Ditemukan 165 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : malong maling malang marine majene maloni maline masone maxone mallone malona
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidanasebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995)merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution (pembalasan),Deterrence (pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dandisisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe danHong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
213 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutipdari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan) , Deterrence (pencegahan), /ncapacitation(penahan dan pengasingan), Rehablitation (pengintegrasian kembali kepadamasyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat TeranceD.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain Retribution(pembalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
213 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diterapkan sejalandengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yangtelah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran& Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa RetributionHalaman 129 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015(pembalasan), Deterrence (pencegahan).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,YBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa ARetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,BFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu(2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 —
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2015Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakanyang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabilitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Reftnbution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/2016Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitation (pengintegrasiankembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa denganpendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaanyaitu. selain Aetribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., BFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Mong Lu (2005) yaitutujuan pemidanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
226 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,BFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu(2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa ARetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabilitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
292 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu(2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitationpengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitutujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,BFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan = dan pengasingan), Rehablitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitutujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Et.al, Human Rights and Taxation in Europeand the World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,BFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu(2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorangWajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip daripendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yangberupa Retribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan),Incapacitation (penahan dan pengasingan), Rehablitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitutujuan pemidanaan yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
106 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Etal, Human Rights and Taxation in Europe andthe World,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabiitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D