Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Irfansyah, Sutrisno, dan keterangan

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, kKarenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan olehPemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsungdengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapatdikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PK yangterutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Maka Pemohon PK berpendapat berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3)UU PPN dan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri KeuanganNo.244/PMK.03/2008 atas pendapat Majelis Hakim pengadilan pajakyang menyatakan bahwa Majelis berpendapatbahwa proses produksiuntuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yangtidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun Pemohon Bandinguntuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasa pengolahanpihak lain melalui perjanjian jasa titip olah; menunjukkan bahwa MajelisHakim

Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa :Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPOdan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkansecara parsial walaupun Termohon PK (semula Pemohon Bandinguntuk menghasilkan produk akhimya menggunakan jasa pengolahanpihak lain melalui perjanjian jasa titip olah;Nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangankhususnya Pasal 16 B ayat (8) UU PPN.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa : Bahwa terdakwa pada

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsurini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Samarinda tanggal 22 Nopember 2011 nomor:32/PDT.G/2011/PN.SMDA dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembandingdan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mencermatikeberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnyaternyata mengenai halhal dimaksud bilamana membaca dan mencermati secara utuhdan tidak secara parsial

produk akhir a quo seharusnyadapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 yang dikoreksi Terbanding terkaitlangsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidakdapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PKyang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis beroendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Maka Pemohon PK berpendapat berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3)UU PPN dan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri KeuanganNo.244/PMK.03/2008 atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang menyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu matarantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun PemohonBanding untuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasapengolahan pihak lain melalui perjanjian jasa titip olan; menunjukkanbahwa Majelis Hakim

Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang menyatakan bahwa :Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkanHalaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 654/B/PK/PJK/2015CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapatdipisahkan secara parsial walaupun Termohon PK (Semula PemohonBanding untuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasapengolahan pihak lain melalui perjanjian jasa titip olah;Nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnya

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini raguragu dan telah mengenyampingkanfaktafakta yang menguntungkan bagi Para Pembanding/Para Terdakwa,yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yangmeringankan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, danterkesan berat sebelah (parsial) sehingga merugikan danmengenyampingkan hakhak Para Pembanding/Para Terdakwa ;Bahwa yang menjadi dasar Para Pembanding/Para Terdakwamengemukakan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak memberikanpertimbangan atau setidaknya tidak mempertimbangkan dan terkesanberat sebelah (parsial) dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo sehingga merugikan dan mengenyampingkan hakhakTerdakwa.

Anto, bahwa yangmerusak Pohon bukanlah Para Pembanding/Para Terdakwa ataupunkehendak dari Para Pembanding/Para Terdakwa Nelson Sagala danTerdakwa Edison Purba, sehingga Majelis Hakim Pengadilan NegeriLubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini raguragu dan telah mengenyampingkan faktafakta yang menguntungkan bagiTerdakwa, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbanganyang meringankan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,dan terkesan berat sebelah (parsial

No. 1489 K /Pdt/ 2009Agustus 2006, maka seharusnya untuk menemukan duduk sengketaserta hubungan hukumnya maka secara hukum seluruh pihak di dalamSurat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 harus dimasukkan sebagaipihak di dalam perkara a quo ;Bahwa yang terjadi malah secara parsial Hassan Basri Suherman (ic.Penggugat/Termohon Kasasi) telah mendaftarkan dan mengajukangugatannya terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) ;Bahwa ironisnya gugatan Penggugat/Termohon Banding tersebut malahditerima dan

PutusanPengadilan Tinggi Medan No29/PDT/2006/PTMDN tertanggal 03Nopember 2008;Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengajamempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial danhal tersebut justru dibenarkan oleh Judex Factie Pengadilan NegeriMedan ;Hal. 23 dari 31 hal. Put.

16Agustus 2006 belumlah selesai dilaksanakan sehingga gugatanPenggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan Prematur ;Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Factie PengadilanNegeri Medan dan Judex Factie Pengadilan Tinggi menerapkan hukumdengan dasar berfikir ketentuan tentang Eksepsi Dilatoria/gugatanPenggugat Prematur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengajamempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial

Pasal 1323 KUHPerdatakarena telah diperbuat di dalam tahanan sementara Kejaksaan NegeriMedan atas perkara yang justru dilaporkan oleh Termohon Kasasidengan rekanrekannya;Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Factie PengadilanNegeri Medan dan Judex Fantie Pengadilan Tinggi menerapkan hukumdengan dasar berfikir ketentuan tentang Eksepsi Metus Causadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas telah secara sengajamempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial

pemeriksaan setempat atas letak dan batasbatasternyata sama dengan putusan Hakim terdahulu maka harus dinyatakantidak dapat diterima/ditolak;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya tertanggal12 Maret 2012 dalam perkara Nomor 10/PDT/2012/PT MDN yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2010/PN Pms tanggal 12 Juli 2011 yang mengabulkan gugatan TermohonKasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding adalah keliru dan salahmenerapkan hukum acara karena bersifat Parsial

Oleh karena13Judex Facti memeriksa dan mengadili perkara secara parsial makapertimbangan hukumnya tidak sempurna (onvoldoende gomotiveerd) karenaitu harus dibatalkan (lihat putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1864 K/Pdt/1984 tanggal 20 Juli 1987);Dengan ini saya lampirkan foto copy Bukti Permohonan Kasasi (BPK) yangtelah disahkan/dilegaslisir, yaitu:1.

