Foto copy Akta Pendirian Peseroan Terbatas PT. Broquet Indoensia,yang dibuat dihadapan Notaris henggawati, S.H., tanggal 21 Juni 2001, diberitanda T2;3. Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MenteriKehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C07775HT.01.01TH.2001, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, tanggal 07 September 2001, diberi tanda T3;4.

Atlantic Bumi IndoHalaman 9 Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT SBY13.14.nomor 56 tanggal 31 Juli 2017 (vide bukti P8) yang dibuat danditandatangani dihadapan Turut Tergugat II, di halaman 5 terdapat klausul:"Demikian sejak terjadinya pengalihan saham saham tersebutdiatas, maka segala hutang hutang peseroan balk yang telahada maupun dikemudian hari akan ada, menjadi tanggung jawabsepenuhnya dan harus dibayar oleh para pemegang sahambaru"Jika dicermati, tanpa adanya klausul seperti tersebut diatas dengan

Trias Manggala Indah dijalankan oleh Penggugat sebagai Direktur, namunkenyataannya Penggugat sebagai Direksi, tidak menjalankan fungsi Direksisebagai Organ Perseroan sebagaimana mestinya, Padahal menurut Pasal 1Angka 5 UndangUndang NO. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdisebutkan, bahwa Direksi sebagai Organ Peseroan berwenang danbertanggungjawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentinganP@rSrOan ; = nnn nn nnn nnn nnn n nnn nnn nn ncn nn nen cence ncn nnn nn nnnnn cenceBahwa Penggugat

SutiahSoekirman sebagai Direktur, namun kenyatannya Tergugat Rekonvensisebagai Direksi, tidak menjalankan fungsi Direksi sebagai Organ Perseroansebagaimana mestinya, padahal menurut Pasal 1 Angka 5 disebutkan, bahwaDieksi sebagai Organ Peseroan berwenang dan bertanggung jawab penuhatas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ; Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Direksi telah lalai dalam melakukanpengurusan Perseroan, terutama dalam halhal sebagai berikut : a.

Dalam pertimbangannya pada halaman 78 Judex Facti PHI jugamengutip dan merujuk Pasal 1792 KUHPerdata dan kemudianmenambahkannya dengan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU inipadahal sudah di revisi dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Peseroan Terbatas).

Padahal sudah menjadi mafhum dandiketahui publik luas bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan lagiberbentuk dan berbadan hukum Peseroan, akan tetapi merupakanbadan hukum publik sebagaimana terang dan jelas diatur dalamUndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial;d.

suamiPENGGUGAT untuk terlibat dalam pinjam meminjam dana atas namaPerseroan ;Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.KLt6 Bahwa Komisaris tidak dapat ikut campur atau bertanggung jawab atas bebanperseoran baik dalam hal mencari sumber dana dengan pihak luar atau dalamurusan administratif perseroan, apalagi menggunakan asset yang sebagaianadalah milik PENGGUGAT sebagai harta perkawinan (gono gini)PENGGUGAT dengan MAWALI ;7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang No.1 Tahun 1995Tentang Peseroan

pemilik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 641/Tungkal IV Kota ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahtindakan dari Tergugat II yang telah menjadikan harta perkawinan (gono gini) milikPenggugat, sebagai Hak Tanggungan atas pinjaman Tergugat I, adalah cacat hukumsehingga harus dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan penggugat poin ke7 dan ke8,yang menyatakan bahwa:Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang No.1 Tahun 1995Tentang Peseroan

Kemudian, Pasal23 ayat (1) UU Nomor: 40 Th. 2007 tentang Pereseroan Terbatasmenegaskan bahwa perubahan tertentu anggaran dasar peseroan mulaiberlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAMRI tentang pengesahan perubahan anggaran dasar peseroan tersebut.Artinya, bahwa keputusan pejabat TUN yang menjadi objek sengketatetap dianggap sah dan mengikat sebelum adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan dan mencabuitnya.Akibat hukumnya adalah bahwa ketika ada

Bahwa selain itu, kKeberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbanganhukum Judex Facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex FactieTingkat Banding sebagaimana telah dikutip pada butir 3 (tiga) di atas,didasarkan pada alasan bahwa penerbitan objek sengketa olehTergugat/Pembanding Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berisi Tentang pengesahan terhadap perubahanAnggaran Dasar Peseroan PT.

Praja Putra Wangsa (PPW) ;Bahwa Pemegang Saham dari PT.Praja Putra Wangsa ada beberapanama Pemegang Saham antara lain : Sdr Firmansyah sebagai Komisaris,Nanang Surya Dinata Direktur, Sdr.Juli Direktur Utama.Bahwa didalam Perseroan Terbatas tersebut ada HakHak Pihak lainbukan sematas Tergugat sebagai Direktur Utama.Bahwa dalil Penggugat sangat mengadaada dan tidak beralasan makaPatut dikesampingkan dan ditolak;Peseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal

sebagai pasangan suami istri, tentu sajaPenggugat tidak bisa menuntut harta bersama dari PT.Praja PutraWangsa (PPW);Bahwa Pemegang Saham dari PT.Praja Putra Wangsa ada beberapanama Pemegang Saham antara lain : Sdr Firmansyah sebagaiKomisaris, Nanang Surya Dinata Direktur, Sdr.Juli Direktur Utama.Bahwa didalam Perseroan Terbatas tersebut ada HakHak Pihak lainbukan sematas Tergugat sebagai Direktur Utama.Bahwa dalil Penggugat sangat mengadaada dan tidak beralasan makaPatut dikesampingkan dan ditolak;Peseroan

PUTUSANNomor 729/PDT/2021/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkaraantara :PT INDOSURYA INTI FINANCE, sebuah peseroan terbatas berdasarkanketentuan peraturan perundangundanganRepublik Indonesia, berkantor di Jalan M.H.Thamrin No. 3, Jakarta Pusat 10110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada MARBUI HAIDIPARTOGI, S.H., RIZKY KURNIA, S.H., AFIEF ADIDHARMA

;Bahwa untuk memenuhi ketentuan mengadakan RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 21ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan pada saat itu, telah dilakukan pemberitahuan kepada parapemegang saham Peseroan dalam dua Surat kabar harian berbahasa Indonesia,Vain ieesesseeeeeenecceneeneeeesHarian Ekonomi Neraca tanggal 27052009 (dua puluh tujunh mei dua ribuSEMbIIAN) 5 =e enn enn ene nec ne ncnHarian Radar Surabaya tanggal 9062009 (sembilan juni dua ribuSEMDIIAN) grnn= == nnn nnn nn nnn nnn enemies nn ennnnnanannnsannananaannnenmannnnnsBahwa

Rek 2111197178 Bank BNI;1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) tanggal 13 Desember 2017 yang diserahkanoleh MUHAMMAD OKI dan YULITA SEPTIANA, diterima oleh MEDIA;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bagasi sebesarRp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) tanggal 18 April 2018diserahkan oleh OKI NUGROHO dan YULITA SEPTIAN, diterima olehMEDIA;1 (Satu) berkas salinan akta pendirian peseroan terbatas PT.

Rek 2111197178 Bank BNI;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran umroh sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2017 yang diserahkanoleh MUHAMMAD OKI dan YULITA SEPTIANA, diterima oleh MEDIA;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bagasi sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2018diserahkan oleh OKI NUGROHO dan YULITA SEPTIAN, diterima olehMEDIA;1 (Satu) berkas salinan akta pendirian peseroan terbatas PT.

Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama Peseroan Terbatas PT TRIJAYA ADHIMUKTI yang secara hukum dan telah berbadan hukumserta dapat melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namaDireksi serta mewakili perseroan dihadapan dan diluar pengadilanberdasarkan Ayat (2) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT TRI JAYA ADHIMUKTI yang dapat dibuktikan berdasarkan:> Akta Nomor 37 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuatdihadapan TITI UTOYO, SH., Notaris di Kota Pekanbaru, anggarandasar mana telah mendapat

Bahwa Peseroan Terbatas PT. TRI JAYA ADHIMUKTI mempunyaikegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran dasarPeseroan Terbatas PT. TRI JAYA ADHIMUKTI yang menyatakan :Pasal 31. Maksud dan tujuan Perseroan ialahL. Menjalankan usaha dalam bidangReal EstateKontruksiPerdaganganIndustri PengolahanTransportasi dan Pergudangan~o9 29 5 Informasi dan KomunikasiPertanian, Kehutanan, dan Perikanan> Jasa Profesional, IImiah dan TeknisJasa Persewaan2.

Terbatas PT.SIERAF TEKNIK PERKASA berusahamenjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan ataspenanganan tagihantagihan Perseroan oleh Penggugat 1, mengingatselama Penggugat menjadi Direktur Perseroan, banyak hasiltagihan Perseroan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadiPenggugat dan tidak masuk ke kas Peseroan, padahal Perseroanmasih banyak memiliki pinjaman kredit dari lembaga perbankan.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 8 yang menyatakanTergugat selakuKomisaris Utama telah melaksanakan

Bahwa Penggugat adalah merupakan Peseroan Terbatas Pengurus ataudisebut Direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Karya Beton Sudhira yangdidirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 6 September 1983, dibuatdihadapan Winanto Wiryomartani S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P1);2. Bahwa Penggugat menjadi Direktur PT. Karya Beton Sudhira berdasarkanAkta Nomor 22 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kamelina,S.H. Notaris di Jakarta (Bukti P2);3.

AHU30478.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Peseroan:2. Bahwa PENGGUGAT Il adalah perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,beralamat di The East Tower, Lt.42, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav.E.3.2No.1, Jakarta Selatan.3. Bahwa TERGUGAT adalah perorangan warga Negara Indonesia yangberalamat di JIn.

AHU30478.AH.01.02 Tahun 2013 tentang PersetujuanHalaman 6 dari 46 Hal Putusan No 10/Pdt/2017/PT.DKI18.19.Perubahan Anggaran Dasar Peseroan tanggal 5 Juni 2013:Bahwa atas tiga bidang tanah lainnya yaitu bidang tanah milik TERGUGAT dan satu (1) bidang tanah milik TERGUGAT Il yang belum memilikisertifikatsertifikat tanah, PENGGUGAT , TERGUGAT dan TERGUGAT Ilsepakat untuk membuat perjanjian perikatan jual beli (PPJB) secara notariildalam bentuk akta di hadapan TERGUGAT Ill, yaitu masingmasingsebagai

Nomor 2241 K/Pdt/2016Bahwa Penggugat (PT Bunga Arafat) adalah Peseroan Terbatas yangbergerak di bidang usaha kontraktor umum.

Bahwa disamping jasa manajemen , PNM juga melayanipemberian program Pengembangan Kapasitas Usaha dimana ProgramPengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan bentuk tanggungjawab sosial Peseroan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil(UMK) sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan nilaitambah bagi UMK.12.

Arafah melarang SC 07 melakukanlarangan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan buktibukti surat untuk menguatkanbantahannya terhadap dalildalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:1.Fotocopy Notulen Rapat SC 07, yang telah diberi Cap Pos dengan meteraiRp.6.000. dan telah dilegalisir pada Panitera Pengadilan Negeri Muaro serta telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I;Fotocopy Akta Pendirian Peseroan Terbatas ( PT.

2007, tertanggal 30 Agustus 2007 tentang2.6Bukti P2pembentukan perseroan terbatas PT.Pembangunan PrasaranaSumatera Utara.Photo Copy Akte Pendirian Perseroan TerbatasPT.Pembangunan Prasarana Sumatera Utara No. 36 tanggalNopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DianaNainggolan.SH selaku Notaris di Medan.3.Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AzasiManusia Republik Indonesia Nomor: AHU02462.AH.01.01tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Peseroan

dibebankan kepada Pelawan,sehingga tidak dapat dibenarkan adanya eksekusi terhadap asetaset Pelawan guna memenuhi liabilitas dari Terlawan Ill ; Eksekusi hanya dapat diajukan kepada Terlawan Ill dan UOB Singapore,dan asetaset yang dapat diajukan sebagai obyek eksekusi selayaknyaterbatas pada asetaset milik Terlawan Ill dan UOB Singapore, dan bukanterhadap asetaset Pelawan ; Bahwa berdasarkan asas Pemisahan antara induk perusahaan (parentcompany) dengan anak perusahaan (subsidiary company) dalamHukum Peseroan

PPA adalah melakukanpengelolaan asset atau kekayaan Negara yang berasal dari BadanPenyerahan Perbankan nasional (BPPN) sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No. 10 Tahu 2004 tentang PendirianPerusahaan Peseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atasPerubahan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang PendirianPerusahaan Perseroan (Pesero) di Bidang Pengelolaan Aset.2. Bahwa seluruh tagihan BPPN kepada PT.