berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat (3)dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugattelah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Suryani binti Maruwi sebagai saksi 1 Penggugat dan Leni binti Edisebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai bibi dan sepupuPenggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangHalaman 10 dari 19 halaman Putusan No 219/Pdt.G/2020/PA.Pstisi dan pasalnya

keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatanPenggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namunmengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak Februari 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukumterhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

Hal. 83;Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalumenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaikikembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalumenunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanyadipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadapsuami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

Penetapan No. 421/Pdt.P/2020/PA.Sordengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

akandigunakan untuk biaya persalinan dan tempat tidur ukuran 5 (lima) kakibeserta lengkap dengan springbed;PERTIMBANGAN HUKUMKewenangan AbsolutMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon dalam perkara ini terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkankepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yangmewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Sei Rampah berwenangmengadili perkara a quo (relative competentie);Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para PihakMenimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya di PengadilanAgama Sei Rampah berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melaluiHalaman 6 Putusan Nomor 1158/Padt.G/2021/PA.Srhrelaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya

MediasiMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, MajelisHakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar danrukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karenaPemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian MajelisHakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

15/Pdt.G/2021/PA.PstFormil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaranserta salah satu pihak meninggalkan pihak lain, maka berdasarkan Pasal 39ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya

2021/PA.PstMenimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama sebagai saksi 1 Penggugat dan Saksi Kedua sebagaisaksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai Paman Penggugat dansepupu Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat sebabperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahuiakibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Junitahun 2018, namun berkesuaian satu sama lain mengenai sebab dan akibatperselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasaralasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap pembuktian hukum dalamposita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA.Sor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut dapat diterapkan

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagimereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragamalainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalamperkara ini dengan alasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangHal. 16 dari 18 Hal. Pen.

Perkara No. 4/Pdt.P/2020/PA SakTahun 2009 yang merupak1an perubahan terakhir dari Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakanbahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahannikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama

penjelasanPasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh PengadilanAgama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yangberagama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapatdipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calonmempelai perempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara inidengan alasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayatHalaman 15 dari 45 halaman putusan Nomor 180/Padt.G/2020/PA.Pst(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum

bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Suwartini binti Atmorjo sebagai saksi 1 Pemohon dan MuhammadAdlan bin Rusmin sebagai saksi 2 Pemohon yang masingmasing sebagai ibukandung Pemohon dan tetangga Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahdiberikan izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dariTermohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkanHalaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Pstketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PemohonMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai denganTermohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Marihat Kota Pematangsiantar;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama, tetangga Pemohon dan Termohon sebagai saksi 1Pemohon dan Saksi Kedua, ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagaisaksi 2 Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Jjenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitumangka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belumpernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga denganketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yangakan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu rajl;Waktu pelaksanaan ikrar talakMenimbang, bahwa untuk pelaksaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang isidan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohonhadir menghadap di persidangan,maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2)serta

dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganHalaman 17 dari 49 halaman putusan Nomor 109/Padt.G/2021/PA.PstTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHalaman 19 dari 49 halaman putusan Nomor 109/Padt.G/2021/PA.PstHukum

Bukti SaksiMenimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran positapermohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalampersidangan yaitu ibu kandung Pemohon dan bibi Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya tidak diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, junctis.

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 617/Pdt.P/2020/PA.Sorbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

orangtua Tergugat, tempat tinggal milik sendiri;Bahwa kami memang sering selisih pendapat, karena Penggugat dankeluarganya paksa kami untuk bangun rumah di tanah milik orang tuaPenggugat hingga sekarang; Bahwa poin 5 huruf (a) tidak benar, malah sebaliknya ketika Tergugattimbul hasrat dan Tergugat minta dilayani, Penggugat tanya, ada uanglayaknya seperti penghibur saja, kalau tidak ada uang tidak mau dilayani; Bahwa poin 5 huruf (b) tidak benar, Tergugat sering marah kalau anakminta makan dimarahi, pasalnya

Penggugat selalu terlambat pulang darirumah orang tuanya untuk hal yang tidak perlu, mungkin Tergugat sedikitkasar, karena Tergugat pernah tinju pintu rumah, pasalnya anak kamiSalman Alfarizi minta makan dimarahi hingga dia maki ibunya, kalau nadasuara umum tahu nada tinggi; Bahwa poin 5 huruf ( c ) tidak benar, Tergugat sering tegur isteri agarjangan telat memasak, karena bahan dapur selalu tercukupi, bahkanTergugat selalu membantu Penggugat mencuci pakaian agar tidak telatmasak, tapi malah Tergugat

Tergugat hanya pernah inginantar isteri pulang ke rumah orang tuanya itu satu kali, pasalnya dia pergike Banda Aceh untuk wisuda adiknya selama tiga hari tapi pulangnya tidakke rumah melainkan ke rumah orang tuanya, tanpa sepatah katapun untukTergugat, suami mana yang tidak marah diperlakukan seperti itu, itupunkejadiannya kirakira dua tahun yang lalu; Bahwa poin 5 huruf (d) tidak benar, Tergugat hanya marah pada adikPenggugat yang bernama N, sebab dia menakuti anakanak Tergugatmengatakan di rumah

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiHalaman 17 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Padt.G/2020/PA.PstMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil

Pemohon' Konvensi/Tergugat RekonvensiKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu tiri Pemohon sebagai saksi 1Pemohon dan Saksi Kedua Pemohon Konvensi/Tergugat RekonvensiKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tetangga Pemohon dan Termohonsaat waktu tinggal bersama di Jalan Renville sebagai saksi 2 Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

Perkara No. 4/Pdt.P/2020/PA SakTahun 2009 yang merupak1an perubahan terakhir dari Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakanbahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahannikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama

penjelasanPasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh PengadilanAgama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yangberagama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapatdipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calonmempelai perempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara inidengan alasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 625/Pdt.P/2020/PA.SorPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya,telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istridan ibu rumah tangga Serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatanmerupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telahdewasa.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulansebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara a quo;PERTIMBANGAN HUKUMKewenangan AbsolutMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon dalam perkara ini terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkankepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Agama yang mengatur daerahhukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yangmewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Sei Rampah berwenangmengadili perkara a quo (relative competentie);Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para PihakMenimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya di PengadilanAgama Sei Rampah berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melaluirelaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya

MediasiMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, MajelisHakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar danrukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karenaPemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian MajelisHakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakanbahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasanPasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh PengadilanAgama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yangberagama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapatdipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calonmempelai perempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan penjelasan pasalnya tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzarilah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagimereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragamalainnya berdasarkan pada semangat pencegahan' perkawinan anak,pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Perkara No. 0069/Pdt.P/2019/PA BklsPerkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalamperkara ini dengan alasanalasan berikut:1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telahmengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan iburumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatanmerupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telahdewasa.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan