Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhirdengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citrasatelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citraSatelit dalam bentuk digital dan hardcopy serta pernyataan bahwa citrasatelit dan hasil penafsirannya benar.6.

Sumber : Citra Landsat 8OLI + Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M)Liputan tanggal 3 Agustus 2015 (asli dan ditandatangani);8. Berdasarkan berkas yang disampaikan oleh Pemohon dapat terlihatbahwa Pemohon' pada faktanya mengajukan berkas untukpembentukan Tim Terpadu yang merupakan salah satu syarat teknissebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016.9.

Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 pasal 24 huruf b, memohon dapat diberikan SKpelepasan kawasan hutan seluas + 6.567,597 ha;b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran CitraSumber : Citra Landsat 8 OLI + Path 118 Row 61 Band 653 FuseBand 8 (resolusi

Sumber : CitraLandsat 8 OLI + Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M)Liputan tanggal 3 Agustus 2015, (fotocopy dari fotocopy) ;Bukti T 22 : Surat Pernyataan No. 167/IBUCITRA/XII/2016 tanggal 16Desember 2016 Surat Pernyataan No. 167/IBUCITRA/XII/2016 tanggal 16Desember 2016, (fotocopy dari fotocopy) ;Bukti T 23 : Tanda Terima Permohonan PT.

Sumber : Citra Landsat 8 OLI +Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M) Liputan 3Agustus 2015 (asli dan ditandatangani) ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas apabilamencermati ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan Dan Fungsi Kawasan Hutan secaralimitatif menyatakan : "Menteri setelah menerima permohonan dan menelitiHalaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEpemenuhan persyaratan administrasi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

kepada Direksi maupun Komisaris;Bahwa RUPS ada 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakanberdasarkan inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan berdasarkan adanya Pemohon yangmewakili pemegang saham dan dapat karena permintaan DewanKomisaris;Bahwa RUPS selalu dilaksanakan oleh Direksi dan apabila terjadipertemuan seluruh pemilik saham di luar waktu yang ditentukan danmenghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut disebutdengan Reseolusi Pemegang Saham;Bahwa Resolusi

Pemegang Saham harus dihadiri 100 % (seratuspersen) pemegang saham, harus ditandatangani seluruh pemegangsaham tanpa kecuali serta dituangkan dalam bentuk tertulis dandemikian apabila syarat terpenuhi maka resolusi yang dihasilkannyamenjadi sah dan mengikat;Bahwa Akta Resolusi emegang saham, yang kekuatan hukumnyasama dengan Akta RUPS dan bahwa Akta Resolusi pemegang sahamberbeda dengan Resolusi Sirkulir pbemegang saham;Bahwa syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian adalah karenatidak trepenuhinya

Selain itu harus mengetahui statuspenyakit hewan negara asal didasarkan pada World Oraganization for AnimalHealth (WOAH)/OIE ;Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun2013 tentang Recognition of the Food and Mouth Disiase, status negara Malaysiatidak termasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku(PMK), sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India jugatidak termasuk negara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;Bahwa berdasarkan

Oyong Bin Amir yang dibawadari negara Malaysia, namun daging kerbau tersebut berasal dari negara India,berasal dari negaranegara yang berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkanoleh OIE di Paris Tahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayah RepublikIndonesia, karena berpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMk) diwilayah Republik Indonesia;Bahwa daging kerbau seberat + 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) kg yangdipesan oleh saksi Hoyong Liza Als.

;Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2020/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh

;Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 24/Padt.P/2020/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan

YANG MENCELA kemudian terdakwa mengucapkantakbir sebanyak tiga kali.Bahwa terdakwa mengetahul konsekuensi dari melakukan Baiatkepada AM/IRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGDADI DANKHALIFATUL MUSLIMIN ASY SYAIKH ABI IBRAHIM AL ASYIMI ALQURAISHY yaitu mendukung penuh Daulah serta harus menjauhisegala larangan, taat dan patuh kepada Pimpinan atau amir selamaperintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidakmelenceng dari Syariat Islam.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana Resolusi

Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi DewanKeamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yangdiperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris.Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.809/Pen.Pid/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 dan DaftarTerduga Teroris dan Organisasi Teroris No.

YANG MENCELA kemudian terdakwa mengucapkantakbir sebanyak tiga kali.Bahwa terdakwa mengetahul konsekuensi dari melakukan Baiatkepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGDADI DANKHALIFATUL MUSLIMIN ASY SYAIKH ABI IBRAHIM AL ASYIMI ALQURAISHY yaitu mendukung penuh Daulah serta harus menjauhisegala larangan, taat dan patuh kepada Pimpinan atau amir selamaperintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidakmelenceng dari Syariat Islam.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana Resolusi

Koreksi Fiskal Positif atas Beban Resolusi Bank sebesarRp9.698.501.674;3.

Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015pendanaan dan pasokan persenjataannya dan untuk bertukar informasikeamanan; Dalam kaitan ini pemerintah Suriah telah berulangkalimemperingatkan komunitas internasional terkait bahaya terorisme lintasnegara; Pemerintah Arab Suriah menekankan bahwa pihaknya siap bekerjasama dan berkoordinasi pada tingkat kKawasan dan internasional untukpenanggulangan terorisme, sebagaimana tertuang dalam Resolusi DKKeamanan PBB Nomor 2170 yang memberikan kerangka penghormatanterhadap kedaulatan

tersebut telah dikecam oleh Dunia Internasional...Bahwa pada acara deklarasi yang diselenggarakan di Masjid Baitul Makmurdi Solo Baru Sukoharjo yang diselenggarakan pada sekitar bulan Juli 2014merupakan kapasitas Pemohon Kasasi sebagai narasumber dalam acaratersebut; Deklarasi tersebut merupakan bentuk simpati sesama kaumMuslimim/umat Islam dunia kepada pemimpin Islam dalampersepektifagama;Bahwa pada acara deklarasi tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli tahun2014 yang pada saat itu belum ada surat Resolusi

;Bahwa acara deklarasi tersebut sebelum adanya pernyataan ResolusiDK PBB 2170 dan Nota Diplomatik Pemerintah Arab Suriah, sehingga aturantindak pidana yang didakwaan pada dakwaan Kedua, Pertama tidak berlakubagi Pemohon Kasasi karena suatu aturan hukum tidak berlaku surut; Bahwaacara deklarasi terjadi pada sekitar bulan Juli 2014 sedangkan Resolusi PBBdan Nota diplomatik dikeluarkan pada bulan Agustus 2014, sehingga JudexFacti dalam pertimbangan putusannya bertentangan dengan asas legalitasdan salah

Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawanan,Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yanglainnya;Bahwa perbuatan Terdakwa dan temantemannya yang berjihad diwilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriahtersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesiakarena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267Halaman 7 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB Nomor 2170

aktif dalam mendukungkelompok Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan Terdakwajuga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar AlBagdadi dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan Syeh AbuBakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayahmasingmasing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin IndonesiaTimur pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islamdengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisiatau tentara dan berdasarkan Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

Terlentang : posisi badan tiduranmenghadap langit berjalan dengan tumpuan bahubelakang.Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.5.

Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.6.

Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.7.

UtrBahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di NegaraIndonesiaAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.8.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dandi Indonesia.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBNo.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yangdiperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris,selanjutnyaberdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PSTtanggal 11 Oktober 2014 4=yang telah diperbaharui No.02

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atauDaulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannyaSYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi DewanKeamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasiTeroris,selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahdiperbaharui No. 02/Pen.Pid

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBHalaman 47 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid. Sus. Teroris/2019/PN Jkt.

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBHalaman 53 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid. Sus. Teroris/2019/PN Jkt.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

.= Pengadaan Belanja Modal Alatalat Studioe Kamera DigitalKamera Digital Canon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoom 13e Webcam pakete Resolusi tinggi e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama Barang Spesifikasi Sat Jum DokumenPendukung2 3 4 5 6Tower Station Antene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter Paket TT Yaeeeeeeseeseees)Tower BTS Antenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40 paket 6 s(assxaveazeuersse,meter BTS Central Wireless Central Outdoor Remote (COR) 2000

Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada e Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 22;4 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 24ie NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011. KANIGORO 3 1012 GANDUSARI 3 1013.

Paket pemeliharaan / jaminan pekerjaan selama5 (lima) tahun. 1212121213 UnitUnitUnitUnitPaketPaketUnit 43= Pengadaan Belanja Modal Alatalat StudioKamera Digitale Kamera DigitalCanon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoome = Webcam pakete Resolusi tinggi13 e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama BarangSpesifikasiSatJumlDokumenPendukung 23 Tower StationAntene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter)Paket Tower BTSAntenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40meterpaket BTS

Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada 32Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 KANIGORO 3 1012. GANDUSARI 3 1013.

Web Cam 1 Paket Resolusi TinggiTidak ada Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkan seperti tabel dibawah ini.DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada (bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183. GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 )/KANIGORO 3 1012 )JGANDUSARI 3 1013.

semestinya dalam rumah tangga salingmeneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya,begitu pula seyogianya mengetahui peran serta masingmasing agarterhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPemohon dan Termohon yang seharusnya mencari resolusi