penyelenggarapembangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 47ayat (1) UU No.20 Tahun 2011 adalah Sertifikat hak Milik SatuanRumah Susun (SHM sarusun).17.7 Bahwa, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat(3) PP No.4 Tahun 1988 selain dokumen sebagaimana dimaksudPasal 47 UU No.20 Tahun 2011 tersebut diatas, dokumendokumen yang harus diserahkan oleh Tergugat VIII Rekonpensikepada Para Penggugat Rekonpensi adalah yang meliputidokumen sebagaimana Pasal 30 dan 31 PP No.4 Tahun 1988yaitu :Pertelaan

Bahwa, oleh karena itulah, dugaan kuat Tergugat VIII Rekonpensisengaja tidak menyerahkan dokumendokumen yang berkaitan denganrumah susun seperti IMB dan Pertelaan maupun Akta Pemisahanhal 25 dari 52 hal put. No.542/PDT/2016/PT.DKISupaya dengan mudah menggunakan dan membangun unitunit barupada lahan bersama dan menjadi milik Tergugat VIII Rekonpensi.22.

No.542/PDT/2016/PT.DKI Dibangunnya unitunit baru, padahal Pertelaan, Akta Pemisahantelah disahkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Gubernur KDKIJakarta, artinya Pertelaan dan Akta Pemisahan tersebut mengikatsemua pihak Perpanjangan buku tanah HGB kembali ke atas nama TergugatVtll Rekonpensi padahal Tergugat VIII Rekonpensi telah menjualnyasejak tahun 2003 dan Pertelaan, Akta Pemisahan telah disahkanoleh Gubernur KDKI Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005 maupunSHMSRS Melakukan pengutan ilegal dan tanpa hak

Najamuddin Bin Munari selaku Direktur PT Susantri Permai yangmempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan Operasionallapangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jobdiscribtion atau pertelaan dalam rangka melakukan pengawasan danpengarahan pekerjaan pembukaan lahan pada areal perkebunan PTSusantri Permai, telah melakukan pembukaan lahan pada lahan PTSusantri Permai untuk dilakukan penanaman kelapa sawit berupa LandClearing dengan cara Imas tebang dengan menggunakan Buldoser danEksavator

Najamuddin Bin Munari selakuDirektur PT Susantri Permai yang mempunyai tugasdan tanggung jawab menjalankan Operasionallapangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuaidengan job discribtion atau pertelaan dalam rangkamelakukan pengawasan dan pengarahan pekerjaanpembukaan lahan pada areal perkebunan PT SusantriPermai, telah melakukan pembukaan lahan pada lahanPT Susantri Permai untuk dilakukan penanaman kelapasawit berupa Land Clearing dengan cara Imas tebangdengan menggunakan Buldoser dan Eksavator

Bukti mana di dalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon ITfandi lahir 13 April 1984, dan Pemohon II lahir 3 Oktober 1980, oleh karena itumenjadi bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6.

2013, tanda terima uang sebesarRp878.961.316,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilanratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah) untukpembayaran pelunasan ke 1/1 unit A0915 atas nama IRZAL NCHATAB;Asli satu lembar kuitansi PT Triputra Karya Agung Nomor: 100/Adm/V1I/2013, tanggal 05 Juni 2013, tanda terima uang sebesarRp11.415.082,00 (sebelas juta empat ratus lima belas ribu delapanpuluh dua rupiah) dari IRZAL N CHATAB untuk pembayaran biayapembuatan Akta PPJB dan AJB, Biaya pertelaan

Putusan Nomor 961 K/Pid/20197)Asli satu) lembar kuitansi PT Triputra Karya Agung Nomor:122/Adm/X1/2013, tanggal 25 November 2013, tanda terima uangsebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari SOLIAVALENTINA untuk pembayaran biaya pembuatan Akita PPJB danAJB, Biaya pertelaan dan pembuatan sertifikat sarusun dan biayabalik nama sertifikat;Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor228/TKARTDB/PPJB/XI/2013 tanggal 2 November 2013 pembelian UnitSatuan Rumah Susun Tipe Kondotel Royal Tulip Degreen

Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan penyataanfasos dan fasum;Pihnak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidak mememberikandokumen fasos dan fasum yang di maksud, namun memberikan surattanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakan Perhimpunan PenghuniPuri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yangtelah ditanda tangani oleh Surat Keputusan Gubernur DK!

Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan penyataanfasos dan fasum; Pihnak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidakmememberikan dokumen fasos dan fasum yang di maksud, namunmemberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakanPerhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuaidengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh Surat Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomor 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGBNomor 585.Bahwa selanjutnya

dibuat dan ditanda tangani oleh PerhimpunanPenghuni Perkantoran Plaza Abda;Foto Copy legalisir Surat Nomor 025/G/BM.PPPPA/II/10 tanggal 15Pebruari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PerhimpunanPenghuni Perkantoran Plaza Abda;Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 01/Print/PP/PPA/XI/2010 tanggal12 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Meryne yang ditanda tanganioleh Yu Shiaw Shian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa1.Uraian Pertelaan

Julia Mensana ,SH;Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan PenghuniPerkantoran Plaza ASIA dengan Nomor : s002/CA GA/1/2010 tanggal 7Januari 2010 Perihal Permohonan ljin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA;Berupa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang PenyelenggaraanReklame;Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA danRumah Susun Hunian Sudirman Mansion;FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame "ABDA Insurance" di LantaiAtap 29 Gedung Plaza ASIATetap terlampir dalam berkas

Nomor 74 PK/PID/2016Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa1.10.11.Uraian Pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA dan RumahSusun Hunian Sudirman Mansion, yang telah dilegalisir;Pedoman Hunian Perkantoran Plaza Asia;Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1328/2005 tentang PengesahanPertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA dan Rumah SusunHunian Sudirman Mansion Jalan Sudirman Kavling 77, KelurahanSenayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;Persyaratan

Julia Mensana ,SH;Surat dari PT ABDA, Tbk. kepada PT Pengurus Perhimpunan PenghuniPerkantoran Plaza ASIA dengan Nomor S002/CA GA/1/2010 tanggal 7Januari 2010 Perihal Permohonan ljin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA;Berupa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang PenyelenggaraanReklame;Berupa gambar pertelaan Rumah Susun Non Hunian Plaza ABDA danRumah Susun Hunian Sudirman Mansion;FotoFoto Dokumentasi Papan Reklame "ABDA Insurance" di LantaiAtap 29 Gedung Plaza ASIAHal. 29 dari 30 hal. Put.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, dalam perkara voluntairpersoalan pembuktian tetap perlu ditegakkan,dengan demikian Pemohondibebani untuk membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.3), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesuai;Menimbang, bahwa bukti P.1dan P.3berupa Surat Tanda tamat belajardan Surat keterangan Pindah WNlyang dibuat oleh pejabat yang berwenanguntuk itu, bukti mana terdapat di dalamnya pertelaan

diterbitkan oleh Turut Tergugat Ill berdasarkanSertifikat HGB Nomor : 1148 dengan luas 13.310 M2, (tigabelas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimanadicantumkan dalam surat IMB dan Izin Layak Huni atau IPByang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1996, baru kemudiansetelah itu Satuan Rumah Susun/Apartemen berikut hakbersamanya atas bagian, benda dan tanahnya dapat dijualatau dialinkan hak miliknya dari atas nama Tergugat kepada atas nama Pembeli, namun secara de factoTergugat bukan langsung membuat pertelaan

(tiga ratus enam puluh lima meter persegi),dimana ironinya setelah pemisahan Sertifikat HGB 1148 itu,baru Tergugat membuat Pertelaan (Gambar & Uraian)(Vide Bukti P15, Bukti P16) dan Akta Pemisahan (VideBukti P17) yang keduanya memuat Sertifikat HGB 1271/Palmerah, serta disahkan oleh Turut Tergugat II padatanggal 15 Agustus 1997 dan kemudian digunakan/diperuntukan untuk memenuhi salah satu syarat penerbitanSertifikat Hak Milik atas SatuanSatuan Rumah SusunHunian Apartemen Slipi, yang notabene secara

KalimantanSelatan; Gambar Situasi;a Surat Keterangan Tanah atas nama Arbiyah;Surat Permohonan atas nama Arbiyah; Risalah Pemeriksaan Tanah;Pertelaan Tanah; Surat Pernyataan Arbiyah;Sertifikat No. 534 Tahun 1977; won nnn nena nanan nnn nae Akte Jual Beli antara Arbiyah dengan Aliansyah;2. Warkah sertifikat No. 535 Tahun 1977 beserta lampirannya yaitu:w Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.

KalimantanSelatan; Gambar Situasi;oe Surat Keterangan Tanah atas nama Gusti Basuni;Surat Permohonan Gusti Basuni; Risalah Pemeriksaan Tanah; Pertelaan Tanah; Surat Pernyataan Gusti Basuni;Sertifikat No. 535 Tahun 1977; won nnnnn Akte Jual Beli antara Gusti Basuni dengan Aliansyah;Suratsurat tersebut diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkaraini;Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT.BJIM> Sedangkan dua bidang tanah yang terletak di Jalan A.

(Tergugat I) ; 3 Bahwa Tergugat I yang ditunjuk sebagai Tim Kurator telah memasukkan asset berupatanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 / Jalan Patuha No. 36, Kelurahan LingkarSelatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung sebagai Boedel Pailit YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II berdasarkan Pertelaan atau DaftarSementara atas Harta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahuluYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dahulu

Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung (selanjutnya disebut TanahPalasari/Patuha) sebagai salah satu harta pailit dari Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II oleh Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi Iyang dimuat dalam Pertelaan atau Daftar Harta Pailit Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II ; e Bahwa berdasarkan pemaparan di atas serta ketentuan UUK, dikarenakanmateri gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ini terkait denganharta pailit

Tergugat I dalam daftar pertelaan harta pailit tersebut mencantumkanketerangan Perlu Verifikasi Lebih Lanjut :Hal 41 dari 147 hal. Ptsn. Nomor : 11/Pdt.Sus/Gugatan lainlain/2013/PN. Niaga.Jkt. Pst.Jo.

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.47 Bahwa daftar pertelaan harta Pailit dari Tergugat Konpensi II yang dibuat olehTergugat Konpensi I selaku Tim Kurator adalah berdasarkan dokumen kepemilikanyang dimiliki oleh Tergugat Konpensi II antara lain, sebagai berikuta Surat Perdjandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31Desember 1953 Untuk tanah luasnya 11.446 M2 yang dibuat oleh dan antarae Dewan Pemerintah Kota Besar bandung yang diwakili oleh Raden Enoch, Walikota,Kepala Daerah Kota Besar

Bdg, tanggal 26 OktoberBukti TK.I/PR.I dan TK.1/PR.H 17: Foto copy disesuaikan dengan aslinyaPendaftaran pertelaan Aset Sementara Harta Pailit Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin (dalam Pailit), tanggal 27 Juni 2011 ; Bukti TK.I/PR.I dan TK.U/PR.H 18 : Foto copy disesuaikan denganfotocopinya Putusan Nomor : 08/Gugatan Lainlain/ 201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.

Bahwa Judex Facti tidak melihat buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II yaitu T.3, T.4, T.5 dan T.T.2 besertaGambar Ukur Nomor 151/Mabuun/2000 dimana di dalam alas hak tanah(segel) serta pertelaan terdapat tanda tangan persetujuan (saksi) dariPihak Penggugat (Salah satu Ahli Waris: Syahrab);3. Bahwa menurut M.

Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketatanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karenaPenggugat tidak turut menggugat Sukanda yang juga ikut menjual tanahtersebut kepada Tergugat;Bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak melihat buktibukti tertulis yangdiajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dalam buktibukti tertulis T.5,T.T.1, T.T.2, tersebut tercantum tanda tangan salah satu PenggugatSyahrab sebagai saksi perbatasan di dalam pertelaan

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu.

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu ; Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antara jumlahyang

Memerintahkan, Turut Tergugat VII melakukan Eksaminasi atauVerifikasi terhadap Gambar dan Uraian Pertelaan Rumah SusunHunian Apartemen Slipi yang dijadikan Lampiran dalamKeputusan Turut Tergugat VII No : 1226 th 1997 tentangPengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipidengan segala akibat hukumnya4.Menyatakan, bahwa Pertelaan Rumah Susun HunianApartemen Slipi adalah Cacat Hukum.a.

:Pasal 391) Penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, danbatasbatasnya dalam arah vertical dan horizontal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yangdilakukan dengan pembuatan akta pemisahan.2) Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan dengansatuansatuan yang terjadi karena pemisahan

No. 1) danUraian Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi (Parkview) (Bukti TII Intv. No. 2) yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1226Tahun 1997 pada tanggal 15 Agustus 1997 (Bukti TII Intv.

Bukti T.Il.Intv 7 : SuratKeputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota JakartaNomor : 1226 Tahun 1997 tanggal15 Agustus 1997 tentangPengesahan Pertelaan ApartemenSlipi Nomor : 1226 Tahun 1997 ;(Foto kopi) ;.

Bukti T.IL.Intv 9 : Uraian Pertelaan RumahSusun Hunian Apartemen Slipi(Park View) yang disahkan olehGubernur Kepala Daerah Khususlbukota Jakarta berdasarkan SuratKeputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota JakartaNomor : 1226 Tahun 1997 tanggal15 Agustus 1997 tentangPengesahan Pertelaan ApartemenSlipi (lihat Bukti TIl Intv. 07) ;(Sesuai dengan asli) ;10. Bukti T.Il.intv 10 : SuratGugatan dari Penggugat/Dipl.

berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1795 KitabUndangundang Hukum Perdata yang disempumakan oleh Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor : 2 Tahun 1959 ( Surat KMA Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal19 Januari 1959 ) kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor : 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 tahun 1994bahwa surat kuasa khusus harus memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, namaforum atau pengadilan tempat beracara, apa yang menjadi pokok sengketa perkara,pertelaan

. : SC/012/12/2012/PP/R1 lertanggal 12Desember 2012, tertulis pertelaan :e Model : E5x ServoElectric Punch PressMachine CNC Controller : Beckhoff Twin CatTouch ScreenControl Sheet Clamps : 03 pcs c/ w PneumaticCentralRocking (PCS) Fixed Tool Holders : 11 pcs Index Tool Holders : 06 pcs MultiTool Holder MT 6A :01 pe MultiTool Holder MT248MultiTool HolderMT824 :01 pc: Auto Tool Rubricatione Sheet Support Rolls on Table Sheet Distortion Sensore ERIC/ RFI Filter for Electric supply Transfomrer Control

Spectrum UniTec Pembeli.Bahwa di halaman 2 (halaman terakhir) Sales Contract No. : SC/012/12/2012/ PP/RT Tertanggal 12Desember 2012, tertulis pertelaan :TOTAL CONTRACT VALUE CIF : EUR 283,000Total Contract Value : Euro Two Hundred Eightv Three Thousand OnlyShipment & Delivery : Delivery to customer's factor) and positioning in factor): Date of delivery : After MTT Jakarta Exhibition in December2012Customer will take care of the charges of Duty & Taxes asbelow :@ Tax of PPN (10% of CIF Value).

Tjipto (Dalam Pailit), telah :a melaksanakan upaya untuk mengamankan harta pailit ;b membuat pertelaan (daftar) harta pailit (sementara) dan menyediakannya diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapatdilihat oleh setiap orang dengan Cumacuma ;Cc melalui Penetapan No. 09/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby., tanggal 13 Juni 2014,Objek Lelang tersebut telah ditetapkan sebagai boedel harta pailit CV.

Pasal 103 UU Kepailitan dan PKPU, harusmelakukan segala upaya untuk mengamankan harta pailit, termasuk denganmelakukan pencatatan harta pailit dan membuat serta menyediakan daftar (pertelaan)harta pailit di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agardapat dilihat oleh setiap orang dengan cumacuma ;2 Bahwa sebagai bukti nyata TERGUGAT telah melakukan upaya untuk mengamankanboedel harta pailit CV. Tjipto (Dalam Pailit) sebagaimana ketentuan Pasal 98 jo. Pasal101 Ayat 1 Jo.

Pasal 103 UU Kepailitan dan PKPU adalah TERGUGAT TELAHMEMBUAT DAN MENYEDIAKAN PERTELAAN (DAFTAR) HARTA PAILITCV. TJIPTO (DALAM PAILIT) yang didalamnya termuat pula hartaharta yangtermasuk dalam Objek Lelang (Selanjutnya disebut "Pertelaan Harta") di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa atas harta seluruh harta pailit CV. Tjipto (Dalam Pailit) sebagaimana tertuangdalam Pertelaan Harta tersebut jugs telah ditetapkan dalam suatu penetapan boedelharta pailit CV.

Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan tugas curator adalahmelakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ;Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailitpada prakteknya maka curator segera mengundang para kreditur dengan mengumumkan ke MediaMassa (Surat kabar ) untuk menyelenggarakan rapat kreditur guna mengadakan verifikasi utangsekaligus melakukan inventarisasi harta debitur pailit dan memasukkannya dalam daftar Pertelaan

(Tergugat I) ; 3 Bahwa Tergugat I yang ditunjuk sebagai Tim Kurator telah memasukkan asset berupatanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 / Jalan Patuha No. 36, Kelurahan LingkarSelatan, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung sebagai Boedel Pailit YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat II berdasarkan Pertelaan atau DaftarSementara atas Harta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahuluYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dahulu

Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung (selanjutnya disebut TanahPalasari/Patuha) sebagai salah satu harta pailit dari Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II oleh Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi Iyang dimuat dalam Pertelaan atau Daftar Harta Pailit Tergugat Konpensi II /Penggugat Rekonpensi II ; e Bahwa berdasarkan pemaparan di atas serta ketentuan UUK, dikarenakanmateri gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ini terkait denganharta pailit

Tergugat I dalam daftar pertelaan harta pailit tersebut mencantumkanketerangan Perlu Verifikasi Lebih Lanjut :Hal 41 dari 147 hal. Ptsn. Nomor : 11/Pdt.Sus/Gugatan lainlain/2013/PN. Niaga.Jkt. Pst.Jo.

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.47 Bahwa daftar pertelaan harta Pailit dari Tergugat Konpensi II yang dibuat olehTergugat Konpensi I selaku Tim Kurator adalah berdasarkan dokumen kepemilikanyang dimiliki oleh Tergugat Konpensi II antara lain, sebagai berikuta Surat Perdjandjian Penjerahan Hak Tanah Nomor 180/153 tanggal 31Desember 1953 Untuk tanah luasnya 11.446 M2 yang dibuat oleh dan antarae Dewan Pemerintah Kota Besar bandung yang diwakili oleh Raden Enoch, Walikota,Kepala Daerah Kota Besar

Bdg, tanggal 26 OktoberBukti TK.I/PR.I dan TK.1/PR.H 17: Foto copy disesuaikan dengan aslinyaPendaftaran pertelaan Aset Sementara Harta Pailit Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin (dalam Pailit), tanggal 27 Juni 2011 ; Bukti TK.I/PR.I dan TK.U/PR.H 18 : Foto copy disesuaikan denganfotocopinya Putusan Nomor : 08/Gugatan Lainlain/ 201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.

Putusan Nomor 1734/B/PK/PJK/201 7kewajarannya berdasarkan peraturan perandanganundangan yang terkait;7) Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diaturdalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Rumah Susun dan Pasal 2Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, danberdasarkan PPJB masingmasing Unit Apartemen sertaUraian Teknis Pertelaan Bangunan, harga bangunan per M?

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) daritiap Unit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikanluas tanah dikalikan dengan NPP masingmasing UnitApartemen (sesuai data pertelaan);Kemudian setelah keluasan tanah (proporsi) tiap unitditentukan, maka nilai jual tanah untuk setiap unitdapat dihitung yaitu dengan keluasan tiap unit tersebutdikalikan dengan nilai jual tanah per M*, yaitu sebesarRp2.000.000,00; Wajib Pajak telah menentukanbahwa nilai jual per M?

dihitung berdasarkan formulasebagai berikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga TanahLuas Bangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuranUnit Apartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, PerbandinganPerhitungan Harga Jual Bangunan per M2 menurut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah sebagai berikut: a Luas (M2) ~ Harga Jual Di Luar PPN (Rp) ia aNr ERP La Tanah B.Bersama Total Tanah BangunaniM2 eco OE Jo SUT TUT FONG TCSP SL CNL Oe TUL (8) 9=(7 8: (4)1 Aos10

Porsi Luas Bangunan Bersama; Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M* sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M* dan luas bangunan bersama didasarkanpada daftar pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKIJakarta; Harga tanah ditetapkan sebesar porsi 30% dari harga jualunit apartemen, didasarkan pasa porsi penyertaan dalamPerjanjian Kerjasama Operasi (KSO); Harga bangunan per M* unit Apartemen dihitungberdasarkan formula

perkara voluntairpersoalan pembuktian tetap perlu ditegakkan, dengan demikian Pemohondibebani untuk membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.4), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesual;Menimbang, bahwa bukti P.1,P.3 dan P.4 berupa foto kopi KTP, fotocopy foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Akta Kelahiran atas namaPemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti manaterdapat di dalamnya pertelaan

Penetapan No. 0675/Pdt.P/2017/PA.MlgMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampaidengan P.7), seluruhnya disertai aslinya dan telah dicokokkan dengan aslinyaternyata sesual;Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 berupa foto kopi Kartu PegawaiUMM dan fotokopi Surat Tugas atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabatyang berwenang untuk itu, bukti mana terdapat di dalamnya pertelaan namaPemohon adalah Moh.