Ditemukan 711 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-02-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1462 K/Pid/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — HENGKY GOSAL
6325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contract Nomor: HYPSNI20130924 Tanggal 24September 2013;1(satu) lembar foto copy pemberitahuan ekspor barang tanggal 7September 2013 Eksportir PT Pernick Sultra dan PenerimaAcernus IntL Energy And Mining;1(satu) lembar foto copy /nvoice tanggal 4 September 2013 kepadaAcernus IntL Energy And Mining dari PT Pernick Sultra;1 (satu) lembar foto copy Packing List tanggal 4 September 2013kepada Acernus IntL Energy And Mining dengan menggunakan kapalMV.
    Tanggal 10 September 2013;1 (satu) lembar Asli /nvoice Nomor: O89/INV/X/2013 tanggal 11September 2013, untuk pembayaran rental alat Bulldozer KomatsuD85ES, sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari PTPERNICK SULTRA kepada Manajement Administrasi PT PERNICKSULTRA;1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor: 040/INV/X/2013 tanggal 11 Sept2013, untuk pembayaran rental alat Bulldozer Cat D62SLX, sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari PT PERNICK SULTRAkepada Manajement Administrasi
    PT PERNICK SULTRA;1 (satu) lembar Asli /nvoice Nomor: 037/INV/X/2013 tanggal 11September 2013, untuk pembayaran Excavator Kobelco SK 200,sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT PERNICKSULTRA kepada Manajement Adminstrasi PT PERNICK SULTRA;1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor: 038/INV/X/2013 tanggal 11 Sept2013, untuk pembayaran Excavator Kobelco SK200, sebesarRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT PERNICK SULTRAkepada Manajement Administrasi PT PERNICK SULTRA;1 (satu) lembar
    Contract Nomor: HYPSNI20130924 Tanggal 24September 2013;1(satu) lembar foto copy Pemberitahuan ekspor barang tanggal 7September 2013 Eksportir PT Pernick Sultra dan PenerimaAcernus IntL Energy And Mining;1(satu) lembar foto copy /nvoice tanggal 04 September 2013kepada Acernus IntL Energy And Mining dari PT Pernick Sultra;1 (satu) lembar foto copy Packing List tanggal 4 September 2013kepada Acernus IntL Energy And Mining dengan menggunakankapal MV.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT ARTHA KREASI ABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Ltd. sebagaimana tercantum dalam /nvoice Nomor:HSC/12/45650 tanggal 20 November 2012 yang telah diberitahukan dalamPIB Nomor: 503545 tanggal 12 Desember 2012 dengan Nilai Pabeansebesar CIF USD 10,969.39;serta:e bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitianterhadap buktibukti yang ada Majelis berketetapan menolak permohonanbanding Pemohon Banding.Dengan alasan sebagai berikut :bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan buktipendukung kebenaran nilai transaksi
    yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 503545tanggal 12 Desember 2012 adalah 12 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dariHuzhou Shuangshi Chain Transmision Co., Ltd., dengan nilai pabean sebesarCNF USD 10,914.80 telah sesuai dengan Invoice Nomor: HSC/12/45650 tanggal20 November 2012 dan Packing List tanggal 20 November 2012 serta Bill ofLading Nomor: EGLV142201245215 tanggal 26 November 2012 ditambahdengan perhitungan asuransi sebesar USD 54.59 (0.5% x CNF USD 10,914.80);bahwa atas barang impor dengan /nvoice
Register : 16-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50339/PP/M.XVII/19/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10916
  • menurut Terbanding, format Sales Contract tidak memerinci barangyang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional,dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan bandingyang sedang menjalani sidang ini, untuk supplier yang berbeda format SalesContract tetap sama, padahal setiap supplier tersebul merupakan entitasterpisah, format yang sama untuk supplier yang berbedabeda juga samauntuk Proforma Invoice;d. bahwa menurut Terbanding, dokumendokumen berupa porforma /nvoice
    tersebut nilai transaksiyang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 129/PDI/XI13 tanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut:bahwa sehubungan dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung nilaipabean, maka bersama ini Pemohon Banding akan membantahnya, yaitu:1. bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti yang Pemohon Banding ajukanvalid, dan tidak terdapat inkonsistensi data dalam /nvoice
Register : 16-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50354/PP/M.XVII/19/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11332
  • Format yang sama untuksupplier yang berbedabeda juga sama untuk Proforma /nvoice;Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam No. 18 yang menyatakanbahwa menurut Terbanding,, "Ybs tidak menggunakan buku besar persediaankarena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer, makaTerbanding berpendapat bahwa menurut Terbanding, kepemilikan barang imporPemohon Banding diragukan kebenarannya;bahwa menurut Terbanding, surat tanggapan ini disampaikan Terbanding denganpermohonan kepada
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 —
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017dan benar yaitu /nvoice, Bill of Lading, PEB, Sales confirmation danPacking List;Bahwa sudah jelas faktanya dan diketahui pula bahwa Pemohon Bandingtelah melakukan Ekspor Barang Kena Pajak ke pembeli di luar negeri.Barang yang di ekspor jelas dikirim secara fisik ke luar negeri melaluipelabuhan muat yang telah diverifikasi pelaksanaannya oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.
