Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Tergugatyang tidak menjalankan Putusan Mahkmah Partai terkait denganPAW Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat dan apabilaTergugat mengakui keberadaan Mahkamah Partainya sendiri makasudah seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban hukum untukmenjalankannya, dan apabila tidak menjalankannya maka timbulpersoalan hukum yaitu perselisinan internal partai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3233 UU Parpol;1.7.

Apabilaanggota partai mempersoalkan hal tersebut maka masalah ini menjadisebuah perselisihnan internal partai sebagaimana dimaksud dalamPasal 3233 UU Parpol;1.6.Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Tergugatyang tidak menjalankan Putusan Mahkmah Partai terkait denganPAW Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat dan apabilaTergugat mengakui keberadaan Mahkamah Partainya sendiri makasudah seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban hukum untukmenjalankannya, dan apabila tidak menjalankannya

Karenapermasalahan internal partainya sudah diketahuinya jauhjauh hariHal. 27 dari .69 hal. Putusan No. 01/G/2014/PTUN.PLK20.21.sebelumnya. Urusan panggil memanggil, meminta keterangan atau verifikasimerupakan tanggung jawab partai. ltu disiplin partai. Tidak logis Penggugattidak mengetahui samasekali permasalahan internal partainya yangmelibatkan dirinya dan mana mungkin pula urusan internal partai Penggugatmenjadi beban urusan dan tanggung jawabnya Tergugat.

Pasal 60 AnggaranRumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:Pasal 60Hal 36 Perk.No.487/PDT/2019/PT.DKIMahkamah PartaiGERINDRA yang disebut MajelisKehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugasmenyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA sertapenyelenggaraan disiplin dan masalahmasalah lainnya yangdapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;Disamping itu pula, Tergugat memiliki hak dan kewenanganuntuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) sertapemberhentian terhadap anggota partainya

Republik Indonesia Nomor 2Hal 38 Perk.No.487/PDT/2019/PT.DKI12.Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol),Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra(AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketainternal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra ;Disamping itu pula, Tergugat memiliki hak dan kewenanganuntuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) sertapemberhentian terhadap anggota partainya

Dikhawatirkan bahwa orangorang semacam ParaTergugat yang dengan mudah dan tanpa beban melakukan perbuataninskonstitusional terhadap Partainya dapat pula melakukan perbuataninkonstitusional terhadap organisasi yang lebih luas dan peraturan yang lebihbesar dan tinggi.

Abdul Latif, ST.SH.MH telahmendaftar ke Partainya dan telah diusulkannya ke DPN PKP Indonesiadi Jakarta, tapi kenyataannya untuk dokumen pencalonan pasanganDR.Ir. H. Harun Nurasid, MM, MT ditandatangani oleh bukan olehHj. Faika selaku ketua dan H.

Bahwa dengan kwalitas tembakau tersebut jelek dan saksi Cukup tahumengenai tembakau;Bahwa sistim perjanjiannya secara tertulis tidak ada tapikesepakatannya ada pengiriman lalu membayar;Bahwa sebelum dapat barang dari terdakwa caranya saksi survey dulukepada terdakwa, lalu terdakwa mengumpulkan barang/tembakautembakau itu dari orangorang lalu dibelinya;Bahwa pada saat pengiriman apakah barang tersebut ada yangdisurvey ada yang tidak ;Bahwa dengan pengiriman yang duludulu sekitar tahun 2009pembelian partainya

Mamuju Utara;Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari PartaiNasDem yang memperoleh suara terbanyak di partainya pada waktu perhitungansuara dan penetapan calon anggota DPRD terpilih tahun 2014, dimana jumlahperolehan suara Penggugat adalah 212 suara;Bahwa perolehan suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua dari PartaiNasDem pada waktu itu hanya selisih 1 (satu) suara dimana yang memperolehsuara terbanyak kedua adalah calon perempuan bernama Sri Mulyani;Bahwa pada waktu rekapitulasi

anggota DPRD terpilih;Bahwa menurut ahli tindakan PAW terhadap anggota DPRD berdasarkankesepakatan tidak termasuk alasan pemberhentian;Bahwa menurut ahli penyelesaian oleh Mahkamah Partai itu berkaitan denganpenyelesaian perselisihan kepengurusan;Bahwa menurut Ahli diberhentikan dengan di PAW kan berbeda, karenadiberhentikan maknanya diberhentikan dari Partai Politik;Bahwa menurut Ahli PAW merupakan alat kontrol partai terhadap kadernya sesuaikebyakan partai, karena seorang anggota Dewan mewakili partainya