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan FungsiKawasan Hutan, berbunyi :Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :a. tukar menukar kawasan hutan ; danb. pelepasan kawasan hutan.2.

SK.7651/MenhutVII/KUH/201 1tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,merupakan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi,sehingga perubahan peruntukan secara parsial ditempuh melaluimekanisme pelepasan kawasan hutan bukan tukar menukar.Dengan demikian maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)khususnya asas kepastian hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tidakberalasan hukum dan harus ditolak.Berdasarkan uraian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan :Pasal 7 Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :a. Tukar menukar kawasan hutan ; ataub.

Pelepasan kawasan hutan.Pasal 8 ayat (1) Perubahan peruntukan kawasan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan .Pasal 9Ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis.Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi danteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 19Ayat (1) : Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf b hanya

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,yang berbunyi :Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :a. tukar menukar kawasan hutan ; danb. pelepasan kawasan hutan.2.

atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika.Kesemua unsur diatas tidak terpenuhi dan tidak terbutki serta tidak adaketerlibatan pemohon banding.Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memoribandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama terdakwa tidakdidampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga Penasehat Hukum dalammenyusun memori bandingnya hanya berdasarkan surat dakwaan dan surattuntutan yang dipahami secara parsial

karena halhal diatas dapat disimpulkan bahwaPenasehat Hukum terdakwa tidak mendampingi terdakwa selama mengikutipersidangan di Pengadilan Negeri Kasongan dan oleh karenanya tidakmengetahui secara langsung faktafakta yang terungkap di persidangan,dengan demikian adalah benar apa yang disampaikan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam kontra memori bandingnya bahwa Penasehat Hukum dalammenyusun memori bandingnya hanya berdasarkan surat dakwaan dan surattuntutan Penuntut Umum saja yang dipahami hanya secara parsial

menghasilkan produk akhir a quo dapat dikreditkanPemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 yang dikoreksi Terbandingterkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetaptidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PKyang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/2015produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu matarantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupunPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhimyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasatitip olah; menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pangadilan Pajaktidak dapat memisahkan perlakuan perpajakan antara perusahaanyang memproduksi sendiri CPO dan PK karena memiliki sendiriPabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan perusahaan yangmemproduksi

Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim pengadilan pajakyang menyatakan bahwa :Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkanCPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapatdipisahkan secara parsial walaupun Termohon PK (semulaPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhimyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasatitip olah;Nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnya Pasal 16 B ayat (3) UU PPN.

Faktanya putusan Pengadilan TingkatPertama sangat minim alasanalasan hukum dalam pertimbangan hukumnyaserta melanggar prinsipprinsip hukum pembuktian yaitu adil, tidak beratsebelah dan tidak parsial dalam memutus suatu perkara.

Nomor 734 K/Pdt/2015sebelah dan tidak parsial sebagaimana yang digariskan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalammenerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, karenaJudex Facti (Hakim) tidak adil, berat sebelah dan secara parsial dalammenilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, (e)perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meski terdapat ketentuan yang dapat membuka bagipengesahan perkawinan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sebagaimana tercantum Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf edi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memahami ketentuanperaturan perundangundangan tidak dapat dilakukan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alin menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata

dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alin menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, kKarenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dan dalam bentuktanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

secara jelas dan tegas, serta lengkap mengenai semua ahliwaris dari pewaris, sehingga semua ahli waris tercakup dalam permohonantersebut dan hakhak semua ahli waris terakomodir, serta tidak ada ahli warisyang dirugikan dengan adanya permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut ;Menimbang, bahwa demikian juga petitum permohonan Penetapan AhliWaris harus memohon semua ahli waris dimasukkan dalam Penetapan AhliWaris dari pewaris termasuk dua orang anak Asmaran Yahdi, dan tidakdibenarkan petitum bersifat parsial

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tingkatpertama berlaku parsial yang hanya menerima keteranganTergugat dan Tergugat IIl mengenai batasbatas tanahsengketa, padahal batasbatas yang ditunjuk tidak terdapattandatanda batas tanah, misalnya parit, patok atau pagar hidup3. Bahwa disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat Ill pada saat pemeriksaan setempat sepakat bahwabatas tanah sengketa dibagian Selatan adalah kali mati karenatidak bisa dijangkau ( berlumpur ).

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Samarinda tanggal 22 Nopember 2011 nomor:32/PDT.G/2011/PN.SMDA dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dansurat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mencermatikeberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnyaternyata mengenai halhal dimaksud bilamana membaca dan mencermati secara utuhdan tidak secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwaterdakwa

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial