• Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah Angkat Pemohon II bernama WALI NIKAH yang telahmendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II yangwaktu itu ayah Pemohon II berada di luar Jawa, dan yang mengakad nikahkan adalah,PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH I DAN SAKSINIKAH IT dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), namunpernikahan Pemohon I dengan Pemohon

  SAKSI PEMOHON I umur 56 Tahun Agama Islam, Pekerjaan SWASTA, bertempattinggal di PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon J; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan diPAMEKASAN pada hari Jum'at, 07 Nopember 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama WALI NIKAHyang telah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAHPEMOHON II yang waktu itu

  SAKSI PEMOHON II, umur 60 Tahun Agama Islam, Pekerjaan SWASTA,bertempat tinggal di PAMEKASAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah Pemohon IJ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan diPAMEKASAN pada hari Jum'at, 07 Nopember 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama WALI NIKAHyang telah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAHPEMOHON II yang waktu itu

  maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalahsebagaimana terurai tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan dari keterangan saksisaksi,serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut: Bahwa pada Jum'at, 07 Nopember 2003 di di PAMEKASAN, telah terjadi akad nikah /perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I ASLJ) dengan Pemohon IT (PEMOHONII ASLD, yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II sendiri bemmama WALINIKAH yang telah mendapat mandat

• yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatanganioleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugatkeputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat

  yaitu BupatiKabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini kewenangan yangdiberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas namaTergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menyatatakan : Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

  dengan tanggung jawabdan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ; .

• Pattinama bertindak seakanakan sebagai KepalaMatarumah Parentah/Keturunan Sopatrima dan memberi mandatkepada Eduard Pattiata untuk menduduki jabatan Kepala PemerintahNegeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahperiode 2020 2026.Bahwa pemberian mandat kepada Eduard Pattiata tersebut hanyaberdasarkan musyawarah keluarga Frederik W. Pattinama karenahanya ditandatangani oleh Frederik W.

  Pattinama sebagai KepalaKeluarga, Istri, Anak, Menantu dan Cucu, dan bukan berdasarkanmusyawarah Matarumah/Keturunan Pattinama, sebab yangbersangkutan bukanlah pewaris tunggal dari Matarumah/KeturunanSopaterima, tetapi hanya salah satu dari Matarumah/KeturunanSopaterima, sehingga mandat tersebut bukan hasil musyawarah yangmelibatkan anakcucu dari Matarumah Parentah garis lurus baik yangberdomisili di Negeri Oma maupun yang berada diluar Negeri Oma danpatut diduga kuat bahwa pemberian mandat tersebut

  Bahwa oleh karena hanya terdapat satu matarumah tunggal dan telahpula memberikan Mandat hanya kepada 1 (satu) Calon KPN Oma, makadengan demikian tidaklah diperlukan adanya Panitia Pemilihan, kecualiterbukti adanya matarumah/keturunan yang lebih dari 1 (stau) dan/atauterdapat lebih dari 1 (satu) calon barulah dibentuk Panitia Pemilihan.5.

  Henny KastanyaPattinama, tanggal 25September 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanSamie Gunter Pattinama dan Nico FrederickPattinama, tanggal 23 September 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Mandat yangdi berikan oleh Frederik W. Pattinama, Michael O. F.Pattinama, S.T., Linley J. Pattinama, S.T., M.T. danSilvester TH.

  Pattinama maupunistrinya bahwa untuk menjadi Raja Oma harus siapkan uang ratusan jutadan hal ini akan kami buktikan dalam persidangan, serta mandat yangdiberikan kepada Pattiata Eduard tidak melalui musyawarah anak cucuHalaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmatarumah/keturunan Pattinama Sopaterima secara keseluruhan, tetapihanya berdasarkan musyawarah keluarga Frederik. W.

• Dengan rincian :

  1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
  2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
  3. 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
  4. 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
  5. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap atas nama Terdakwa MARIA ANGGELINA MATURBONGS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

• Tentang : Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesekretariatannegara.Pasal 2(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tatausaha negara kepada Presiden, Presiden dapatmemberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkanSurat Kuasa Khusus.(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberikan dengan hak substitusi.(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan

• SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

  Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang paling

  Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

  ,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasHal 11 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFTI fm IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

  Int2adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaBaye adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaN@Qalaj 2= 22 nanan nnn nn naan nn nn nen nn ren nnn cee nnn nee ne ee nnnMenimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi

• membaca dan mempelajari berkas perkara inidan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;Bahwapara Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Maret 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor308/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon danPemohon Il, padatanggal 22 Februari 2005, telah menikah menurut tata cara agamaIslam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernamaSanawi setelah mendapat mandat

  mereka itu suamiistri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalil permohonanpara Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, padaTanggal 22 Februari 2005, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama2Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon Il yangbernama Sanawi setelah mendapat mandat

  sebidang tanahseluas 1 (satu) hektar, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon duda ceraimati dan Pemohon II perawandan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangsah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 22Februari 2005, dengan wali nikah adalah bernama Sanawi, Paman Pemohon Ilsetelah mendapat mandat

• Tambak Langon 10 Surabaya, setelah memberikansurat mandat tersebut terdakwa kemudian meminta saksi BAMBANGBUDIONO, S.H. bin SYAHRI dan saksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIFuntuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI. TambakLangon 10 Surabaya, kemudian BAMBANG BUDIONO, S.H. bin SYAHRI dansaksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIF meminta bantuan kepada saksiMOCH.

  yang diberikan oleh terdakwa dalambentuk surat Mandat Tugas tertanggal 9 Maret 2011, atas dasar surat kuasaumum yang diberikan oleh H.

  Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberi nasihat, serta hallain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaan yang dijalankan olehpemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B.16Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di JI.

  TambakLangon 10 Surabaya, setelah memberikan surat mandat tersebut terdakwakemudian meminta BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSIALFAN untuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI.Tambak Langon 10 Surabaya;bahwa BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSI ALFANkemudian meminta bantuan kepada saksi MOCH.

  Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberinasihat, serta hal lain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaanyang dijalankan oleh pemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B. Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yangterletak di JI.

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• Bahwa, objek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quoditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanKabupaten Bandung untuk dan atas nama Tergugat, dengan katalain Tergugat memberikan mandat kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung untukmenyetujui objek sengketa tata usaha negara;b. Bahwa, menurut J.G. Brouwer dan A.E.

  Schilder, pada mandat tidakterdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatutindakan atas namanya, mandat terjadi jika organ pemerintahanmengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

  Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab,melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat,oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenangkepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenangkepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n.)Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberiHalaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2015mandat.

  Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat;Bahwa, berkaitan dengan perkara a quo, meskipun objek sengketatata usaha negara disetujui oleh Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Kabupaten Bandung dengan untuk dan atas namaBupati Bandung sebagai pemberi mandat (mandator), tidak beratitanggung jawabnya beralih kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Kabupaten Bandung sebagai penerimamandat (mandataris), oleh karena itu cukup alasan hukum bagiPara Penggugat

• Satusatunya pemegang mandat kekuasaan/ kewenangan negaratertinggi (termasuk tidak terbatas kekuasaan kehakiman) pada20/10/2019 adalah Presiden RI Bapak Mujais (Kepala Negara RI) dengankewenangan tidak tak terbatasHalaman 1 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.G/2020/PN Dpsb. Kekuasaan/ kewenangan atas nama (Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR. HM Hatta Ali, SH, MH jo Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, SE,MBA jo Presiden RI Ir. H. Joko Widodo) dkk, TIDAK SAH dan MAKARpada 20 Oktober 2019c.

  Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan Kedaulatan Hukum Negara RI(Pancasila, UUD 1945, UU dan hasil Pemilu 2014/2019) / PANCASILA itusendiri yaitu melaksanakan tanggung jawab/ kewajiban BELA NEGARAyaitu mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket SI MPR RI c.q.Halaman 2 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.D/2020/PN DpsPemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan) PANCASILASupremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name by address.

• SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Hal 13 Putusan No. 267/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa apakah kewenangan

  pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ; "Menimbang

  Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

  ,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang didalamnya.

  Robby Iswanto Sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak,Kabupaten Derrrak (touletii 1211) jemssese cece nen nnce tte ee raeeneeermnenneadalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaCabean adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

• Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikankewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan ataumengambil suatu tindakan atas namanya, Mandat terjadi jika organpemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

  Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkantanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat, oleh karena mandatmerupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan inibermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusanatas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yangmemberi mandat.

  Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat 5 2 no ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn noe nee ene ne ne(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepadaBupati/Walikota. j 222 enon nnn eon(4) Bupatimalikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajianyang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksudGAIAM GAL (8). pa nnn nnn nnn nnn nnn nnn(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksuddalam

• Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22 September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksi penerimaanTersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasidalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA, berdomisilidi Sulawesi Tenggara, olehsebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

  Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 222 22 Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

  Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

  Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 22 2e Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; e Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

• Mengingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan olehpejabat yang memperoleh mandat, maka pelimpahan tersebut baru dapatdilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama kepada Koordinator PerguruanTinggi Swasta Wilayah VII ( Tergugat ) apabila ada hak substitusi. Selain itu Tergugatdalam menandatangani Surat Keputusan no. 1095/K7/AK/2011tanggal 31 Mei 2011 tampak sangat jelas tidak bertindak untuk dan atas namapejabat yang memberi mandat. Melainkan bertindak untuk nama jabatannyasendiri.

  , adalah kewenangan semukarena ini kewenangan itu hanyadiinternal lembaga antara atasan danbawahan, dan mengapa dikatakansemu karena sifat dari kewenanganitu bahwa penerima mandat tidakbertanggung jawab terhadap segalaakibat hukum yang dilakukan ketikaKewenangan........kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat yang diterima, akantetapi apabila terjadi mal administrasi maka letak tanggung jawab individu darikewenangan mandat, tanggung jawab kewenangan terletak di pemberi mandat ; Bahwa kalau

  Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

  Pelimpahan inidibedakan dalam dua jenis yaitu pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasidan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat.

  Pelimpahan wewenang dalam bentukmandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahkepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan, dengan ketentuanbahwa prosedur pelimpahan ini terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan,sedangkan tanggung jawab/tanggung gugat adalah tetap berada pada pemberi mandat, serta57tetap dimungkinkan bagi Pemberi mandat untuk setiap saat menggunakan sendirikewenangan yang dilimpahkan itu ; Menimbang.........Menimbang

• Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat itusaksi Yudianto berkeinginan untuk melakukan pembayaran di Balai DesaLemberang namun Terdakwa menolaknya dengan alasan jika Terdakwa sudahmempunyai mandat penuh dari Kepala Desa Lemberang untuk melakukantransaksi ini sehingga saksi Yudianto mempercayainya dan menyerahkan uangsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,namun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 ketika karyawan saksi Sutrisnosedang menebang pohon Akasia/Kronis

  dan pohon Jati yang sudah dibayartersebut diberhentikan oleh warga Desa Lemberang karena ternyata Terdakwatidak pernah mendapat mandat dari Desa Lemberang untuk menjual pohonpohon tersebut;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksiSutrisno senilai lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;AtauKEDUABahwa ia terdakwa Adji Siswanto bin Suwarjo pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat lagi

  tercapai kesepakatan harga sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahanuangnya disaksikan pula oleh saksi Misrun dan saksi Darso;Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjualpohonpohon kayu milik desa namun pembelinya bukan Saksi;Bahwa Saksi mau membeli pohonpohon kayu milik Desa Lemberangtersebut oleh karena Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi kalausemua ini atas pengetahuan Kepala Desa sehingga Saksi semakin yakinkalau Terdakwa sudah mendapatkan mandat

  sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uangnya di rumah Saksi dandisaksikan pula oleh saksi Darso;Bahwa pada saat dilakukan penebangan pohonpohon kayu tersebut,ada orang yang menghentikannya yaitu saksi Imam yang menanyakanizin penebangan dari Kepala Desa Lemberang namun karena izin ituternyata tidak ada maka kemudian kayukayu tersebut dibawa/diamankanke Polsek Sokaraja;Bahwa ketika di Polsek Sokaraja, Saksi baru mengetahui jika Terdakwatidak memiliki izin dan mandat

  ,Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa telahmembohonginya;Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yudianto telah memberikan uangmilik saksi Sutrisno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pohonpohon kayu milik DesaLemberang yang berada di sepanjang jalan Desa lLemberangKarangtengah yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan kalaudirinya sudah mendapatkan mandat penuh dari Kepala Desa Lemberanguntuk menjual pohonpohon kayu tersebut;Bahwa antara

• S255/BL/S.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Sanksi Denda atasKeterlambatan Penyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek bersifatUtang atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan (Bukti P1);DASAR GUGATAN :1.

  Bahwa sebelum Penggugat masuk kepada materi gugatan, Penggugatbersama ini menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat telahbenar menunjuk Tergugat sebagai pihak yang digugat karena Tergugattelah memberikan pelimpahan wewenang berupa Mandat kepadaKepala Biro Perundangundangan dan Bantuan WHukum untukmenerbitkan objek gugatan ;2.

  S 6287/BL/2009 tanggal 2411Juli 2009 perihal Laporan Peringkat Bersifat Utang yang ditandatanganiKepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAMLK atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal LembagaKeuangan (Surat No.

  No. 106 K/TUN/201 114.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat telahditerima pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 dan karenanyamasin dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan,sebagaimana yang diatur dan diharuskan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UU PTUN).15.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat

  Bahwa Tergugat dengan memberikan Mandat untuk menerbitkandan menandatangani kepada Kepala Biro Perundangundangan danBantuan Hukum telah kembali menyampaikan Surat No. S 10246/BL/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal PermohonanKeberatan Terhadap Sanksi Denda Atas KeterlambatanPenyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utangyang isinya pada intinya ialah menolak Surat No.

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana