Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsureunsur tersebut diatas sebagai berikut dibawah int;Ad.1. unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dapat dijumpai dalam undangUndang Nomor;35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi antara lain dapat diumpaididalam ketentuan perundang undangan lain, seperti pada Pasal butir 3 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah

terlalu ringandan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika akhirakhir semakinmeningkat dan semakin tidak terkendali yang sangat membahayakan generasi muda sebagai generasi pelanjut bangsa;Menimbang......Menimbang, bahwa pemberantas

bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka, untuk mempermudah pelaksanaan putusan, terdakwa perlu diperintahkanuntuk ditahan;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman,maka, kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat ketentuan Undangundang No. 46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undangundang No : 8 Tahun 1981 TentangKUHAP. jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UndangUndang No : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantas

SebabPenggugat sebagaimana dinyatakan pada butir 2 gugatan a quo secarategas menyatakan telah mengajukan gugatan perdata di PengadilanNegeri Mamuju terhadap Lembaga Pemberantas Korupsi danPenyelamat Indonesia dan Hendrik H.

Sebab Penggugatsebagaimana dinyatakan pada butir 2 gugatan a quo secara tegas menyatakantelah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mamuju terhadapLembaga Pemberantas Korupsi dan Penyelamat Indonesia dan Hendrik H.

menjatuhkan pidana dalamperkara ini kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal halyang memberatkan maupun hal hal yang meringankan yangterdapat didalam maupun diluar diri terdakwa sebagai manatelah ditentukan dalam pasal 27 ayat ( 2 ) Undang UndangNomor : 14 Tahun 1970 jo Undang Undang Nomor : 35 Tahun1999 jo Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP ;HAL HAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan terdakwa tidak menunjang programpemerintah pemberantas

patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 11 Putusan Nomor : 1090/Pid.Sus/2020/PN.Mks.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan denganperbuatan Terdakwa, terlebin dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan bagi Terdakwa;HALHAL YANG MEMBERATKAN: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dalam upaya pemberantas

Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dapat dijumpai dalam undangUndang Nomor;35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dapat dijumpai didalamketentuan perundang undangan lain, seperti pada Pasal butir 3 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undangundang telah secarategas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang

menjatuhkan pidana dalamperkara ini kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal halyang memberatkan maupun hal hal yang meringankan yangterdapat didalam maupun diluar diri terdakwa sebagai manatelah ditentukan dalam pasal 27 ayat ( 2 ) Undang UndangNomor : 14 Tahun 1970 jo Undang Undang Nomor : 35 Tahun1999 jo Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo pasal 197ayat ( 1) huruf f KUHAP ;HAL HAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan terdakwa tidak menunjang programpemerintah pemberantas

makaPledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai dasar hukumyang kuat, maka Pledoi / Pembelaan tersebut haruslahlah dinyatakan tidak dapatdikabulkan dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwamaka terlebin dahulu) akan dipertimbangkan halhal atau keadaan yangmemberatkan dan halhal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantas

amar Putusan ; Menimbang , bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana , makakepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagamana dimaksuddalam Pasal 222 (1) KUHAP ; ~ Menimbang , bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akanmempertimbangkan adanya halhal yang memberatkan ataupun yang meringankanhukuman bagi Para Terdakwa, yaitu: Halhal yang memberatkan : = Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak sejalan denganProgram Pemerintah untuk pemberantas

menyadari dan menginsafikesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian harimaka Majelis Hakim memandang adil dan patut sebagaimana ditentukan dalamamar putusan ini dipandang adil dan sesuai dengan tindakan terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu kKeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa meresahkan masyrakat dan tidak mendukungprogram Pemerintah dalam pemberantas

Jenis Ganja dan Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakantranportasi umum yakni mobil Bus Putra Simas, kemudian pada hariMinggu dini hari tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat itusebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di Kab.

ditahan di RumahTahanan Negara ;Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanpada diri Terdakwa Il GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa IiGUNAWAN DWI PRASTANTO. bin MANGKONO. tidak mendukungprogram pemerintah tentang pemberantas

Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dapat dijumpai dalam undangUndang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dapat dijumpai didalamketentuan perundangundangan lain, seperti pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undangundang telahsecara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 15.30Wib terdakwa dengan Nomor Hp 0895609815761 menghubungi saksi SabriSahpudin dan mengatakan agar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020saksi Sabri Sahpudin bangun lebin pagi dan mengatakan besok akanmenelepon lagi.e Bahwa pada hari Rabu dini hari tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul01.00 Wib, sebagian Tim Pemberantas BNNP Bengkulu berada di CurupKabupaten Rejang Lebong melihat bus Putra raflesia yang diduga ditumpangioleh orang yang yang

tranportasi umum yakni mobil Bus PutraRaflesia, yang selanjutnya tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukanserangkaian penyelidikan.e Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 15.30Wib terdakwa dengan Nomor Hp 0895609815761 menghubungi saksi SabriSahpudin dan mengatakan agar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020saksi Sabri Sahpudin bangun lebih pagi dan mengatakan besok akanmenelepon lagi.e Bahwa pada hari Rabu dini hari tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul01.00 Wib, sebagian Tim Pemberantas

Bahwa TERMOHON BANDING adalah dalam kapasitasnya sebagai KetuaKamar Pidana dan salah satu Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara PEMOHON BANDING di tingkat Kasasi serta selaku diripribadi, yang telah melakukan perpanjangan penahanan terhadapPEMOHON BANDING selaku terpidana;TERMOHON BANDING sebagai selebritis Hakim Agung denganbermacammacam gelar di media antara lain sebagai malaikat maut,Halaman 22 dari 49 halaman Putusan nomor 440/PDT/2017/PT.DKIalgojo, icon pemberantas koruptor yang

Setiapaparat penegak hukum, tidak terkecuali TERMOHON BANDING yangbernaung dibawah hak subjektifnya sebagai hakim yang selama ini melaluimedia lebih dikenal dengan bermacammacam gelar antara lain sebagaimalaikat maut, algojo, icon pemberantas koruptor yang beken denganvonis maut tanpa pertimbangan hukum, tanpa ratio legis, tanpa adanyapengawasan, jelas wajib menegakkan hukum dan melaksanakan fungsinyadengan memperhatikan hak asasi dari setiap tahanan dalam rangkamemberikan perlindungan hukum;Bahwa

mencarisuami saksi yaitu Agusriadi;Bahwa Terdakwa 2 kali mencari Agusriadi tidak bertemu dan untukyang ketiga kalinya baru bertemu;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh terdakwaBujang Jamal dengan Aguisriadi;Bahwa Bujang Jamal pernah menjual pupuk NPK Phonska bersubsidipemerintah dan pupuk ZA bersubsidi pemerintah kepada Agusriadi ;Bahwa Agusriadi tidak ada izin untuk menjual pupuk bersubsidipemerintah;Bahwa Agusriadi hanya mempunyai izin untuk menjual barangperdagangan eceran pupuk dan pemberantas

Alias AGUS, di bawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah;Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 11.00 WIBsaksi telah ditangkap oleh penyidik Polda di toko UD Tani MakmurKelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Padang dalam hal tanpa izindalam penjualan pupuk bersubsidi.Bahwa saksi tidak ada izin untuk menjual pupuk bersubsidi.Bahwa saksi hanya mempunyai izin dalam perdagangan eceran pupukdan pemberantas

Hama.Bahwa didalam Surat Izin Usaha Perdagangan milik saksi tertulis izindalam perdagangan eceran pupuk dan pemberantas Hama, Perdaganganenceran pupuk disini maksudnya pupuk Non Subsidi.Bahwa pupuk Non subsidi saksi beli di Pasar Raya PadangBahwa pupuk Subsidi Pemerintah saksi beli di CV.

Menyatakan terdakwa ST.RUKIAH S terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 joPasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang UndangNo.20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak PidanaKorupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaanSubDSidair ; e nen rr rrr er ee eee ee eee eeeHal. 23 dari 32 hal, Put.No.34/PID.SUS.KOR/2013/PT.MksMenjatuhkan pidana kepada terdakwa ST.RUKIAH S denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun

Bahwa di dalam Instansi kepolisian sendiri sebagai salah satuaparat penegak Hukum, yang mempunyai tugas antara lain,sebagai pemberantas peredaran Narkoba, tetapi terhadappersonilnya sendiri yang memakai Narkoba, setelah dijatuhi pidanamasih ada pembinaan dari pihak kepolisian.

Karena kedua orangtersebut menyaksikan setelah saya ditahan, bukan saat penangkapan;e Yang Mulia Hakim, posisi barang bukti yang ditemukan polisi berkisarantara 7 meter hingga 10 meter dari posisi saya berada, dan lagian sayatidak pernah berada di posisi barang bukti itu ditemukan;e Yang Mulia Hakim, polisi Sudan bukan lagi pemberantas kejahatan, tapisudah bisa dianggap biangnya kejahatan. Di sini saya difitnah oleh polisidemi mencapai target tangkapan mereka.