Selatan kepada Tergugat ; Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketadimaksud hanyalah meresmikan permohonan yang disampaikansebagaimana diuraikan diatas bukan memberhentikan Penggugat secarasepihak sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, dari dan olehkarenanya dapat dipastikan tentang tidak adanya kepentingan Penggugatyang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketatersebut ; Bahwa jikapun quod noon Penggugat merasa kepentingannya dirugikanatas tindakan partainya

maupun mekanisme hukum yang berlaku maka tidakterdapat alasan cukup untuk membatalkan objek sengketa dimaksudsebagaimana gugatan aquo ; Bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta argumentasi hukum diatas,maka terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dapatdisampaikan tanggapan/jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini ; Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sampai dengan 15 oleh karena tidakada kaitannya dengan Tergugat melainkan adalah berhubungan denganpersoalan internal Penggugat dengan partainya

maka terhadap dalil gugatandimaksud tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil Jawaban aquo ;Halaman 38 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNBahwa demikian juga terhadap sebagian dalil gugatan angka 16 yangmenyebutkan tentang Penggugat mengaku tidak pernah menerima salinanfoto copy atas Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan maupunSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat oleh karena lagilagi adalah merupakan urusan internal Penggugat dengan Partainya makatidak perlu ditanggapi lebih

perundangundangan yang berlaku diwilayahNegara Republik dan AD/ART Partai HANURA;Bahwa Tergugat 1 selaku Ketua PLT DPC Partai HANURA KabupatenBengkalis telah mengeluarkan surat bernomor: 01/DPCBENGKALIS /HANURA / IV / 2012, yang isinya tentang Pergantian Antar Waktuterhadap diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 2, padahal paraTergugat dianggap tahu bahwa terhadap seorang anggota DPRDKabupaten / Kota sebelum dilakukan Pergantian antar waktu haruslahdiberhentikan antarwaktu terdahulu oleh pimpinan partainya

milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 375.000.000, (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada PKB tersebut;Bahwa kontrak politik masih berlaku walaupun PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Calon Wakil Bupati Ssudah mundur;Bahwa Saksi tidak mengganti kontrak politik walaupunCalon Wakil Bupatinya sudah diganti dan bukan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi lagi;Bahwa sewaktu Saksi mengurus Partai KebangkitanBangsa (PKB) ketemu langsung dengan ketua partainya

NURYASIN sebagai Calon Bupati dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai Calon Wakil Bupati ada 4 (empat) partai yaitu NASDEM, HANURA,PKB dan yang satu lagi nama partainya Saksi lupa;Bahwa pada saat itu Calon Bupati M. NUR YASIN ikutbertarung dengan Calon Wakil Bupatinya MASRA JAYADI, SE;Bahwa partai yang mendukung pasangan M. NUR YASINsehingga bisa ikut pilkada yaitu HANURA dan PAN;Bahwa saat itu Partai Kebangkitan Bangsa mendukungpasangan Dr. Ir. W.

dan T.5 Tergugat telah secaranyata mengikuti prosedur yang ditentukan sebagaiman dimaksud dalamketentuan Pasal 194 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah mengenai penerbitan obyek sengketa;Menimbang, bahwa pemberhentian seorang Anggota DPRD Kota antarwaktu telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) hurufhUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitudiberhentikan sebagai Anggota DPRD apabila diberhentikan sebagai anggotapartai politik oleh Partainya

Dan dalam penjelasannya dijelaskan dalam hal anggota partaipolitik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelahadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatah hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 (Fotokopi dari Fotokopi)Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat nomor 011 tahun 2016 tertanggal 30April 2016 Penggugat telah dijatuhi hukuman oleh partainya berupapemberhentian sebagai anggota Partai Nasdem

Putusan Nomor :79/G/2017/PTUN.SMG.karena penyelesaian tersebut yang dikehendaki oleh Pengadilan dalampertimbangannya; Menimbang, bahwa dari P.9 surat yang ditujukan kepada MahkamahPartai Nasdem, P.10 tanda terima berkas untuk keperluan Mahkamah PartaiNasdem dan keterangan saksi Agus Junianto, Majelis Hakim menilai telahada usaha secara sungguhsungguh dari Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan antara diri Penggugat dengan Partainya melalu mekanismeinternal yaitu Mahkamah Partai sebagaimana yang

Notaris di Solok dibawahNo.928/L/Xll.2008, akan tetapi apabila dilihat dari segiisinya, Surat kuasa tersebut hanya merupakan surat kuasaumum bukan surat kuasa khusus, karena tidak disebutkandengan jelas para partainya, siapa orangnya/namanamanya yang disebut sebagai Tergugat sampai denganTergugat Vil dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat Ilserta objeknya apa dan dimana, untuk beracara diPengadilan mana, perihal apa dan untuk apa ?

Tidak ada aturan yang membenarkanKetua DPRD untuk membawa nama partainya dalam kegiatan DPRD.Tugas dan kewenangan Ketua DPRD adalah menjadi milik semuagolongan dan harus berdiri di atas semua kepentingan rakyat;Bahwa keterangan saksi haruslah dikesampingkan karena tidakmemenuhi syarat formil saksi yang menyatakan saksi itu minimal dua (2)orang dan keterangannya harus berkesesuaian.

Dan menyatakangugatan para Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa hal lain yang menjadi alasan eksepsi para Tergugat adalah adanyakontradiksi subjek yang digugat, tepatnya Tergugat Ill yang digugat dalamkapasitas pribadi, padahal Tergugat III adalah pengurus/sekretaris DPDPKPB Kota Bima (Sebagaimana pengakuan Penggugat pada uraian positagugatan poin 5), yang tentunya secara hukum bersamasama denganketentuan mewakili DPD PKPB Kota Bima untuk bertindak ke dalam yaituterhadap intern partainya maupun bertindak

Judex Facti memeriksa dan mengadili perkara a quo, makadapat dipastikan Hakim telah salah menerapkan hukum dan melanggarhukum;Bahwa ketentuan pada Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik yang dengan tegas dinyatakan bahwa Partai Politik berhak mengaturdan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkandengan ketentuan pada Pasal 32 ayat 1 menyatakan : perselisihan Partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaiman yang diatur dalam AdART partainya

sebagaianggota Partai PKP Indonesia, bahwa perbuatan Para Tergugat sangat jelas merupakanperbuatan melawan hukum sebab dalam mengambil berbagai Keputusan telahmerugikan Para Penggugat dengan tuduhantuduhan yang hanya bersifat fitnah belakatanpa dukungan fakta yang jelas mengenai pelanggaran Para Penggugat, bahwapergantian Para Penggugat dengan orangorang yang ditetapkan oleh Para Tergugathanyalah berdasarkan sukasuka mereka, sekalipun yang menggantikan tersebut tidakmengakui PKP Indonesia sebagai partainya

Por.yang dilakukan oleh Tergugat yang pada saat itu sedang berada diJakarta bersama temanteman organisasi partainya;7. Bahwa pada saat dilakukan Mediasi oleh Mediator PengadilanAgama XxXxxxxxxx, Tergugat meminta maaf dan Tergugat mengakulbahwa tidak ada perselingkuhan yang seperti Penggugat tuduhkankepada Tergugat, dan serta Tergugat meminta maaf dan berjanji untukakan memperbaiki prilaku Tergugat dan serta menjaga keutuhan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat;8.

Oleh karenanya menurut hemat Penggugat, bahwa Tergugat sudah menyalahi aturan Partainya sendiri yakni sudah melanggal AD/ARTPartai Demokrat, in casu pasal 6 ayat (2).Bahwa agar diketahui oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber,Tergugat setelah menerima pengaduan dari Tergugat Il, tidakmelaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Kehormatan Partai,sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat, hal ini terbuktididalam persidangan kode etik tidak melibatkan saksisaki knususnya saksiHalaman

Oleh karenanya menurut hematPenggugat, bahwa Tergugat sudah menyalahi aturan Partainya sendiriyakni sudah melanggal AD/ART Partai Demokrat, in casu pasal 6 ayat(2);Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada pointtersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karenapengambilan keputusan yang diambil oleh Tergugat bertentangandengan UU No.24 Thn.2003,tentang Mahkamah Konstitusi, danPeraturan Mahkamah Konstitusi No.14, Thn 2008;Bahwa Surat Keputusan No.258/DPPPHPU/2014., tertanggal

GUS HADI ANTOSO putusan Majelis hal. 43 hal. 441:Bahwa sesuai ketentuan sisa dana operasional tersebut harusdigunakan sesuai DASK sehingga bila digunakan untukmembantu partainya atau untuk kepentingan pribadinyatidak boleh dan tidak sesuai ketentuan ;Saksi YULIA RAHMANI putusan Majelis hal. 47 :Bahwa setelah Dana Operasional Pimpinan DPRD Jembertersebut cair uangnya diterima Ir.

GUS HADI ANTOSO putusan Majelis hal. 43 hal. 441 :Bahwa sesuai ketentuan sisa dana operasional tersebut harusdigunakan sesuai DASK sehingga bila digunakan untukmembantu partainya atau untuk kepentingan pribadinyatidak boleh dan tidak sesuai ketentuan ;e Saksi YULIA RAHMANI putusan Majelis hal. 47 :Bahwa setelah Dana Operasional Pimpinan DPRD Jembertersebut cair uangnya diterima Ir.

tanggal 09 April 2014; Bahwa terdakwa adalah anggota KPPS pada TPS I Desa Salu Pao, Kec.LamasiTimur; Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah dihubungi oleh Isak Palinggi yangmenelepon terdakwa bahwa disini kacau ada panitia melakukan pencoblosankartu lebih dari satu setelah itu saksi langsung ke TPS I Salu Pao namunsaksi tidak mendapati lagi terdakwa hanya mendapati saksi Jumedi yangmemegang surat suara yang didapat dari terdakwa serta Isak Palinggi; Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi partainya