ALASAN PERTAMA :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIF ALIAS ROSID BIN ABDULSALAM tidaklah memenuhi syarat Yuridis untuk dilakukan penuntutan pidana lebihlebih untuk dijatuhipidanapenjara mengingat Terdakwa berada dalamlindungan / jaminan hukum UNHCR (United Nations High Commissioner forRefugees) sebagai Organisasi Dunia PBB Bagian Pengungsi Pencari Suaka Politiksesuai dengan Sertifikat UNHCR yang sementara diproses ketika itu dari tanggalpengeluaran surat tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan memperbaharui

dan LocusDelicti Terdakwa MUHAMMAD SYARIF ALIAS ROSID BIN ABDULSALAM tidak memenuhi syarat untuk dilakukan proses hukum / penuntutandelik, lebihlebih tidak berdasar hukum untuk dijatuhi pidana karena sesuaidengan dasar hukum Indonesia melalui penerapan hukum, asasasas hukumpidana Indonesia keberadaan Terdakwa dalam daerah wilayah hukum Indonesiaadalah jelas statusnya selaku Pengungsi / Pencari Suaka Politik yang dijaminsecara hukum Internasional dan UndangUndang RI yakni jaminan dari UNHCR(United Nations

Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 393 / Pid.Sus /2013 /PN.SRG., tanggal 25 September 2013 yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi Banten No. 144/PID /2013/PT.BTN, tanggal 28 November 2013 adalahsangat berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat PeninjauanKembali oleh Mahkamah Agung RI dengan mengadili kembali denganmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melanggarUndangUndang Imigrasi tetapi justru keberadaan dan perbuatan Terdakwadijamin oleh UNHCR (United Nations

yang didakwakan kepada Terdakwa(MUHAMMAD SYARIF ALIAS ROSID BIN ABDUL SALAM) yakni :Dakwaan Kesatu : Pasal 120 (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;atauDakwaan Kedua : Pasal 120 (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;atauDakwaan Ketiga : Pasal 114 (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Bahwa dakwaandakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yangbersifat Alternatif Sistem ftidaklah berdasarhukum untuk diterapkan karenaadanya bukti baru (PK3) yakni Surat UNHCR (United Nations

TinggiBanten No. 144 /PID /2013/PT.BTN, tanggal 28 November 2013 dan melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum;ALASAN KETIGABahwa unsurunsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimanaterlihat pada DakwaanDakwaan Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Kesatu, Kedua,Ketiga) tentang penerapan UndangUndang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011tidaklah dapat diterapkan secara normatif karena Terdakwa bersama beberaparombongan Orang Asing kurang lebih 53 orang kesemuanya adalah dibawahjaminan UNHCR (United Nations

tanggal19022013 adalah absah dan berhak mendapatkan Preferensi Tarif dalamrangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA).Menurut Majelisbahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalamOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of TheAsean China Free Trade Area (ACFTA) yang telah disahkan denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations

PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations

No. 1857 K/Pid.Sus/2020Bahwa ketentuan Pasal 27 UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut)menyatakan yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan diatas kapal asing yang sedang melintas laut teritorial untuk menangkapSiapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengankejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama melintas secaradamai, kecuali dalam hal berikut

Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17Oktober 2019 untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada negara;Mengingat Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Pasal 27 UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 tentangPengesahan United Nations

Chinadengan Pos Tarif 9503.00.9900 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 15% (ACFTA) untuktahun 20122014;bahwa PIB yang diberitahukan pada saat keberatan berbeda dengan yang dilampirkan padasaat pengajuan Banding;bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations

and ThePeople's Republic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule ofOrigin (ROO) Form E atau Surat

2012 tanggal 10 Juli 2013.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

CoOperations between The Association Of South Asian Nations and ThePeoples Republic Of China (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasamaekonomi menyeluruh antara negaranegara anggota Asosiasi BangsaBangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACFTAdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO) Form E atauSurat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalamOperational Certification

sebagai Third Party Invoicing dan atas Form E NomorE12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagaidasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema ACFTA;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and The Peoples Republicof China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaraNegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperations between The Association Of SouthAsian Nations and The Peoples Republic Of China (Persetujuan kerangka kerja mengenaikerjasama

PARAMETER HASIL SYARAT METODE PUSTAKAUJIKuantitatif249,1 mgPenimbangan 153,1 mgZat 20,15 mg+ Plastik 1 47,97 mgZat1, 1 Penimbangan Zatuntuk ujiR.WarnaHPLC Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Son Positif Sampel Positif Reaksi Marquis Testberwarna jika warna Warna (Manual forjingga larutan sama Use bymengandung dengan warna NationalKualitatit senyawa baku dan sampel Drug Testingamfetamin yaitu jingga Laboratories,Reaksi Warna dan Unitedturunannya Nations New York,2006)Halaman 16Positif

PARAMETER UJI HASIL SYARAT METODE PUSTAKAKuantitatif249,1 mgPenimbangan 153,1 mgZat + 20,15 mgPlastik 1 47,97 mgZat1. 1 Penimbangan Zatuntuk UjiR.WarnaHPLCPositif Sampel Reaksi Marquis Testberwarna Positif Warna (Manual forjingga jika Use bymengandung warna Nationalsenyawa larutan Drug TestingKualitatif Reaksi amfetamin sama Laboratories,Warna dan dengan Unitedturunannya warna Nations baku dan New York,sampel 2006)yaitu Halaman 16jingga2 Positif 1.Waktu HPLC PDA MA PPOMNmengandung retensi Tahun 2013senyawa

