Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
6524
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    3. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 01/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 15 Juni 2011 — Drs. SAIFUDIN melawan KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO dkk,
585
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 01/PDT.G/2011/PN.PO
    PUTUSANNomor : 01/PDT.G/2011/PNPODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Drs. SAIFUDIN, Umur 43 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenPonorogo, Alamat Dk. Pilang RI/RW: 03/04 Ds. Tulung Kec.Sampung Kab. Ponorogo, selanjutnya memberikan kuasa kepadaNy. Ernawati, SH.MH Advokat, beralamat di Jl. Pacar Gg.
    Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamenyatakan bahwa objek sengketa memenuhi ketentuan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berwenang untuk memeriksa, mMemutus dan menyelesaikanperkara gugatan A quo;.
    Saifudin (Penggugat) adalah termasuk Keputusan PejabatTata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut
    Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamenyatakan bahwa objek sengketa memenuhi ketentuan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berwenang untuk memeriksa, mMemutus dan menyelesaikanperkara gugatan A quo;5.
    , memutus dan menyelesaikan37perkara a quo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidakberwenang untuk menerima, memeriksa, lebihlebih memutus/mengadili perkara a quo.
Register : 04-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 703/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon:
Tiorina
484
  • Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon
    membebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 16 Oktober 2023 — Pemohon:
R. Rudy Haryanto
1910
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Putus : 22-10-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 44/Pdt./2012/PT.TK.
Tanggal 22 Oktober 2012 — DIANSYAH, Ny. MASNAH, Ny. PERILIA, ZULKIPLI, MUHAMAD NASIR MURSIDI, dan HADIJAH, MELAWAN KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING, Ny. SYAFARIAH WIDIYANTI, SH., REZA PAHLEVI, MOCHTAR SANI BADRI FIRDAUS, B.Sc., ANDI TRIVINO, dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN.
5020
  • Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------------------3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kalianda membuka kembali untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara No :19/Pdt.G/2011/PN.KLD dalam perkara antara : DIANSYAH , dkk sebagai Penggugat ;-------------------------- MELAWAN KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING,dkk sebagai Tergugat ;----- 4.
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAe Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. DIANSYAH, pekerjaan buruh, alamat: Jl. Dr. Setia Budi, Gg.Purba,RT.01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan TelukbetungBarat, Kota Bandar Lampung; 2. Ny. MASNAH, pekerjaan lbu Rumah Tangga, alamat: JI. Dr.
Register : 03-05-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 27 Juni 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
85
  • - Menerima eksepsi Termohon ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Register : 20-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 656/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
HERMANTO
116
  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/ Pdt.G / 2012 / PN. JMB
Tanggal 2 Juli 2012 — BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA melawan SUGENG PURWANTO
5211
  • - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara antara : BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA : lakilaki, Umur 55 tahun,SUGENG PURWANTOPengadilan Negeri tersebut ;agama Hindu, Pekerjaan Station Manager,bertempat tinggal di desa Binor, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo, atas nama PTYTL Jawa Timur dalam perkara inimemberikan kuasa kepada 1.
    Bougenville 16a Ngerjo, Pojokrejo, Kesamben,Jombang9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, per hari atas keterlambatanmemenuhi isi putusan ini ;10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbar bij vooradj) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;Menghukum 11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berpendapat lain
    inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalah halhalsebagai berikut : 1 Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut ), bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak yangditimbulkan oleh hubungan kerja sehingga timbul perselisihan hak,sehingga yang berhak untuk memeriksa
    : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NOMOR 2Tahun 2004, tentang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
    kerja adalahperselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, menurut MajelisHakim merupakan wewenang absolut dari Peradilan Hubungan Industrial ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan wewenang absolutdari Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis hakim alasan Eksepsidari Tergugat dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriJombang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa
Register : 27-08-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 316/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 14 Nopember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
125
  • - Menerima eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa perkara ini ;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.871.000 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
    SALINAN PUTUSANNomor : 316/Pdt.G/2012/PA.KdiBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukanoleh:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 35
    tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagidan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukumdan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Berdasarkan alasan/dalildalil atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa
    September2012 yang dibenarkan pula oleh Penggugat, maka telah terdapat fakta bahwa Penggugatbertempat tinggal di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utarayang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga menurut MajelisHakim bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat sangat beralasan hukum untuk diterimasesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama tersebut di atas dan Pengadilan Agama Kendari harus menyatakantidak berwenang untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 5 dari 7 hal.putusan No.316/Pdt.G/2012/PA.KdiTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima eksepsi Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa
Register : 09-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JUAIMAH Binti H. JUMBERI Diwakili Oleh : GT. MULYADI, SH.MH
Terbanding/Tergugat : Hj. SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN Diwakili Oleh : H. FUAD SYAKIR, SH
720
  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjg tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    • Menolak eksepsi Tergugat;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok
Putus : 01-05-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 62/PID/2012/PT.BTN
Tanggal 1 Mei 2012 — MUSA AGUS SUTRISNA, dkk.
3816
  • Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa Agus Sutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-177/01/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-------------------------------------
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa : Nama LengkapTempat LahirUmur dan Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanMUSA AGUS SUTRISNA ; Tangerang ;66 tahun /25 Juni 1945 ;Lakisha sesessersseessesner ener rsesensesIndonesia ; : Jl.
    No : 62/PID/2012/PT.BIN12Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/PN.Tng, tanggal 16Februari 2012 tersebut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara beserta putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16Februari 2012 beserta memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umumtanggal 22 Februari 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan putusan pengadilan negeri tersebut keliru menerapkanPasal 78 ayat (1
    Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untukmemeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa AgusSutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaanNomor Register Perkara PDM177/01/2012, tanggal 11 Januari2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaraTEPSEDUE; ~ nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4.
Register : 24-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 82/PID/2018/PT BJM
Tanggal 18 Oktober 2018 — NURMANSYAH Als H.NURMAN Bin SYAHRUDIN
10031
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembali persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
    PUTUSANNo. 82/PID/2018/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur/Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: NURMANSYAH Alias H.
    MAHYUDIN, SH & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal31 Juli 2018 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutertanggal 01 Agustus 2018 nomor ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan = TinggiNo.82/PID/2018/PT BJM tertanggal 24 September 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaTurunan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa danmengadili Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. PDM97/BB/Epp.2/07/2018 tertanggal 18 juli 2018 ;4. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H.NURMAN bin SYAHRUDIN untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materiperkaranya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru telahmenjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokok amarnya sebagai berikut :MENGADILI1.
    perkara tersebut dan memerintahkan terdakwasegera dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan setelah putusan sela tersebutdiucapkan, yang akan berakibat penyelesaian perkaranya menjadi lebih rumitdan tidak sederhana lagi ;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmenerima, memeriksa dan =mengadili Perkara pidana Nomor:188/Pid.B/2018/PN.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima,memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atasnama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembalipersidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas namaTerdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3.
Register : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 91/ Pdt.P/2018/PN Byl
185
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut ;-----------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-------------------------
    PENETAPANNomor 91/ Pdt.P/2018/PN BylDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalamperkara permohonan yang diajukan oleh : ANIK PURYANTI bertempat tinggal di Dk.Bulurejo Rt 004/003 DesaRandusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dalam hal inimemberikan kuasa kepada Budi Sularyono, S.H., Advokatdan Penasehat Hukum dari LBH KompasHHAM LSMErpeta yang berkantor di JI.
    dan keterangansaksi yang menyatakan Pemohon dan keluarganya beragama Islam ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut Hakimberpendapat karena Pemohon hendak dinyatakan sebagai wali atas anaknyadan Pemohon beragama Islam, maka bila dilihat dari ketentuan Pasal 49 huruf aUndangundang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan : Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Byl....Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa
    ennaMenimbang, bahwa kemudian dalam Putusan MARI No.1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 dengan kaidah hukum : Sejak UUNomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, (incasu telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) makaPengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa
    menentukanperwalian terhadap anak dibawah umur yang beragama Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena ada kewenangan/kompetensiPengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 134 HIR menyatakan : Jikaperselisihan itu. adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu,dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang, maka oleh ituPengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN STABAT Nomor 10/PDT.P/2016/PN STB
Tanggal 25 Februari 2016 — Siti Aminah
197
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;2. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
    Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikanpenetapan atas permohonan dari :Siti Aminah Binti Juli, tempat lahir di Halaban, tanggal lahir 2 April 1986,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelaminPerempuan, warganegara Indonesia, tempat tinggal diDusun V Kebun Buah RT/RW 001/001 Desa HalabanKecamatan Besitang Kabupaten Langkat,dalam hal inidiwakili oleh
    Januari 2010 sesuai dengan (Bukti P.4) ;Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkarnaen My BinYahman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2015 sesuai dengan(Bukti P.5) ;Menimbang, bahwa Pemohon bermohon supaya ditetapkan sebagaiWali dari Kedua orang anak kandungnya tersebut yang masih katagori belumdewasa menurut hukum karena Ayah kandung dari anakanak tersebut sudahmeninggal dunia ;Menimbang, bahwa sebelum masuk pada petitum permohonanPemohon, oleh karenanya dipandang perlu untuk memeriksa
    tentangkewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa suatu permohonanperwalian terhadap Pemohon yang beragama Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan PenjelasanPasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan terhadapmemeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama terhadappermohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agamadalam hal ini Pengadilan Agama Stabat ;Menimbang, bahwa
    berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut diatas, sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Stabat menyatakan tidakberwenang memeriksa permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap segala ongkos yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalamamar penetapan ini;Mengingat ketentuan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama,Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 25-06-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 26 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
122
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 4 April 2016 — H. Mirzan Ikbal, S.E.>< 1. H. Gumari, 2. Mahkamah Partai, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
1770
  • M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
Register : 15-03-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Alkanz Putra Mahkota
Tergugat:
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
7539
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.
    Blb;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
  • 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 561.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Register : 05-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 387/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : TRI RAHAYU HANDAYANI Diwakili Oleh : KURNIAWAN ADIBROTO, SH., CLA.
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
5033
  • MENGADILI :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

    Mengadili Sendiri :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara
Putus : 27-09-2016 — Upload : 21-04-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 169 /Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 27 September 2016 — - H. Muis Halim, BA, MBA Vs. - 1. Sandra Halim,, dkk.
17488
  • MENGADILIDalam eksepsi : - Menolak eksepsi kompetensi absolut dari kuasa hukum para Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir
Register : 02-07-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTA BENGKULU Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn. (sela)
Tanggal 20 Agustus 2013 — Pembanding vs Terbanding
9145
  • Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan;2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;2.3.2.
    Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil setiap bulan;2.3.4.
    PUTUSAN SELANomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat bandingtelah memutus perkara yang diajukan oleh;Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong,selanjutnya disebut sebagai tergugat/oembanding;melawanTerbanding, umur 26 tahun, agama Islam,
    Lebong,belum diperiksa dan dinilai oleh hakim tingkat pertama;Jumlah penghasilan tergugat/pembanding tidak pernah diperiksasecara konkret dan tidak dibebani pembuktian kepada tergugat/pembanding berapa sebenarnya nilai nominal penghasilan tergugat/pembanding setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama Lebong harus memanggil ulang para pihak yangberperkara dan membuka kembali persidangan, sebagai berikut;1.Dalam persidangan insidentil, hakim harus memeriksa
    Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti, baik secara formalmaupun materiil, terhadap;e Hutang piutang tergugat/pembanding pada Bank BPDBengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;e Penghasilan tergugat/pembanding selaku PNS setiap bulan;c. Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/terbanding dantergugat/pembanding untuk menambahkan alat bukti bila ada halyang dianggap perlu;3.
    Sebelum menjatuhkan putusan akhir;21s2.2.DdsMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untukmembuka kembali persidangan dengan memanggil penggugatdan tergugat menghadap di persidangan yang waktunyaditentukan oleh Pengadilan Agama Lebong;Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membukapersidangan insidentil dan memeriksa adanya faktakemungkinan akan dialinkannya objek sengketa harta bersama,sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yangdiajukan oleh penggugat;Memerintahkan Pengadilan Agama
    Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutangtergugat dan penggugat pada Bank BPD BengkuluCabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;112.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku PegawaiNegeri Sipil setiap bulan;4.