Semula Ditambah / (Dikurangi) MenjadiUraran (Rp) (Rp) (Rp) PPN Kurang (Lebih) Bayar(66.391.034.802)(66.391 .034.802) Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan0000 Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar(66.391.034.802) oO;/O/;0;/oO (66.391.034.802) ALASAN MATERILBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 96.588.400,00 atas Pajak Masukanpenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupakompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi

/Reklamasilahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak masukandari Koperasi Mega Lestari, Koperasi Tani Perintis Baruga dan KoperasiPemuda BPPD kepada Pemohon Banding;Bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP dan JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang.

Terkait dengan hal tersebut,Pemohon Banding berkomitmen untuk menjalankan kegiatan OperasiPertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan Masyarakatsekitar;Bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Kegagalan atautidak terpenuhinya persyaratan reboisasi/reklamasi yang dilakukan olehperusahaan tambang bisa mengakibatkan dihentikannya operasi pertambangansecara keseluruhan sehingga mengakibatkan produksi terhenti, bahkan bisamenyebabkan dicabutnya ijin atau kontrak kerjasama pertambangan (Pasal 46dan 47 Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2008).Persem ESDM mengenai Reklamasi dan Penutupan Tambang ini mengaturdengan jelas kewajiban perusahaan tambang dalam hal Reklamasi danPenutupan

Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyatakan:Halaman 24 Alinea ke5 dan ke6Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitianatas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yangdiajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding,Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas pembelian pupukkompos untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi yang dikoreksi olehTerbanding sejumlah Rp. 96.588.400,00 yang tidak memenuhi ketentuanPasal

No. 259/PESLRFQ/X/2005 tertanggal 27 Oktober2005, yang terdapat dalam sub (Il tentang DeskripsiPekerjaan pada point 6 dengan tegas menyatakan bahwakontraktor wajiob melampirkan dokumen surat surat perizinanterkait untuk pengadaan barang tersebut di atas (1000batang kayu log diameter 3040 cm panjang 6 meter) sepertiSurat Keterangan Sahnya Hasil WHutan (SKSHH), Daftar HasilHutan (DHH), Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) atau surat resmi (dokumen penunjang lainnya)dari mana asal

No. 168PK/Pid.Sus/2010Hutan (SKSHH), Daftar Hasil Hutan (DHH), Dana Reboisasi(DR), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri NunukanNo. 88/Pid.B/ 2007/PN.Nnk tanggal 30 Oktober 2007(Lampiran 1) Abdul Hamid Bin M. Ali, Direktur PT.

Sarana Emaesa Jaya Abadi telah menyerahkan tanggungjawab kepada Sudirman, Kuasa KSU Alam Pandan Jaya,karenanya Sudirman, Kuasa KSU Alam Pandan Jaya yangbertanggung jawab untuk mengadakan 1000 (seribu) batangkayu log beserta dokumendokumen berupa Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar Hasil Hutan (DHH),Dana Reboisasi (DR), dan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), berdasarkan pasal 4 perjanjian antara AbdulHamid Bin M. Ali, Direktur PT.

Medco E & PSembakung beserta dokumen dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar HasilHutan (DHH), Dana Reboisasi (DR), dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah WHaedurin HS, penerima kuasaAbdul Hamid Bin M. Ali, Direktur PT.

No. 168PK/Pid.Sus/2010No. 259/PESL RFQ/X/2005 mengenai Pengadaan Round Log(Diameter 30 40 cm 6 Meter), dalam bagian DeskripsiPekerjaan menyatakan bahwa Pemenang' Lelang adalahmengadakan 1000 = (seribu) batang kayu log besertadokumendokumen berupa Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH), Daftar Hasil Hutan (DHH), Dana Reboisasi(DR), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;Bahwa PT.

Pawan Sari Manunggal (asli);

Badau (asli);

Kapuas Hulu (asli);

(DR) Nomor : 050513 yangdikeluarkan Pemkab Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 10 May 2013 ; Sf =Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan LHP 05/LHP/PT.GDS/V/2013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 3 Juni 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor :020613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 3 Juni 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor

Nomor : 130813 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 27Agustus 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya hutan (PSDH)Nomor : 150913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 18 September 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 150913 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23September 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor

:070913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 23 September 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 161013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 2 Oktober 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 161013 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2Oktober 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 171013

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 11 Oktober 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 171013 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 11Oktober 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor :081113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 4 November 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor 181113 yang dikeluarkan

Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 4 November 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 181113 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 4November 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 191113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 18 November 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 191113yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas

berikut: UkuranNo Jenis Kayu Jumlah P(m) L (cm) q VolumeKeping (cm) (M3)1 Belian / 74 4 16 8 3,7888Ulin2 Belian / 89 4 10 10 3,5600Ulin Hal 3 Sampai 20 PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktp Total 163 7,3488 Bahwa dikarenakan kayu belian termasuk dalam hasil hutan kayu danbukan tergolong sebagai tanaman yang dibudidayakan maka dalam setiappengangkutannya harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), dan disertai kewajiban pembayaran PSDH/DR (Provisi Sumber DayaHutan / Dana Reboisasi

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboissi danrehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungutdari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal darihutan negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alamyang telah dilepas statusnya menjadi bukawan kawasan hutandan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasanhutan dan atau pada hutan negara yang dicadangkan untukpembangunan di luar sektor kehutanan;c.

(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT);Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu(SKSHHkK) berdasarkan peraturan perundangundangan yang ebrlakupada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan TarifAtas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Peraturan

DR (Dana Reboisasi) kayu Ulin atau Belian yaitu 7,3488 M3 x2 x $18 = $264.5568 (dua ratus enam puluh empat tiga komalima lima enam delapan dollar).Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungandengan anggota kepolisian telah penangkapan terhadap terdakwa yangyang sedang membawa

Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa, yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan HidupNo p.71/MenLHkK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayaHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhlhutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan,;Menimbang, bahwa Terdakwa HELMI SUGIANTO

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhl(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah);Bahwa Para melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomiTerdakwa sangat rendah;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa

bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2012NO Reg.Perkara: PDM 21/PYKBH/0312 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Luis Suharno Datuak Paduko Simarajo Nan Caka dan Eddy Lubis(berkas diajukan tersendiri) yang melakukan, turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 16Januari 2012 pukul 08.30wib s/d hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 pukul 15.00wib atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di KawasanHutan Taman Reboisasi

memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dengan cara sebagai berikut:Berawal terdakwa dan Eddy Lubis memerlukan kayu untuk membangun kedai dankandang maka terdakwa menyampaikan kepada Eddy Lubis kalau Eddy Lubis mau ikutmenebang pohon pinus yang tumbuh di Tanah Ulayat Persukuan Sumpadang Jorong TanjungAteh Kenegarian Taram (yang sejak tanggal 6 April 1978 telah masuk sebagai peta kawasanhutan Kab.50 Kota menjadi kawasan hutan taman reboisasi

, Musnal yang mengemudikan trucksebagai sopir tetapi masalah kepemilikan mobil saksitidak tahu;e Bahwa pekerjaan Musnal sebagai sopir, pekerjaan Edimembuat kolam ikan dan pekerjaan DT.Caka adalahtani;e Bahwa saksi sebagai Wali Nagari tidak adamemberikan izin atau melarang warga untuk menebangpohon pinus tersebut karena bukan wewenang saksi;e Bahwa status hutan pinus tersebut adalah tanah ulayatyang sudah diserahkan pada pemerintah;e Bahwa di kantor Wali Nagari ada arsipnya dan memangada tanaman reboisasi

denganjumlah 24 potong panjang 4m;e Bahwa kayu yang diangkut juga tidak disertai dengandokumen yang sah;e Bahwa pohon yang ditebang sekitar 30 pohon denganluas kurang lebih 0,5 hektar dan umur pohon tersebutsekitar 32 tahun pohon tersebut ditanam antara tahun19791980;e Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukanpenebangan pohon pinus tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakansebagai DT.Simarajo Nan Caka tidak tahu lokasi tersebut adalah termasuk hutan Reboisasi

dimana untuk penanaman pohonpinus tersebut adalah dengan biaya negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari kehutanan setiap orang yangakan mengambil tanaman di hutan reboisasi tersebut harus memilik izin dari pihak yangberwenang karena hutan tersebut adalah milik negara;Menimbang, bahwa terdakwa (DT.Caka) menebang pohon pinus denganmenggunakan sinsaw secara berangsurangsur setelah sekitar satu minggu kemudian diagkat kepinggir jalan untuk selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan di Subarang

semua jenis kayu bulat, kayu gergajian, kayuolahan tanpa izin atau tanpa dilindungi Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH), padahal menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Dana Reboisasi (DR) dan Dana Reboisasi (DR) bagikegiatan eksploitasi, eksplorasi atau peredaran hasil hutankayu yang memiliki izin dan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) adalah;A.

maupun IzinTertentu sesuai Pasal 1 butir ke26 s/d butir ke30 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, kecualiapabila ditafsirkan secara lain bahwa prestasi dimaksud olehPemerintah Daerah Kabupaten Kotim berupa Izin secaradiamdiam penebangan liar, ijin pengrusakan hutan, dan jasauntuk tidak menuntut para pelaku kejahatan disektorkehutanan yang ilegal dan tidak memiliki Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan izin untuk tidak membayarProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta Dana Reboisasi

Dan total Rp.4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) untukDana Reboisasi (DR). sehingga total untuk pungutan PSDH danDR versi Bupati sebesar Rp. 10.900.000.000.00 (Sepuluh miliarsembilan ratus juta rupiah).Hal. 11 dari 22 hal. Put.

kotim (16% DAERAH Propinsi% 64 % Daerah Kabupaten Kotim) Rp. 104.430.000.000.00 x80 % = Rp. 83.544.000.000.00 (delapan puluh tiga miliar limaratus empat puluh empat juta rupiah) dan untuk PemerintahPusat Rp. 104.430.000.000.00 x 20 % = Ap.20.866.000.000.00 (dua puluh miliar delapan puluh enampuluh enam juta rupiah); dengan pengecualian pembagiantanoa ada pungutan luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).Dengan Asumsi dipungut Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi

No. 07 P /HUM/2000Dengan Asumsi Kayu Olahan sebanyak 152.100 M adalahjenis Meranti dengan PSDH kayu olahan = 152.100 x (64.000X 2) = Rp. 19.468.800.000.00 (Sembilan belas miliar empatratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);Dana Reboisasi (DR) Kayu Olahan dengan asumsi jenisMeranti = 152.100 x (16 US$ x 2 x Rp. 8.000.000) =38.937600.000.00 (tiga pulun delapan miliar sembilan ratustiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);Total Pendapatan Negara dari pembayaran PSDH & DRsebesar Rp.

No. 2001 K/Pdt/2012Jalan : Raya Silangit Km 5, Jalan Siborongborong Balige;Desa : Pohan Tonga;Kecamatan : Siborongborang;Kabupaten : Tapanuli Utara;Dengan batas batas tanah sebagai berikut (batas batas sesuai Surat pembelian):Sebelah Utara : Tanah Bekas Penghijauan / Reboisasi;Sebelah Timur : Tanah (Alm.)

Ludin Siahaan;Sebelah Selatan: Tanah Abidan Lumbantoruan;Sebelah Barat : Jalan Raya SiborongborongBalige;Batas batas tanah saat ini sesuai tinjauan lapangan adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Bekas Penghijauan / Reboisasi (+/ 275 m);Sebelah Timur : Tanah (Alm.)

Ludin SiahaanSebelah Selatan : Tanah Abidan LumbantoruanSebelah Barat : Jalan Raya Siborongborong BaligeBatas tanah sesuai tinjauan lapangan adalah sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Bekas Penghijauan / Reboisasi (+/ 275m)Sebelah Timur : Tanah Alm.

No. 2001 K/Pdt/2012Sebelah Utara : Tanah Bekas Penghijauan / Reboisasi (+/ 275m);Sebelah Timur : Tanah Alm. Ludin Siahaan (+/ 250m);Sebelah Selatan : Tanah Abidan Lumbantoruan (+/150m), dan Tanah OmpuBalutan (+/ 125 m);Sebelah Barat : Jalan Raya Siborongborong Balige (+/80m) TanahOmpuBalutan (170 m);5.

Meletakkan Sita Jaminan dan dinyatakan sah dan berharga ,atas sebidang tanah seluas+/4,6 hektar (46.000 m7) terletak di:Jalan : Raya Silangit Km 5, Jalan Siborongborong Balige;Desa : Pohan Tonga;Kecamatan : Siborongborang;Kabupaten : Tapanuli Utara;Dengan batasbatas tanah sebagai berikut (batas batas sesuai pembelian):Sebelah Utara : Tanah Bekas Penghijauan / Reboisasi;Sebelah Timur : Tanah Alm.

Pandiangan;Sebelah Barat : 66 meter berbatasan dengan tanahParhondorSitumorang sebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan : 70 meter berbatasan dengan Bahal;Sebelah Utara : 78 meter berbatasan dengan KamsonSitumorang;Marnaek Situmorang Penggugat V DR dan Murni Br.

Pandiangan;Sebelah Barat : 70 meter berbatasan denganParhondor/Situmorang sebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan : 78 meter berbatasan dengan HotbenSitumorang;Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan ArismanSitumorang dan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2018e.

Pandiangan; Sebelah Barat : 66 meter berbatasan dengan tanahParhondor Situmorang sebagai Proyek Reboisasi; Sebelah Selatan : 70 meter berbatasan dengan Bahal; Sebelah Utara : 78 meter berbatasan dengan KamsonSitumorang;. Marnaek Situmorang Tergugat V DK/Penggugat V DR/Tergugat IXIntervensi dan/Murni Br.

Pandiangan;Sebelah Barat: 70 meter berbatasan denganParhondor/Situmorangsebagai Proyek Reboisasi;Sebelah Selatan: 78 meter berbatasan dengan HotbenSitumorang;Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan ArismanSitumorang dan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;e.

Pandiangan; Sebelah Barat : 70 meter berbatasan dengan Parhondor/Situmorangsebagai Proyek Reboisasi; Sebelah Selatan : 78 meter berbatasan dengan Hotben Situmorang; Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan Arisman Situmorangdan Letty Br. Situmorang dan Tumpol Siallagan;e.

Kabupaten Bengkalis,Kecamatan MandauDuri (Duri XIII), sebagaimana Keputusan MenteriKehutanan RI No. 262/KptslI/1998 tertanggal 27 Februari 1998, untuk jangkawaktu 45 tahun, dengan jenis tanaman Akasia ;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Pengusahaan Hutan telahmengeluarkan ketentuan melalui Surat No. 1438/IVBPH/1998 tanggal 9 Juli1998 dimana pelaksana HPHTI diperkenankan untuk melakukan diversifikasdengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit, dan dengan berdasarkan SuratDirektorat Jendral Reboisasi

Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, bukanlahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1346 K/Pdt/2011Bahwa atas perkara perdata No.32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo. No.2434 K/Pdt/2008 dimaksud berakhir dengan adanyapermohonan eksekusi lahan yang dimohonkan oleh Terlawan/PemohonEksekusi dengan mengajukan PT.

Surat DirektoratJendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No.401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, maka sangat beralasan hukumuntuk mengabulkan Perlawanan Pelawan ;Bahwa karena Perlawanan Pelawan a quo adalah sangat beralasanhukum dan didukung dengan bukti otentik vide Keputusan Menteri Kehutanan RINo.262/KptsII/1998 tertanggal 27 Februari 1998, jo.

Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/KptsII/1998 tertanggal 27 Februari 1998, jo.Surat Direktorat Jendral Reboisasi danRehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal25 Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibathukumnya ;3.

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.No.401/VREB/98tanggal 25 Agustus 1998 jo Surat Direktorat Jendral Reboisasi danRehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No 401/VREB/98 tanggal 25Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 jo Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No 401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;3.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Pengusahaan Hutan telahmengeluarkan ketentuan melalui Surat No. 1438/IVBPH/1998 tanggal 9Juli 1998 dimana pelaksana HPHT1 diperkenankan untuk melakukan diversifikasdengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit, dan dengan berdasarkan SuratDirektorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RiNo. 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang ditujukan kepada KanwilDepartemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau dijelaskan bahwaPelawan (PT

Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, bukanlahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri.Bahwa atas perkara perdata No. 32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo. No. 2434 K/Pdt/2008 dimaksud berakhir dengan adanya permohonaneksekusi lahan yang dimohonkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi denganmengajukan PT.

Surat DirektoratJendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No.401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, maka sangat beralasan hukumuntuk mengabulkan Perlawanan Pelawan.Bahwa karena Perlawanan Pelawan a quo adalah sangat beralasan hukumdan didukung dengan bukti otentik vide Keputusan Menteri Kehutanan RINo. 262/KptsII/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo.

Surat Direktorat Jendral Reboisasi danRehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal 25Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibathukumnya.3. Menyatakan tanah / lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya seluas 387 Hektar (objek perkara) yang terletak di Propinsi Riau,Kab. Bengkalis, Kec. MandauDuri (Duri XIII) adalah sah menurut hukumsebagai hak Pelawan.4.

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.No.401/VREB/98tanggal25 Agustus 1998 jo Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan RI No 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998 adalahsah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;3.

Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017 Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0) 0)Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar (30.139.849.157) 0 (30.139.849.157) ALASAN MATERIL;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 137.730.625,00 atas Pajak Masukanpenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupakompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi/Reklamasilahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak

Anugerah Mustika Ostindo kepada Pemohon Banding;bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP dan JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksiPemeriksa adalah bahwa perolehan BKP dan JKP dari vendorvendor ini tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9 ayat(8) huruf b UU No. 11/1994. Pemohon Banding tidak setuju dengan alasankoreksi Pemeriksa tersebut.

Terkait dengan hal tersebut,Pemohon Banding berkomitmen untuk menjalankan kegiatan OperasiPertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan Masyarakatsekitar;bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Kegagalan atautidak terpenuhinya persyaratan reboisasi/reklamasi yang dilakukan olehperusahaan tambang bisa mengakibatkan dihentikannya operasi pertambangansecara keseluruhan sehingga mengakibatkan produksi terhenti, bahkan bisamenyebabkan dicabutnya ijin atau kontrak kerjasama pertambangan (Pasal 46dan 47 Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2008).Halaman 3 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi yang dikoreksi oleh Terbandingsejumlah Rp. 137.730.625,00 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Banding karena kegiatan tersebut berhubungan langsung dengankegiatan usaha

OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIANHUKUM : BERKAITAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PROVINSISUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN DANA REBOISASI (DR)2.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, didalam Obyek Sengketahalaman 3, TERGUGAT antara lain telah menetapkan keputusan sebagaiberikut :PERTAMA : Mengenakan Sanksi Denda Administrasi terhadapIUPHHK PT.

Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 10.081,24.2.3. Bahwa mengenai pelanggaran administratif diatur didalam Permenhut No.39/2008.

Indowana Arga Timber yang menolak melakukan pembayaranterhadap tagihantagihan yang telah ditayangkan Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa sedangkan Berita Acara Pembatalan Penerbitan Surat PerintahPembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi danDenda Administrasi tertanggal 24 April 2014. Bahwa diterbitkannya BeritaAcara Pembatalan ini oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kab.

Bukti P8 Surat Perintah Pembayaran (SPP) denda adminidtratif No.020114; SPP Dana Reboisasi (DR) No. 020114; SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) No. 020114;Foto copy dari foto copy Berita Acara Pembatalan PenerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi dan Denda Administrasi, tertanggal 24April 2014;Foto copy dari foto copy Surat Pengantar Nomor : 522/162/DK PH tertanggal 28 April 2014 dari Dinas Kehutanan KabupatenPaser kepada PT Indowana Arga Timber;Foto

Bukti T 24 :SPP ) Dana Reboisasi( DR ) Nomor 090414 Tanggal 28 April2014 yang ditujukan kepada PT. Indowana Arga Timber ;Foto copy dari Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan KabupatenPaser Nomor : 225.2/194/DKPH Tanggal 26 Mei 2014 PerihalPenerbitan Surat Perintah Pembayaran ( PSDH ) dan( DR ) an.

Kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaanditemukan kayu/papan ukuran 2x3x16 sebanyak 104 (seratus empat) keping dan ukuran1x6x16 sebanyak 20 keping, pada saat diintrogasi terdakwa tidak dapat menunjukandokumen yang sah atau suratsurat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga perbuatanterdakwa dalam mengangkut dan mengusai hasil hutan berupa kayu/papan tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karenaiuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan luran Dana Reboisasi

Kemudian dilakukanpengecekan dan pemeriksaan ditemukan kayu/papan ukuran 2x3x16 sebanyak104 (seratus empat) keping dan ukuran 1x6x16 sebanyak 20 keping, pada saatdiintrogasi terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah atau suratsuratKetrangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga perbuatan terdakwa dalam mengangkutdan mengusai hasil hutan berupa kayu/papan tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH(Provisi Sumber Daya Hayati) dan luran Dana Reboisasi

riburupiah), sedangkan kayu jenis ODurian (rimba campuran)seharga Rp.700.000, /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa pada saat terdakwa bersama H.BAHARUDDIN membelikayukayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuiInIdengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FAKB, FAKOataupun Notes) dan telah dibayarkan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

BAHARUDDIN tidak dapat memperlihatkan suratsuratnya sehingga terdakwa bersama barang' bukti segeradiamankan untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa~ akibat perbuatan terdakwa Negara RepublikIndonesia mengalami kerugian sekurang kurangnyaRp.18.494.891, (delapan belas juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh saturupiah) sebagaimana belum terbayarnya Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari kayu kayutersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

BAHARUDDIN membelikayukayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuidengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FAKB, FAKOataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namunsaat terdakwa bersama H.

BAHARUDDIN tidak dapat memperlihatkan suratsuratnya sehingga terdakwa bersama barang bukti' segeradiamankan untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa~ akibat perbuatan terdakwa Negara RepublikIndonesia mengalami kerugian sekurang kurangnyaRp.18.494.891, (delapan belas juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu' delapan ratus sembilan puluh saterupiah) sebagaimana belum terbayarnya Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari kayu kayutersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

BAHARUDDIN membelikayu kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuidengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FAKB, FAKOataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namunsaat terdakwa bersama H.

pernah diperiksa Penyidik terkait penghitungan ahli terhadapkerugian Negara dari kayu olahan yang disita dari terdakwa karena tidakdilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);Bahwa perhitungan itu dilakukan atas permintaan dari Polres Kapuas serta suratperintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan KabupatenKapuas;Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengangkut kayu olahan, yaitu sudahdipenuhinya kewajiban untuk membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)serta DR (Dana Reboisasi

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan,sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta keterangan yangterdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;Bahwa terdakwa diperiksa Penyidik terkait terdakwa yang telah diamankanoleh pihak Kodim 1011 Kapuas karena membawa

Bahwa kayu olahan yang terdakwa bawa, ternyata tidak dilengkapi dengansurat atau dokumen yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian Negara,karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) bagi Negara yang menurut AhliMustapa Kamal, diperhitungkan, sebagai berikut:a. Kerugian dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesarRp.670.108, (enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan rupiah);b.

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktiatau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alatalat bukti yang terangkumdalam faktafakta hukum di atas;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sebagai berikut:Pertama, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 15 danketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan di atas, ketika mengangkut kayu olahantersebut mestinya terdakwa harus melengkapinya dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) yang secara konkrit dalam prakteknya berupa Faktur AngkutanKayu Olahan

Nomor : 82 K/Pid/2013e Pihak Kedua berjanji untuk membantu Pihak Pertama dalam halpelaksanaan administrasi guna mengeluarkan sisa kayu IzinPemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di stok opname, akan tetapi semuabiaya operasional dan kewajibankewajiban yang diperlukan untuk itumenjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Pertama;e Kayukayu yang berhasil dikeluarkan tersebut nantinya akan menjadimilik sepenuhnya Pihak Pertama;Kemudian saksi HARRY JUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi

PANEI LIKASEJAHTERA yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan(RHH) oleh saksi HARRY JUSMAN kepada Pejabat Penerbit SKSKB(P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten TapanuliSelatan karena saksi HARRY JUSMAN belum menyerahkan bukti pelunasantunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayukayu dari Izin PemanfaatanKayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor:522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007

Nomor : 82 K/Pid/2013Kemudian saksi HARRY JUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayusebanyak 5114,73. M di IPK PT.

PANEI LIKASEJAHTERA dalam Surat tertanggal 10 Agustus 2010 dan juga saksiHARRY JUSMAN melampirkan foto copy Bukti Setor Pelunasan ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi HasilHutan (RHH) atas kayukayu yang telah di stock opname tersebut sehinggaHal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor : 82 K/Pid/2013saksi IRWAN EFENDI yakin bahwa saksi HARRY JUSMAN adalah pemilikkayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M di IPK PT.

PLS akan tetapi HARRYJUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR)dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu sebanyak 5114,73 M? di IPK PT.PANEI LIKA SEJAHTERA .Saksi PRIANTO belum mengajukan SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atas kayu sebanyak 5114,73 M di IPKPT.

Tanggamus tersebut tanoa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SULAIMAN Als SULEK Bin MATNUH dan terdakwa ZAINI Als JENI bin MAT KHAIZ mengakibatkanrusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayusonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat 1 huruf b UU RI no. 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal

Gisting Kab.Tanggamus tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Sulaiman alias Sulek bin MatNuh dan Terdakwa Il Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkanrusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayusonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi;Terhadap pendapat Ahli tersebut, para terdakwa membenarkannya dantidak berkeberatan;Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan

untukmelakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan; Bahwa yang menyuruh para terdakwa untuk melakukan penebangankayu jenis sonokeling di hutan kawasan resgiter tersebut adalah SaudaraSurono (DPO); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Sulaiman alias Sulek bin MatNuh dan Terdakwa Il Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkanPutusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 16 halamanrusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayusonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi

posisi Terdakwa Edi Sulaiman sedang memegangsenso sedangkan Terdakwa Il Zaini dan Saksi lrawansyah hanyamembantu Terdakwa Edi Sulaiman; Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan penebangan pohon sonokeling di hutan kawasan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Sulaiman alias Sulek bin MatNuh dan Terdakwa Il Zaini alias Jeni bin Mat Khaiz mengakibatkanrusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayusonokeling tersebut meruoakan tanaman reboisasi

ditetapbkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umumuntuk dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. lrawansyah alias lrawan binFarozi;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaanyang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis(tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu sonokeling tersebutmerupakan tanaman reboisasi

;Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapidengan dokumen SKSHH jelas merugikan Negara karena terdakwatidak pernah memenuhi kewajiban untuk membayar ProvisiSumber Dana Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) ;Bahwa berdasarkan perhitungan yang ahli lakukan seharusnyaterdakwa DUDIT Bin LANEN memenuhi kewajibankewajibanantara lain:a.

Membayar DR ( Dana Reboisasi ) Kayu olahan jenis merantisebanyak 741 potong/keeping/Pcs atau sama dengan 5,1035 m?x 2 = 10,2070 m?

x US $ 16,50, = US $ 168,42, (seratus enampuluh delapan koma empat puluh dua dolar Amerika) ;Jadi kerugian yang dialami oleh Negara karena terdakwa DUDIT BinLANEN tidak membayar PSDH sebesar = Rp. 775,732, (tujuh ratustujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan tidakmembayar DR ( Dana Reboisasi) sebesar US $ 168,42, (Seratus enampuluh delapan koma empat puluh dua dolar Amerika) ;Bahwa syaratsyarat masyarakat untuk bisa mendapatkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa

sebesar Rp.775,732, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh duarupiah) untuk Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan sebesar US $168,42, (seratus enam puluh delapan koma empat puluh dua dolarAmerika) untuk Dana Reboisasi (DR), dengan perincian Profisi SumberDaya Hutan (PSDH) yang harus dibayar adalah untuk Kayu jenis Merantisebanyak 741 potong/keeping/Pcs atau sama dengan 5,1035 m?

x Rp. 76.000, ( tujuh puluh enam ribu rupiah) = Rp.775,732, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh duarupiah), dan tarif Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar adalah 741potong/keeping/Pcs atau sama dengan 5,1035 m?