Ditemukan 2061436 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SAUDJI
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMBAYAT, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
61 — 21
  • Penggugat:
    SAUDJI
    Tergugat:
    1.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMBAYAT, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 18/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2014 — ALWI, dkk. melawan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN
121 — 36
  • ALWI, dkk. melawan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATANREMBANG, KABUPATEN PASURUAN, Tempat kedudukan :Kantor Balai Desa Krengih, Kecamatan Rembang, KabupatenPasuruan, dalam hal ini diwakili olehSUPRAYITNOKetua Badan Permusyawaratan Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebutSCDAQAL oes ee eeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGATll;3. BUPATI PASURUAN Tempat kedudukan : JI. Hayamwuruk No. 114Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Nama : H.M.
    Bukti T.Il 4Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraPemilihnan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2013( fotokopi sesuai dengan aslinya ) :Bukti T.I2 : Surat dari Badan PermusyawaratanDesa Krengih kepada Bupati Pasuruan melalui CamatRembang Nomor : 140/424.215.2.08BPD/2014 Tanggal 2Januari 2014 ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih,Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor900/02/424.215.2.08/BPD 2013 tentang
    Bukti T.Ill 2 :sebagai berikutSurat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten PasuruanNomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilin dalamPemilihnan Kepala Desa Krengih Kecamatan RembangKabupaten Pasuruan. ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala
    Bukti T.Ill 7 : Peraturan Bupati PasuruanNomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman PenetapanAnggota Badan Permusyawaratan Desa ( fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil bantahannya selainmengajukan bukti surat, Tergugat Ill mengajukan saksi pada tanggal 29 April2014 yaitu1.
    Bahwa Tergugat IIIl dalam menerbitkan objek sengketa Aquo adalah karenaadanya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih tentangcalon kepala desa terpilin dan didalam Surat BPD tersebut tidak memuatnama dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak berhak untukmenggugat Tergugat Il ;3.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 10-01-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 18 Juni 2013 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENGLE. 3. BUPATI KARAWANG. 4. LIA AMALIA. 5. ROSID. 6. TITIN SUPINI.
77 — 12
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENGLE.3. BUPATI KARAWANG.4. LIA AMALIA.5. ROSID.6. TITIN SUPINI.
    ROSA SONJAYA, diberi tanda bukti P17.12.Foto copy Surat Risalah Rapat Paripurna BPD Desa Bengle, AcaraMusyawarah Penetapan Calon Kades terpilih tertanggal 28 Nopember2012, diberi tanda bukti P 12.13.Foto copy Surat Kepututusan Badan Permusyawaratan Desa BengleNomor : 3/BPD/2012 tentang Calon Kepala Desa Terpilih PemilihanKepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Bengle tertanggal 30Nopember 2012, diberi tanda bukti P 13.14.Foto copy Surat dari Camat Majalaya Nomor : 141.1/430/Pen,tertanggal 29 Nopember
    Desa(BPD) Desa Bengle, diberi tanda bukti T.I 8.Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bengle Nomor: 03/BPD/2012 Tentang Calon Kepala Terpilin Hasil Pemilinan KepalaDesa , diberi tanda bukti T. 9.Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), diberi tandabukti T.I 10.10.Foto copy Surat Camat Kecamatan Majalaya, diberi tanda bukti P 1111.Foto copy Surat keputusan Bulati Karawang Nomor : 141.1/KEP.861HUK/2012.
    Majalaya, Kab.Karawang, Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Bengle,Kec. Majalaya, Kab.
    LIA AMALIA, dan selanjutnya diajukan kepada Bupatimelalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa.Menimbang, bahwa tentang P 13 berupa : Foto copy Surat KepututusanBadan Permusyawaratan Desa Bengle Nomor : 3/BPD/2012 tentang CalonKepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan DesaBengle tertanggal 30 Nopember 2012, yang juga adalah sama dengan bukti ParaTergugat yaitu bukti T 9, membuktikan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih HasilPemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Bengle
    Majalaya, ditanda tangani oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa.Meimbang, bahwa bukti T 8 berupa Foto copy Risalah Rapat ParipurnaBadan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Bengle tanggal 28 Nopember2012, membuktikan bahwa telah terpilin Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa, atas nama Sdri.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
112 — 55
  • Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
    Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
    Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
    Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
    Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
    Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 81/B/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 30 Juni 2015 — Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang
40 — 18
  • Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang
    Badan Permusyawaratan Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung,Kabupaten Sampang Tempat kedudukan : Dusun Nyaromot, Desa Banjar,Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dalam hal ini memberikankuasa kepada : 222 22 no nono nn none1. ZEID YAMANI, S.H. 2. FELIX REZA TAHA, S.H.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 59/B/2014/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Juli 2014 — - ISHAK EGETEN, PENGGUGAT/PEMBANDING ;------------ M E L A W A N : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATAN AMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------
55 — 18
  • - ISHAK EGETEN, PENGGUGAT/PEMBANDING ;------------ M E L A W A N :BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATAN AMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------
    ., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamatJalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak Lingkungan I,Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013 ; Selanjutnya disebut SCDAAL...........cscseccsecceeeseceeeeaeensseason NNeETD oa HEIN 666s PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN:BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINALING, KECAMATANAMURANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA SELATAN, berkedudukandi Desa Pinaling, Kecamatan Amurang Timur,Kabupaten Minahasa Selatan ; Selanjutnya
    No. 59/B/2014/PT.TUN.Mks.suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yangbersangkutan, sehingga keputusan hasil pemilihan Kepala Desa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutPasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapatbahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PinalingKecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Hukum Tua terpilih DesaPinaling,
    . tertanggal 2 Juli 2013/objek sengketa (bukti P2 =T1) setelah dihubungkan dengan ketentuan Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua,dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang PengesahanPengangkatan Hukum Tua terpilih paling lama 15 hari terhitungmulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dariBP D oi ee ee re ee ee ee)Menimbang, bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan
    No. 59/B/2014/PT.TUN.Mks.Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU,tanggal 2 Juli 2014 oleh kami : H. OYO SUNARYO, SH.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 15-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 38/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 27 April 2022 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
56 — 7
  • Pembanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih
    Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
    Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN ATAMBUA Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Atb
Tanggal 8 Juni 2023 — Penggugat:
Fransiska Hoar Nahak,S.Pd
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Loofoun
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loofoun
67 — 28
  • Penggugat:
    Fransiska Hoar Nahak,S.Pd
    Tergugat:
    1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Loofoun
    2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loofoun
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
KAMTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOJODANU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODANU
3.SIJAD
4.BUPATI JOMBANG
77 — 10
  • Penggugat:
    KAMTO
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOJODANU
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODANU
    3.SIJAD
    4.BUPATI JOMBANG
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 09-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Slw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
SITIAH binti SAMYAD
Tergugat:
1.Kepala Desa Padasari
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padasari
3.SAHRUDIN bin SARNYA
122 — 19
  • Penggugat:
    SITIAH binti SAMYAD
    Tergugat:
    1.Kepala Desa Padasari
    2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padasari
    3.SAHRUDIN bin SARNYA
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-11-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 24 Desember 2013 — Penggugat :
- I MADE SUKA, S.H
Tergugat I :
- KETUA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA PENARUNGAN
Tergugat II :
- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN
96 — 35
  • Penggugat :
    - I MADE SUKA, S.H
    Tergugat I :
    - KETUA PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA PENARUNGAN
    Tergugat II :
    - KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUNGAN
    Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.821.500, (dua jutadelapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); 76 Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014,dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar yang terdiri dari BERTHA SITOHANG, SHsebagai Hakim Ketua Majelis, NURSALIM NADJIB, SH danMARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., SH masingmasing sebagaiHakim Anggota.
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 02-01-2024
Putusan PN SELONG Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Sel
Tanggal 27 Desember 2023 — Penggugat:
1.ARUM
2.HUSEN
Tergugat:
KEPALA DESA SUKAMULIA TIMUR
Turut Tergugat:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMULIA TIMUR
52 — 17
  • Penggugat:
    1.ARUM
    2.HUSEN
    Tergugat:
    KEPALA DESA SUKAMULIA TIMUR
    Turut Tergugat:
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKAMULIA TIMUR
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
160 — 50
  • Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
    Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
    Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
    Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
    Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
    Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
465 — 159
  • Penggugat:
    Muhamad bin Gana
    Tergugat:
    1.Bupati Tegal
    2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
    Pasal 9 huruf h dan Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa jo.
    Pasal 32 ayat (2) huruf gPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanHal 31 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Jo.Pasal 77 ayat (2) g Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala
    Pasal 32 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yangpada intinya manyatakan :Apabila kepala desa berhenti, Badan PermusyawaratanDesa melaporkan dan/atau mengusulkan kepada Bupati/Walikota
    Pasal 33 dan Pasal 34 PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo.Pasal 77 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati
    Pasal 32 ayat (2) huruf cPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, jo.Pasal 77 ayat (2) c Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan PeraturanBupati Tegal
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 58/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
85 — 49
  • Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
    Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
    Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
    Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
    Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
    Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Pengadilan PN BARABAI Perdata
Register : 30-09-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Brb
Tanggal 24 Februari 2015 — - Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain - Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain - SADIANSYAH - Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain - Camat Hantakan - BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
120 — 23
  • - Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain- Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain- SADIANSYAH- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain- Camat Hantakan- BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
    HST, Propinsi KalimantanSelatan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;4 Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain, Alamat Desa Patikalain, KecamatanHantakan, Kabupaten HST, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut TURUTTERGUGAT II;5 Camat Hantakan, Alamat Jl.Brigjend H. Hasan Basri, Kecamatan Hantakan,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ITI;6 Bupati Hulu Sungai Tengah, Alamat Jl.
    telah mengajukan gugatansebagaimana gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:1eBahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun2008 Tentang Desa tertanggal 23 Januari 2008 yang dirubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 2010 Jo Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Patikalain Nomor 01/BPD/PTK/Tahun 2014 Tanggal 16 Juni2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain KecamatanHantakan;Bahwa atas Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
    Desa Patikalain Kecamatan Hantakan;c Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal September 2014 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pembakal DesaPatikalain Kecamatan Hantakan diketahui dan dibenarkan olehBadan Permusyawaratan Desa Patikalain Kecamatan Hantakan ;d Keputusan Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain KecamatanHantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01/PTK/Tahun2014 tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih sebagai PembakalDesa Patikalain Kecamatan Hantakan
    Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang nomor 6tahun 2014 tentang DESA menyatakan bahwa :e Ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.e Ayat 3 Bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersifat mandiri dan tidak memihak;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yaituBukti P1 yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Patikalain Nomor 01/BPD/PTK/Tahun 2014 tertanggal 16
    Desa Patikalain tertanggal 16 Juni 2014 tersebut, haruspula dilakukan atau dikeluarkan oleh BPD Patikalain yang berdasarkan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Petikalain seperti Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaPatikalain Nomor. 02 Tahun 2014 tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor 02 Tahun 2014 (T.I4,T.II4) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Pembakal DesaPatikalain yaitu menghentikan Sdr.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 109/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 1 Agustus 2018 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATAN GENENG, KABUPATEN NGAWI vs SUYANTO
37 — 19
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATAN GENENG, KABUPATEN NGAWI vs SUYANTO
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BADERAN, KECAMATANGENENG, KABUPATEN NGAWI, berkedudukan di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.ldham Karima, SH., M.Si., NIP. 19660311 199503 1 002,Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ; 2. Adhitya Perdana Tauran, SH.,M.Hum., NIP. 19810723 2009011013, Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;3. Apriana Kusumaningrum SH.,M.Hum.
    Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor03 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang bemakdipilin pada Pemilinan Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng KabupatenNgawi tertanggal 07 Nopember 2017 ; 4. Mewajibkan Tergugat Mencabut Berita Acara Penetapan Calon Kepala DesaPemilinan Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawitertanggal 07 Nopember 2017 ; 20220 von nnn nen noe en ene nene5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 6.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-02-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 46/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 13 Mei 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN. 2. KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN vs N A R T O
31 — 17
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN. 2. KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN vs N A R T O
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUKOREJOKECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN, Berkedudukandi Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;Dalam hal ini memberii Kuasa khusus kepada :2) H. MOCH. MARUF SYAH, S.H.,M.H., 3) H.M. GASMAN GAZALI, S.H., 4) ERDA SUSANTYADJI, S.H.,M.H., 5) AKHMAD ZAINARITHO, S.H., 6) ROHMAD AMRULLOH, S.H. 7) DEWI SULISTYOWATI, S.H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; a. Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian PanitiaPemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, KabupatenTuban. 2= 22 = 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeb. Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan CalonYang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. 3.
    Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut; a.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo NomorBPD/14/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penggantian PanitiaPemilihan kepala Desa, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, KabupatenTuban. + ~ === =~Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo NomorBPD/18/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Calon YangBerhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukorejo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban. 5.
    Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/14/VI/2013 tanggal26 Juni 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa, DesaHal.6. dari 10.Put.No.46/B/2014/PTTUN.SB YSukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; 2.
    Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo,Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : BPD/18/VI/2013 tanggal28 Juni 2013 tentang penetapan Calon Yang Berhak Dipilih DalamPemilihan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;a Menyatakan Sah Surat Keterangan Penduduk Nomor470/241/414.206.06/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani olehkepala Desa Sukorejo( Tergugat II ) , Kecamatan Parengan ,KabupatenTubans 4.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 18-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat:
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SE
83 — 58
  • Penggugat:
    HOLDI, ST
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
    Intervensi:
    MARJO, SE
    Berita Acara Kesepakatan hasilpertemuan di Kantor Desa Mantangai Hulu, yang saat itu dihadiri oleh ParaCalon Kepala Desa dan Para Saksi dari masing masing Calon Kepala Desa,Badan Permusyawaratan Desa Mantangai Hulu, semua Ketua RT di wilayahDesa Mantangai Hulu, dan Pjs Kepala Desa Mantangai Hulu; b. Suratundangan pemilih, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ktp yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.Halaman 5 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK6.
    Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2017, Penggugat diberitahu dan diberikan oleh salah satu anggota Panitia Pilkades Desa Mantangai Hulu, yaituberupa salinan fotocopy Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Nomor : 21 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala DesaSebagai Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemungutan Suara PemilihanHalaman 6 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLKKepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.tertanggal 19 September 2017.
    Berita Acara Kesepakatan hasilpertemuan di Desa Kantor Mantangai Hulu, yang saat itu dihadiri oleh ParaCalon Kepala Desa dan Para Saksi dari masing maing Calon Kepala Desa,Badan Permusyawaratan Desa Mantangai Hulu, semua Ketua RT di wilayahHalaman 17 dari 73 hal. Put. Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK15.16.17.Desa Mantangai Hulu, dan Pjs Kepala Desa Mantangai Hulu; b.
    Pkr No. 28/G/2017/PTUN.PLK10.11.12,Calon Kepala Desa terpilin yang mendapatkan dukungan suara terbanyakdinyatakan sebagai calon terpilih dan ditetapbkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan SK Bupati Nomor 433/DPMDTahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundangundangan baiksecarayang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah merupakan kewajibanprosuderal/formal maupun secara materil/substansial.
    Marjo, SE sebagaiKepala Desa Mantangai Hulu (foto copy dari foto copy);Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MantangaiHulu Ketua Santho Tarson kepada Bupati Kapuas Nomor22/BPD/1X/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Hasilpemilihnan Kepala Desa Mantangai Hulu) KecamatanMantangai Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan asl);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mantangai HuluNomor 21 TAHUN 2017 Tentang Penetapan Nama CalonKepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilin HasilPemungutan Suara
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 26/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 31 Maret 2016 — - JURIATNO Melawan - BUPATI KAPUAS TERGUGAT I - CAMAT PULAU PETAK TERGUGAT II - KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUNGA MAWAR .TERGUGAT III - ABDUL GANI TERGUGAT II INTERVENSI
78 — 44
  • - JURIATNOMelawan- BUPATI KAPUAS TERGUGAT I- CAMAT PULAU PETAK TERGUGAT II- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUNGA MAWAR .TERGUGAT III- ABDUL GANI TERGUGAT II INTERVENSI
    KALAWA DANA, SH, berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Analis Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas ;Keenamnya beralamat Kantor di Jalan Pemuda KM.5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1917/HUKUM, tertanggal 23 Desember 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;CAMAT PULAU PETAK $>di Jalan Sei tatas Nomor 1, RT. 1 Kuala Kapuas,Kalimantan Tengah ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)BUNGA.