Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Lokasi Tiban KolamAntara Koperasi Karyawan Otorita Batam tertanggal 24 Oktober 2001yang telah dilegalisasi oleh Hatma Wigati Kartono, SH Notaris diBatam dengan Nomor: 1320/L/X/2001 ;3.2. Akta Untuk Mengurus Nomor : 215 Tertanggal 19 November 2001 dariKoperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H. Notaris di Batam ;3.3.

Akta Kuasa Membangun Nomor : 216 Tertanggal 19 November 2001dari Koperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H. Notaris di Batam ;3.4.

Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 150 Tertangal 11 Juni 2004 dariKoperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H.

Industri Pulau Batam (KOPKAR OTORITA BATAM) selakuHal.10 dari 34 hal.

Bahwa adapun bidang tanah atas bagianbagian tanah Hak Pengelolaanyang dialokasikan oleh Koperasi Karyawan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada pihakPenggugat sesuai Gambar Penetapan Lokasi Nomor213.212.212.24.20.99010095.C1.C1.001.G1.003 Tanggal 20 April 2013adalah sebagai berikut :a)7. Terletak di : Batam8. Diatas Hak Pengelolaan Nomor: 06/Tiban9. Wilayah Pengembangan : Sekupang10. Sub. Wilayah Pengembangan : Sekupang11.

Batamas Indah Permai kepada pihakKantor Otorita Batam Nomor : 20/BP/VII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 1560 K/PID/2013b Jjin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;c Faktur uang muka No. 348/PHUMPL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus2003 ;d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KAAT/L/IV/2006tanggal 03 April 2006 ;f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00

PIETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

PETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

Batamas Indah Permai yangdiperoleh dari Otorita Batam ;Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT.

(UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1.

Solomon GlobalAsia;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UANG WAJIBTAHUNAN OTORITA (UWTO)) No. 3426/F/PL/X/2005tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT. Solomon Global Asia;2 Bahwa berdasar data data pendukung tersebut, jelas bahwa sudahtepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada PT.

Solomon Global Asia;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No. 3426/F/PL/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT.

Manggala Wahana Energitamakepada Direktur Lahan Otorita Batam Nomor : 026/MWE/IX/2002, tanggal23 September 2002, tentang permohonan pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) 10 tahun (sesuai dengan fotokopinya) ;29 BuktiT 29 : Fotokopi Surat dari Otorita Batam kepada PT.

telah dibatalkan sesuai buktiBahwa pada tanggal 1 Desember 2000 pihak Otorita Batam telah mengeluarkanIzin Prinsip kepada PT.

Photo copy Perjanjian Jual Beli No.001VIII/NJ2008, tanggal19 Agustus 2008, tertanda10.11.Photo copy Gambar Penetapan Lokasi No. 27030407, tanggal20 Agustus 2007, yang dikeluarkan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, tertandaPhoto copy Surat Perjanjian Nomor : 499/SPJ/KPLAT/L/TII/2008, tertandaP6;Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining / inkaso BankMandiri, tanggal 22 Oktober 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan,Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal

16 Oktober 2009,tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 18 Juli 2007, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, No :1764/F/PL/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 22 Februari 2008, tertanda12.3.14.15.16.17.1819.Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F/PL/I/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F

/PL/H/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang LubukBaja, tanggal 25 Mei 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, tertandaPhoto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/III/2008,tertanggal 24 Maret 2008, tertandaPhoto copy lizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006,tanggal 26 September 2006, tertanda Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining

transfer / klining / inkaso Bank Mandiri,tanggal 22 Oktober 2009, tertanda P7;Photo copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 18Juli 2007, tertanda P9;1211.2.12.14.15.16.7.18.12.Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 22Februari 2008, tertanda P11;II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P12;Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

No : 354/F/PL/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P13;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Lubuk Baja, tanggal25 Mei 2009, tertanda P14;Photo copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005,tanggal 12 Mei 2005, tertanda P15;Photo copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/II/2008, tertanggal 24 Maret2008, tertanda 22222222 P16;Photo copy Iizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006, tanggal 26September 2006, tertanda P17;Photo

Menyatakan secara hukum tanah yang didapat oleh Penggugat seluas lebih kurang 40.820 M2 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP.

kepada mayarakat dan masyarakat saatitu mau membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun Pemerintah Kota Batam menjawab A.N.

;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2002, perihal Pengajuan alokasi Tanahuntuk kelayakan Status Hak Guna Tanah masyarakat untuk lokasi wargamasyarakat Tergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang di ajukankepada Ketua Otorita Batamdan jawaban Otorita Batam dalam hal ini dijawab pada tanggal Batam 17 Februari 2003, bahwa Lokasi tanah wargaKampung Harapan Swadaya telah dialokasikan pada pihak ketiga. ( VideBukti T.3.)

;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 warga masyarakat Terugat s/dTergugat IX dan tergugat XIV mengajukan permohonan alokai tanah untukpenatan Lokasi masyarakat dan di ajukan pada Otorita Batam, dan di jawabPihak Otorita Batam, lahan yang dimohon tidak tersedia; (Vide Bukti T.4.)

;Bahwa dengan adanya pengajuan alokasi tanah Warga masyarakatTergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang telah lebih dahulumenguasai dan mengusahakan dan membangun dan juga Telah TerlebihHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBR15.16.17.18.dahulu mengajukan kepada Pihak Otorita Batam untuk dijadikannya Tanahdomisili Warga masyarakat dengan membayar kewajiban UWTO yangdibayar kepada Pihak Otorita Batam dan sekarang disebut BadanPengusahaan Batam (BPBatam) maka dengan itu Telah Berkepatutansecara

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

(seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.

tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama

Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban AZHARI dan warga komplek PerumahanKopkar Otorita Batam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatantersebut saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsa. Bahwa barang yang telah diambil olen Terdakwa Tindak PidanaPencurian dengan Pemberatan adalah Meteran air yang berada dipekarangan rumah saksi. Bahwa meteran air tersebut berada di dalam pekarangan rumahsaksi di bagian sudut kiri.

NURHAYATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita acara penyidik telah benar; Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebutsaksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekirapukul 13.30 Wib di Komplek perumahan Kopkar otorita Batam KotaBatam.

untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsaKota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

jual untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau Kec Nongsa Kota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 90020149, tanggal 17 April1990 ; Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor :275/F/DirumKeu/5/1990, tanggal 14 Mei 1990;Bahwa yang bertindak sebagai Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor: 193/65/BBUK/1996, tanggal 18 Desember 1996 yang dilakukandihadapan Notaris Usman Koloay,SH. adalah PT.

SETYADAYA BILCON;Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamsekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (Turut Tergugat ) tidak pernahmemberikan alokasi lahan kepada Penggugat. Turut Tergugat hanyapernah memberikan alokasi lahan kepada PT. NOORSYAMANUTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.

NOORSYAMAN UTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.NUTRANS MARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dariTurut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).Sedangkan Penggugat / PT.

PBRtanah di Pulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selakuPemegang Hak Pengelolaan, dengan demikian Turut Tergugat tidak mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 208/Pulau Buluh, tanggal 15 April 1996 atasnama PT.

Nutrans Maritime Service) selaku pemegang awai Alokasi bidangtanah berdasarkan :1) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor : 25/SKEP/KAAT/II/1993Tanggal 16 Pebruari 1993.3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 Tanggal 17April 1990.4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.275/F/Dirum Keu/5/1990 Tanggal 14 Mei 1990;Dimana

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 116.000.000, (Seratusenam belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumahdi Perumahan Rosedale Type E Nomor 3 dengan luasBangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratus delapan puluhtiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Gambar Penetapan Lokasi Perumahan PT. lIgata JayaPerdania yang dikeluarkan oleh Otorita

Igata Jaya Perdania kepada PENGGUGAT,yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor 3dengan luas Bangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratusdelapan puluh tiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah413,30 M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga puluh MeterPES G geese reece eeeGambar Penetapan Lokasi lahan atas nama PENGGUGATyang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dengan nomor 99.90090075.020 tertanggal 14JUNI 1999 ;n2ne nena cece nec enc ene encenenenesHalaman 9 dari 59 halaman

Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.6.VT.7.8.7.9.Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan nomor644/FBAP/PL/VII/1999 tertanggal 27 Juli 1999 atas namaPENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaanlahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, Nomor : 694/SPJ/KDAT/XI/1999,tertanggal 29 April 2006, atas nama PENGGUGAT denganperuntukan

Perumahan:Surat Keputusan dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999, yang isinya :Mengalokasikan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Penggugat, dengan luas 413,3M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga Meter persegi),sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan LokasiNo. : 99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999;Surat Nomor : B/28/KPL/ST/L/I/2005

Pertanahan Kota Batam, perihalRekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam;Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.10.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSB BPHTB) tertanggal 7 Nopember 2005,dengan cap Bank Mandiri Batam Centre;7.11.Print Out pembayaran PBB sejak tahun 2001 sampai dengan2014 dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batamdengan status LUNAS;8.

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (selanjutnya Otorita Batam) selaku pihak yang berwenangdan pemegang Hak Pengelolaan daerah industri di pulau Batam, yang dibutuhkan untukdapat dimulainya serta terlaksananya pekerjaan dimaksud.

Otorita Batam adalah instansiyang berwenang memberi hak atas tanah atas lahan proyek dan segala perizinan lainnyadi distrik Kabil tersebut kepada Tergugat sehingga legalitas lahan yang diperlukanHal. 3 dari 25 hal. Put.

Karena sikap Tergugat tersebutmaka pekerjaan yang harus dimulai oleh Penggugat juga tertunda;11 Bahwa Otorita Batam barulah pada tanggal 9 September 2009 mengeluarkan izinakses jalan masuk ke lokasi proyek dimana ditentukan bahwa akses jalan masukbukanlah akses yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana direncanakannya semula,melainkan melalui akses jalan yang lain. (Bukti P10). Dalam izin yang diurus olehPenggugat ini, Otorita Batam juga menentukan lokasi quarry tanah.

Bahwa pada rapat tanggal 29 September 2009 di kantor Tergugat, Penggugatmenjelaskan telah terjadi hambatan dan kendala untuk melakukan pekerjaan fisik karenaOtorita Batam mensyaratkan agar Tergugat melengkapi dokumen dokumen yangdibutuhkan antara lain:a Surat Keputusan (SKEP) Pengalokasian dan Penggunaan Lahandari Otorita Batam;b Bukti pelunasan Uang Wayjib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaOtorita Batam;c Advice Planning dari Otorita Batam;d Fatwa Planologi Otorita Batam beserta detail gambar rencana

(UPL/UKL) dari Otorita Batam serta Analisis mengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup(untuk luas lahan di atas 5 Hektar).

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 15, ayat 2 berbunyi : Persetujuan dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua

dari segi prosedur penerbitannya sebagaiMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam,harus mengajukan permohonan alokasi tanah kepada

Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam; Pasal 15 : 1.

dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkan dengan Surat IzinPrinsip dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;Halaman 35 dari 47 Putusan No.13/G/2013/PTUN.TPIPersetujuan untuk penetapan lokasi dan penyerahan tanah kepada pihakketiga ditetapkan dengan keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, apabila yang bersangkutan telah memenuhi/memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang/persetujuan Presidenatau badan koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan

Sempurna Mitra Sarana (bukti P19 = T8) telah sesuai dengan prosedurberdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991 tentang KetentuanPengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada PihakKetiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanah;Menimbang, bahwa demikian juga dengan Penggugat telah memenuhidan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam

Surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO);4.2.3. Gambar Penetapan Lokasi (PL);4.2.4. Surat Perjanjian;4.2.5.

Menyediakan dana untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;Halaman 4 dari hal 27 Putusan Nomor 182/PDT/2019/PT PBR7.3.

Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelah Faktur Pelunasan Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) dikeluarkan oleh Otorita Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelan Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL)diterbitkan oleh Otorita Batam (BP Batam); Pembayaran angsuran keempat sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta

Menyediakan dana untuk pembayaran uang wajib tahunan otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.c. Membayar faktur biaya 2,5 % Administrasi Peralihan.d.

Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor 2067/F/PL/VIII/2007;3. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas Pengalokasian HakPengelolaan Lahan (HPL) Nomor 133/JB/PL/VIII/2007;4. Gambar Penetapan Lokasi (PL Nomor 27050388;5. Surat Perjanjian Nomor 08/SPJ/KDAT/L/III/2008;6.

Penggugat,Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini karenadiluar persoalan dari objek sengketa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa secarasubstansi telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;0Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanprosedur penerbitan objek sengketa; 22022 0Pertimbangan dari aspek Prosedur Penerbitan Objek SengketaMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita

BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah AtasBagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Kepada Pihak Ketiga, dalam BAB VII Tata Cara PenyerahanTanahi2 222 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nen nen cence neePasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya diPulau Batam, harus mengajukan permohonan alokasi tanahkepada Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam,Pasal 15Ayat (1) : Atas permintaan pihak ketiga yang bersangkutan, sementaramenunggu diperolehnya izin usaha atau persetujuan Presiden ataupersetujuan badan koordinasi penanaman modal untukmendapatkan fasilitas penanaman modal dalam rangka UndangUndang Nomor: 1Tahun 1967/UndangUndang Nomor 6 Tahun1968, jika diperlukan alokasi tanah untuk penyelenggaraan usahayang direncanakan, otorita pengembangan daerah industri pulaubatam dapat mencadangkan tanah yang diperlukan gunakepentingan

perusahaan yang bersangkutan;Halaman 89 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPIAyat (2) : Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasi Dan ProsedurPelayanan Dan Pencatatan Pengalokasian Lahan Atas HPL Otorita BatamJanuari 2007 dinyatakan: 2 22 nn none ne nen nBAB VI Permohonan Alokasi Lahan;Pasal 2 Pengajuan dan Penyerahan Surat Permohonan Alokasi

Tanjung Piayu Perkasa,objek sengketa Ill (Bukti P5=T./4=T.ll4) Tergugat Il tidak melalui tahapandan prosedur sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 1 Ayat 4, Pasal 3 Ayat 2Standar Operasi Dan Prosedur Pelayanan Dan Pencatatan PengalokasianLahan Atas HPL Otorita Batam Januari 2007 sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penerbitan objek sengketa Il dan objek sengketa Illyang isi/maksud dari kedua objek sengketa tersebut membatalkan persetujuanalokasi lahan dan proses permohonan alokasi lahan Penggugat

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkan pencadangan Lokasi: Tan A Seng melalui juru' bicaranya, sepakat menerimapencadangan Lokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuandari Menteri Kehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadanganlokasi tersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;5.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dariTergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007; 12.

Perambah Batam Expresco kepada Tan A Seng;Bahwa lahan Tan A Seng tersebut digunakan oleh Otorita Batamuntuk terminal taxi, pencadangan diberikan oleh Otorita Batamlahan pencadangan tersebut lokasi 7 Ha di kabil;Bahwa saksi menjelaskan sudah didapatkan adalah suratpencadangan dari Otorita Batam, pada saat lokasi tersebutditunjukkan kewajiban harus menyelesaikan kembali pemilik SKTyaitu kepada bapak Harun dan Bapak Idris dan sudah bayarkankepada mereka tahun 2007, di lokasi banyak ruli, lokasi tersebut

Perambah Batam Expresco dariTahun 2005 sampai dengan 2012; e Bahwa.........Halaman 57Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi mengenal Tan A Seng Tahun 2005, waktu itu Tan ASeng punya urusan dengan Otorita Batam, karena adaperselisihan dengan Otorita Batam dan mau mengurus kePresiden, pada waktu itu kami ada kesepakatan saksi membantudana untuk mengurus lahan 7 Ha ke Otorita Batam, waktu itubeliau ada suratsuratnya; Bahwa saksi menjelaskan Surat Berita Acara dari Pak Baskorolahir melalui

beberapa proses bagian hukum Otorita Batam,karena waktu itu masih hutan lindung jadi hanya bisa menunggusampai hutan lindung itu diselesaikan oleh Otorita Batam, tetapi dilapangan sudah diantisipasi adanya ganti rugi, penimbunan sambil menjaga lahan tersebut;Bahwa di lahan PT.

kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukandan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) jugamengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita DanauToba(BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hariSelasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(RuangTerbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.

bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinusmilik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang TerbukaHijau) 12 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kirakira sebanyak 15(Limabelas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatanpenebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;Bahwa saksi sudah

Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT);Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)sebagai anggota security;Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus diAreal Lahan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) BPODT yang berada

Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wibtersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;Bahwa Jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kirakira1(satu) meter;Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean SibisaKec.Ajibata Kab.Toba tersebut kirakira 15(Lima belas

Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.AjibataKab.

Hasil penelitianatas pemenuhan kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut:a) Bahwa Badan Otorita Batam dibentuk dengan KeputusanPresiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulauBatam, sehingga kriteria pertama yaitu dibentuk berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dapat terpenuhi;b) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S847/MK.011/1987 tanggal 7 Agustus 1987 diketahui bahwapembiayaan Otorita Batam berasal dari APBN yangdipergunakan untuk belanja pegawai dan dari

penerimaanOtorita Batam sendiri yang dipergunakan untuk membiayaikegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di wilayahkerja Otorita Batam.

Dengan demikian, pembiayaan OtoritaBatam tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga bersumberdari penerimaan Otorita Batam yang dikelola sendiri, sehinggakriteria kedua, yaitu dibiayai dengan dana yang bersumber dariAPBN atau APBD tidak terpenuhi karena pembiayaan OtoritaBatam dari APBN hanya dipergunakan sebatas untuk belanjarutin pegawai saja, sedangkan untuk belaja rutin lainnya danbelanja pembangunan dibiayai oleh penerimaan Otorita Batamyang dikelola sendiri;c) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran

sewa dapat diketahuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membayar sewa tanah kepada Otorita Batam dan bukankepada kas Negara (tidak menggunakan formulir Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) sebagai setoran Penerimaan NegaraBukan Pajak/PNBP), dan penerimaan tersebut tidak disetor olehBadan Otorita Batam ke kas negara melainkan dikelola sendiri.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan dariOtorita Batam tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintahHalaman 17 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2015pusat atau daerah mengingat dana tersebut dikelola sendiri olehBadan Otorita Batam, sehingga kriteria ketiga yaitu penerimaanlembaga tersebut dimasukkan dalam anqqaran PemerintahPusat atau Daerah tidak terpenuhi;d) Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) nomor: S290/D.4.112004 tanggal 7Jun 2004 diketahui bahwa pembukuan Otorita Batam diperiksaoleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara dan Pemerintahyaitu BPKP, sehingga kriteria keempat

BADAN PENGUSAHAAN OTORITA BATAM (d/h.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat , II dan III/Para Pembandingdi muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 22.720 m2 yangdikuasai oleh Penggugat secara turun temurun dan belum pernah diperjualbelikan, dialinkan kepada pihak lain yang terletak di Kelurahan Kabil,Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana suratPersil Nomor 9 Peta GS14/1984 Telaga Punggur (Teluk Puding), sebagaimanaSurat Keterangan Lurah, Otorita

), sebagaimana PerjanjianNomor 525/SRI/KDA T/VIII/2000 tentang"Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas bagianbagianTertentu, Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam serta diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 596/KPTS/KAAT/VUI/2000 maka sampai saat gugatan ini didaftarkan tahun 2011, Tergugat tanpa hak telah mendirikan bangunan Tower Telekomunikasi diatas tanah milikPenggugat sebagai pemilik yang

Tanah dan bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di Jalan EngkuPutri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efek Jakarta;6.

Tanah dan Bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di JalanEngku Putri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam,Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efekJakarta;6.