Ditemukan 183 data
22 — 9
Pencatat Nikah(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN)tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dandidaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
14 — 5
Pencatat Nikah(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN)tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dandidaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
13 — 14
Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukumyang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut danresmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir di persidanan, yangdihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugatdengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga,yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yangmenyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,maka sesuai Pasal 150 R.Rg
27 — 10
Pencatat Nikah(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN)tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dandidaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
7 — 3
Pemohon telah beralasan dan tidak memelawanhukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil dengan patutdan resmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir di persidanan, yangdihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohondengan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumahtangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernahbercerai, maka Ssesual pasal 150 R.Rg
14 — 5
dengan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut danHalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2018/PA.Pbr.resmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir di persidanan, yangdihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugatdengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga,yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yangmenyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,maka sesuai Pasal 150 R.Rg
43 — 5
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal penggugat dan tergugat, sertaPegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugatdilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untukitu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
8 — 5
diperintahkanuntukmengirimkansalinanputusaninisetelahberkekuatanhukumkepadaPegawaiPencatatNikahdimanaPemohondanT ermohonbertempattinggaldankepadaPegawaiPencatatNikah ditempatperkawinanPemohondanT ermohondilangsungkan;Menimbang, bahwakarenaperkaraa@ quo masukbidangperkawinan,makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989sebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009,biayaperkaraharusdibebankankepadaPemohon;MemperhatikanPasal 149 R.Rg
11 — 14
setelahberkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon danTermohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
11 — 6
PegawaiPencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta PegawaiPencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
16 — 9
Pbr.yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yangmenyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,maka sesuai Pasal 150 R.Rg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talakbain sughra, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap diriPenggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek
12 — 8
berkekuatan hukumkepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempattinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
14 — 11
Pbr.yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yangmenyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,maka sesuai Pasal 150 R.Rg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talakbain sughra, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap diriPenggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek
10 — 8
setelahberkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat danTergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
16 — 10
inisejalan pula dengan maksud dalil fiqgih dalam Kitab Ghayah alMaram li Syaikh alMajdi, sebagai berikut:Sle lgrg jl azo jll ave) pre siullilsArtinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadapSuaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talakSuami dengan talak satu;"Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkupsengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara akandibebankan kepada penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
11 — 5
diperintahkanuntukmengirimkansalinanputusaninisetelahberkekuatanhukumkepadaPegawaiPencatatNikahdimanaPenggugatdan I ergugatbertempattinggaIdankepadaPegawaiPencatatNikah ditempatperkawinanPenggugatdan I ergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwakarenaperkaraa quo masukbidangperkawinan,makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989sebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun = 2009,biayaperkaraharusdibebankankepadaPenggugat;MemperhatikanPasal 149 R.Rg
43 — 10
Pencatat Nikah(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN)tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dandidaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg
14 — 4
dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut danresmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir di persidanan, yangdihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugatdengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga,Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 1204/Pdt.G/2017/PA.Pbr.yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yangmenyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,maka sesuai Pasal 150 R.Rg
11 — 5
Pbr.maka sesuai Pasal 150 R.Rg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhnkan Pengadilan adalah talakbain sughra, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap diriPenggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud Surat TUADA ULDILAG Mahkamah Agung R.I Nomor28/TUADAAG/X/
54 — 18
jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islamdi Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu petitum pemohonyang memohon diberin izin untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap termohon menurut hukum berasalan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkupsengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara akandibebankan kepada pemohon;Memperhatikan Pasal 149 R.Rg