara lain : 1 Telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku ;2 Melaksanakan AD/ART dan kode Etik asosiasi ;3 Jumlah anggota paling rendah 250 orang ;4 Anggota asosiasi memilki kekhusussan profesi (Spesifik sesuai bidangnya)dan ;5 Melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan, seminardan lokakarya

:Pasal 1 angka 1:Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasukmengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan, dan olahraga.;Pasal 21 ayat (1) dan ayat (8):(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dandalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:a.

Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi GorontaloTahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah Freedom Kota Gorontalo ; (Asli)15.

Tahun 2011; (Asli)13.Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuk Kegiatan Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo Tahun 2011Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo Tahun 2011; (Asli)14.Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untukKegiatan Seminar dan Lokakarya

Jember45 x Rp.3.500.000,0014. 20122004 11.800.000,00 Yulia Rahmani Bayar biayaBendahara pengelolaan paketSekretaris DPRD lokakarya ADKASIJember di Bali dengan BiroPerjalanan PT.Nuansa Wisata Tour15. 22122004 5.000.000,00 Yulia Rahmani Bayar pemasanganBendahara iklan di RadarSekretaris DPRD Jember untukJember ucapan SelamatHari Natal16. 22122004 5.000.000,00 Yulia Rahmani Bayar pemasanganBendahara iklan di RadarSekretaris DPRD Jember untukJember ucapan SelamatTahun Baru 200517. 22122004 5.000.000,00

Jember 45 x Rp.3.500.000,0014. 20122004 11.800.000,00 Yulia Rahmani Bayar biayaBendahara pengelolaan paketSekretaris DPRD lokakarya ADKASIJember di Bali dengan BiroPerjalanan PT.Nuansa Wisata Tour15. 22122004 5.000.000,00 Yulia Rahmani Bayar pemasanganBendahara iklan di RadarSekretaris DPRD Jember untukJember ucapan SelamatHari Natal16. 22122004 5.000.000,00 Yulia Rahmani Bayar pemasanganBendahara iklan di RadarSekretaris DPRD Jember untukJember ucapan SelamatTahun Baru 200517. 22122004 5.000.000,00

Round table discussion, seminar/lokakarya,advokasi meeting, rapat dengar pendapat, oneonone lobby.Membangun Kelompok Kerja/Tim Advokasi. Tim advokasiadalah garda terdepan dalam melakukan upaya perubahanperaturan perundangan melalui pengungkapan fakta dan datayang menimbulkan motivasi penentu kebijakan dan pengambilkeputusan untuk melakukan sesuatu) dalam kaitan inimengubah dan atau menerbitkan PP dan UU baru;Berikut beberapa hal penting terkait pembentukan Tim KerjaAdvokasi :a.

langsung dalam seminar, lokakarya, round table discussiondan oneonone lobby perlu didahului dengan beberapa analisastrategis antara lain sebagai berikut:a. Analisis Netmapping. Pemetaan proses penentuankebijakan dan pengambilan keputusan serta dinamikakomunikasinya termasuk siapa yang mampu secara efektifmempengaruhi penentuan kebijakan dan pengambilkeputusan. Melalui analisis ini dapat diketahui kelompoksasaran primer dan sekunder;b. Analisis target sasaran/khalayak.

Fraksa kalimat tersebut sangat penting bagi Penggugat karenamenyangkut biaya sebesar Rp. 600.000.000, ( enam ratus juta rupiah ) yangharus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebelum kegiatan dimulaitetapifraksa kalimat diganti oleh Tergugat Menjadi setelah acara selesaidilaksanakanartinya kegiatan selesai baru membayar, padahal uang tersebutHalaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Mlg8)9)10)11)diperlukan untuk mensukseskan kegiatan kongres seperti menyusun naskahakademik, lokakarya

Putusan Nomor 1539/B/PK/PJK/2016b)d)Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa sebesarRp65.932.669 merupakan penerimaan uang dariLPPM dalam rangka pinjaman;sebesar Rp30.718.929,00 yang dinyatakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebagai penerimaan uang dari LPPMsehubungan dengan langganan majalah, manajemenpeserta lokakarya, dan payment voucher di mana ataspenghasilan tersebut sudah dibukukan di tahun 2000,namun Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memberikan

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dalammemberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalamHalaman 75 dari 148 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/201861.Pembentukan PerMenhub Nomor 108 Tahun 2017, Termohontelah melakukan uji publik dengan melibatkan stakeholder, parapemangku kepentingan, termasuk komunitas pengemudiangkutan sewa khusus termasuk aplikator (UBER, GRAB danGOJEK) di beberapa kota yang dilaksanakan antara lain (BuktiT 14):a.

Melakukan pertemuanpertemuan baik formal maupuninformal dengan Perusahaan/Koperasi Angkutan SewaKhusus, Para Komunitas Pengemudi Angkutan SewaKhusus, Para Pengemudi Taksi Reguler, Para Aplikatortermasuk Organda;Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah AgungNomor 37/P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 Termohon telahmelaksanakan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi yangdilaksanakan di 3 (tiga) Kota yaitu : (Bukti T15):a. Surabaya (tanggal 30 Agustus 2017);b.

Putusan Nomor 15 P/HUM/201862.63.64.Aplikator (Grab, GoCar, dan Uber);Asosiasi Driver Online;Dinas Perhubungan Provinsi Seluruh Indonesia;o 29 5Para ahli, praktisi dan akademisi;Bahwa hasil dari seminar, lokakarya, dan/atau diskusi yangdilaksanakan di 3 (tiga) Kota sebagaimana dimaksud pada butir11, pada intinya para pemangku kepentingan dan para ahli,praktisi dan akademisi sepakat untuk mengatur kembali materimuatan tentang angkutan sewa khusus yang telah diatur dalamPerMenhub Nomor 26 Tahun 2017

;Bahwa menindaklanjuti hasil seminar, lokakarya, dan/ataudiskusi sebagaimana dimaksud pada butir 12 di atas, Termohonmelakukan penyusunan dan pembahasan naskah RancanganPeraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan OrangDengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yangdilaksanakan antara lain pada:a.

Nomor 260,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) (Bukti T12);Fotokopi Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,(Bukti T 13);Fotokopi SuratSurat Termohon telah melakukan uji publik denganmelibatkan stakeholder, para pemangku kepentingan, termasukkomunitas pengemudi angkutan sewa khusus termasuk aplikator (UBER,GRAB dan GOJEK) di beberapa kota (Bukti T14);Fotokopi SuratSurat Termohon telah melakukan seminar, lokakarya

Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (lokakarya buku KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN).Penerapan disiplin ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaanperkara pidana, terutama dalam perkara narkoba yang menyangkutTerdakwa ini, sudah lama dirintis di negaranegara barat dan LAST BUTNOT LEAST untuk diikuti oleh para penegak hukum di negara kitatercinta.Diterapbkannya aspek ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaanperkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalampemeriksaan