Sedangkan tentang penggabungan gugatan ganti kerugiandalam persidangan pidana tidak kurang dari 5 putusan pengadilan telahmengabulkannya. Apakah Gugatan Organisasi (Legal Standing) denganmenggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian bisaditerapkan pada kasus korupsi? Jawabannya: BISA..

Ternyata baik UU 46/2009 tentangPengadilan Tipikor maupun UU 49/2009 tentang Peradilan Umumtidak mengatur tentang 'penggabungan gugatan ganti kerugian.17. Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' diatur dalam pasal98 KUHAP, yang juga digunakan sebagai pedoman hukum acara diPengadilan Tipikor berdasarkan pasal 25 UU No.46/2009 yangmenyebutkan bahwa hukum acara pada Pengadilan Tipikormenggunakan hukum acara yang berlaku.18.

Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP adalah perkara perdata (substansinyaadalah perdata) yang disidangkan oleh hakim yang sedangmenyidangkan perkara pidana bersamasama dengan perkarapidananya (prosedurnya adalah pidana). Hal ini menunjukkan bahwahukum acara peradilan Indonesia tidak menganut pemisahan yangketat antara rezim pidana dan perdata.19.

Bahwa dalam praktiknya, penggabungan rezim pidana danperdata telah diputuskan oleh pengadilan, dalam beberapa putusan,yaitu: Putusan No.78/Pid.B/2011/PN.PRM,Putusan No.274/Pid.B/2012/PN.Bwi, Putusan No.187/Pid.B/2010/PN.KIt, PutusanNo.593/Pid.B/2013/PN.MKT, Putusan No.157/Pid.Sus/2013/PN.Slw.20. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa penggabungangugatan ganti kerugian bukan perkara kewenangan pengadilanmelainkan tata cara memeriksa (hukum acara).

dan akibatdari kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa menurut majelis tujuan penggabungan gugatan gantirugi dalam perkara pidana yang sedang berlangsung bertujuan agar saksikorban yang juga diperiksa dalam perkara pidana tersebut dapat langsungmengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi didepanpersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat dalam perkara inibukan sebagai saksi korban yang langsung diperiksa dipersidangan perkaratindak pidana korupsi, maka kebenaran dalil Penggugat

Alam Duta Kalimantanyang ditindaklanjuti dengan perpanjangan pertama yaitu SuratKeputusan Bupati Tanah Laut nomor: 545/04IUP.OP/DPE/2011tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam DutaKalimantan tanggal 16 Maret 2011 adalah cacat hukum.14. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor:545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Alam Duta Kalimantan sesuai Keputusan Bupati Tanah LautNomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang PersetujuanPerpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Arutmin Indonesia yang mengajukanpermohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah LautNomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Arutmin Indonesia untuk diterima/disetujui dandikabulkan permohonan penanggugahan/penundaan atas KeputusanBupati Tanah Laut Nomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentangPersetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan sah Surat Keputusan 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentangPersetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam Duta Kalimantantanggal 16 Maret 2011 di lokasi dan wilayah IUP penambangan ;3.

, peleburan, pemekaran,pemecahan, dan pengambilalihan usaha; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalamRangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha :a.

Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2012membayar Pajak Penghasilan sebesar 5 % (lima persen) darijumlah yang harus dipenuhi oleh /essee sehubungan dengandipercepatnya penggunaan hak opsi tersebut atau dari jumlahyang harus dibayar pihak lain;e Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunandalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tidakterutang Pajak Penghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 637/KMK.04

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst..Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhSurat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan karena penggabungan,peleburan, dan pemekaran usaha tidak dikecualikan darikewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilanatas penaalihan hak atas tanah dan/atau banqunan: d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 474/KMK.04/1995";yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009; sesuai

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 ini,untuk Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan karena penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha tidakdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PajakPenghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 627 B/PK/PJK/2014Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995.d. ... dst..9.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan karena penggabungan,peleburan, dan pemekaran usaha tidak dikecualikan darikewajiban pembayaran atau pemungutan PajakPenghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau d.

Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialihnkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihanusaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atauditerima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan;b.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi' ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai

, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Bahwa surat tersebut tidak berkaitan dengan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), namun permasalahan yang dibahasdalam surat tersebut sama dengan permasalahan yang dihadapioleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) yaituadanya penggabungan usaha yang telah mendapat persetujuandari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dan menurutPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat), pengalihantanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan usahatersebut merupakan objek PPh Pasal

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanHalaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst.9.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atasHalaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihnan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai dengan

Saksimengikuti meeting online tanggal 10 September 2020, tanggal 17 September2020, yang dalam meeting tersebut dibahas dan disampaikan tentangreorganisasi dan alasan penggabungan unit untuk efektifitas serta Unit Jambiakan ditutup. Kemudian tanggal 23 September 2020 Kepala Region datang keUnit Jambi menjelaskan tentang reorganisasi dan Penggabungan Unit.

Saksi menerangkanPenggugat dimutasi karena alasan adanya reorganisasi dan penggabungan unitunit kerja yaitu Unit Jambi dan Unit Muara Jambi digabung dijadikan satu unit.Informasi tentang reorganisasi dan penggabungan unit sudah disampaikandalam video confrence (Vicon) dengan Kepala Unit tangal 10 September 2020,tanggal 17 September 2020 dan tanggal 23 September 2020.

Kebijakan reorganisasi dan penggabungan unitunit kerja yangdilakukan Tergugat hanya terjadi dalam ruang lingkup satu badan hukumperusahaan yaitu internal PT.Ciomas Adisatwa, dan kebijakan tersebutbukanlanh berupa perubahan status, penggabungan, peleburan yangterjadi antara beberapa badan hukum perusahaan ataupun perubahankepemilikan perusahaan;3.

Saksi menerangkanPenggugat dimutasi karena alasan ada reorganisasi dan penggabungan unit unit kerja yaitu Unit Jambi dan Unit Muara Jambi digabung dijadikan satu unit.Informasi tentang reorganisasi dan penggabungan unit sudah disampaikandalam video confrence (Vicon) dengan Kepala Unit tangal 10 September 2020,tanggal 17 September 2020 dan tanggal 23 September 2020.

Saksi menerangkan bahwa sebelumnya ada penggabungan unit ,yang menjabat sebagai Sales Unit di Muara Jambi adalah saudara Pri DwiWibowo Koco, dan yang menjabat Sales Unit di Unit Jambi adalah saudaraSuciono. Kemudian setelah terjadi penggabungan unit manajemen menetapkanyang dipilin untuk menjabat Sales Unit Jambi adalah saudara Pri Dwi WibowoKoco, dan Penggugat dimutasikan ke Sales Unit Pelalawan.

Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2012Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi,S.H.

NobelIndustries ke KPP domisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, den telah ditindaklanjutioleh pihak KPP dengan menerbitkan NPWP: 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesuai surat Nomor PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal28 Oktober 2008 ;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha, DirektoratJenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas PengalihanHarta dalam Rangka Penggabungan Usaha dengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26

Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;2 Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam AktaPerjanjian Penggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 diHalaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2012hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H.

Nobel Industries ke KPPdomisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti olehpihak KPP dengan menerbitkan NPWP : 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesuai Surat Nomor PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Februari 2008;5 Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha,Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan PenggunaanNilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usahadengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal

Nobel Industries secara sah menurut hukum adalah perusahaanpenerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger)antara PT. Nobel Carpets dan PT.

peraturan yangberlaku, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut secaraformil harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari,meneliti dengan seksama isi berkas perkara yang dimohonkan banding, salinanresmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo utamanyapertimbangan hukumnya dan memori banding Pembanding, maka MajelisHakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebihdahulu mempertimbangkan penggabungan

Pembatalan perkawinan Termohon (TERBANDING) dengan SUAMIPEMBANDING;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti danmencermati dengan seksama atas dua perkara tersebut di atas ternyata obyektuntutannya berbedabeda terhadap Termohon yang berbedabeda pula, halyang demikan bukanlah termasuk penggabungan/kumulasi subjektif maupunpenggabungan/kumulasi objektif, sehingga karena itu menggabungkan duaperkara a quo ke dalam satu pemeriksaaan merupakan pelanggaran tertibhukum acara (proces

order);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenggabungkan dua nomor perkara kedalam satu perkara denganmendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, karena dari yurisprudensi tersebut abstraksihukumnya adalah penggabungan subjek hukum atau penggabungan tuntutanhukum kedalam satu gugatan bukan penggabungan dua nomor perkaramenjadi satu nomor perkara;Menimbang

memerintahkan kepada Para Penggugatdan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor1289/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 6 Oktober 2016, dan berdasarkan laporanmediator tanggal 13 Oktober 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapaikesepakatan;Bahwa terhadap gugatan waris Para Penggugat, selain mengajukanjawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsisebagaimana terdapat dalam jawaban Tergugat, yang mencakup eksepsipenggabungan sengketa waris dan sengketa milik, penggabungan

semua halyang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana di atas;Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuhproses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadapgugatan waris Para Penggugat, sebagaimana terdapat dalam jawabanTergugat, yang mencakup eksepsi penggabungan

sengketa waris dan sengketamilik, penggabungan objek perkara, nebis in idem, objek perkara tidak jelas,dan kurang pihak;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelishakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil eksepsi, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai dengan T.2 telahdimeterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan aslinya, oleh karenaitu

No. 1298/Pdt.G/2016/PA.BmUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu, eksepsi Tergugattentang penggabungan sengketa waris dan sengketa kepemilikan patut untukditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penggabunganobjek sengketa, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari buktibukti T.1 sampaidengan T.8, maka ditemukan fakta bahwa sebagian objek sengketa c, yaitutanah seluas 7 x 26 m?

No. 1298/Pdt.G/2016/PA.Bmsedangkan terkait sebagian objek sengketa b patut ditolak, berdasarkanpertimbangan sebelumnya dalam eksepsi tentang penggabungan objek;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang surat gugatantidak jelas mengenai objek sengketa, maka sepanjang terkait objek sengketa c,yang tidak dipisahkan dengan sebagian objek yang telah diputus olehpengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagai milik Tergugat, eksepsiTergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhiunsur kesepakatan di dalamnya;4 Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandungsuatu sebab yang terlarang karena telah melanggar hukum;5 Menyatakan perjanjianperjanjian turunan dari Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 berikut perubahanterhadapnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;3. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhiunsur kesepakatan didalamnya;4.

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandung suatusebab yang terlarang karena telah melanggar hukum;5. Menyatakan perjanjianperjanjian turunan dari Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas setelah Penggabungan/Merger Nomor 42tanggal 18 Juni 2008, yaitu :i.

Bank Panin Tbk tersebut hingga beberapakali membuktikan bahwa Akta Perubahan Terhadap PernyataanKembali Perjanjian Fasilitas Kredit Setelah Penggabungan/MergerNomor 42 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan James HermanRahardjo SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Djoni Textindo dengan PT.

Djoni Textindo Nomor 0943/CIB/EXT/2009tanggal 17 September 2009 perihal Restrukturisasi Fasilitas Kredit (T12a, T12b, T12c);Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Setelah Penggabungan/Merger Nomor 42tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman RahardjoSH., Notaris di Jakarta telah dilaksanakan/ direalisasikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal;3.

Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor: 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta PemyataanKeputusan Rapat Nomor: 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan NotarisDr. Wiratni Ahmadi, SH.

Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor:80/IVPMDN/2007 + tanggal 16 Juli 2007 dengan Nomor: Proyek1711/1712/1721/1722/24303203971;Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT. Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT. NobelCarpets menjadi PT.

Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam AktaPerjanjian Penggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 dihadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH. Rencana Penggabungan Usahaini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Badan KoordinasiPenanaman Modal (BKPM) Melalui Surat Persetujuan PenggabunganPerusahaan Nomor 80/II/PMDN/2007 tanggal 16 Juli 2007 dengan NomorProyek 1711/1712/1721/1722/24303203971;.

Nobel Industries keKPP domisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti olehpihak KPP dengan menerbitkan NPWP : 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesual Surat Nomor: PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Februari 2008;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha,Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan PenggunaanNilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan UsahaHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 695 /B/PK

Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dokumen sebagaimana yang telahPemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat uraikan di atas, dapatdisimpulkan bahwa terhitung mulai tanggal 26 September 2008 PT NOBELINDUSTRIES secara sah menurut hukum adalah perusahaan peneruskegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antaraPT Nobel Carpets dan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai KeputusanDirektorat Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atasPengalihan Harta dalam rangka penggabungan

Nomor 5 Tahun 1999(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badanusaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaanlain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badanusaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), danketentuan

Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSmengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atauPemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmenggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan.Penjelasan Pasal 126Ayat (1)Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan,

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasilPeleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 61 sahamperusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; danb.

Pengesahan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia atasAkta Pendirian perseroan dalam hal terjadiPeleburan.Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan adalah PerseroanTerbatas dan pihak lain adalah perusahaan nonPerseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditandatanganinya pengesahan Penggabungan,Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak.

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasilPeleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih sahamperusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; danb.

Gustina Pasca Binti Rusli Paskha tersebut ;8.Bahwa, oleh karena keponakan Pemohon yang bernama GhinakuRhamadanita Binti Rudy Iran tersebut masih dibawah umur dan belumcakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon memandang perlu untukmengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak atasanak tersebut ke Pengadilan Agama Palembang ;9.Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku II Edisi Revisi 2010 halaman76, penggabungan beberapa tuntutan

dalam satu gugatan diperkenankanapabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antaratuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akanmemudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinanadanya putusanputusan yang saling bertentangan ;10.Bahwa, penetapan ahli waris dan perwalian anak ini khususdipergunakan untuk melakukan tindakan hukum atas uang pertanggunganasuransi saudara kandung Pemohon Almarhumah drg.Gustina PascaNomor Polis : 14647416 di perusahaan Asuransi

Putusan Nomor 704/B/PK/PJK/2012Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi,S.H.

NobelIndustries ke KPP domisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, den telah ditindaklanjutioleh pihak KPP dengan menerbitkan NPWP: 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesuai surat Nomor PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal28 Oktober 2008;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha, DirektoratJenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas PengalihanHarta dalam Rangka Penggabungan Usaha dengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26

Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;2 Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam AktaPerjanjian Penggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 dihadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. Rencana PenggabunganUsaha ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Badan KoordinasiHalaman 13 dari 25 halaman.

Nobel Industries ke KPPdomisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti olehpihak KPP dengan menerbitkan NPWP : 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesuai Surat Nomor PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Februari 2008;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha,Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan PenggunaanNilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usahadengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal

Nobel Industries secara sah menurut hukum adalah perusahaanpenerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger)antara PT. Nobel Carpets dan PT.

S3352/WPJ.28/KP.06/2010 tanggal 29Oktober 2010 yang menolak Permohonan Pengembalian Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan yang Seharusnya Tidak Terutang, dengan ini Penggugat menyatakanTidak Setuju alasan penolakan Tergugat tersebut, dengan alasanalasan yangdiuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 10 ayat (3) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, nilaiperolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan

, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihanusaha;e Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan,Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah DJPyang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;e Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Pooling ofInterest

, Peleburan,Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya : Point 19 angka3Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuan dalamSE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakanatas Restrukturisasi Perusahaan, yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali dan;c. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yangberlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa dengan

Putusan Nomor 653 /B/PK/PJK/2012apemungutan PPh tersebut adalah penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tidak terutang PPh,sepanjang memenuhi ketentuan KMK 637/KMK.04/1994 s.t.d.t.d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.d. ...Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.dst.9 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Surat Keterangan Bebas (SKB) PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

XYZ Indonesia.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapatTerbanding dimana dengan surat nomor FCEF/TaxDept/008/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 mengenai PenjelasanTambahan sehubungan dengan Permohonan Banding PemohonBanding Tahun 2007 dan 2008, Pemohon Banding padapokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei2008 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H., M.Kn tentangPenggabungan PT.

ABC sesuaidengan akta penggabungan Nomor 10 yang dibuat olehNotaris, menggabungkan diri dengan PT. XYZ Indonesia. Didalam pasal 2 halaman 11 dan 12 akte tersebut menjelaskanbahwa semua hak dan kewajiban PT. ABC beralih kepada PT.XYZ dan semua aktiva dan pasiva beralih karena hukumkepada PT. XYZ, Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT.XYZ dan PT.

ABC, Pemohon Banding telah melaporkanadanya penggabungan usaha ke Kantor Pelayanan Pajak PMASatu dengan surat pemberitahuan No 002/IV/BI/TAX/2010tanggal 13 April 2010 dengan bukti penerimaan surat NomorPEM002728/052/apr/2010, KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB PajakPertambahan Nilai yang tertanggal 27 Januari 2010 dan 19Februari 2010 atas nama Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan tertanggal 18Mei 2010 dengan menggunakan nama Pemohon danTerbanding tetap memproses surat keberatan

/O50/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tanganioleh Prawira Atmadja, jabatan: Direktur, dengan menggunakankop surat dan cap atas nama Pemohon Banding, tidak sesuaidengan fakta hukum yang menyebutkan pada tanggal 20 April2011 tersebut Pemohon sudah bubar karena hukum.bahwa sesuai ketentuanketentuan yang terdapat dalam keduaakte penggabungan tersebut telah menyatakan secara hukumsemua hak dan kewajiban Pemohon beralih kepada PT. ABC dankemudian kepada PT.

XYZ.bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harusdiikuti dengan prosedur administrasi perpajakan dalam bentukmengajukan pencabutan Nama dan NPWP atas nama Pemohon kekantor pelayanan pajak terkait.

Hak karena penggabungan atau peleburanperseroan atau. koprasi yaitu Pasal 43 ayat (1)Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hakmilik atas satuan rumah susun karena penggabunganperseroan atau koprasi yang tidak didahului denganlikwidasi perseroan atau koprasi yang bergabung ataumelebur dapat didaftar berdasarkan akta yangmembuktikan terjadinya penggabungan~ atau peleburantersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenangsesuai ketentuan peraturan perundang undangan~ yangberlakuPenggabungan

, SH Notarisdi Jakarta merupakan Penggabungan Perusahaan/Merger antaraPT .

(PT.Indosat) sehingga dalam Akta tersebut tidak adapenggabungan bidang tanah sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat/Terbanding ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29Pebruari 1986 : *Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatankacau dan kabur,Dengan demikian terlihat jelas bahwa gugatan yang diajukanPenggugat/Terbanding telah mencampur adukan antaraPenggabungan Tanah dengan Penggabungan Perusahaan/Merger =;DALAM POKOK PERKARA :1.

Indosat)sehingga dalam akta tersebut tidak ada penggabungan atasbidang tanah sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat/Terbanding dalam gugatannya ; Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peraturan PemerintahRI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal43 ayat menyatakan sebagai berikut : *Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milikatas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburanperseroan atau. koperasi yang tidak didahului denganlikuidasi perseroan atau koperasi

tersebut ; Bahwa dengan tidak ada penggabungan atas bidang tanah yangdilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya,maka dengan demikian Sertifikat HGB No. 421/Baru atas namaTergugat II Intervensi/Pembanding tidak ada tumpang tindihtanah = antara tanah Tergugat II Intervensi/Pembandingdengan tanah milik Penggugat/Terbanding seluas 120 M?

kekosongan baik dalam hukum formil maupunhukum materiil;Menimbang, bahwa pendapat yang sama dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia NO.575 K/Pdt/1983, dan NO. 880K/Sip/1970 dijelaskan antara lain: meskipun Pasal 393 ayat (1) HIRmengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untukmewujudkan tercapai manfaat dari segi acara (proses doelmatig heid)dimungkinkan menerapkan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asaldalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran dan penggabungan

itu benarbenar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan,menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan dengan dasar alasanitu, boleh dilakukan penggabungan (Samenvoeging) atau kumulasi objektifmaupun subjektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijkke samenhangen ataukoneksitas erat) di antaranya.Menimbang, bahwa tujuan penggabungan dari beberapa perkara dapatdibenarkan kalau antara masingmasing gugatan tersebut terdapat hubunganerat untuk memudahkan proses dan menghindari

terjadinya kemungkinanputusanputusan yang saling bertentangan, sehingga penggabungan yangseperti itu , dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig),mempunyai manfaat yaitu mewujudkan peradilan sederhana, menghindariputusan yang saling bertentangan dan manfaat yang lain, melalui systempenggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangandalam kasus yang sama;Menimbang, bahwa penggabungan perkara syaratnya adalah terdapathubungan erat antara gugatan yang satu

dengan yang lain dan terdapathubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat danadanya ketentuan tersebut a quo berlaku juga dalam perkara permohonan.Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya permohonan intervensi dariPemohon ini diterima, Majelis Hakim perlu mengetahui terlebin dahulu apakahterdapat hubungan erat atau ada koneksitas antara permohonan IntervensiPemohon dengan perkara proses permohonannya yang sedang diperiksa yaitupermohonan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.CN dan penggabungan

Hal mana sepintas samasama perbuatanmelanggar hukum namun dua perbuatan melanggar hukum tersebutberbeda peristiwa dan berdiri sendiri dan diantara Para Tergugat jugatidak ada hubungan hukum.Bahwa berdasarkan pertimbang hukum tersebut di atas sangat jelasPutusan Judex Facti telah menyimpang dari Hukum Acara Perdata yangberlaku dan bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi DanTeknis Perdata Umum angka II huruf M tentang teknis peradilan halaman59 tentang penggabungan dan kumulasi gugatan angka

tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna,dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.Bahwa di samping itu penyimpangan yang telah dilakukan Judex Factidengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalahtercermin dari pertimbangan yang diambil dengan mengatakan bahwaMenimbang, bahwa mengenai penggabungan perkara...... dst.

Bahwaberdasarkan hal tersebut jelas sekali bahwa Judex Facti telah salahdalam mengistilankan terhadap gugatan Para Penggugat denganmenyebutkan sebagai penggabungan perkara, padahal dalam istilahyang disebutkan dalam HIR antara penggabungan perkara denganpenggabungan gugatan mempunyai perbedaan yang sangat prinsip, yangakibatnya Judex Facti salah melaksanakan tertio Hukum Acara danmelanggar asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang manahal ini telah diisyaratkan oleh Mahkamah Agung dalam

putusannyaNo.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan : HIRtidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalamhal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat danmurah ;Hal tersebut di atas juga telah didukung oleh Putusan MARI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 : Menurut Jurisprudensi,dimungkinkan "penggabungan" gugatangugatan jika antara gugatangugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalambentuk perkara yang satu

(juga HIR) akan tetapi karena penggabunganitu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memangditinjau dari segi acara (processuel doematig) ;Kemudian juga dalam Putusan MARI No. 1652.K/Sip/1975, disebutkanbahwa: Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satudengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yangberlaku ;Bahwa perlu kiranya Para Pemohon Kasasi jelaskan kembali bahwadalam perkara a quo

Tergugat IXmenguasai bidang tanah berdasarkan bukti P22; Tergugat Xmenguasai bidang tanah berdasarkan bukti P23;Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa hukum Penggugat perkaraaquo telah menggabungkan beberapa Tergugat dengan lebih dari satu objekgugatan ke dalam satu gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasir Pengaraian dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Prp;Menimbang, bahwa dari kajian teoritis dapat saja penggabunganbeberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan

Terjadinya penggabungan karenaadanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, ataubeberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat untuk memudahkanproses;Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan, ada 2 syaratpokok terjadinya penggabungan gugatan yaitu :1. Terdapat hubungan erat;2. Terdapat hubungan hukum;Menimbang, bahwa dalam penggabungan gugatan ada dua macamyakni:1.

Kumulasi objektif yakni penggabungan beberapa tuntutan dalamsatu perkara sekaligus misalnya A menggugat B selain mintadibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalianbarang yang tadinya telah dipinjam;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tidak boleh dilakukan dalamhal :1.

menemukan bukti suratketerangan Kepala Desa Dayo menyatakan tentang keberadaan dari ParaTergugat yang mana ditandatangani oleh MARJONO, S.AP merupakan salahsatu anak kandung dari Penggugat sendiri;Menimbang, bahwa walaupun dalam waktu yang hampir bersamaan telahmasuk dan teregister pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri PasirPengaraian dengan Kuasa Hukum Penggugat yang sama (DESY, SH, MH)terhadap gugatangugatan yang mana materi dan susunan gugatangugatankurang lebih sama dengan perkara aquo (penggabungan

kami bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara aquo sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdatasebagaimana maksud dan asas Hukum Acara Perdata, karena baik dalamkumulasi Subyektif maupun obyektif gugatan Penggugat menurut kami sudahbenar dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah melakukankumulasi subyektif dan obyektif dimana beberapa Tergugat digabungkan dalamsatu gugatan, hal ini sejalan dengan tujuan penggabungan