PARAMETER UJI HASIL SYARAT METODE PUSTAKAKuantitatif249,1 mgPenimbangan 153,1 mgZat + 20,15 mgPlastik 1 47,97 mgZat1, 1 Penimbangan Zatuntuk UjiR.WarnaHPLCPositif Sampel Reaksi Marquis Testberwarna Positif Warna (Manual forjingga jika Use bymengandung warna Nationalsenyawa larutan Drug TestingKualitatif Reaksi amfetamin sama Laboratories,Warna dan dengan Unitedturunannya warna Nations baku dan New York,sampel 2006)yaitu Halaman 16jingga2 Positif 1.Waktu HPLC PDA MA PPOMNmengandung retensi Tahun 2013senyawa

Positif Sampel Reaksi Marquis Testberwarna Positif Warna (Manual forjingga jika Use bymengandung warna Nationalsenyawa larutan Drug TestingKualitatif Reaksi amfetamin sama Laboratories,Warna dan dengan Unitedturunannya warna Nations baku dan New York,sampel 2006)yaitu Halaman 16jinggaKualitatif HPLC Positif 1.Waktu HPLC PDA MA PPOMNPDA mengandung retensi Tahun 2013senyawa larutan Halaman 33 Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Son Metamfetamin uji sesuai Aldenganlarutanbaku2.Spektrumlarutanuji

E133106108720018 tanggal 23 Januari2013 pada waktu menyerahkan PIB.Menurut Majelisbahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalamOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of TheAsean China Free Trade Area (ACFTA) yang telah disahkan denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations and The PeoplesRepublic of China (Persetujuan

Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations And ThePeoples Republic

penulisan kode fasilitas preferensi tariff pada kolom 19 PIB tidaksesuai dengan Form AK yang dilampirkan sehingga diberlakukan tariff Bea Masukyangberlaku umum (MEN).bahwa ketentuan dasar AKFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:118/PMK.01 1/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 11Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang pengesahan Framework Agreement OnComprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The MemberCountries of The Association of Southeast Asian Nations

And The Republic of Korea(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntarPemerintah NegaraNegara Anggota Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggaradan Republik Korea).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007tentang pengesahan Framework agreement on comprehensive economicCooperation among the governments of the member countries Of the association ofsoutheast asian nations and the Republic of korea (persetujuan kerangka kerjamengenai Kerjasama

alasan Pemohon Banding.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenetriKeuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

CoOperations between The Association Of South Asian Nations and ThePeoples Republic Of China (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasamaekonomi menyeluruh antara negaranegara anggota Asosiasi BangsaBangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACFTAdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO) Form E atauSurat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalamOperational Certification

mengirimkan h:konfirmasi atas surat Terbanding Nomor: S2593/KPU.01/2012 tanggal 07 Desem2012, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E123112200680005 tanggal 15 Okto2012 adalah sah dan benar dan ditandatangani oleh Xiong Yanlan;bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.01 1/2(tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 J2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconoCooperation Between The Association of South East Asian Nations

and The PeopRepublic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2(tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of.Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalmelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan RuleOrigin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal

proses lainselain loading dan unloading dalam upaya menjaga agar mutu barang tidak turunserta tidak terdapat aktivitas jual beli;: bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area onComprehensive Economic Cooperation between The Association of South EastAsian Nations

diatur dalamRule 11 REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP) FORTHE RULES OF ORIGIN OF THE ASEANCHINA FREE TRADE AREA, sebagaiberikut : Rule 11 In principle, a Certificate of Origin (Form E) shall be issued priorto or at the time of shipment yang baru disyahkan dengan Peraturan Presiden RINomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend TheAgreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On ComprehensiveEconomic CoOperation Between The Association Of Southeast Asian Nations

karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;Mengingat pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat(2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi PerserikatanBangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations

Convention On The bLawOf The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang RINomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law Of TheSea, UNCLOS 1982) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dan ketentuanketentuan hukum lain yang berlaku ;MENGADILI1.

tidadiberikan kepada Pemohon Banding karena ditemukan tanda tangan pejabat yang berwenang padadiragukan keabsahannya dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan ditberdasarkan tarif MFN. bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri KeuanganNomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 4:2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EcCooperation between The Association of South East Asian Nations

and The Peoples Republic c(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara 1Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework AgreeComprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations aPeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Merantara Negaranegara

Asean China Free Trade Area (ACFTA),berlaku antar negara, yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkatdibawahnya;bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area onComprehensive Economic Cooperation between The Association of South EastMenimbangAsian Nations

Republic of China (Persetujuan Kerangka KerjaMengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of TheFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation of Southeast Asian Nations

bea masuk berdasarkanperjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesiadengan pemerintah beberapa negara lain.bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalamOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of TheAsean China Free Trade Area (ACFTA) yang telah disahkan denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations

PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan' dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations

bea masuk berdasarkanperjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesiadengan pemerintah beberapa negara lain.bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalamOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of TheAsean China Free Trade Area (ACFTA) yang telah disahkan denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations

PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan' dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations

bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahbeberapa negara lain;bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area onComprehensive Economic Cooperation between The Association of South EastAsian Nations

Republic of China (Persetujuan Kerangka KerjaMengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of TheFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation of Southeast Asian Nations

lengkap dan benar;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkasbanding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Bandingdalam persidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menetri Keuangan(PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto KeputusanPresiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between TheAssociation of South East Asian Nations

and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaraNegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahanFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China(persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama

121300016190012, tanggal 19 Mei 2012,Majelis berpendapat bahwa terdapat kesamaan dengan tanda tangan yangtercantum pada specimen tanda tangan yang ada atas nama Zhang Dayongtanggal efektif 01 Januari 2011.bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between TheAssociation of South East Asian Nations

and The People's Republic of Chinadan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperationBetween The Association Of Southeast Asian Nations And The PeoplesRepublic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untukmenggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat