halamanPenetapan Nomor 0047 /Pdt.P/2017/PA WngBahwa Pemohon dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan .Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini .PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

JINARUDDIN; et . a qin Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh)alikan kepada saksi korban ROSO SUFENDI BIN RUYAT ; bembang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebut seluruhnya atau sebagian milik saksi ROSO SUFENDI BIN RUYAT, 4pdengan berjalan kaki setelah sampai Terdakwa langsung menju kesamping rumahi korban untuk mengambil beras tersebut dengan cara melubangi karung berasmakai tangan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan maksud ak: menter

perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan tanggaal lahir dalamAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio KabupatenLamongan dengan nomor : 140/49/IV/2012 tanggal 27 April 2012,Tanggal Lahir Pemohon di dalam Kutipan Buku Nikah tertulis 17September 1990 seharusnya adalah 19 September 1993, sehinggaPemohon dalam mengurus persyaratan akta kelahiran anak mengalamikesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

ROYAL PERMAI TOURS & TRAVEL , yang berdasarkan AktaPendirian No. 199 tanggal 23 Nopember1987 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : C24579.HT.01.01TH. 1988 tanggal 25 Mei 1988 tentangPersetujuan Atas Akta Pendirian No.199 danKeputusan Menter i Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C3514.HT.01.04.TH.1999tanggal 4 Maret 1999 tentang PersetujuanAtas Perubahan Anggaran Dasar, adalah suatuBadan Hukum Indonesia yang beralamat diJalan Ir. H.

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB781/Kua.13.33.20/Pw.01/10/2017 tanggal12 Oktober 2017 yang dikutipdari Kutipan Akta Nikah Nomor:.81/2 tanggalO1 Februari 1973 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KandatKabupaten Kediri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk dilakukan perubahan pada aktanikahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

Putusan Nomor 2 P/HUM/202022.23.24.tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintahkepada masyarakat dapat lebih baik;Mengenai argumen Para Pemohon yang menyatakan bahwadengan dikeluarkannya Peraturan Menter!

Peraturan Menter PANRB Nomor 61 memberikan jaminankepastian dan perlindungan bagi peserta SKD yang ulusberdasarkan PermenPAN 37 untuk ikut tahapan SKB;b. Diperlukan persyaratan dan kondisi tertentu bagi peserta SKDyang tidak lulus berdasarkan PermenPAN 37 untuk mengikutitahapan SKB sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 61;c.

Peraturan Menter' PANRB Nomor 61 Tahun 2018 tetapmenjamin peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 untuk mengikuti SKB. Dengandemikian, keadilan, kepastian hukum dan perlindungankepentingan peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 tetap dikedepankan;Halaman 39 dari 58 halaman.

Oleh karena itu, Pemerintahmenerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018 dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhanPegawai Negeri Sipil yang memadai dan tetapmempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayananpemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik; Telah jelas bahwa norma yang diatur dalam Pasal 3Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pesertaseleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhinilaiambang batas kelulusan SKD sesuai dengan PeraturanMenter

Putusan Nomor 2 P/HUM/202041.42.43.44.45.Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018 juga tidakmencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 danPeraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018, namunmerupakan peraturan yang melengkapi aturan teknis pengadaanCPNS Tahun 2018 sehingga tidak menggantikan Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018;Kembali kami tegaskan bahwa ketentuan teknis mengenai tahapanseleksi sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36Tahun 2018 sehingga Peraturan Menteri

Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua

Maka dilakukan proses lelang terhadapasetlobjek sengketa a qo oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dalLelang (selaku Tergugat IV), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal4dan pasal 9 Peraturan Menter; Kuangan Nomor .93/P~K.06/2009 yaitu:~ 'Pasal 4: Pengelolaan aset yang dikelola oleh Menteri Kuangan dapatdlakukan dengan cara: Penagihan melalui panitia Urusan Piutang Negara; Penjualan; Pemanfaatan; Penetapan Status Penggunaan".~ "Pasal 9 ayat (1): Penjualan. aset property dilakukan mefalui KantorPelayanan

peringatan/teguran dalampelunasan utang Pengugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pemah dilakukansita, Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan TergugatTergugat tersebut,karena TergugatTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;.Menimbang, bahwa TergugatTergugat telah menyangkal datil gugatanPenggugat tersebut dengan dalih bahwa tindakan yang dilakukan oleh TergugatTergugat atas objek sengketa sudah tepat dan berdasar hukum karena statusnyamenjadi kekayaan negara dibawah pengelol~an Menter

sekarang teJah diambil alin oleh BPPN, untuk itu Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan BPPN bermaksud akan menjual aset jaminan Penggugat tidakmelalui proses atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam PeraturanPemerintah diatas adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh BPPN terhadap aset jaminan milikdebitur/Penggugat tersebut sangat menentukan sekali atau akan berpengaruh dengan 30oleh pihak lain yang dipercayakan oleh Menter

tentang tatacara pengelolaan kekayaan Negara olehMenteri Keuangan (Pasal 6 ayat (1,2,3), dengan membagi/mengelompokan kekayaanNegara atas 3 kelompok, sedangkan aset kreditljaminan Penggugat yang olehTergugat disebutkan sebagai objek sengketa adalah kekayaan negara yang termasukkelompok sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 yaitu 37termasuk kekayaan negara yang terkait dengan Hak Tanggungan yang ditangani ,oJehPanitia Urusan Piutang Negara ;Menimbang, bahwa dengan Peraturan Menter

, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas terbuktilahbahwa terhadap Kekayaan Negara eks BPPN tidak secara serta merta menjadiKekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang tidak tunduk terhadapperaturan perundangundangan,tetapi aset jaminan kredit eks keJoJaarBPPN menjad;Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, oleh Menteri KeuanganKekayaan Negara disebut sebagai Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PTPengelola Aset, yang pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menter

S.Ked dibawah sumpah jabatan, selaku dokter pada PuskesmasTompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan pada korban terdapat memar ukuransatu senti meter kali dua senti menter di payudara kanan bagian bawah. Terdapatkemerahan di bibir besar dan kecil kemaluan.

S.Ked dibawah sumpah jabatan,selaku dokter pada Puskesmas Tompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan :pada korban terdapat memar ukuran satu senti meter kali dua senti menter dipayudara kanan bagian bawah. Terdapat kemerahan di bibir besar dan kecilkemaluan.

telah melakukanperbuatan melawan hukum berkaitan pemberian SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2018/PN WsbPada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

KBM SITE SUKAN, perihal akan diadadakannya Perubahan Harikerja dari 13 hari kerja 1 Hari Off menjadi 6 hari kerja 1 hari Offperubahan hari kerja ini dikarenakan Perusahaan mengalami PenurunanProduksi yang cukup drastis yang dari Produksi 450.000 BCM/bulanTurun Menjadi 150.000 BCM/Bulan, Guna mencegah terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja dan juga guna menjalankan amant UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan SuratEdaran Menter Nomor SE.197/MEN/PHIPPHI/2008 TentangPencegahan Pemutusan

.33/Pdt.P/2017/PA WngPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, bermeterai cukup, bukti yang berupa foto copy telahsesuai dengan aslinya, maka buktibukti tersebut telah memenuhi syarat sebagaialat bukti surat dan dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang samasebagaimana aslinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

identitas yang lain, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon danPemohon II dalam melengkapi data pribadi Pemohon dan Pemohon II dankesulitan dalam mengurus Kepentingan lain yang berkaitan dengan dokumendokumen Pemohon dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyatapermohonan Pemohon tentang pembetulan nama dan tanggal lahir begitupulaPemohon pembetulan tanggal lahir atau identitas Pemohon dan Pemohon IIdapat dibenarkan dan sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Perpres No 30 tahun 2015 tentang perubahanketiga atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentngan umum jo Perpres No 148 tahun 2015 tentang perubahankeempat atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Peraturan kepaia BPN No 5 tahun 2012 tentangpetunjuk teknis pengadaan tanah Jo Peraturan Menter

' Agrara dan Tataruang/ Kepala BPN No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala BPN No 5 tahun 2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanahjo Peraturan Menter' Agrara dan Tata ruang/ Kepala BPN No 22 tahun2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan kepaa BPN No 5 tahun2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanah:Bahwa roses peniaian ganti kerugian sudah sesuai dengan yangdiamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diurakan pada angka 3 tersebut diatas dan dilakukanoleh

Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatuapapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Jika walinya yang dekatgaib, wali berikutnya tidak berhak mengagadkannya dan yangmengagadkannya talah hakim";Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakanoleh Pemohon dan Pemohon II dengan menggunakan wali yang tidakberhak yang seharusnya menggunakan wali hakim (Peraturan Menter!

Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Keputusan Menter' AgamaRl.

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter