Ditemukan 108 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pare Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 115
167 — 115
Sudah memenuhi syaratsyarat formil sebagai suatu AktaHibah dalam peraturan perundangundangan dan atau sudahmemenuhi syarat formil dalam ketentuan Pasal 1682, jo Pasal 1683KUHPerdata, jo Pasal 37 PP.RI No. 24 Tahun 1997 KompilasiHukum Islam sehingga keabsahan Akta Hibah tersebut telahdilegalisasi dan diakui kebenarannya oleh Kementrian Agraria/ BPNKota Parepare dengan demikian, tidak dilibatkannya KantorKementrian Agrarian / BPN Kota Parepare sebagai Tergugat dalamperkara a quo adalah merupakan suatu
Register : 15-02-2012 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 08-05-2012
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 19-K/PM.II-10/AD/II/2012 Tanggal 29 Maret 2012 — ########
37 — 26
37 — 26
Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2008 telah dengansengaja melangsungkan perkawinanya kedua kali secara siri tanpapemberitahuan kehendak kawin lagi kepada istri syah maupun tidak ada suratjin dari Atasanya/Kesatuanya dengan tujuan Terdakwa untuk menyembunyikanperkawinan agar tidak di ketahui oleh istri Syahnya maupun kesatuan yang dilaksanakan di rumah Saksi2 adalah tidak sesuai pasal 9 UU RI nomor 1 tahun1974 Jo pasal 40 tentang PP.RI Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) hurufH
Register : 04-12-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
SUKARNO M. ADAM. S.Sos. M.A
Tergugat:
KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
245 — 69
245 — 69
Adam, S.Sos diangkat menjadi Dosen TetapYayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku UtaraIndonesia, dengan masa kerja golongan 1 Tahun 0 Bulan, GajiPokok Rp2.064.400, (Dua juta enam puluh empat ribu empat ratusrupiah), (PP.RI Nomor 15 Tahun 2012), tugas dan unit kerja SebagaiDosen Tetap STIKP Kie Raha Ternate, bukti P.2);Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 16/Pat.Sus.PHI/2019/PN Tte3.
Register : 08-09-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 1 Mei 2012 — BENNY SANJAYA, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, dkk
101 — 69
101 — 69
., terbitnya tanggal 12Februari 1990 seluas 640 M2 telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsidari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalamrangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dibidang pertanahan yangdiatur dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945, Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, PP No.10 Tahun 1961, PP No.24 Tahun 1997,PP.RI, Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 Tahun 2006, serta AsasasasUmum
Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Suhariyanto bin H. Midjan
59 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2365 K/Pid.Sus/2010petani/Kelompok Tani penerima bantuan bibit pisang kapok kulturjaringan".Bertentangan dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana Pasal 4 ayat (1) PP.RI No.58/2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan antara lain bahwa asas umumpengelolaan keuangan daerah adalah "Tertib, taat pada peratutanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif.Pasal 5 huruf f dan g KEPPRES.RI No.80/2003 tentang PedomanPelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
69 — 50
69 — 50
terjadi bentrokan yang menimbulkan korban luka luka danpengrusakan sepeda motor , mengambil kendaraan milik anggotaPENGGUGAT dengan paksa dan lain lainDASAR KEPEMILIKAN DAN PERATURAN YANG YANG BAERKAITAN1.Undangundang dan peraturan mengenai Hak Guna Usaha di atur dalam PPRI No.40 tahun 1996 tentanghak guna usaha,hak guna bagunan dan hak pakaiatas tanah namun lebih jauh menurut pasal 10 ketentuan mengenaiperpanjangan HGU di atur melalui KEPRES ( Keputusan Presiden) adalahsebagai berikut :Pasal 10 PP.RI
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
69 — 16
69 — 16
PP.RI No..58./.2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal4.9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 32 Tahun 2009 jo PermendagriNomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, Pasal 4, Pasal 160, Pasal 178.10. Perda Kab Sjj No. 5/2011 tentang APBDP TA 2011.11. Perbup No. 20/2011 Tentang Penjabaran APBDP TA 2011.12.
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
458 — 328
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
458 — 328
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan padaPasal 55 ayat (1), bahwa Asalusul anak hanya dapat dibuktikandengan akte authentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, dan pada Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwaPerkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dan padaPasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa, Tiaptiap Perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlakuJuncto PP.RI