    Hal ini bisa dibuktikan denganadanya appointment letter yang menyatakan bahwa ketiga perusahaantersebut masingmasing mewakili dan memiliki wewenang dari pihakpihakpembeli di Luar Negeri untuk melakukan pemesanan dan melakukanpembayaran untuk dan atas nama pihakpihak pembeli luar negeri tersebutbaik parsial maupun secara penuh dengan Pemohon;Bahwa pada /nvoice tertulis bahwa pembeli adalah perusahaan di luarnegeri bukan ketiga PT tersebut. /nvoice jelas dimengerti adalah suatu buktitagihan.
    Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017pelaksanaan ekspor oleh perusahaan tentunya tidak bisaditiadakan;Bahwa pada /nvoice tertulis bahwa pembeli adalahperusahaan di luar negeri bukan ketiga PT tersebut. Invoicejelas dimengerti adalah suatu bukti tagihan.
    Kehutanan, Nota Kreditdari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, /nvoice, KontrakPenjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumendokumenjasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksiekspor. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka standarpemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kebenarantransaksi ekspor meliputi 3 (tiga) tahapan pengujian, yaitupengujian arus dokumen, pengujian arus barang, danpengujian arus uang. Dengan demikian, Majelis tidakHalaman 35 dari 39 halaman.
Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 891/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT UNZA VITALIS
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 891/B/PK/Pjk/2019dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara aquo yang telah didukung dengandokumen yang memadai di antaranya /nvoice, Bill of Lading, dan Form ENomor E14470ZC21590617 yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diputus serta diberikan pertinbangan hukum atas PIBNomor 029175 tanggal 4 Agustus 2014 dan berhak untuk mendapatkanhak preferential tarif dalam rangka skema ACFTA oleh MaajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pulaPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terlambatmelaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice (difiat muat) sesuaidengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Lading a quo, sehingga incasu.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1594 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — INCE LIEAWATI VS PT TELETAMA ARTHA MANDIRI (TAM)
4219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1594K/Pdt/2017cara menerima order oleh Tergugat tersebut dan mengirimkannya kepadaalamat Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat dengan ditandatanganidan di stemple dengan cap Toko Tergugat;Bahwa Penggugat telah pula mengirimkan Surat Perintah Bayar(selanjutnya disebut /nvoice) kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanyapernah melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali dengan /nvoiceNomor DO/TAM/NKSLO003/13/11/0010 (Bukti P7) untuk pengambilansebanyak 10 buah HP;Bahwa pembayaran tersebutpun tidak
    Nomor 1594K/Pdt/2017invoice Termohon Kasasi/Penggugat Tahun 2013, sebesarRp386.099.092,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluhsembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), terbukti dan kemudian JudexFacti mempertimbangkan untuk mengurangi /nvoice tersebut denganBonus/Fee milik Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp60.564.503,00(enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus tigarupiah), dengan dasar Bukti T9 yang di ajukan oleh Tergugat/PemohonKasasi;2.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pulaPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terlambatmelaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice (difiat muat) sesuaidengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Lading a quo, sehingga incasu.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2844/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT HOGY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
12996 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tagihan (/nvoice) Tanggal Tagihan Tanggal Jatuh(Invoice) Tempo1 Tagihan No. 3200010532; 1 Februari 2013 31 Maret 20132 Tagihan No. 3200007673; 1 Maret 2013 30 April 20133 Tagihan No. 3200007704; 18 Maret 2013 30 April 20134 Tagihan No. 3200009676; 1 April 2013 31 Mei 20135 Tagihan No. 3200009711; 18 April 2013 31 Mei 20136 Tagihan No. 3200009805; 1 Mei 2013 30 Juni 20137 Tagihan No. 3200009842; 22 Mei 2013 30 Juni 20138 Tagihan No. 3200007796; 1 Juni 2013 31 Juli 20139 Tagihan No. 3200007868; 1 Juli
    Rincian Perhitungan untuk Tagihan (/nvoice) No.3200010744 tanggal 1 November 2013 yang 3200013220 tanggal 1 Desember 2013 yangjatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2013 jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013Jumlah Bunga Jumlah Jumlah Bunga JumlahTagihan Keseluruhan Tagihan KeseluruhanPokok Tagihan Pokok Tagihanper Januari 2014 US$ US$ 866.49 US$57,766.00 58,632.49per Februari 2014 US$ US$ US$ US$ US$ US$58,632.49 879.49 59,511.98 58,668.00 880.02 59,548.02per Maret 2014 US$ US$ US$ US$ US$ US$59,511.98
    Nomor 1322 K/Pdt/2017Per Mareton14Per April 2014Per Mei 2014Per Juni 2014Per Juli 2014Per Agustus2014Per September2014Totalpuluh satu sen);Untuk lebih jelasnya, berikut rincian perhitungan jumlah tagihanpokok beserta bunga setiap bulannya untuk biaya berlanggananuntuk saluran televisi (channel) AXN yang secara tanpa hak masihdisiarkan oleh Tergugat terhitung sejak Januari 2014 hinggatanggal 30 September 2014: Rincian Perhitungan untuk Tagihan (/nvoice) Rincian Perhitungan untuk T agihan (/nvoice)
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas penjualantersebut telah Pemohon Banding terbitkan /nvoice dan FakturPajaknya. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa PemohonBanding tidak mungkin memproduksi 2 atau lebih unitkendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama.Demikian juga dengan nomor STNK dan BPKB. Berdasarkanhal tersebut, tidak mungkin Pemohon Banding dua kali menjualunit kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yangsama apabila sebelumnya tidak terdapat retur kendaraantersebut.
    /nvoice dan Faktur Pajakyang telah diterbitkan atas penjualan dengan mengunakan pricelist yang keliru tersebut kemudian Pemohon Banding ganti.Nomor Invoice dan Faktur Pajak sama namun dengan hargajual yang telah disesuaikan dengan price list yang berlaku.Namun demikian, secara pembukuan, Pemohon Banding harusmelakukan penyesuaian/koreksi atas jumlah penjualan tersebutdengan mendebet akun penjualan atas nilai yang kelirutersebut, dan kemudian mengkredit nilai dari price list yangbenar, sehingga jumlah
    PemohonBanding telah menerbitkan /nvoice dan Faktur Pajak denganharga jual bersih unit kendaraan dan mencatat penjualandengan harga bersih tersebut tanpa mencatat adanya discountdalam pembukuan Pemohon Banding. Dengan demikian,secara substansi Pemohon Banding telah melakukanpencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b.
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2508 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pulaPenggugat sekarang Pemohon' Peninjauan Kembali terlambatmelaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice (difiat muat) sesuaidengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Lading a quo, sehingga incasu.
Register : 12-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1786 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2021Premium Care New Baby NB (Bulk) 80SX3 dengan Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 007160, tanggal 1 Juli 2015, dengan pembebanantarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarifpreferensi dalam rangka skema JIEPA dikarenakan uraian barang yangtercantum dalam Form JIEPA tidak sama dengan uraian barang dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) dan /nvoice, tidak sesuai ketentuanyang diatur pada Part 2 Section 1 Rule 1(b) The Agreement BetweenJapan and The
Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak ; PT Sinar Perkasa Abadi
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dikarenakanadanya kemungkinan satu transaksi dicatat dalam dua ataulebih sumber, misalnya penjualan produk X pada pembeli Ytercatat pada dokumen /nvoice penjualan. Namun dikarenakanpembayarannya dilakukan melalui transfer antar bank, makatransaksi tersebut terekam juga pada rekening koran.
    Atas haltersebut, apabila diyakini transaksi tersebut tercatat dua kali,maka hanya satu transaksi yang diakui;Bahwa hal yang dipertimbangkan dalam hal ini adalahinformasi pada laporan kas, nominal yang masuk, berita padarekening koran, nama pembeli pada /nvoice penjualan, dantanggal transaksi;4.5. Bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak September 2004berdasarkan sumber data adalah sebagai berikut:a. Penerimaan berdasarkan data eksternal (rekening koran Bank)1.
    Dalam Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui DPP yang seharusnyaadalah sebesar Rp184.544.300,00 dengan nomor fakturpenjualan//nvoice menjadi nomor 3169, 3486 dan lainnya yangmana nomor ini berubah sama sekali dari nomor Invoice yanglama.c.
    Terdapat kejanggalan sistem penomoran /nvoice penjualan,pada data penjualan yang pertama kali disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),nomor Invoice penjualan adalah antara 452 sampai dengan479. Sedangkan pada data tambahan yang diajukan, nomorInvoice menjadi 4 digit, yang antara lain adalah 3169, 3486,dan lainlain. Berdasarkan hal tersebut maka dapat didugaadanya penjualan lain yang belum dilaporkan.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi /nvoice Nomor: MML/13/00015 tanggal 18 Desember 2012senilai CNF USD14,914.34,8. Fotokopi Packing List tanggal 18 Desember 2012 Gross Weight :4.864,00 kgs,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1295/B/PK/PJK/201510.11.12.13.14.15.16.1?
    diberitahukan merupakanharga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapatpersyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasanuntuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean,dengan demikian berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas PemohonPeninjauan Kembali telah mengimpor 58 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB (Pos 1 Metal Ivory Pullout Table Peralatan dari logam lainnya....sesuailembar lanjutan PIB) sebagaimana tercantum dalam /nvoice
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. UNZA VITALIS
4520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembayaran berupa pajak dalamrangka impor sebesar Rp115.414.000,00; tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah didukung dengandokumen yang memadai di antaranya /nvoice
Putus : 04-04-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 B/PK/PJK/2010
Tanggal 4 April 2011 — PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;
11865 Berkekuatan Hukum Tetap
  • O86/II/IMPSSJ/2008 tanggal 29 Pebruari 2008ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi CIF USD 16,229.58 ;Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 256/B/PK/PJK/2010.Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang PemohonBanding cantumkan dalam PIB Nomor: 004820 tanggal 21 Pebruari 2008merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan /nvoice Nomor:SM2008007 tanggal 27 Desember 2007 dan Packing List Nomor: SM2008007tanggal 27 Desember 2007 serta Sales Contract Nomor : TJSM0O71136tanggal
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 560/B/PK/PJK/2017Bahwa /nvoice jelas dimengerti adalah suatu bukti tagihan dan Perusahaanjelas menagih pada pembeli di luar negeri karena memang nyatanyaperusahaan menjual dan mengirim barang langsung ke pembeli di luarnegeri bukan ketiga PT tersebut, dan memang yang berhutang dalamtransaksi ini adalah pembeli di luar negeri (importer) kepada perusahaanPemohon Banding (eksporter) atas barangbarang yang Pemohon Bandingekspor ke importir di luar negeri tersebut, dengan demikian bukan
    Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atauBukti Pembayaran lainnya, /nvoice, Kontrak Penjualan, Kuota,biaya muat dan atau dokumendokumen jasa EMKL/EMKUuntuk menguji kebenaran transaksi ekspor.
    Kehutanan, Nota Kreditdari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, /nvoice, KontrakPenjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumendokumenjasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksiekspor. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka standarpemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kebenarantransaksi ekspor meliputi 3 (tiga) tahapan pengujian, yaitupengujian arus dokumen, pengujian arus barang, danpengujian arus uang.